Politik dan Keamanan

BEKASI – Dalam waktu dekat Partai Golkar Bekasi akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), pasca ditetapkannya Neneng Hasanah Yasin yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, dan dia jadi tersangka dalam suap mega proyek Meikarta beberapa waktu lalu.

Musdalub tersebut merupakan forum untuk memilih ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan menentukan calon Wakil Bupati Bekasi yang baru. Hal ini diungkapkan Sekretaris Bappilu Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta, di Hotel Celecton, Cikarang Utara, Jumat (29/3) malam.

“Setelah pilpres kita akan melakukan penjaringan calon wakil bupati, dan juga kita akan rapat terkait pelaksanaan Musdalub pemilihan Ketua DPD partai Golkar definitif, dengan sebelumnya kita melakukan rapat harian untuk menentukan mekanisme penjaringan wakil bupati dan agenda Musdalub pemilihan Ketua DPD Golkar,” ungkapnya.

Untuk kandidat calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, kata Budi, saat ini sudah muncul dua nama yang bakal bertarung di Musdalub mendatang.

“Sudah ada beberapa nama kandidat yang muncul, saat ini baru dua nama yaitu Muhtada Sobirin dan Novi Yasin. Mereka sudah mendapat surat dukungan dari Pengurus Kecamatan (PK),” paparnya.

Selain itu, tambah dia, syarat Ketua DPD Golkar harus pernah menjadi Pengurus Partai Golkar. “Syarat lainnya juga sudah menjadi pengurus kabupaten atau provinsi atau ketua PK Kecamatan. Kita akan melakukan penjadwalan, termasuk tatibnya seperti apa pemilihan ketua DPD,” tandasnya. (*/Eln)

JAKARTA – Calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil dan berbiaya murah bila dirinya mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyapa ribuan masyarakat di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat,( 29/3/ 2019).

“Saya bersaksi di hadapan saudara, saat saya terima mandat rakyat, kemudian saya jalankan lima tahun pemerintahan, saya jamin pemilu yang akan datang adalah pemilu yang paling bersih, paling transparan, paling terbuka, dan paling murah. Yang paling penting bagi saya adalah rakyat kita menang,” kata Prabowo.

Dalam orasinya, Prabowo mengaku risau dengan potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam pilpres 2019. Alih-alih khawatir dirinya kalah, Prabowo justru merasa lebih khawatir bila hak konstitusi rakyat dicurangi di pemilu.

Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta penyelenggara pemilu memastikan kecurangan tidak terjadi di Pilpres 2019. Pemilu harus berlangsung jujur dan adil demi terwujudnya kedaulatan rakyat.

“Saya mengimbau dan mengingatkan kepada mereka yang ada di lembaga-lembaga penting. Kawan-kawan di KPU, mohon jangan mengijinkan kecurangan terjadi lagi. Saya tidak masalah, siapa pun yang dipilih rakyat saya tunduk dan patuh. Tapi jangan hina dan bohongi rakyat,” tegas Prabowo.

Kerisauan Prabowo bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan adanya temuan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Belum lagi temuan WNA pemilik e-KTP masuk ke dalam DPT.

Prabowo mengimbau agar kontestasi demokrasi ditempuh dengan cara jujur dan transparan, tidak tipu-tipu.

“Saya dapat laporan ada 17 juta DPT bermasalah. Berapa pun jumlah yang tidak jelas dari mana asalnya itu, janganlah bohongi rakyat. Untuk apa sih jabatan, ganti kepala desa itu biasa, ganti bupati itu bisa, ganti kepemimpinan itu biasa,” pungkasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) meminta para caleg agar tak menjalankan politik uang saat berlangsungnya pemungutan suara pada 17 April nanti.

Hal ini menyusul terungkapnya uang senilai Rp8 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap caleg Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

“Dilarang money politics, itu sudah jelas di slogan KPU,” tegas Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Ia menambahkan larangan tentang pemberian uang saat hari pencoblosan atau yang disebut dengan istilah serangan fajar diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk itu, ia meminta para caleg selaku peserta pemilu tak melanggar aturan yang sudah disepakati bersama ini.

“Ancamannya hukum pidana tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Sekali lagi, dilarang serangan fajar,” tegasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Sebanyak lima ribu petugas gabungan disiapkan untuk mengawal debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3/2019). Mereka diri dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah (Pemda), bagian Kesehatan, Petugas Damkar serta lainnya.

“Kita sudah rapat koordinasi dengan KPU, TNI, kodam dan Polda Metro Jaya. Setelah kita melakukan rapat koordinasi untuk kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Shangrila.

Tentunya dengan adanya lokasi di sana kita membuat perencanaan-perencanaan pengamanan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/3/2019).

“(Pengamanan akan) kita buat ring satu sampai ring empat,” lanjutnya.

Sama seperti debat sebelumnya, ring satu yang berada di area kegiatan debat akan dijaga oleh Paspampres. Sedangkan ring dua berada di luar area kegiatan debat yang dijaga oleh TNI – Polri. Lalu ring riga berada di sekitar hotel dan pintu masuk ke dalam hotel di mana dijaga oleh anggota Polri. Selanjutnya pada ring empat, yakni di area luar hotel dan jalan menuju ke lokasi debat, dijaga oleh petugas lalu lintas .

“Semuanya kita atur jangan sampai ada kemacetan yang panjang. Nanti dari dirlantas akan menggunakan kekuatanya untuk mengatur. Nanti ditempatkan diberbagai titik, jangan sampai ada kemacetan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak ada yang berbeda terkait pengamanan pada debat terakhir ini. Alasannya, pengamanan dilakukan guna memastikan proses kegiatan debat dapat berjalan dengan lancar.

“Saya rasa hampir sama ya itu. Kita amankan semua dan tujuan pengamanan debat ini kan, agar kegiatan berjalan aman, lancar, tertib. Dan tentunya selain dari lokasi, kita juga melakukan kegiatan-kegitan seperti patroli, kita libatkan TNI,” pungkas Argo.

Debat akan digelar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. Tenya adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional. (*/Ag)

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menggugah kesadaran semua pihak agar pelaksanaan Pemilu 2019 jangan sampai membuat luka baru di masyarakat. Dari hasil kunjungan ke berbagai daerah, rakyat banyak yang mengeluh lantaran lelah melihat pertikaian elite politik di televisi maupun di media sosial. Pemilu yang seharusnya dihadapi dengan adu ide dan gagasan, malah diwarnai dengan berbagai hujatan.

“Dengan mengedepankan rasa persaudaraan sebangsa, Forum Silaturahmi Anak Bangsa berhasil menutup dan menyembuhkan berbagai luka yang terjadi di awal-awal masa kemerdekaan. Jangan sampai menjelang 74 tahun Kemerdekaan Indonesia, kita justru membuat dan mewarisi luka baru akibat Pemilu 2019,” ujar Bamsoet saat membuka pertemuan Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) bertema ‘Pemilu Mempersatukan Bangsa’ di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/03/19).

Berbagai tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain Rosan Roeslani (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Maruf Amin), Ahmad Riza Patria (Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno), Viryan Azis (Komisioner KPU), Sidarto Danusubroto (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), Sudarmo (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri), Ketua Umum FSAB Suryo Susilo, Sarjono Kartosoewirjo (putera SM Kartosoewirjo), Ilham Aidit (putera DN Aidit), Catherine Pandjaitan (puteri Mayjen TNI Anumerta DI Pandjaitan), Djoko Purwongemboro (mantan Ketua Umum Pemuda Panca Marga) dan Witaryono Reksoprodjo (Koordinator Tim Advokasi Korban ’65).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini mengingatkan jelang hari pencoblosan tanggal 17 April nanti, fenomena saling serang, fitnah, berita bohong (hoax) serta ujaran kebencian masih terus didengungkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ironisnya, banyak masyarakat yang memercayai serta tidak sadar kondisi gaduh seperti itu berpotensi besar memecah belah bangsa Indonesia.

“Pemilu tinggal 20 hari lagi. Elite politik dan para Tim Kampanye Capres-Cawapres harus memastikan para pendukungnya menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam berkampanye. Mari hadapi Pemilu ini dengan penuh keceriaan, bukan dengan kebencian,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, mewujudkan integrasi nasional bukanlah hal yang mudah. Karenanya, semua pihak harus mampu melepaskan ego maupun identitas dasarnya demi satu tujuan, yakni kejayaan Indonesia.

“Integrasi nasional yang akan menentukan eksistensi bangsa harus dipertahankan. Alangkah mirisnya jika integrasi yang dengan susah payah diwujudkan, harus tercerai berai akibat satu hal saja, seperti Pemilu misalnya,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menghimbau masyarakat agar tidak terlalu larut dalam akrobat politik yang dijalankan oleh para elite politik. Karena pasca Pemilu 2019, tidak menutup kemungkinan para elite politik yang tadinya berseberangan, justru akan bergabung dalam satu barisan. Jangan sampai justru di akar rumput, rakyat masih terjebak dalam kubangan kebencian akibat ‘sampah’ kampanye yang tidak mencerdaskan.

“Kita sedang berdemokrasi yang mengedepankan rasionalitas. Bukan sedang bercinta, karena itu tak usah terlalu dibawa ke perasaan. Pilihlah pasangan yang dirasakan bisa membawa perbaikan, tanpa perlu memusuhi orang lain yang berbeda pilihan,” pungkas Bamsoet. (*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tak akan menempatkan lembaga pemantau pemilu asing di setiap daerah tanah air saat hari pencoblosan, 17 April nanti.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembaga pemantau pemilu dari luar negeri hanya akan ditempatkan di Ibukota. Mereka akan memantau pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS DKI Jakarta.

“Jadi silakan hanya di TPS di sekitar wilayah Jakarta. Kami persilakan mereka memantau dari awal sampai akhir, sebelum pemilu dan setelah pemilu,” ujar Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Adapun penempatan perwakilan lembaga pemantau asing di TPS yang ada di sekitar Jakarta dilakukan lantaran keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lembaganya.

“Hari pemungutan suara kan, pasti sangat sibuk bagi KPU. Penempatannya (lembaga pemantau pemilu dari luar negeri) akan ditentukan KPU. Mereka bisa juga mengajukan dimananya (melakukan pemantauan),” paparnya.(*/Jun)

JAKARTA – Nurfitria Farhana, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Berkarya, berharap ada wakil majelis taklim di parlemen hasil Pemilu 2019.

“Saya melihat majelis taklim dirangkul partai-partai politik hanya saat event politik,” ujar perempuan Betawi putri almarhum Prof Hj Tutty Alawiyah ini, kemarin. “Tidak ada jaminan partai-partai, terutama yang merangkul, mengangkat aspirasi majelis taklim.”

Nurfitria, demikian perempuan kelahiran Jakarta 18 Januari 1968 dipanggil rekan-rekan dekatnya, tercatat sebagai caleg daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ia akan bertarung dengan politisi senior Hidayat Nur Wahid, Biem Benjamin — putra seniman Betawi Benjamin S, dan sejumlah nama dari partai lain.

Sehari-hari, Nurfitria bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Ia aktif sebagai ketua di organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) didirikan Hj Tutty Alawiyah tahun 1981. Tahun 2016, BKMT memiliki 15 juta anggota se Indonesia, yang 90 persen wanita.

“Majelis taklim, dan kelompok-kelompok pengajian, terkadang dianggap sebelah mata,” kata ibu tiga anak yang belum pernah terjun ke politik ini. “Saya akan buktikan majelis taklim dan kelompok pengajian adalah kekuatan politik.”

Majelis taklim, lanjut Nurfitria, adalah kelompok masyarakat akar rumput. Kelompok ini ada di hampir semua permukiman di kota dan desa. Namun selama ini majelis taklim tak punya sosok yang memperjuangan aspirasinya di parlemen.

Keinginan lain Nurfitria adalah memperjuangkan peningkatan porsi perempuan di parlemen. Menurutnya, yang bisa memperjuangkan kepentingan perempuan, ya perempuan.

Selama empat kali Pemilu di era reformasi, jumlah perempuan di parlemen tidak pernah menyentuh angka 30 persen. Tahun 1999, usai pemilu pertama era reformasi, jumlah perempuan di parleman hanya 8,80 persen dari 560 anggota DPR RI. Tahun 2004 meningkat jadi 11,82 persen. Tahun 2009 menjadi 17,86 persen, dan turun sedikit ke angka 17,32 persen pada Pemilu 2014.

Sebagai wajah baru di pertarungan memperebutkan kursi DPR RI dari ibu kota, Nurfitria memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Ia dikenal seluruh anggota BKMT DKI, dan mengasuh 300 anak yatim. Ia aktif di sekolah dan universitas yang diwariskan orang tuanya, dan mengenal banyak mahasiswanya. (*/Jun)

JAKARTA – Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menyampaikan pesan damai dalam Pilpres 2019. Dari Kampanye Akbar di Papua pada Senin (25/3), Prabowo menekankan kepada pendukungnya untuk menjaga persaudaraan termasuk dengan pendukung petahana.

Prabowo pun mencontohkan dirinya kerap difitnah dan dihina oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Namun, dirinya selalu berusaha menahan diri untuk tidak membalas fitnah tersebut.

Hal tersebutlah yang harus dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa.

“Saya sering diejek, saya sering dihina, saya sering difitnah tapi saya menahan diri. Saya menahan diri, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang benar adalah benar yang tidak benar adalah tidak benar,” kata Prabowo melalui siaran persnya, Selasa (26/3/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, hal tersebut harus dilakukan demi anak dan cucu di masa depan. Ia tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah karena politik.

“Kita harus sering menahan diri, sering kita harus mengalah, sering kita harus menjaga perasaan orang lain,” ujarnya.

Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk tidak mudah terpancing emosi dari pihak pihak yang ingin memperkeruh suasana dalam ajang kampanye yang akan berlangsung hingga 13 April mendatang.(*/Jun)

BEKASI – Pasien disabilitas mental di Kota Bekasi mulai mendapat surat panggilan memilih di Pemilu 2019. Hanya saja, hal ini justru membuat pengurus panti kebingungan.

“Lha bagaimana, saya ga tahu ini nanti. Pasiennya masih parah sakit jiwanya,” kata Suhartono, Kepala Panti Jamrud Biru, Kota Bekasi, Selasa (26/3).

Menurutnya, sebenarnya ada 5 surat panggilan pemilihan buat pasien. Hanya saja yang 3 pasien sudah pulang sehingga surat pemberitahuan itu dikembalikan lagi.

“Tapi yang ini saya bener-bener bingung karena keduanya belum sembuh,” katanya.

Tono bahkan mempraktekkan dengan melakukan dialog dengan dengan pasien yang menerima surat pemberitahuan. “Ya kagak bisa pak,” katanya.

Tono bahkan meminta agar diberi saran dan masukan terkait dengan pasien yang akan mencoblos nantinya.

Dalam surat pemberitahuan dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mustikasari itu disebutkan jika pemilih pindahan karena tengah dirawat di panti sosial/rehabilitasi. Tono memprediksi jika sampai hari H pasien belum bisa sembuh.

Diberitakan sebelumnya, pasien di Jamrud Biru sudah dilakukan pendataan sebelumnya. Mereka melakukan rekam diri dan foto. Namun, baru 5 pasien yang kemudian mendapat surat pemberitahuan. (*/Aln)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal ramainya tagar #IndonesiaCallsObserver yang memuncaki daftar trending topic Twitter di tanah air.

Merespons harapan warganet agar lembaga pemantau internasional ikut mengawasi Pemilu 2019 di Indonesia, KPU menegaskan sudah melakukannya.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan selama ini pihaknya telah mengundang lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.

“Kami mengundang penyelenggara pemilu dari 33 negara, perwakilan kedutaan negara-negara sahabat 33 negara dan pemantau internasional 11 lembaga,” jelasnya, Senin (25/3/2019).

Ia mengatakan, lembaga pemantau internasional yang bakal ikut mengawasi Pemilu 2019 di Indonesia berstatus setingkat dengan KPU.

“Kami juga bekerja sama dengan banyak LSM dan perguruan tinggi di Indonesia untuk memantau proses pemilu,”pungkasnya.(*/Adyt)