Politik dan Keamanan

BANDUNG – Berkumpulnya para tokoh yang menerima perhargaan membuat begitu meriahnya suasana yang terjadi Savoy Homan Bidara Hotel , Keadaan menjadi gegap gembita oleh tepuk tangan yang menggema di Malam Budaya Kujang Mas 2017.

Semua pasang mata menyoroti sosoknya yang menginspirasi. Dialah satu-satunya perempuan yang menjabat ketua partai di Jawa Barat.

Perempuan modern berpikiran terbuka ini sukses memimpin partai Islam terbesar, Partai Persatuan Pembangunan. Dialah Ade Munawaroh Yasin atau dikenal dengan Ade Yasin.

Atas komitmen kuatnya untuk terus membangun demokrasi di Jawa Barat, kerja politik srikandi partai berlambang Ka’bah ini mendapatkan apresiasi yang begitu membanggakan .
Ade Yasin didaulat sebagai penerima Democracy Award di Malam Budaya Kujang Mas 2017, bertempat di Savoy Homann Bidakara Hotel, (28/10/17).

Bersamaan dengan sederet tokoh Jawa Barat lainnya seperti: Ahmad Heryawan, Tjetje Padmadinata di kategori Lifetime Achievement Award. Deddy Mizwar, Netty Prasetiyani di kategori Golden Personality.

Ridwan Kamil di kategori Democracy Award dan sejumlah nama lainnya. (*And)

BANDUNG – Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mengusung Deddy Mizwar sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan hal itu secara resmi, Rabu (25/10).

“Seminggu sekali kami kunjungan ke Jabar selama kurang lebih setahun ini dan saya selalu mendapatkan usulan dari organisasi islam, Ormas, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh Sunda agar PAN mengusung Deddy Mizwar,” katanya di Kota Bandung.

Pada umumnya tokoh-tokoh yang ditemui selalu meminta PAN mencalonkan saudaraku Deddy Mizwar sebagai Gubernur Jabar. “Hari ini saya tegaskan dan umumkan Gubernur Jabar dari PAN adalah Deddy Mizwar,” katanya.

Menurut Ketua MPR ini, dukungan tersebut akan dikuatkan melalui Surat Keputusan (SK) yang akan segera dibuat dan diberikan melalui rapat mingguan yang digelar pada malam ini di Kantor DPP PAN.(*And)

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Anies-Sandi tiba sekitar pukul 12.00 WIB dengan berjalan kaki dari Balai Kota DKI Jakarta yang jaraknya sekitar 250 meter ke Istana Wakil Presiden diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kall. Anies-Sandi juga akan makan siang bersama Jusuf Kalla setelah melakukan pertemuan diruang kerja Wapres.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat bertanya tentang sepatu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
“San, gimana sepatunya?” tanya Jusuf Kalla saat menyalami Sandiaga di Ruang Kerja Istana Wakil Presiden.

Pertanyaan Wapres tersebut disampaikan terkait kejadian pada hari pertama Wakil Gubernur DKI bertugas setelah dilantik 16 Oktober 2017. Ketika itu Sandiaga tertangkap kamera mengenakan sepatu olahraga alih-alih sepatu pantofel hitam sesuai peraturan seragam Pegawai Negeri Sipil.

“Aman Pak, aman, sesuai peraturan,” kata Sandiaga sambil mengangkat sedikit celana panjangnya untuk memperlihatkan sepatu pantofel hitamnya ke Wakil Presiden.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik pada 17 Oktober 2017 itu telah meminta bertemu Presiden Joko Widodo yang kemudian diterima di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10).

Di Istana Negara, Anies-Sandi menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Jokowi, yakni penyelenggaraan Asian Games 2018, reklamasi Teluk Jakarta dan proses alih administrasi DKI Jakarta.(*Zul)

JAKARTA – Pengambilan keputusan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ditunda. Penundaan terjadi dalam Rapat Kerja (Raker) Panja Komisi II DPR karena sampai saat ini 10 fraksi di DPR dan pemerintah belum mencapai kata mufakat.

Sementara, sejumlah fraksi meminta adanya revisi jika Perppu diterima.

“Kita berkeinginan pada pengambilan keputusan tingkat I bisa diambil musyawarah mufakat, semaksimal mungkin musyawarah itu bisa mencapai kata mufakat, begitu juga dengan pemerintah yang insya Allah akan bermufakat,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dalam raker dengan Mendagri, Menkumham dan Menkominfo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).

Menurut Amali, dalam rapat informal dengan pemerintah, ada beberapa fraksi yang menyampaikan usulan berkenaan dengan penundaan rapat pengambilan keputusan. Sejumlah fraksi itu meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pimpinan partai dan anggota fraksi karena apapun keputusannya nanti akan mengikat.

Usulan ini disetujui oleh 10 fraksi dan keputusannya ditunda untuk digelar pada Senin 23 Oktober 2017 lalu dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa ke Rapat Paripurna, Selasa 24 Oktober 2017.

“Kami dari meja pimpinan tetap ingin menanyakan kepada pemerintah terhadap sikap fraksi untuk penundaan raker pada Senin depan?” tanya Amali kepada perwakilan pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pada prinsipnya pemerintah sepakat pengambilan putusan diundur dampai hari Senin depan.

Penundaan itu dengan catatan tidak merubah agenda hari dan tanggal rapat paripurna pada Selasa 24 Oktober 2017.

“Apalagi inisiatif pimpinan Komisi II lewat kapoksinya diundur untuk konsolidasi atau musyawarah mufakat,” jawab Tjahjo.

Kemudian, Amali kembali menanyakan persetujuan seluruh anggota Komisi II dari 10 fraksi untuk menunda rapat. Anggota rapat pun menyatakan setuju.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengatakan, usulan penundaan untuk menyamakan pandangan 10 fraksi.

Hingga kini, kata dia, ada enam dari10 fraksi yang baru menyetujui Perppu Ormas, yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Hanura dan Partai NasDem. (*Zul)

JAKARTA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan selama masa jabatannya sudah banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru bagi pertahanan Indonesia seperti pesawat tempur sukhoi dan kapal selam.

Menurutnya Indonesia bisa membuat kapal selam sendiri pada 2018. Hal itu merupakan salah satu pencapaian Ryamizard selama menjabat Menteri Pertahanan selama hampir tiga tahun.

“Kapal selam tahun depan kita buat sendiri,” kata Ryamizard saat ditemui selepas acara Malam Bahasa dan Budaya Internasional di Pusdiklat Badiklat Kementerian Pertahanan, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).

“Ada Sukhoi, kapal selam, tank yang kita buat bersama Turki, banyak,” lanjutnya.

Sementara itu, Ryamizard gerah soal adanya sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 yang kembali dibuka ke publik. Menurutnya, Indonesia tidak perlu ‘kebakaran jenggot’ soal dokumen tersebut.

“Seharusnya biasa saja, kita kadang-kadang kebakaran jenggot, nggak perlu gitu loh. Saya biasa saja, aman-aman saja,” kata Menhan.

Terkait hal itu, Ryamizard berencana menanyakan langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Rencananya, Ryamizard akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Filipina.

“Sudah, nggak usah dihitung lagi. Kebetulan saya nanti ketemu dengan Menhan Amerika di Filipina, saya nanti tanya benar nggak, tuh,” jelasnya.(*Zul)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai elektabilitasnya yang meningkat di beberapa lembaga survei. Salah satu lembaga survei itu adalah Indikator Politik Indonesia.

Saat ini Gatot mengaku belum berniat maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, dan ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai panglima TNI.

“Saya panglima TNI, saya akan menuntaskan tugas saya sebagai panglima TNI. Saya tidak berpikir itu dulu,” kata Gatot Nurmantyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).kemarin.

Dalam survei yang dilakukan 17-24 September 2017, nama Gatot Nurmantyo memperoleh 0,7 persen di bawah persis Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang memperoleh 1 persen.

Kemudian, versi lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), elektabilitas Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) di angka 12 persen.(*Zul)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar, Seikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

Upacara penyambutan resmi kenegaraan Seikh Tamim dilakukan di Halaman Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi memilih mengenakan pakaian adat khas Betawi. Sementara Seikh Tamim yang datang sekira pukul 10.30 WIB mengenakan setelan jas.

Usai penyambutan, kedua pemimpin melalukan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di veranda talk Istana Bogor.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menko PMK, Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhajir Effendi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensetneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, serta Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Agenda pertemuan bilateral menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kedua negara ini. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepemahaman bersama.

Jokowi dan Seikh Tamim juga melakukan tanam pohon bersama sebelum dilanjutkan dengan join pers bersama, yang ditutup dengan rencana jamuan makan siang bersama. (*Adi)

JAKARTA – Selama masa pendaftaran 3-16 Oktober 2017 total ada 27 partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang telah mendaftar ke KPU selama dua pekan masa pendaftaran antara lain Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, Partai Berkarya, PAN, PKS, Partai Republik, Gerindra, PPP, Golkar, Partai Garuda, PBI, PKB, Partai Rakyat, dan Partai Demokrat.

Selain itu, ada Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, PKPI, PBB, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Reformasi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.

Partai politik yang mengajukan nama pengguna dan kata sandi untuk memasukkan data ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya 31 dari 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari 31 partai yang berniat mengisi Sipol tersebut, hanya 27 di antaranya yang mendaftar ke KPU.

Hingga 16 Oktober 2017, sepuluh dari 27 partai yang sudah mendaftar ke KPU dokumen persyaratannya sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap.

Sebanyak 17 partai lainnya statusnya baru mendaftar namun sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

KPU menyatakan akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik selama 1 x 24 jam sejak waktu pendaftaran ditutup pada 16 Oktober pukul 24.00 WIB.

Hal itu juga dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam memeriksa kelengkapan daftar anggota dan fotokopi KTP dan kartu tanda anggota partai.(*Zul)

JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto terbang ke Bali mengunjungi pengungsi bencana erupsi Gunung Agung.Dalam kunjungannya Novanto menyerahkan bantuan 5 ton beras, 2000 paket sembako dan 5 tandon air.

“Kunjungan kali ini bertujuan mengetahui perkembangan situasi dari dampak status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,” kata Novanto dalam keterangannya, Jumat (13/10/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyediakan sarana 5 tangki air bersih untuk setiap hari yang berkapasitas 3000 liter, fasilitas dapur, perangkat perlengkapan bayi, dan 5 truk makanan ternak.

“Selain itu, saya beserta rombongan juga menyediakan fasilitas MCK sebanyak 300 titik yang diperuntukkan bagi pengungsi,” kata Novanto.

Sepanjang perjalanannya, Novanto mengaku merasakan kegelisahan para pengungsi. Dia menceritakan para pengungsi harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan aktivitas keseharian dan kehilangan mata pencaharian.

“Atas dasar itu, saya selaku Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar merasa terpanggil untuk memberikan bantuan,” jelasnya.(*zul)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan pada tanggal 24 oktober 2017.

“Target kami pada tanggal 24 Oktober ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan diterima atau ditolak ” kata anggota DPR Fraksi Partai Golkar TB Ace Hasan di Jakarta kemarin.

Lebih lanjut Ace Hasan menjelaskan pekan ini Komisi II akan mendengarkan pendapat para ahli untuk mendapatkan masukan terkait perppu ini. Sebelumnya pada tanggal 4 Oktober lalu pemerintah diwakili menkominfo telah memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya perppu.

Pada prinsipnya sebagian besar fraksi di DPR bisa menerima perppu tersebut, namun tambah Ace mekanismenya tetap harus diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

“Partai Golkar telah melakukan kajian dan mendapatkan fakta ada ormas yang nyata-nyata mengusung adanya konsep khilafiyah. Nyata dan faktual ada gerakan untuk ganti dengan khilafiyah. Dan ini jelas-jelas anti Pancasila melanggar undang-undang,” kata Ace.

Menurut Ace perppu ini sebenarnya hanya memperpendek proses untuk pembubaran suatu ormas yang anti Pancasila atau melanggar undang-undang. Meskipun pemerintah tetap memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan gugatan di pengadilan TUN.

“Ini upaya tindakan preventif negara. Apakah kita ingin negara ini hancur sementara kita tak bisa bergerak cepat, jika harus melewati proses pengadilan yang panjang dan lama,” terangnya.

Ace juga mengingatkan hal ini jangan juga dilihat ini upaya menghambat demokrasi.

“Demokrasi itu tidak bisa sebebas-bebasnya tanpa batas, tetapi juga harus tetap menjaga keutuhan negara. Fenomena yang ada saat ini orang berlindung pada demokrasi padahal sebenarnya sangat anti demokrasi,” katanya.

Perppu nomor 2 tahun 2017 diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Data dari kemendagri saat ini tercatat ada 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina.

Salah satu alasan dikeluarkannya Perppu nomer 2 tahun 2017 karena UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.(*Zul)