PARTAI WARISAN ULAMA PPP HARUS AKHIRI DUALISME

JAKARTA - PPP partai yang bernapaskan islam masih terlibat konflik internal namun harapan itu mulai mencair dan terbuka bila kedua belah pihak berpikir untuk membesarkan PPP .

Mansyur Kardi yang juga sebelumnya Sekretaris Kepanitian Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta mengatakan sudah tidak tepat jika saat ini masih ada kata "kubu" dalam PPP.

Menurutnya, kader sudah sepakat menyelesaikan konflik melalui muktamar ke-8.

Dia mengatakan kader PPP tidak ingin partai dengan sejarah panjang dan punya kontribusi bagi bangsa, hilang dalam sejarah.

"Islah yang memungkinkan kita bertahan sebagai partai dan partai ini kan warisan ulama ya. Partai islam yang tentunya kita memiliki kepentingan untuk mewadahi artikulasi, agregasi kepentingan umat kan seperti itu, kalau nggak ada, kan sayang sekali.

Itu prinsipnya partai, bukan kubu-kubuan, itu intinya," kata Mansyur di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 1 April 2016.

Mansyur membenarkan memang sampai saat ini Djan mengambil posisi hukum dan tidak setuju pada pilihan mereka yang akhirnya mendukung muktamar ke-8. "Tetapi kita sebagai kader tetap jalan.

Bahwa ini harus diselesaikan, gitu lo. Kita cinta pada partai ini, tidak pada perorangan," katanya.

Mansyur memperkirakan saat ini sudah ada sekitar 50 persen orang-orang yang tergabung dalam kepanitiaan yang mengurusi Muktamar Jakarta beberapa waktu lalu, berpartisipasi dalam muktamar ke-8. Bagaimana pun, kata Mansyur, partai politik membutuhkan legalisasi sebagai partai.

"Karena memang berdasarkan UU parpol, keabsahan parpol itu harus ada pengesahan dari menteri hukum dan HAM," tandasnya.(*Sam)