Politik dan Keamanan

BOGOR – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat menjadikan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan sebagai Pendamping Ade Yasin di Pilbup 2018.

Wakil Direktur tim pemenangan Ade Yasin, David Rizar Nugroho mengatakan, kepastian itu tertuang dalam Musyawarah Kerja Cabang I (Mukercab) DPC PPP Kabupaten Bogor.

”Sudah fiks ke Gerindra (Ade Yasin-Iwan Setiawan),” katanya.

Ade Yasin telah menerima Surat Keputusan (SK) penetapan yang dikeluarkan Partai Gerindra untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan.

”Iwan Setiawan dan partai pendukung hadir. Jadi komposisinya, PPP, Gerindra dan PKB,” jelas David.

David Rizar Nugroho juga mengatakan, SK penetapan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan dikeluarkan DPP Gerindra tertanggal 13 Desember 2017, dan ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Kabar yang beredar di kalangan pewarta, partai pendukung pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan juga akan bertambah. Partai Demokrat dan PKS disebut-sebut akan menjadi bagian koalisi besar mengusung Ade-Iwan.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Elly Halimah Yasin meminta seluruh kader PPP agar bekerja keras memenangkan Ade Yasin-Iwan Setiawan menjadi bupati dan wakil bupati Bogor 2018-2023.

”Saya minta melakukan sosialisasi dan harus dekat dengan warganya untuk mengajak serta memenangkan Ade Yasin menjadi Bupati Bogor 2018,” tegas Elly.

Dia menambahkan, Ade Yasin akan melanjutkan program yang masih tertunda dari mantan bupati Bogor Rahmat Yasin (RY), terutama pada program kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

”Jadi, saya mengajak seluruh para kader dan pengurus PPP Kabupaten Bogor untuk melanjutkan program yang masih tertunda dan harus dilanjutkan oleh Ade Yasin sebagai Bupati Bogor 2018. Mari kita dukung dengan kekompakan para kader PPP serta mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memilih Ade Yasin pada pesta rakyat 2018-2023,” jelasnya. (Dung)

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menandatangi kerjasama dengan Pemerintah Kota(Pemkot) Bandung dalam rangka implementasi aplikasi Smart City dan e-Government yang diprakasai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti secara langsung menandatangani dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil dalam acara penandatanganan kerjasama tersebut yang bertempat di Pendopo Walikota Bandung, Kota Bandung pada Rabu, (1/11).

Bupati Bogor Hj.Nurhayanti mengatakan, maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar aparatur Pemerintah, menciptakan sinergritas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing masing daerah dan untuk mengoptimalkan sumberdaya guna percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“ruang lingkup kesepakatan bersama ini pengembangan smart city dan e-government dan bidang bidang lain yang disepakati bersama,” katanya.

Nurhayanti juga menambahkan seluruh sistem atau aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Bandung bisa di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dengan penyesuaian daerah masing- masing.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Kota Bandung dengan program Smart Citynya patut di contoh oleh Kota yang lain.

“Disini kita mengajak Bupati dan Walikota se-Jawa Barat serta perwakilan dari Banten dan NTB untuk mereplikasi, menduplikasi aplikasi berjalan di kota Bandung,” katanya.

Pihak KPK menyatakan dukungan terhadap 3 aplikasi yang digagas oleh Kota Bandung, yakni Smart City, e-Goverment, dan e-Planning.

KPK sangat mendukung adanya e-Government agar sistem perizinan, budgeting, penyerahan barang dan jasa, bantuan sosial bisa lebih transparan dan lebih efektif.

Selain itu dengan e-Planning dapat membantu menghemat pengeluaran masing-masing daerah.

“Semenjak ada aplikasi e-Planning dapat menghemat 1 triliun. Itu tindakan pencegahan yang luar biasa. Kami akan bawa aplikasi-aplikasi ini kepada kota dan kabupaten se-Indonesia,” terangnya.

Laode juga memastikan KPK akan sangat terbuka bagi setiap daerah yang ingin menjalin komunikasi untuk bersama melakukan pencegahan korupsi.

“Kami berharap ini menjadi awal untuk pencegahan bersama. Sekarang baru tiga provinsi, 30 kota/kabupaten. Semoga replikasi tiga aplikasi ini bisa lebih banyak lagi dilakukan oleh daerah lain,” katanya. (*Adi)

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam sejarah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara umum berlangsung dengan aman sdan stabi. Menurutnya pemilu di Indonesia juga lebih baik bila dibandingkan dengan Malaysia,Thailand maupun Filipina karena partai-partai politik lentur dalam berkoalisi sehingga tidak menimbulkan sentimen politik besar.

“Kenapa pilkada itu lebih aman, karena partai-partai itu simpangsiur dukungannya. Hari ini Golkar dengan PDI koalisi mendukung si A, di tempat lain Golkar dengan Gerindra mendukung si B. Jadi tidak sesuatu pola yang sama, akhirnya tidak ada sentimen politik yang besar,” katanya saat menyampaikan pidato kunci Prospek Ekonomi Indonesia 2018 dalam acara makan pagi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis.(2/11/2017)

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan, stabilitas nasional tetap terjaga baik selama tahun politik, mengatakan bahwa tahun politik hanya hangat dalam pembicaraan.

“Banyak orang berbicara tahun politik hangat, saya kira, pengalaman kita hangat di pembicaraan tapi tidak hangat di lapangan,” katanya.

Ia mengatakan hangatnya pembicaraan selama tahun politik salah satunya didorong oleh pemberitaan media.

“Itu media, tinggi rendahnya itu ya karena lebih karena Anda semua, karena perlu berita yang hangat, kalau dingin-dingin saja kan kurang menarik,” katanya disambut senyuman para undangan.

Selain itu, Indonesia juga mempunyai sistem politik yang khas, di mana partai politik yang berbeda dukungan dalam pemilu dapat kembali bersama seusai pemilu maupun pilkada.

“Kita boleh berselisih apabila pemilu pilkada, setelah itu kita sama-sama lagi. Dulu partai-partai berlawanan, pilihan berbeda, begitu selesai ya gabung-gabung lagi, terjadi lagi koalisi tambahan dari bekas yang berbeda ini. Ini khas Indonesia, tidak terjadi di Malaysia, di Thailand juga antara yang merah dan kuning terus-terus berselisih,” jelasnya.(*Lan)

CIBINONG – Harus berbangga disaat ini bahwa wanita berhati baik dan penuh perhatian dan juga seorang ibu namun dalam kancah perpolitikan disegani lawan dan menjadi panutan di partai PPP .

Kerja politik srikandi berlambang ka’bah ini berhasil menahkodai partai dalam mengarungi badai patut diacungi jempol dan perlu menjadi perhatian karena begitu kuat dan tabah dalam perjuangannya .

Ade Yasin atau Teh Ade, panggilan akrabnya Ketua DPW PPP Jawa Barat, Ade Munawaroh Yasin berhasil menyolidkan partai hingga ke akar rumput, sehingga siap memenangkan hati rakyat Jawa Barat.

“Kaget dan terkejut , saya dianggap perempuan yang mampu mempersatukan kader ketika partainya sedang turbulensi terus,”tuturnya . (31/10).

Ade mengaku sudah terlahir dari keluarga politisi sehingga melihat PPP mengalami konflik ia merasa tergerak untuk terus maju dan siap membangun kembali dan menyatukan semua kader juga begitu banyak simpatisan untuk kumpul dirumah besar ka’bah .

“Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa mau maju disaat partai dalam keadaan konflik ? Justru karena dalam keadaan konflik lah kita bisa harus maju untuk kembali kan keadaan dan menyatukan semua pihak yang masih dalam bingkai partai PPP ,” ungkapnya.

Alhamdulillah puji syukur, sambungnya, saat ini PPP sudah lolos verifikasi untuk mengikuti Pilkada dan Pileg 2018.

“Sekarang DPC dan DPW sudah solid lagi dan menuju yang terbaik untuk umat dan masyarakat. Jadi saya mampu menyatukan kader-kader untuk tidak berkelana dan ilang arah ,” tandasnya.(Dung)

BANDUNG – Berkumpulnya para tokoh yang menerima perhargaan membuat begitu meriahnya suasana yang terjadi Savoy Homan Bidara Hotel , Keadaan menjadi gegap gembita oleh tepuk tangan yang menggema di Malam Budaya Kujang Mas 2017.

Semua pasang mata menyoroti sosoknya yang menginspirasi. Dialah satu-satunya perempuan yang menjabat ketua partai di Jawa Barat.

Perempuan modern berpikiran terbuka ini sukses memimpin partai Islam terbesar, Partai Persatuan Pembangunan. Dialah Ade Munawaroh Yasin atau dikenal dengan Ade Yasin.

Atas komitmen kuatnya untuk terus membangun demokrasi di Jawa Barat, kerja politik srikandi partai berlambang Ka’bah ini mendapatkan apresiasi yang begitu membanggakan .
Ade Yasin didaulat sebagai penerima Democracy Award di Malam Budaya Kujang Mas 2017, bertempat di Savoy Homann Bidakara Hotel, (28/10/17).

Bersamaan dengan sederet tokoh Jawa Barat lainnya seperti: Ahmad Heryawan, Tjetje Padmadinata di kategori Lifetime Achievement Award. Deddy Mizwar, Netty Prasetiyani di kategori Golden Personality.

Ridwan Kamil di kategori Democracy Award dan sejumlah nama lainnya. (*And)

BANDUNG – Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mengusung Deddy Mizwar sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan hal itu secara resmi, Rabu (25/10).

“Seminggu sekali kami kunjungan ke Jabar selama kurang lebih setahun ini dan saya selalu mendapatkan usulan dari organisasi islam, Ormas, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh Sunda agar PAN mengusung Deddy Mizwar,” katanya di Kota Bandung.

Pada umumnya tokoh-tokoh yang ditemui selalu meminta PAN mencalonkan saudaraku Deddy Mizwar sebagai Gubernur Jabar. “Hari ini saya tegaskan dan umumkan Gubernur Jabar dari PAN adalah Deddy Mizwar,” katanya.

Menurut Ketua MPR ini, dukungan tersebut akan dikuatkan melalui Surat Keputusan (SK) yang akan segera dibuat dan diberikan melalui rapat mingguan yang digelar pada malam ini di Kantor DPP PAN.(*And)

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Anies-Sandi tiba sekitar pukul 12.00 WIB dengan berjalan kaki dari Balai Kota DKI Jakarta yang jaraknya sekitar 250 meter ke Istana Wakil Presiden diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kall. Anies-Sandi juga akan makan siang bersama Jusuf Kalla setelah melakukan pertemuan diruang kerja Wapres.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat bertanya tentang sepatu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
“San, gimana sepatunya?” tanya Jusuf Kalla saat menyalami Sandiaga di Ruang Kerja Istana Wakil Presiden.

Pertanyaan Wapres tersebut disampaikan terkait kejadian pada hari pertama Wakil Gubernur DKI bertugas setelah dilantik 16 Oktober 2017. Ketika itu Sandiaga tertangkap kamera mengenakan sepatu olahraga alih-alih sepatu pantofel hitam sesuai peraturan seragam Pegawai Negeri Sipil.

“Aman Pak, aman, sesuai peraturan,” kata Sandiaga sambil mengangkat sedikit celana panjangnya untuk memperlihatkan sepatu pantofel hitamnya ke Wakil Presiden.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik pada 17 Oktober 2017 itu telah meminta bertemu Presiden Joko Widodo yang kemudian diterima di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10).

Di Istana Negara, Anies-Sandi menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Jokowi, yakni penyelenggaraan Asian Games 2018, reklamasi Teluk Jakarta dan proses alih administrasi DKI Jakarta.(*Zul)

JAKARTA – Pengambilan keputusan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ditunda. Penundaan terjadi dalam Rapat Kerja (Raker) Panja Komisi II DPR karena sampai saat ini 10 fraksi di DPR dan pemerintah belum mencapai kata mufakat.

Sementara, sejumlah fraksi meminta adanya revisi jika Perppu diterima.

“Kita berkeinginan pada pengambilan keputusan tingkat I bisa diambil musyawarah mufakat, semaksimal mungkin musyawarah itu bisa mencapai kata mufakat, begitu juga dengan pemerintah yang insya Allah akan bermufakat,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dalam raker dengan Mendagri, Menkumham dan Menkominfo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).

Menurut Amali, dalam rapat informal dengan pemerintah, ada beberapa fraksi yang menyampaikan usulan berkenaan dengan penundaan rapat pengambilan keputusan. Sejumlah fraksi itu meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pimpinan partai dan anggota fraksi karena apapun keputusannya nanti akan mengikat.

Usulan ini disetujui oleh 10 fraksi dan keputusannya ditunda untuk digelar pada Senin 23 Oktober 2017 lalu dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa ke Rapat Paripurna, Selasa 24 Oktober 2017.

“Kami dari meja pimpinan tetap ingin menanyakan kepada pemerintah terhadap sikap fraksi untuk penundaan raker pada Senin depan?” tanya Amali kepada perwakilan pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pada prinsipnya pemerintah sepakat pengambilan putusan diundur dampai hari Senin depan.

Penundaan itu dengan catatan tidak merubah agenda hari dan tanggal rapat paripurna pada Selasa 24 Oktober 2017.

“Apalagi inisiatif pimpinan Komisi II lewat kapoksinya diundur untuk konsolidasi atau musyawarah mufakat,” jawab Tjahjo.

Kemudian, Amali kembali menanyakan persetujuan seluruh anggota Komisi II dari 10 fraksi untuk menunda rapat. Anggota rapat pun menyatakan setuju.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengatakan, usulan penundaan untuk menyamakan pandangan 10 fraksi.

Hingga kini, kata dia, ada enam dari10 fraksi yang baru menyetujui Perppu Ormas, yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Hanura dan Partai NasDem. (*Zul)

JAKARTA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan selama masa jabatannya sudah banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru bagi pertahanan Indonesia seperti pesawat tempur sukhoi dan kapal selam.

Menurutnya Indonesia bisa membuat kapal selam sendiri pada 2018. Hal itu merupakan salah satu pencapaian Ryamizard selama menjabat Menteri Pertahanan selama hampir tiga tahun.

“Kapal selam tahun depan kita buat sendiri,” kata Ryamizard saat ditemui selepas acara Malam Bahasa dan Budaya Internasional di Pusdiklat Badiklat Kementerian Pertahanan, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).

“Ada Sukhoi, kapal selam, tank yang kita buat bersama Turki, banyak,” lanjutnya.

Sementara itu, Ryamizard gerah soal adanya sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 yang kembali dibuka ke publik. Menurutnya, Indonesia tidak perlu ‘kebakaran jenggot’ soal dokumen tersebut.

“Seharusnya biasa saja, kita kadang-kadang kebakaran jenggot, nggak perlu gitu loh. Saya biasa saja, aman-aman saja,” kata Menhan.

Terkait hal itu, Ryamizard berencana menanyakan langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Rencananya, Ryamizard akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Filipina.

“Sudah, nggak usah dihitung lagi. Kebetulan saya nanti ketemu dengan Menhan Amerika di Filipina, saya nanti tanya benar nggak, tuh,” jelasnya.(*Zul)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai elektabilitasnya yang meningkat di beberapa lembaga survei. Salah satu lembaga survei itu adalah Indikator Politik Indonesia.

Saat ini Gatot mengaku belum berniat maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, dan ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai panglima TNI.

“Saya panglima TNI, saya akan menuntaskan tugas saya sebagai panglima TNI. Saya tidak berpikir itu dulu,” kata Gatot Nurmantyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).kemarin.

Dalam survei yang dilakukan 17-24 September 2017, nama Gatot Nurmantyo memperoleh 0,7 persen di bawah persis Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang memperoleh 1 persen.

Kemudian, versi lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), elektabilitas Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) di angka 12 persen.(*Zul)