Politik dan Keamanan

JAKARTA – Saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Jawa Tengah. BPN menilai banyak dugaan kecurangan yang terjadi di Jawa Tengah.

“Banyak masalah dan itu tidak terjawab tidak dicarikan solusinya,” kata Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan, Senin (13/5/2019).

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang itu menambahkan, tidak maksimalnya perolehan suara Prabowo-Sandi di Jawa Tengah karena adanya kecurangan berupa terhalangnya beberapa saksi 02 ditingkat kecamatan.

“Tidak semua C1 plano dipasang 7 hari setelah pemungutan suara, hingga penukaran hasil rekap C1 yang tidak sebagaimana mestinya,” ujar Ferry.

Untuk diketahui, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf memperoleh suara di Jawa Tengah sebanyak 16.825.511 suara atau 77,29 persen. Sementara paslon 02 sebanyak 4.944.447 suara atau 22,71 persen. (*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) DKI, Umar Zulkarnain Azis mengaku prihatin dengan kondisi PPP karena tidak mendapat kursi tingkat DPRD Provinsi Jakarta pada pemilu legislatif 2019.

“Saya sangat prihatin mendengar informasi kalau PPP tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jakarta periode 2019-2024. Sangat disayangkan sekali, masa dari 10 daerah pemilihan di DKI tidak dapat kursi sama sekali perwakilan PPP,” kata Umar di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Menurut dia, pengurus partai berlambang Kabah harus melakukan evaluasi terutama DPW PPP DKI. Karena, kursi PPP di DPRD Jakarta periode 2014-2019 terbilang banyak ada sepuluh kursi. Namun, hasil penghitungan sementara sepuluh kursi itu sepertinya akan hilang untuk periode 2019-2024.

“Kok bisa PPP kehilangan kursinya semua, malah diambil kursinya oleh partai baru seperti PSI. Nah, anggota DPRD yang periode 2014-2019 kerjanya ngapain aja? Menurut saya, segera lakukan evaluasi dan berbenah,” ujarnya.

Di samping itu, Umar mengatakan kepengurusan tingkat pusat juga harus melakukan evaluasi dan rekonsiliasi nasional. Sebab, jangan sampai suara partai yang dikenal sebagai basis Islam ini malah punah. Kemudian, jangan menyalahkan pihak lain juga dengan merosotnya suara PPP.

Karena, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Suharso Monoarfa menduga lumbung suara PPP sengaja digerus oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dengan melakukan black campaign memanfaatkan kasus korupsi M Romahurmuziy (Romi).

“Jangan menyalahkan partai lain, tapi elit PPP harus instrospeksi diri. Partai lain juga tidak mungkin ikut campur dapur PPP, ngapain kita nuding-nuding pihak lain. Makanya, segera lakukan evaluasi, adakan rapat pimpinan,” jelas dia.(*/Di)

JAKARTA – Kader Muda PPP, Usni Hasanudin meminta pengurus Dewan Pimpinan Pusat segera melakukan rekonsoliasi nasional mengingat suara partai berlambang Kabah tergerus pada pemilu legislatif 2019.

“Sebaiknya sebelum penetapan ada langkah rekonsiliasi secara utuh di internal PPP. Ini sangat penting dilakukan untuk menjaga soliditas partai dalam menghadapi kemungkinan terburuk saat penetapan PT (parliamentary threshold),” kata Usni kepada media, Sabtu (11/5/2019).

Menurut dia, posisi PPP psca pemilu dan melihat hasil penghitungan yang sudah diselesaikan tingkat kabupaten/kota sangat memprihatinkn dan harus menjadi perhatian seluruh elemen partai.

“Trend perolehan suara PPP sangat terlihat menurun di setiap daerah pemilihan. Hal ini sepatutnya dijadikan warning bagi DPP PPP, bukan dengan melakukan manuver yang justru membuat orang merasa tidak empati seperti Muktamar dan posisi menteri,” ujarnya.

Usni mengatakan entah sadar atau tidak apa yang mereka suarakan baik soal muktamar dan posisi menteri sangat memperlihatkan kapasitas dan orientasi politik yang pragmatis, padahal suara PPP sangat mengkhawatirkan bahkan terindikasi tidak lolos ambang batas 4 persen.

“Kalau memang tidak berkeinginan untuk melakukan rekonsiliasi nasional, PPP khittah dan kader muda PPP harus menginisiasi rekonsiliasi nasional ini. Dalam perpecahan jangan pernah berharap hasil maksimal,” jelas dia.

Ia mengatakan meski benerapa daerah pemilihan (dapil) berpotensi mendapat kursi, namun yang harus diperhatikan potensi tersebut diiringi dengan penurunan raihan suara. Misal, di Jawa Barat meski potensi dapat kursi tapi suara mengalami penurunan sangat signifikan.

“Kondisi seperti ini bukan menguntungkan tapi sangat merugikan PPP, hal serupa juga terjadi di dapil lain. Belum lagi yang semula di tahun 2014 mendapat kursi, tapi 2019 tidak lagi memenuhi suara untuk mendapat kursi secara otomatis perolehan suara PPP juga turun. Bukan menakuti, meski di dapil dapat kursi belum tentu lolos PT,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Demokrat mempertanyakan keterbukaan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Nurpati yang hadir dalam proses rekapitulasi secara nasional di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Andi menilai meski terbuka, proses rekapitulasi secara nasional tidak dapat masuk ke kantor KPU secara leluasa sehingga masyarakat umum tidak dapat mengikuti rekapitulasi.

“Itu apa maknanya terbuka untuk umum? Apakah hanya untuk mereka yang mendapat undangan saja seperti organisasi NGO atau elemen masyarakat lainnya,” tanya Andi.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menyatakan proses rekapitulasi terbuka untuk umum. Namun dia mengakui keterbatasan tempat tidak memungkinkan untuk semua masyarakat untuk melihat secara langsung.

Dia menjelaskan untuk tetap menjaga keterbukaan, KPU turut mengundang pemantau pemilu dari elemen masyarakat dan peliputan media massa secara terbuka.

“Memang ruangan KPU nggak mungkin menghadirkan yang disebut umum itu boleh masuk. Tapi perwakilan-perwakilan bahwa ini tidak ditutup ada kehadiran pemantau pemilu, tidak ditutup, diliput oleh media, dan tidak ditutup untuk kehadiran lembaga di luar penyelenggara dan peserta pemilu, saya pikir itu yang dimaksud terbuka dan dibuka untuk umum,” jelas Arief.

KPU mulai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu dalam negeri. Hari ini KPU mulai menghitung rekapitulasi dari Provinsi Bali. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah, terutama BUMN agar berhati-hati dengan investasi dari negara China. Sebab, Indonesia memiliki regulasi anti suap dan sistem yang transparan.

Dalam acara bertajuk ‘Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya’, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menjelaskan bahwa berdasarkan Location of Improper Payment 2009-2018, China masih asing dengan iklim korporasi pemerintahan atau biasa disebut good corporate governance.

“Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak, ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good Corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat (urutan) yang pertama,” terang Laode di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (9/5).

Karena itu, kata Laode, pemerintah mesti berhati-hati dengan investasi China. Berdasarkan data Global Fraud Report 2018 terkait negara-negara yang banyak menggunakan uang suap, negara China atau Tiongkok menempati urutan pertama.

“Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati-hati,” ungkapnya.

Untuk itu, Laode mengingatkan pemerintah, khususnya BUMN untuk tetap waspada terkait iklim korporasi dari China, mengingat Negeri Tirai Bambu itu dinilai belum memiliki regulasi yang ketat seperti negara-negara Eropa menyangkut investasi.

“Karena kalau negara Eropa dan Amerika, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum,” kata Laode.(*/Ridz)

JAKARTA – Belasan ribu personel disiapkan oleh Polda Metro Jaya guna mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK).

Rencananya unjuk rasa itu dilakukan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (9/5/2019).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengaku pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi yang dilakukan di dua lokasi berbeda itu.

“Ya betul (ada aksi unjuk rasa tersebut), kita sudah siapkan 11 ribu personel gabungan,” ujar Argo ketika dikonfirmasi, pada Rabu (8/5/2019).

Namun Argo mengaku belum mengetahui dengan pasti jumlah pendemo,Sebab, pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut. “Masih kita cek jumlah massa yang hadir,” tutupnya.

Dalam selebaran yang beredar, aksi unjuk rasa ini dilakukan guna menuntut penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU, mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo – KH. Ma’aruf Amin.

Adapun inisiator aksi unjuk rasa terbut yakni Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana, serta Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid. (*/Ag)

JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto menilai pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menyinggung warga negara Indonesia (WNI) keturunan Arab agar tidak membuat keonaran adalah rasis dan berpotensi memecah belah masyarakat.

“Pernyataan saudara AM Hendropriyono yang menyinggung masalah keturunan WNI di mana kami melihat bahwa pernyataan tersebut bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antara elemen bangsa,” kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Prabowo juga menyebut ucapan Hendropriyono justru mengancam kebebasan berpendapat yang telah diatur oleh Undang-undang. Dia semakin prihatin karena pernyataan yang bernada ancaman tersebut datang dari orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

“Untuk itu kami menyatakan keprihatinan kami. Kami juga yakin bahwa ini mungkin kekhilafan beliau bahwa beliau tidak bermaksud seperti itu,” ucap Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus tersebut kemudian membandingkan dengan tudingan terhadap pihaknya yang justru dinilai mendukung Islam yang radikal termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia pun meminta masyarakat tetap menjaga suasana kondusif dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kami perlu untuk segera menyampaikan pandangan kami karena kami yang sering disudutkan dan dituduh kami membela suatu katakanlah Islam yang garis keras, bahwa kami membela HTI dan sebagainga. Jadi itu kami anggap sebagai upaya yang tidak menguntungkan kita,” tandas Prabowo.

Hendropriyono sebelumnya mengingatkan sejumlah WNI keturunan Arab agar tidak menjadi provokator. Hendropriyono tak mau seruan makar itu meluas.

“Saya peringatkan Rizieq, Yusuf Martak, dan orang-orang yang meneriakkan revolusi kan sudah banyak. Itu inkonstitusional, merusak disiplin dan tata tertib sosial, jangan seperti itu,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Selasa (7/5/2019). (*/Ag)

JAKARTA – Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional yang bertugas untuk mengawasi ucapan tokoh politik sifatnya lebih internal.

“Ini sebagai sebuah instrumennya Menkopolhukam untuk melihat, mendengarkan, membaca berbagai isu yang telah berkembang di masyarakat. Bahkan, bukan hanya isu, bisa hasutan, ajakan-ajakan yang menuju makar,” kata Moeldoko di Kompleks Kepresidenan(7/5/2019).

Maka dari itu, Moeldoko mengatakan memang perlu Menteri Koordinator Polhukam Wiranto mendapatkan perbantuan dari ahli-ahli untuk berdiskusi melihat situasi negara sekarang ini.

“Nah berkumpulnya para tokoh itulah yang pada akhirnya membuat sebuah rumusan, perlu membuat sebuah tim yang lebih bersifat internal yang memberi masukan kepada Menkopolhukam sehingga pada ranah mana hal-hal itu diambil langkah hukum,” ujarnya.

Maka, kata Moeldoko, sebenarnya tidak ada upaya pemerintah untuk menghalangi kebebasan demokrasi. Karena, negara demokrasi seperti Indonesia tidak diimbangi oleh instrumen hukum yang kuat.

“Maka ada kecenderungan anarkis. Di Amerika boleh berbicara menegakkan kebebasan, tapi lihat Patung Liberty sebalah tangan kirinya memegang konstitusi yang maknanya kebebasan tanpa diimbangi oleh konstitusi. Maka kecenderungan itu akan anarkis,” tandasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan lebih tegas kepada pelanggar hukum, termasuk kepada para penyebar isu sesat di media sosial.

Wiranto menyebut para pengadu domba, pihak yang suka berbicara tanpa bukti dan penyebar hoaks di media sosial diamati dengan saksama oleh pemerintah. Jika telah ditemukan bukti pelanggaran hukumnya, aksi tegas akan diambil tanpa keraguan. (*/Ag)

JAKARTA – Dalam berpolitik tidak ada teman abadi yang ada bagaimana kepentingan . Arah politik Partai Demokrat semakin jelas Pasca-Pemilu 2019 yang digelar 17 April. Terutama soal Pemilihan Presiden.

Hal itu tampak dari pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

“Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir,” kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Sebab menurut Ferdinand apabila tahapan Pilpres 2019 telah berakhir dan sudah mengetahui hasilnua, Demokrat punya hak untuk menentukan sikap.

” Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan,”tegas Ferdinand.

Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

“Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan,” ujar Ferdinand.

“Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU,” pugkasnya. (*/Ag)

BANDUNG – Mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher memuji loyalitas dan totalitas emak-emak dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Dukungan ini menjelma menjadi fenomena tersendiri dalam perhelatan pesta demokrasi pemilu di Indonesia.

Aher pun memuji masyarakat yang telah memilih Prabowo-Sandi. Menurut dia, hal tersebut merupakan keistimewaan dan menunjukkan bila masyarakat Jabar paling melek dibanding provinsi-provinsi lainnya meskipun kerap dikunjungi oleh Joko Widodo.

“Di Jabar, Alhamdulillah Jabar itu nampaknya masyarakat yang paling melek di antara provinsi-provinsi yang ada meskipun dikunjungi dua hari sekali oleh petahana tetapi pilihan masyarakat Jabar tidak bisa diganggu pilihannya adalah Pabowo Sandi. Itu keistimewannya,” katanya dalam pertemuan dengan Aliansi Pengusaha Bandung bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno di Bandung, Sabtu (4/5/2019).

Aher pun menuturkan, kemenangan di Jabar akan ditiru oleh provinsi-provinsi lainnya sehingga tanggal 22 Mei mendatang seluruh masyarakat bisa menyaksikan kemenangan Prabowo-Sandi.

“Mudah-mudahan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi yang lain pun seperti Jabar tanggal 22 Mei yang akan datang Insya Allah kita akan menyaksikan kemenangan kita semua,” pungkasnya.(*/Hend)