Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian melaporkan politisi PSI M. Guntur Romli ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, (21/12).

Guntur Romli dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan informasi berisi kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Dengan ini saya Pipin Sopian, alumni Reuni 212 yang juga kader muda PKS telah memproses hukum saudara Guntur Romli terkait dengan status Facebook yang bersangkutan pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 15.32 WIB yang telah menyerang rasa atau perasaan keagamaan saya yang saya duga telah menghina ulama dan umat Islam yang mengikuti acara Maulid Nabi dan Reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2018,” jelas Pipin.

Pipin yang didampingi oleh tijuh orang kuasa hukumnya menyampaikan status Guntur Romli tersebut selain menyakiti hati umat juga berpotensi menyebabkan perpecahan dan merusak kesatuan bangsa.

“Saya merasa tersakiti dan saya menganggap perbuatan saudara Guntur Romli ini patut diduga telah menghina ulama dan umat Islam, alumni Reuni 212. Pernyataannya diduga berpotensi mengakibatkan perpecahan para anak bangsa Indonesia serta dapat mengoyak keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Pipin.

Menurut Pipin, tindakan Guntur Romli tersebut telah memenuhi unsur pidana sehingga dapat diproses secara hukum.

“Dari hasil konsultasi saya ke beberapa teman pengacara, tindakan saudara Guntur Romli ini sudah memenuhi unsur peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam pasal 156, 156a KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang diancam pidana bagi orang yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam pasal 45 a ayat (2) UU 19/2016,” tambahnya.

Pada 7 dan 10 Desember 2018, Guntur Romli menuliskan status di akun pribadinya yang menyatakan, “Jamaah MONASLIMIN, nabinya HULAIHI, tuhannya SUBENAHU WATUULO, ibadahnya SETAHUN SEKALI DI MONAS, umatnya 11 juta KESURUPAN”.(*/Far)

JAKARTA – Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr H Ahmad Ridho DESA mengakui situasi sosial politik menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 sangat panas.

Dia berharap kepada masyarakat umum jadi pemilih cerdas dengan kepala dingin. Khusus untuk tokoh politik dan tokoh masyarak diharapkan bisa memberikan pernyataan yang meneduhkan dan bukan memanas-manasi suasana.

“Pada hakikatnya pemilu dilaksanakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Jadi tidak benar jika praktik demokrasi ini justru membuat kita menjadi terpecah,” kata Ahad Ridho , Jumat (21/12).
Menurut Staf Pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini, dalam proses demokrasi seharusnya yang dilakukan tiap para tokoh adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan malah saling serang baik secara langsung maupun di media sosial.

“Saat ini saya prihatin membaca berbagai komentar politik di media sosial. Antar pendukung pasangan Capres seolah tidak ada hari tanpa saling serang,” kata dia.

Jika kondisi ini terus berlangsung, Ahmad Ridho mengaku khawatir konflik antara para pendukung capres di dunia maya tersebut akan berlanjut dalam kehidupan nyata. Sebab banyak orang yang tidak dapat mengendalikan emosi ketika saling ejek terus-menerus berlangsung.
Dia berharap tokoh politik tidak bosan mengingatkan para pendukungnya bahwa yang terjadi saat ini hanyalah kegiatan rutin lima tahunan. Jadi tidak perlu harus membuat elemen masyarakat menjadi terpecah.

“Jadilah pemilih yang cerdas. Perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal biasa. Janganlah menganggap mereka yang berbeda pilihan sebagai musuh yang harus diperangi dan dihancurkan,” tandasnya.(*/Al)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginformasikan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah Pada tanggal 27 Desember 2018 akan melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) serentak secara nasional di 514 kabupaten/kota.

Menurut dia, langkah itu untuk mengejar kekurangan sisa 2,6% masyarakat yang belum melakukan perekaman.

Informasi ini dituangkan dalam Surat Edaran Mendagri yang ditandatangani Dirjen Dukcapil Nomor: 471.13/24150/Dukcapil tanggal 17 Desember 2018 yang ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota dan diharapkan tersosialisasikan juga kepada seluruh instansi pemerintahan di daerah, camat/kepala distrik, lurah, kepala desa/kepala kampung, kepala dusun, kepala lingkungan RW/RT agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar meminta masyarakat, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan pihak terkait berpartisipasi aktif membantu sosialisasi jemput bola perekaman e-KTP secara serentak di seluruh Indonesia.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri telah membuka call center untuk membantu pelayanan e-KTP kepada masyarakat. “Silakan hubungi nomor telepon 1500537,” katanya.

Bahtiar juga menjelaskan pada 27 Desember 2018 akan digelar perekaman e-KTP serentak di seluruh Indonesia. Walaupun cuma satu hari, bukan berarti perekaman jemput bola berhenti.

Pelayanan jemput bola perekamanan e-KTP serentak secara nasional ini diarahkan kepada pemilih pemula, di SMU, SMK, perguruan tinggi, pondok pesantren atau masyarakat pemilih yang ada di rumaht tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan serta tempat lainnya yang memiliki jumlah pemilih yang terkonsentrasi, seperti perusahahaan, perkantoran dan tempat usaha lainnya.

“Prinsipnya seluruh jajaran Dukcapil daerah terus melakukan pelayanan jemput bola sepanjang ada masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP, baik individu, komunitas masyarakat, perusahaan, pabrik-pabrik, perumahan-perumahan, pengelola apartemen dan lain sebagainya yang menghubungi jajaran Dukcapil, baik pusat dan daerah untuk dilakukan perekaman e-KTP,” tandasnya.(*/Adyt)

JOMBANG – Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat bersilaturrahmi dengan KH Salahuddin Wahid di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/12).

Pertemuan berlangsung akrab dan penuh kehangatan. Humphrey datang didampingi pengurus DPP, antara lain Ibnu Hadjardewantara, Mimin Austiana, Tuty Kholid serta Iko Y Saleh dan Ketua DPW Jawa Timur KH Ikram beserta DPC-DPC.

“Sudah lama ya, Pak Humphrey kita tidak berjumpa,” kata Gus Sholah, sapaan KH Salahuddin Wahid kepada Humphrey memulai perbincangan.

Sementara, Humprey menceritakan kondisi terakhir PPP kepada adik kandung Gus Dur itu.

Gus Sholah, mendengarkan penjelasan dengan seksama dan mengaku sangat memahami kondisi atmosfer politik di Indonesia.

“Mbah saya PPP, abah saya PPP, mertua saya PPP maka PPP tidak boleh hilang atau tenggelam dalam keberadaannya,” pesan Gus Sholah.

Sebelum meninggalkan komplek Pondok Pesantren rombongan berziarah ke makam Hasyim Asyhari, Wahid Hasyim, dan Abdurrahman Wahid. (*/Gio)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meresmikan Museum Islam Indonesia (MII) KH Hasyim As’yari di Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, Jokowi berziarah ke makam Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga mantan Ketua Umum PBNU.

Politisi PPP Teddy Yulianto mengatakan, kehadiran MII KH Hasyim As’yari merupakan jawaban dari krisis identitas yang dialami umat muslim di tanah air dan terpecah-belah jelang Pileg/Pilpres 2019.

Teddy menegaskan, kehadiran museum tersebut juga sebagai penegasan dari Presiden Jokowi pada khususnya dan umat Islam di Indonesia pada umumnya yang menginginkan agar tetap bersatu.

“Jika tidak bersatu, umat mudah dicerai-berai. Islam di Indonesia akan runtuh,” kata caleg DPRD DKI dapil Jakarta Selatan nomor urut 8 ini,(19/12/2018).

Menurut Teddy, umat Islam di Indonesia harus mengedepankan persamaan dan mencari penyelesaian secara bijak jika terjadi perbedaan. “Gunakan cara damai, tidak saling menghujat, jangan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Cara seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam,” ujarnya.

Diingatkan, Islam mengajarkan umatnya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Jika saling menghujat tidak akan terwujud. Tokoh pemuda ini mengajak umat muslim di Jakarta khususnya, menjaga silaturahmi dan ketentraman, sekaligus membuktikan kota ini layak ditempati semua golongan.

Dia mengimbau pihak yang kerap menggunakan isu agama dan SARA agar berhenti memecah-belah umat Islam. “Kita buktikan apa yang disebut hasil survei Setara Institute yang menyatakan Jakarta adalah kota dengan toleransi terendah tidak benar. Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya umat muslim di Jakarta,” ujarnya.

Dalam sambutan pada peresmian MII KH Hasyim As’yari, Presiden Jokowi mengatakan Hasyim As’yari merupakan tokoh besar Islam. Ketokohannya telah membawa masuknya Islam ke Indonesia dengan cara yang damai.

Jokowi menandatangani Kepres 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. “Saya membayangkan betapa besarnya semangat perjuangan beliau dan rasa cintanya bersama ulama terhadap Tanah Air Indonesia,” kata Jokowi.(*/Ag)

MALANG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang dengan tegas mengimbau agar pegawai muslim di perusahaan atau pertokoan tidak dipaksakan mengenakan atribut Natal.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum MUI Kabupaten Malang, KH Fadhol Hija, Selasa (18/12/2018).

Menurut Kiai Fadhol, pesan ini diperuntukkan kepada pemilik perusahaan atau pertokoan yang mengusung tema Natal, agar tidak memaksakan pegawainya yang beragama muslim, turut mengenakan atribut berbau Natal.

“Artinya, kalau suatu perusahaan jangan sampai memaksakan yang muslim berpakaian atau berbudaya seperti agama lain. Misalnya, saya orang muslim, kerja di suatu perusahaan, maka karena pengusaha ini Direkturnya non-muslim sehingga pekerjanya harus pakai aturan agama,” ungkap Kiai Fadhol.

Ia juga menyampaikan, umat muslim di Kabupaten Malang harus bisa menjaga syariat agama yang berlaku. “Untuk masyarakat muslim, supaya tetap menghormati aturan-aturan agama lain. Sedangkan untuk umat muslim sendiri, tetap berpegang pada aturan-aturan Islam, yang tidak boleh ya tidak perlu diikuti,” beber Kiai Fadhol.

Ia menambahkan, peran serta pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama juga sangat penting saat ini. Sementara kepada organisasi masyarakat muslim, Fadhol berpesan agar dapat menjaga persatuan bangsa.

“Tetap harus menjaga kebangsaannya ini, kemasyarakatan, tapi kalau syariat Islam-nya sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi kiranya, mereka yang non-muslim biar menjalankan aturan-aturan yang ada. Dan kita, menjaga keamanan di negara Pancasila ini,” tegasnya.

Tidak hanya itu, rencananya, MUI Kabupaten Malang bakal mengeluarkan fatwa terkait Hari Raya Natal dan Tahun Baru, yang nantinya akan disosialisasikan pada masyarakat secara luas.

“Ada. Rakernya tanggal 21, seluruh kecamatan kita undang,” pungkas Kiai Fadhol.(*/Gio)

CIBINONG – Geliat para pemuda yang menginginkan perubahan melalui perhelatan (Musyawarah Daerah) Musda KNPI Kabupaten Bogor mendapat perhatian serius dari Abdul Azis Sarnata. Seorang Senior KNPI Kabupaten Bogor yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar Kabupaten Bogor ini mengharapkan Pemuda Kabupaten Bogor dipimpin oleh sosok pemimpin yang Ideal

“Sejatinya pemuda Kabupaten Bogor ini dipimpin oleh sosok yang netral sehingga saat mempimpin nanti akan terbebas dari intervensi dan rongrongan para pembesar yang ada di Kabupaten Bogor ini” ungkap Azis saat diskusi dengan Generasi Muda Mathlaul Anwar, Selasa (18/12/18)

Lebih lanjut dia mengatakan, kalau posisi Kabupaten Bogor yang kaya akan potensi ini tentunya juga memiliki tantangan yang tidak ringan.
“Karena itu ketua KNPI harus mampu menjaga keutuhan potensi pemuda, tidak justru memperlebar permusuhan sehingga terjadi pengkotak-kotakan pemuda,” tegas Azis.

Azis menambahkan, momentum musda KNPI kali ini diharapkan mampu menciptakan persatuan dan kesatuan, juga mampu melahirkan ide dan gagasan baru. “Sehingga menjadi suatu sejarah penting dalam menentukan kepemimpinan kedepan,” imbuhnya.

Terkait Musda KNPI tersebut, Ketua IKAPRI (Ikatan Putra-Putri Pegawai Republik Indonesia) Rizki Akbar, mengatakan Musda KNPI harus bisa menjadi sarana pemersatu pemuda sekaligus forum membangun komitmen segenap organisasi kepemudaan untuk bahu-membahu memberdayakan potensi pemuda dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Dalam konteks Musda KNPI, kami di IKAPRI menginginkan ketua dan pengurus mendatang berkomitmen untuk memberdayakan pemuda di level kecamatan, desa dan bahkan sampai ke pelosok. Mereka harus diberikan ruang beraktifitas dan forum komunikasi yang intens agar terjadi dialog dua arah dan terwujud kebersamaan untuk hadapi tantangan di depan,” ujar Rizki.
Sebagai informasi, menjelang digelarnya Musda dalam waktu dekat ini, nama Rizki Akbar mulai menyeruak ke permukaan. Tokoh muda yang memimpin IKAPRI ini dinilai sejumlah pihak sangat ideal karena selama ini Rizki tidak menjadi partisan parpol, partisan kubu calon kepala daerah di Pilkada 2018 dan juga tidak berada di pusaran politik lokal.(Dav)

CIBINONG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Muhammad Romli mengatakan, sebelumnya pihaknya mengucapkan banyak terima kasih atas pengertian dari semua fraksi terkait surat yang dilayangkan oleh pasangan Ade Ruhandi-Inggrid Kansil (Jadi) yang mayoritas fraksi ini tidak dilanjutkan karena ini menjadi ranah hukum dan sudah selesai.

“Sehingga kegiatan pelantikan Bupati Bogor terpilih pasang Ade Yasin-Iwan Setiawan (Hadist) tetap terus berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan ,” kata Romli yang diamini oleh Yuyud Wahyudi saat ditemui wartawan di gedung Dewan, Senin (17/12/18).

Sambung Romli , apalagi soal pelantikan Bupati Ade Munawaroh dan Wakil Bupati Iwan Setiawan nanti itu adalah ranahnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Sehingga sesuai dengan yang diinginkan bersama adalah kegiatan pelantikan itu akan berjalan terus dan tidak terpengaruh oleh gugatan yang sudah dilayangkan agar Roda Pemerintahan Bumi Tegar Beriman ini bisa terus berjalan dengan baik tentunya.

“Pada intinya kami secara tegas angkat bicara Pelantikan pasangan Hadist jalan terus supaya masyarakat Kabupaten Bogor bisa menikmati apa yang sudah dicanangkan oleh pasangan HADIST ,” tandasnya.(P Alam)

JAKARTA– Dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, serta untuk menghindari penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang rusak atau invalid, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Hadi Prabowo, pada 13 Desember 2018 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Dalam SE yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing – masing.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan, melalui SE tersebut, Mendagri memerintahkan Bupati/Waikota menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengecek KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

“Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar,” tegas Bahtiar.

Untuk itu, lanjut Kapuspen Kemendagri itu, bupati/wali kota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar.

Menurut Bahtiar, standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.

Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.

Kebijakan ini, jelas Bahtiar, dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

“Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar,” pungkasnya.(*/Adyt)

BOGOR – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto hadir dalam acara Kopdar Ojol Menuju Perubahan 2019 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, (16/12/2018). Kegiatan yang dihadiri ribuan pengemudi ojek online itu diinisiasi oleh Forum Gabungan (Forgab) Roda 02.

Prabowo tiba di Sentul dengan dibonceng oleh salah satu driver ojek online. Di hadapan ribuan pengemudi ojek online yang sudah menunggunya, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dirinya memiliki hobi mengendarai motor sejak muda.

“Saya tadi sebentar saja naik motor. Waktu muda saya senang naik motor,” kata Prabowo .(16/12/2018).

Sambungnya, selama ini sangat memahami pekerjaan ojek online. Menurut Prabowo, driver ojek online pekerjaan yang berat karena harus menahan panas sinar matahari dan guyuran hujan di jalanan.

“Saya mengerti saudara-saudara bekerja keras mencari nafkah yang halal. Kalian berjuang untuk anak istrimu, dan kalian menghadapi tantangan yang tidak ringan. Terik matahari hujan dan juga argo murah,” tutur dia.

Prabowo pun berjanji apabila terpilih menjadi presiden 2019 akan memperjuangkan nasib pengemudi ojek online bersama Sandiaga Uno.

“Saya terima kasih kalian undang saya, karena saya selalu kalau saya bicara maksud saya baik, tapi selalu ada yang coba melintir-melintir.

Dikatakan bahwa saya tidak menghormati pekerjaan ojek online. Justru saya berjuang untuk kalian semua, hidup saya dari saya remaja disumpah, saya juga ada pesan dari orangtua saya selalu harus setia kepada rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

Dalam acara itu turut hadir Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto jajaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, seperti Edhy Prabowo, Mayjend TNI (Purn) Musa Bangun, Sugiono, Prasetyo Hadi, Lius Sungkarisma, Kharisma Febriansyah, dan Chusni Mubarok.(*/P Alam)