Politik dan Keamanan

BOGOR – Dari empat orang bakal calon ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura, hanya dua orang yang lolos seleksi pemberkasan.

Vit and proper tes sabtu tgl 4, dua orang hasil seleksi verifilasi hanya dua orang Iswahyudi dan Gunawan Hasan.

Vit and propertes di horison bandung. Sudah siap lahir batin untuk pimpin Hanura 2015 – 2021.

Ipik Suryasa, PAC Cibumbulang, dari awal sudah mendukung pak Iswahyudi.

Visi dan misi ingin membangun hanura lebih baik lagi dan punya komitmen jelas.
Memberdayakan PAC secara maksimal.

Yang sudah dilakukan hubungan denga PAC cukup harmonishal ini mengindikasikan begitu banyaknya dukungan.(Adi)

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memanggil Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Politikus Partai Demokrat‎ itu akan dimintai keterangannya mengenai laporan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Kendati demikian, MKD belum memastikan kapan Ruhut Sitompul akan dimintai keterangannya. Hari ini MKD telah memintai keterangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah‎ Dahnil Anzar Simanjuntak selaku pelapor.

“Dalam tata beracara itu memang harus langsung setelah mendengarkan keterangan pengadu, berikutnya teradu,” kata Ketua MKD Surahman‎ Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (31/5).

Kemudian, saksi ‎juga akan dimintai keterangan.Adapun saksi dimaksud adalah yang mendengar celotehan Ruhut Sitompul ‎soal “hak asasi monyet” saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Rabu 20 April 2016.

“Yang pasti kan pimpinan komisi III pasti, nanti diminta dengar setelah mendengarkan klarifikasi dari teradu, bisa saja kan teradu menolak dan klarifikasi lagi, tentu kita akan berada di posisi yang mana nih teradu atau pengadu, nah nanti saksi yang akan memposisikan,” tuturnya.

Setelah itu,‎ MKD akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas kasus tersebut.

Adapun untuk hari ini, lima anggota MKD mendalami laporan itu dengan meminta keterangan Dahnil.

Sekadar informasi, ‎Ruhut Sitompul dilaporkan ke MKD atas celotehannya saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Rabu 20 April 2016.

Saat itu ‎Ruhut mengecam pihak-pihak yang menganggap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melanggar hak asasi manusia (HAM) atas kasus kematian terduga teroris, Siyono. Ruhut berpendapat Densus 88 tidak melanggar HAM.

Sementara itu, Ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah‎ Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Ruhut tuna etika dengan melontarkan celotehan tersebut. “Apa yang dilakukan itu merusak etika publik. Kita tidak ingin perilaku seperti ini berulang apalagi dilakukan pejabat publik,” kata Dahnil usai dimintai keterangannya oleh MKD.(*Tas)

BANDUNG- Baru dua bulan menjabat, Kapolda Jawa Barat Jodie Rooseto akan diganti oleh Bambang Waskito. Pergantian tersebut merupakan bagian dari surat telegram rahasia (TR) Kapolri yang dikeluarkan Jumat, 27 Mei 2016.

“Benar, sudah ada TR mengenai pergantian Kapolda,” jelas Kabid Humas Polda Jawa Barat, Yusri Yunus.

Dalam surat yang dimaksud, disebutkan bahwa Jodie Rooseto akan menempati posisi baru sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, karena pejabat lama Sabar Rahardjo memasuki masa pensiun. Pejabat baru Kapolda Jabar, Bambang Waskito, sebelumnya menjabat sebagai widyaiswara utama.

Dihubungi terpisah, Agus Rianto dan Boy Rafli Amar dari Divisi Humas Mabes Polri mengaku belum bersedia menyebutkan isi telegram rahasia tersebut.

Bambang Waskito adalah salah satu petinggi Polri yang baru naik pangkat pada 23 Mei 2016. Bambang yang menjabat sebagai widyaiswara utama Irwasum Polri itu naik pangkat dari brigadir jenderal menjadi inspektur jenderal. Bambang dilantik bersama 9 perwira tinggi Polri lainnya.

Sementara Jodie Rooseto yang semula menjabat Kapolda Jabar lahir di Cimahi Jawa Barat 30 April 1959. Dia mulai meniti karir di kepolisian sejak masuk Akademi Kepolisian pada tahun 1984. Jawa Barat sebenarnya bukan medan yang baru baginya. Selain sebagai tempat kelahiran, dia juga sempat menduduki sejumlah jabatan seperti Kasat Intelkam Polwiltabes Bandung, Kepala SPN Cisarua, Kapolwil Purwakarta. Jodie juga sempat menjabat Kapolda Lampung sebelum menjadi pejabat Lemdikpol Mabes Polri dan Kapolda Jabar.(*Asp)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu‎ menduga para anak muda yang mengenakan kaus bergambar palu arit adalah cucu simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ryamizard menduga paham tersebut ditularkan oleh simpatisan PKI yang saat ini sudah berusia lanjut. “Saya heran kakek-kakeknya mana ini, yang ditularkan anak-anak kecil, cucu-cucunya yang pakai baju segala macam.

Ini pengecut juga, keluar dong,” kata Ryamizard dalam sambutannya pada acara pertemuan dengan persatuan Purnawirawan TNI-AD dan Ormas anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, (13/5).

Dia mengingatkan kepada simpatisan PKI yang masih hidup‎ untuk berhenti memancing emosi pihak mana pun.

‎”Saya ingatkan jangan ada pihak memancing untuk membangkitkan emosi. Lama-lama kepancing juga ini,” tegasnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini juga meyatakan sikapnya terkait pendapat pihak-pihak yang menganggap saat ini sudah tidak ada lagi bahaya laten PKI.

“Dahulu sering kita dengar bahaya laten, enggak ada itu bahaya laten, kemudian komunis enggak ada lagi, ternyata sekarang muncul.

Jadi kita patut curiga yang bilang gitu, enggak ada enggak ada, mungkin dia yang komunis kali‎,” tandasnya.(Nia)

JAKARTA – Maraknya baju bergambar palu arit menjadi perhatian Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan menegaskan siapapun yang menyebarkan paham komunis bisa dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, jika pelaku terbukti mengandung unsur penyebaran paham komunisme maka dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara.

“Semua yang kedapatan kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun, tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya,” kata Badrodin Haiti di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, (12/5).

Menurut Badrodin, kemunculan fenomena paham komunisme akhir-akhir ini harus segera disikapi dengan tegas melalui instrumen hukum di dalam perundang-undangan.

“Kalau tidak cepat disikapi dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri. Oleh karena itu kita harus ambil tindakan supaya enggak kebablasan dan enggak dimanfaatin pihak tertentu,” ungkapnya .

Terkait penangkapan seoerang yang menjual kaus beratribut komunis, dia menandaskan langkah tersebut dilakukan sesuai aturan hukum.

“Tindakan itu sudah sesuai aturan hukum, kita bawa ke kantor polisi lalu kita lakukan pemeriksaan untuk mengerahui motifnya,” pungkasnya.(Adyt)

JAKARTA – PPP partai yang bernapaskan islam masih terlibat konflik internal namun harapan itu mulai mencair dan terbuka bila kedua belah pihak berpikir untuk membesarkan PPP .

Mansyur Kardi yang juga sebelumnya Sekretaris Kepanitian Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta mengatakan sudah tidak tepat jika saat ini masih ada kata “kubu” dalam PPP.

Menurutnya, kader sudah sepakat menyelesaikan konflik melalui muktamar ke-8.

Dia mengatakan kader PPP tidak ingin partai dengan sejarah panjang dan punya kontribusi bagi bangsa, hilang dalam sejarah.

“Islah yang memungkinkan kita bertahan sebagai partai dan partai ini kan warisan ulama ya. Partai islam yang tentunya kita memiliki kepentingan untuk mewadahi artikulasi, agregasi kepentingan umat kan seperti itu, kalau nggak ada, kan sayang sekali.

Itu prinsipnya partai, bukan kubu-kubuan, itu intinya,” kata Mansyur di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 1 April 2016.

Mansyur membenarkan memang sampai saat ini Djan mengambil posisi hukum dan tidak setuju pada pilihan mereka yang akhirnya mendukung muktamar ke-8. “Tetapi kita sebagai kader tetap jalan.

Bahwa ini harus diselesaikan, gitu lo. Kita cinta pada partai ini, tidak pada perorangan,” katanya.

Mansyur memperkirakan saat ini sudah ada sekitar 50 persen orang-orang yang tergabung dalam kepanitiaan yang mengurusi Muktamar Jakarta beberapa waktu lalu, berpartisipasi dalam muktamar ke-8. Bagaimana pun, kata Mansyur, partai politik membutuhkan legalisasi sebagai partai.

“Karena memang berdasarkan UU parpol, keabsahan parpol itu harus ada pengesahan dari menteri hukum dan HAM,” tandasnya.(*Sam)

JAKARTA – Konflik yang tak berkesudahan terjadi dikubu Djan Farid karena salah satu pendukung seperti tidak diakomodir dan dianggap tidak ada .

Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin kusut. Ini terjadi menyusul bidan partai berlambang Kabbah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), yang menggagas islah ‘dimusuhi’ kubu Djan Faridz selaku ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta.

Kamis (24/3), Wasekjen PPP Muktamar Jakarta, Ahmad Bay Lubis SH MH, melaporkan Djan Faridz ke Bareskrim Polri terkait dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik pasca-Muktamar Jakarta.

“Kami sudah laporkan saudara Djan Faridz ke Bareskrim Mabes Polri sesuai Pasal 266 KUHP terkait Akta 39,” ujar Wasekjen PPP versi Djan Faridz, Ahmad Bay Lubis, kepada wartawan di Senayan, Jakarta.

Ia memperlihatkan laporan polisi bernomor TBL/204/III/2016/Bareskrim tertanggal (Rabu) 22 Maret 2016. Akta 39 di antara isinya perubahan nama-nama pengurus hail Muktamar Jakarta.

Seperti diberitakan, PPP terpecah menjadi kubu Romahurmudzy alias Romy selaku ketua umum PPP hasil Muktamar Surabaya dan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta pada 2015. Konflik ini menyusul terpenjaranya, terkait kasus korupsi oleh KPK, Suryadharma Ali (SDA) selaku ketua umum berpasangan dengan Sekjen Romy hasil Muktamar Bandung.

Konflik dua kubu pun masuk ranah hukum. Kubu Djan Faridz disahkan oleh kasasi Mahkamah Agung tetapi muncul putusan Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly, yang mengakui dan memerintahkan kubu SDA-Romy hasil Muktamar Bandung untuk segera melaksanakan Muktamar ke-8 dalam tempo enam (6) bulan hingga Juni 2016.

Parmusi selaku satu dari empat organisasi massa (Ormas) yang membidani kelahiran PPP, fusi bersama NU-Perti-SPI, memediasi perseteruan Romy-Djan Faridz hingga muncul kesepahaman (MoU) Hotel Sahid Jakarta pada 5 Maret 2016 disusul sepekan kemudian (10/3) di Kemenhukam.

Tetapi islah Parmusi itu dinisbikan kubu Djan Faridz, bahkan ancaman Parmusi meninggalkan kubu Djan Faridz justru muncul ‘adu domba’ antar Parmusi. (*Adyt)

SURABAYA – Partai Demokrat (PD) menggelar rapat konsolidasi di Harris Hotel, Jl Bangka, Gubeng, Surabaya, Minggu (20/3). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekjen PD Hinca panjaitan mengatakan, rapat akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum. Adapun peserta rapat adalah Ketua DPD PD se-Indonesia dan seluruh anggota Fraksi PD.

“Datang semua. Konfirmasi lengkap. Rapat konsolidasi puncak dari SBY Tour de Java. Nanti kami simpulkan 10 isu nasional yang akan kami bacakan sebagai political statement sebagai pentup,” kata Hinca.

Dalam safari selama hampir dua minggu, SBY melakukan kegiatan meet the kader. Yakni konsolidasi bersama kader-kader tingkat cabang di sejumlah daerah. Dalam rapat puncak ini, akan dilakukan evaluasi terhadap Pilkada serentak 2015 lalu, dan juga strategi mempersiapkan Pilkada untuk 2017.

“Kalau untuk pilkada kita rapat internal, di dalam melaporkan kepada DPD yang pilkada kloter pertama, evaluasi. Dan kedua nanti langsung strategi untuk kloter dua, 101 Pilkada,” terang Hinca.

Dalam rapat konsolidasi ini, 7 ketua DPD akan maju melakukan presentasi. Mereka dari DPD yang wilayahnya akan melaksanakan Pilkada pada 2017. Yakni Aceh, Banten, Gorontalo, Sulbar, Papua Barat, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta. (*Bag)

JAKARTA – Tanda-tanda kebangkitan atau kemunculan komunisme di Indonesia dengan istilah Komunisme Gaya Baru (KGB) sudah nampak dengan berbagai cirinya.

Pembedanya terletak pada warna dan kualitasnya. Jika dahulu pendekatan yang lebih dominan dilakukan oleh Komunis yaitu melalui kekerasan/pembunuhan namun sekarang ini melalui pendekatan strategis dengan soft power.

Komunisme bergerak melalui seluruh sendi kehidupan baik di legislatif, eksekutif atau merayap di tengah-tengah masyarakat Indonesia. KGB juga bergerak melalui partai-partai yang berhaluan mendukung kepada keberadaan Komunis.

Menghadapi situasi seperti sekarang ini, Kodam Jaya melalui aparat Intelijen dan komando kewilayahan terus memantau setiap ancaman yang ditimbulkan oleh Komunis Gaya Baru ini, walaupun cara yang mereka lakukan sekarang ini secara terselubung dan berkedok sosial. Cara ini membuat masyarakat menjadi terninabobokan dan mereka menebarkan anggapan bahwa faham komunis itu tidaklah berbahaya.

Kodam Jaya juga berupaya memberikan sosialisasi baik internal maupun ke lingkungan sosial melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa), bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa yang tidak boleh dirubah-rubah. Seluruh suku bangsa di Indonesia harus tetap dipersatukan oleh ideologi Pancasila yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

“Akhir-akhir ini aparat intel mencium gelagat munculnya kembali Aksi dari kelompok Komunis Gaya Baru (KGB) melalui rencana kegiatan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta,” ucap Danden Inteldam jaya.

Info yang didapatkan aparat di lapangan, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” ini akan dilaksanakan pada Rabu 16 Maret 2016 di Guest House Jalan Sam Ratulangi No. 9-5 Menteng Jakpus pada pukul 17.00-20.30 wib malam.

Film ini disinyalir memutar balikkan fakta dengan menceritakan negara telah melakukan perbuatan kejam dan tidak manusiawi dengan membuang warga ke pulau Buru, dengan tujuan untuk meraih simpati masyarakat awam terutama generasi muda yang sebelumnya tidak mengetahui dan mendapat cerita langsung kekejaman PKI 1965.

“Kita berupaya kegiatan ini agar tidak dilaksanakan, karena jika dilaksanakan akan memancing reaksi dari Ormas yang selama ini menentang Komunis di Indonesia, yang akan berujung bentrok dan akan merugikan banyak pihak” tegas Danden Intel.

Aparat Intelijen Kodam Jaya diibaratkan sebagai mata dan telinga yang selalu siap mengawasi setiap perubahan situasi di wilayah akan selalu waspada terhadap segala upaya yang dilakukan oleh KGB.

Perlu sama-sama diingat bahwa komunis di Indonesia merupakan bahaya laten yang tidak pernah mati, akan tetapi hanya berubah bentuk serta akan terus berkembang dengan gaya baru. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagai support TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari bahaya laten komunis. Oleh karena itu kita sebagai warga negara harus saling membantu dalam membendung perkembangan Paham Komunis di Indonesia. Ingat “KOMUNIS SEKARANG SUDAH ADA DI MANA-MANA!!!(*Adyt)

JAKARTA – Guna melihat kapabilitas dan kompetensi calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar diperlukan perdebatan ide dan gagasan untuk membangun partai Golkar.

Kader Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, adu ide dan gagasan diperlukan calon ketua umum harus berani berdebat dengan calon lainnya. Namun kata dia, yang terjadi belakangan ini di internal Golkar adalah terjadinya tekan-menekan terhadap pemegang hak suara dengan kekuatan logistik yang sangat besar.

“Calon ketua umum itu harus berani berdebat dengan calon lainnya. Jangan malah ke daerah-daerah mengumpulkan dukungan,” ujar Doli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/3).

Karenanya, wasekjen Partai Golkar hasil Munas Riau ini mengaku para generasi muda Golkar siap menggagas diselenggarakannya ajang adu gagasan antara caketum untuk menguji kompetensi mereka.

“Kita ini menunggu adanya penyelenggaraan debat publik antar calon ketua umum. Kalau tidak ada itu, maka kami generasi muda yang akan mengundang biar mereka beradu ide dan gagasan,” kata Doli.

Doli juga menyampaikan pandangannya bahwa caketum Golkar ke depan haruslah orang-orang yang bisa bergaul, berinteraksi dan berdialektika dengan kader muda. Dengan kemampuan bergaul dengan kader muda, maka caketum dapat dipastikan peduli dengan regenerasi Golkar.

“Ke depan, pemilu akan diikuti pemilih pemula. Karenanya, Golkar juga harus bisa mendekati anak-anak muda sebagai pemilih pemula,” pungkasnya.(*Adyt)