Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggugah kesadaran semua pihak agar pelaksanaan Pemilu 2019 jangan sampai membuat luka baru di masyarakat. Dari hasil kunjungan ke berbagai daerah, rakyat banyak yang mengeluh lantaran lelah melihat pertikaian elite politik di televisi maupun di media sosial. Pemilu yang seharusnya dihadapi dengan adu ide dan gagasan, malah diwarnai dengan berbagai hujatan.

“Dengan mengedepankan rasa persaudaraan sebangsa, Forum Silaturahmi Anak Bangsa berhasil menutup dan menyembuhkan berbagai luka yang terjadi di awal-awal masa kemerdekaan. Jangan sampai menjelang 74 tahun Kemerdekaan Indonesia, kita justru membuat dan mewarisi luka baru akibat Pemilu 2019,” ujar Bamsoet saat membuka pertemuan Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) bertema ‘Pemilu Mempersatukan Bangsa’ di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/03/19).

Berbagai tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain Rosan Roeslani (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Maruf Amin), Ahmad Riza Patria (Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno), Viryan Azis (Komisioner KPU), Sidarto Danusubroto (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), Sudarmo (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri), Ketua Umum FSAB Suryo Susilo, Sarjono Kartosoewirjo (putera SM Kartosoewirjo), Ilham Aidit (putera DN Aidit), Catherine Pandjaitan (puteri Mayjen TNI Anumerta DI Pandjaitan), Djoko Purwongemboro (mantan Ketua Umum Pemuda Panca Marga) dan Witaryono Reksoprodjo (Koordinator Tim Advokasi Korban ’65).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini mengingatkan jelang hari pencoblosan tanggal 17 April nanti, fenomena saling serang, fitnah, berita bohong (hoax) serta ujaran kebencian masih terus didengungkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, banyak masyarakat yang memercayai serta tidak sadar kondisi gaduh seperti itu berpotensi besar memecah belah bangsa Indonesia.

“Pemilu tinggal 20 hari lagi. Elite politik dan para Tim Kampanye Capres-Cawapres harus memastikan para pendukungnya menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam berkampanye. Mari hadapi Pemilu ini dengan penuh keceriaan, bukan dengan kebencian,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, mewujudkan integrasi nasional bukanlah hal yang mudah. Karenanya, semua pihak harus mampu melepaskan ego maupun identitas dasarnya demi satu tujuan, yakni kejayaan Indonesia.

“Integrasi nasional yang akan menentukan eksistensi bangsa harus dipertahankan. Alangkah mirisnya jika integrasi yang dengan susah payah diwujudkan, harus tercerai berai akibat satu hal saja, seperti Pemilu misalnya,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menghimbau masyarakat agar tidak terlalu larut dalam akrobat politik yang dijalankan oleh para elite politik. Karena pasca Pemilu 2019, tidak menutup kemungkinan para elite politik yang tadinya berseberangan, justru akan bergabung dalam satu barisan. Jangan sampai justru di akar rumput, rakyat masih terjebak dalam kubangan kebencian akibat ‘sampah’ kampanye yang tidak mencerdaskan.

“Kita sedang berdemokrasi yang mengedepankan rasionalitas. Bukan sedang bercinta, karena itu tak usah terlalu dibawa ke perasaan. Pilihlah pasangan yang dirasakan bisa membawa perbaikan, tanpa perlu memusuhi orang lain yang berbeda pilihan,” pungkas Bamsoet. (*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tak akan menempatkan lembaga pemantau pemilu asing di setiap daerah tanah air saat hari pencoblosan, 17 April nanti.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaga pemantau pemilu dari luar negeri hanya akan ditempatkan di Ibukota. Mereka akan memantau pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS DKI Jakarta.

“Jadi silakan hanya di TPS di sekitar wilayah Jakarta. Kami persilakan mereka memantau dari awal sampai akhir, sebelum pemilu dan setelah pemilu,” ujar Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Adapun penempatan perwakilan lembaga pemantau asing di TPS yang ada di sekitar Jakarta dilakukan lantaran keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lembaganya.

“Hari pemungutan suara kan, pasti sangat sibuk bagi KPU. Penempatannya (lembaga pemantau pemilu dari luar negeri) akan ditentukan KPU. Mereka bisa juga mengajukan dimananya (melakukan pemantauan),” paparnya.(*/Jun)

JAKARTA – Nurfitria Farhana, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Berkarya, berharap ada wakil majelis taklim di parlemen hasil Pemilu 2019.

“Saya melihat majelis taklim dirangkul partai-partai politik hanya saat event politik,” ujar perempuan Betawi putri almarhum Prof Hj Tutty Alawiyah ini, kemarin. “Tidak ada jaminan partai-partai, terutama yang merangkul, mengangkat aspirasi majelis taklim.”

Nurfitria, demikian perempuan kelahiran Jakarta 18 Januari 1968 dipanggil rekan-rekan dekatnya, tercatat sebagai caleg daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ia akan bertarung dengan politisi senior Hidayat Nur Wahid, Biem Benjamin — putra seniman Betawi Benjamin S, dan sejumlah nama dari partai lain.

Sehari-hari, Nurfitria bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Ia aktif sebagai ketua di organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) didirikan Hj Tutty Alawiyah tahun 1981. Tahun 2016, BKMT memiliki 15 juta anggota se Indonesia, yang 90 persen wanita.

“Majelis taklim, dan kelompok-kelompok pengajian, terkadang dianggap sebelah mata,” kata ibu tiga anak yang belum pernah terjun ke politik ini. “Saya akan buktikan majelis taklim dan kelompok pengajian adalah kekuatan politik.”

Majelis taklim, lanjut Nurfitria, adalah kelompok masyarakat akar rumput. Kelompok ini ada di hampir semua permukiman di kota dan desa. Namun selama ini majelis taklim tak punya sosok yang memperjuangan aspirasinya di parlemen.

Keinginan lain Nurfitria adalah memperjuangkan peningkatan porsi perempuan di parlemen. Menurutnya, yang bisa memperjuangkan kepentingan perempuan, ya perempuan.

Selama empat kali Pemilu di era reformasi, jumlah perempuan di parlemen tidak pernah menyentuh angka 30 persen. Tahun 1999, usai pemilu pertama era reformasi, jumlah perempuan di parleman hanya 8,80 persen dari 560 anggota DPR RI. Tahun 2004 meningkat jadi 11,82 persen. Tahun 2009 menjadi 17,86 persen, dan turun sedikit ke angka 17,32 persen pada Pemilu 2014.

Sebagai wajah baru di pertarungan memperebutkan kursi DPR RI dari ibu kota, Nurfitria memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Ia dikenal seluruh anggota BKMT DKI, dan mengasuh 300 anak yatim. Ia aktif di sekolah dan universitas yang diwariskan orang tuanya, dan mengenal banyak mahasiswanya. (*/Jun)

JAKARTA – Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menyampaikan pesan damai dalam Pilpres 2019. Dari Kampanye Akbar di Papua pada Senin (25/3), Prabowo menekankan kepada pendukungnya untuk menjaga persaudaraan termasuk dengan pendukung petahana.

Prabowo pun mencontohkan dirinya kerap difitnah dan dihina oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Namun, dirinya selalu berusaha menahan diri untuk tidak membalas fitnah tersebut.

Hal tersebutlah yang harus dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa.

“Saya sering diejek, saya sering dihina, saya sering difitnah tapi saya menahan diri. Saya menahan diri, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang benar adalah benar yang tidak benar adalah tidak benar,” kata Prabowo melalui siaran persnya, Selasa (26/3/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, hal tersebut harus dilakukan demi anak dan cucu di masa depan. Ia tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah karena politik.

“Kita harus sering menahan diri, sering kita harus mengalah, sering kita harus menjaga perasaan orang lain,” ujarnya.

Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk tidak mudah terpancing emosi dari pihak pihak yang ingin memperkeruh suasana dalam ajang kampanye yang akan berlangsung hingga 13 April mendatang.(*/Jun)

BEKASI – Pasien disabilitas mental di Kota Bekasi mulai mendapat surat panggilan memilih di Pemilu 2019. Hanya saja, hal ini justru membuat pengurus panti kebingungan.

“Lha bagaimana, saya ga tahu ini nanti. Pasiennya masih parah sakit jiwanya,” kata Suhartono, Kepala Panti Jamrud Biru, Kota Bekasi, Selasa (26/3).

Menurutnya, sebenarnya ada 5 surat panggilan pemilihan buat pasien. Hanya saja yang 3 pasien sudah pulang sehingga surat pemberitahuan itu dikembalikan lagi.

“Tapi yang ini saya bener-bener bingung karena keduanya belum sembuh,” katanya.

Tono bahkan mempraktekkan dengan melakukan dialog dengan dengan pasien yang menerima surat pemberitahuan. “Ya kagak bisa pak,” katanya.

Tono bahkan meminta agar diberi saran dan masukan terkait dengan pasien yang akan mencoblos nantinya.

Dalam surat pemberitahuan dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mustikasari itu disebutkan jika pemilih pindahan karena tengah dirawat di panti sosial/rehabilitasi. Tono memprediksi jika sampai hari H pasien belum bisa sembuh.

Diberitakan sebelumnya, pasien di Jamrud Biru sudah dilakukan pendataan sebelumnya. Mereka melakukan rekam diri dan foto. Namun, baru 5 pasien yang kemudian mendapat surat pemberitahuan. (*/Aln)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal ramainya tagar #IndonesiaCallsObserver yang memuncaki daftar trending topic Twitter di tanah air.

Merespons harapan warganet agar lembaga pemantau internasional ikut mengawasi Pemilu 2019 di Indonesia, KPU menegaskan sudah melakukannya.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan selama ini pihaknya telah mengundang lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.

“Kami mengundang penyelenggara pemilu dari 33 negara, perwakilan kedutaan negara-negara sahabat 33 negara dan pemantau internasional 11 lembaga,” jelasnya, Senin (25/3/2019).

Ia mengatakan, lembaga pemantau internasional yang bakal ikut mengawasi Pemilu 2019 di Indonesia berstatus setingkat dengan KPU.

“Kami juga bekerja sama dengan banyak LSM dan perguruan tinggi di Indonesia untuk memantau proses pemilu,”pungkasnya.(*/Adyt)

PURBALINGGA – Ketua Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan para petani melalui berbagai program yang bisa meningkatkan hasil pertanian dan peternakan.

Hal ini disampaikan Tommy saat menghadiri panen raya baru-baru ini di Desa Jambudesa, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Tommy dan pimpinan Partai Berkarya ikut turun ke sawah.

“Meski sudah ada dana desa, tapi nyatanya petani belum sejahtera. Apalagi ada kebijakan pemerintah daerah yang menyulitkan seperti Kartu Tani. Karena itu, kami di sini membuktikan diri tak hanya janji-janji,” ujar Tommy yang juga ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara untuk periode hingga lima tahun mendatang.
Lomba Foto SelfiePilpres2019

Ikut hadir Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo saat memanen padi bersama para petani. Padi yang dipanen mereka terlihat beda dibanding lahan lain. Menurut Tommy, ini karena efek pupuk cair organik Brigadium.

“Pupuk cair organik Brigadium yang dikembangkan oleh Mas Bambang telah terbukti mampu meningkatkan hasil panen petani. Selain hasilnya lebih banyak sekitar 50 persen, ongkos produksi dalam menanam padi hingga panen juga hemat sekitar 35 persen. Beras yang dihasilkan juga lebih bersih dan berisi,” tuturnya.

Hal itu diakui oleh salah seorang petani, Sofani Utomo. Pria yang menjadi Ketua Gapoktan di Desa Jambudesa tersebut menilai hasil panen lahan yang menggunakan Brigadium terlihat lebih baik.

Bambang yang juga pimpinan Partai Berkarya menambahkan, keuntungan lain bagi petani yang menggunakan Brigadium adalah,tak perlu membayar pada awal.

“Petani bisa membayar pupuk yang digunakan pada saat panen,” ujarnya disambut tepuk tangan para petani.

Dia juga menjelaskan, untuk satu hektare sawah hanya diperlukan sekitar 12 botol pupuk cair Brigadium dengan nominal sekitar Rp 1 jutaan. Jumlah itu tentu lebih kecil dibanding menggunakan pupuk kimia.

“Selain itu, penggunaan pupuk organik jelas lebih ramah lingkungan,” tukasnya.(*/D Tom)

MALANG – Doktor dan Guru Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) berkumpul membahas ancaman ketahanan sosial Indonesia setelah Pemilu 2019 mendatang, di Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu, (23/3/2019). Kegaduhan iklim politik saat ini dikhawatirkan berkepanjangan hingga setelah Pemilu.

Koordinator Organizing Committee Simposium Nasional KAHMI, Lukman Hakim mengatakan, kondisi bangsa saat ini seolah terbelah di kubu 01 dan kubu 02.

“Keterbelahan itu tidak saja antarkelompok yang secara sosial dan politik berbeda, melainkan juga terjadi di dalam kelompok yang sama,” katanya.

Menurutnya, pandangan politik yang berbeda seolah-olah menciptakan rongga antar anak bangsa. Bahkan dalam satu kelompok yang sama. Padahal, Pemilu harus dinikmati sebagai sebuah pesta demokrasi yang menggembirakan.

“Hal itu seharusnya bisa menjadi sesuatu yang biasa sebagai dinamika dalam demokrasi, namun jangan ada keterbelahan,” harapnya. (*/Gio)

JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Abhan berharap pemilu serentak 2019 nanti menghadirkan kampanye politik yang membawa kesejukan dan memberikan pendidikan untuk masyarakat. Kemudian, semua pihak harus mencegah hoaks.

“Pemilu 2019 ini seharusnya menampilkan kampanye-kampanye politik yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa dan bermartabat,” kata Abhan di Jakarta, Sabtu (23/3/2019).

Selain itu, Abhan mengajak semua masyarakat maupun elit politik untuk sama-sama mencegah dan menghindari kampanye yang dapat memecah belah seperti menyebarkan berita bohong, berita fitnah atau hoaks.

“Bentuk-bentuk kampanye yang bertentangan dengan hukum seperti menyebarkan berita bohong (hoaks) harus diganti dengan kampanye yang adu program, adu gagasan, adu visi, adu misi,” ujarnya.

Maka dari itu, Abhan mengatakan Bawaslu hari ini berikhtiar bersama dengan seluruh peserta pemilu 2019 dan mendeklarasikan komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum agar tercipta kampanye yang damai, beretika bermartabat pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini.

“Pemahaman masyarakat dalam berpolitik merupakan harapan kita bersama dan merupakan satu investasi dalam demokrasi yang sangat penting bagi bangsa ini,” tuntasnya.(*/Adyt)

BANDAR LAMPUNG – Pasca-Pemilu Serentak 2019 akan titik rawan konflik setelah usai pemungutan suara jika bedanya tipis. Sebab, kedua kontestan yang berlaga dalam Pilpres 2019 mengaku sama-sama menang.

“Bagimana jadinya jika sama-sama mengaku menang? (dua kontestan Pemilu, red). Terus terang saya tidak khawatir dari hari ini sampai 17 April nanti akan terjadi konflik. Akan tetapi dari mulai tanggal 20 April itu yang saya khawatirkan. Apalagi, jika hasilnya beda tipis,” kata Zulkifli Hasan di Bandar Lampung, (22/3/2019) malam.

Untuk menghindari konflik, Zulkifli menilai, kecurangan dalam pemilihan umum harus dijadikan sebagai musuh bersama. “Karena syarat pemilu itu damai itu sebagaimana Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 Amandemen bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ucapnya.

Kepada penyelenggara pemiliu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Polri serta Tentara Negara Indonesia (TNI), Zulkifli Hasal, meminta untuk berlaku netral. Begitu juga Hal ini juga media mainstream harus bermain sesuai dengan perannya.
“Bolehlah berpihak (tetapi jangan seperti) tim sukses yang over,” tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kata Zulkifli, bila media mainstream berlaku seperti tim sukses maka yang terjadi publik akan lebih percaya media sosial.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa Pemilu itu merupakan suatu pembaharuan komitmen, bukan diartikan sebagai perperangan. Makanya, pemilu ini jangan sampai menimbulkan gesekan yang membuat kondisi Indonesia terpuruk.

“Pemilu adalah memperbaharui komitmen sehingga memperbaharui kemitraan demi memajukan bangsa dan negara. Tidak benar jika Pemilu ini adalah perang,” ujarnya.

Ia menolak keras jika sebutan pemilu sebagai perang total. “Perang total itu provokasi. Begitu juga yang bilang perang badar, enggak benar. Pemenang pemilu adalah yang dapat merajut kembali persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.

“Untuk menggelar pemilu yang damai dibutuhkan syarat yang tertera dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Amandemen pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” tandasnya. (*/Kris)