Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah, terutama BUMN agar berhati-hati dengan investasi dari negara China. Sebab, Indonesia memiliki regulasi anti suap dan sistem yang transparan.

Dalam acara bertajuk ‘Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya’, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menjelaskan bahwa berdasarkan Location of Improper Payment 2009-2018, China masih asing dengan iklim korporasi pemerintahan atau biasa disebut good corporate governance.

“Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak, ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good Corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat (urutan) yang pertama,” terang Laode di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (9/5).

Karena itu, kata Laode, pemerintah mesti berhati-hati dengan investasi China. Berdasarkan data Global Fraud Report 2018 terkait negara-negara yang banyak menggunakan uang suap, negara China atau Tiongkok menempati urutan pertama.

“Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati-hati,” ungkapnya.

Untuk itu, Laode mengingatkan pemerintah, khususnya BUMN untuk tetap waspada terkait iklim korporasi dari China, mengingat Negeri Tirai Bambu itu dinilai belum memiliki regulasi yang ketat seperti negara-negara Eropa menyangkut investasi.

“Karena kalau negara Eropa dan Amerika, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum,” kata Laode.(*/Ridz)

JAKARTA – Belasan ribu personel disiapkan oleh Polda Metro Jaya guna mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK).

Rencananya unjuk rasa itu dilakukan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (9/5/2019).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengaku pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi yang dilakukan di dua lokasi berbeda itu.

“Ya betul (ada aksi unjuk rasa tersebut), kita sudah siapkan 11 ribu personel gabungan,” ujar Argo ketika dikonfirmasi, pada Rabu (8/5/2019).

Namun Argo mengaku belum mengetahui dengan pasti jumlah pendemo,Sebab, pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut. “Masih kita cek jumlah massa yang hadir,” tutupnya.

Dalam selebaran yang beredar, aksi unjuk rasa ini dilakukan guna menuntut penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU, mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo – KH. Ma’aruf Amin.

Adapun inisiator aksi unjuk rasa terbut yakni Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana, serta Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid. (*/Ag)

JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto menilai pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menyinggung warga negara Indonesia (WNI) keturunan Arab agar tidak membuat keonaran adalah rasis dan berpotensi memecah belah masyarakat.

“Pernyataan saudara AM Hendropriyono yang menyinggung masalah keturunan WNI di mana kami melihat bahwa pernyataan tersebut bersifat rasis dan berpotensi untuk mengadu domba dan pecah belah antara elemen bangsa,” kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Prabowo juga menyebut ucapan Hendropriyono justru mengancam kebebasan berpendapat yang telah diatur oleh Undang-undang. Dia semakin prihatin karena pernyataan yang bernada ancaman tersebut datang dari orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

“Untuk itu kami menyatakan keprihatinan kami. Kami juga yakin bahwa ini mungkin kekhilafan beliau bahwa beliau tidak bermaksud seperti itu,” ucap Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus tersebut kemudian membandingkan dengan tudingan terhadap pihaknya yang justru dinilai mendukung Islam yang radikal termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia pun meminta masyarakat tetap menjaga suasana kondusif dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kami perlu untuk segera menyampaikan pandangan kami karena kami yang sering disudutkan dan dituduh kami membela suatu katakanlah Islam yang garis keras, bahwa kami membela HTI dan sebagainga. Jadi itu kami anggap sebagai upaya yang tidak menguntungkan kita,” tandas Prabowo.

Hendropriyono sebelumnya mengingatkan sejumlah WNI keturunan Arab agar tidak menjadi provokator. Hendropriyono tak mau seruan makar itu meluas.

“Saya peringatkan Rizieq, Yusuf Martak, dan orang-orang yang meneriakkan revolusi kan sudah banyak. Itu inkonstitusional, merusak disiplin dan tata tertib sosial, jangan seperti itu,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Selasa (7/5/2019). (*/Ag)

JAKARTA – Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional yang bertugas untuk mengawasi ucapan tokoh politik sifatnya lebih internal.

“Ini sebagai sebuah instrumennya Menkopolhukam untuk melihat, mendengarkan, membaca berbagai isu yang telah berkembang di masyarakat. Bahkan, bukan hanya isu, bisa hasutan, ajakan-ajakan yang menuju makar,” kata Moeldoko di Kompleks Kepresidenan(7/5/2019).

Maka dari itu, Moeldoko mengatakan memang perlu Menteri Koordinator Polhukam Wiranto mendapatkan perbantuan dari ahli-ahli untuk berdiskusi melihat situasi negara sekarang ini.

“Nah berkumpulnya para tokoh itulah yang pada akhirnya membuat sebuah rumusan, perlu membuat sebuah tim yang lebih bersifat internal yang memberi masukan kepada Menkopolhukam sehingga pada ranah mana hal-hal itu diambil langkah hukum,” ujarnya.

Maka, kata Moeldoko, sebenarnya tidak ada upaya pemerintah untuk menghalangi kebebasan demokrasi. Karena, negara demokrasi seperti Indonesia tidak diimbangi oleh instrumen hukum yang kuat.

“Maka ada kecenderungan anarkis. Di Amerika boleh berbicara menegakkan kebebasan, tapi lihat Patung Liberty sebalah tangan kirinya memegang konstitusi yang maknanya kebebasan tanpa diimbangi oleh konstitusi. Maka kecenderungan itu akan anarkis,” tandasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan lebih tegas kepada pelanggar hukum, termasuk kepada para penyebar isu sesat di media sosial.

Wiranto menyebut para pengadu domba, pihak yang suka berbicara tanpa bukti dan penyebar hoaks di media sosial diamati dengan saksama oleh pemerintah. Jika telah ditemukan bukti pelanggaran hukumnya, aksi tegas akan diambil tanpa keraguan. (*/Ag)

JAKARTA – Dalam berpolitik tidak ada teman abadi yang ada bagaimana kepentingan . Arah politik Partai Demokrat semakin jelas Pasca-Pemilu 2019 yang digelar 17 April. Terutama soal Pemilihan Presiden.

Hal itu tampak dari pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

“Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir,” kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Sebab menurut Ferdinand apabila tahapan Pilpres 2019 telah berakhir dan sudah mengetahui hasilnua, Demokrat punya hak untuk menentukan sikap.

” Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan,”tegas Ferdinand.

Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

“Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan,” ujar Ferdinand.

“Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU,” pugkasnya. (*/Ag)

BANDUNG – Mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher memuji loyalitas dan totalitas emak-emak dalam mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Dukungan ini menjelma menjadi fenomena tersendiri dalam perhelatan pesta demokrasi pemilu di Indonesia.

Aher pun memuji masyarakat yang telah memilih Prabowo-Sandi. Menurut dia, hal tersebut merupakan keistimewaan dan menunjukkan bila masyarakat Jabar paling melek dibanding provinsi-provinsi lainnya meskipun kerap dikunjungi oleh Joko Widodo.

“Di Jabar, Alhamdulillah Jabar itu nampaknya masyarakat yang paling melek di antara provinsi-provinsi yang ada meskipun dikunjungi dua hari sekali oleh petahana tetapi pilihan masyarakat Jabar tidak bisa diganggu pilihannya adalah Pabowo Sandi. Itu keistimewannya,” katanya dalam pertemuan dengan Aliansi Pengusaha Bandung bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno di Bandung, Sabtu (4/5/2019).

Aher pun menuturkan, kemenangan di Jabar akan ditiru oleh provinsi-provinsi lainnya sehingga tanggal 22 Mei mendatang seluruh masyarakat bisa menyaksikan kemenangan Prabowo-Sandi.

“Mudah-mudahan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi yang lain pun seperti Jabar tanggal 22 Mei yang akan datang Insya Allah kita akan menyaksikan kemenangan kita semua,” pungkasnya.(*/Hend)

JAKARTA – KPU RI menggelar rapat pleno rekapitulasi surat suara Pemilu 2019 daerah pemilihan luar negeri. Untuk mengamankan jalannya penghitungan suara, aparat kepolisian memasang kawat berduri didepan gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

“Dibutuhkan kawat duri ya silakan, dibutuhkan tambahan personel ya silakan. Kan mereka yang tahu betul kalau sudah begini harus ada alat apa, jumlah personelnya berapa, kami percayakan sepenuhnya,”kata Ketua KPU Arief Budiman disela rapat pleno, Sabtu (4/5/2019).

Arief pun membantah pengaman ketat tersebut dilakukan akibat banyaknya tekanan dan tudingan kepada KPU.

“Tidak, itu kan dalam berdemokrasi biasa semuanya memberi pendapat, nggak apa-apa,” ujarnya.

Arief kembali menegaskan, pihaknya menyerahkan kepada aparat terkait pengamanan gedung KPU.

“Kami percayakan sepenuhnya, terkait dengan strategi tindakan atau langkah-langkah tentang pengaman kepada aparat keamanan,” pungkasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sadiaga Uno yang tergabung dalam Laskar Putri Bungsu dan Relawan #Pasti2019, membentangkan spanduk sepanjang 1 Km di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Ketua Laskar Putri Bungsu, Lily Indria, mengatakan spanduk itu sebagai ekspresi pendukung atas klaim kemenangan dalam Pilpres 2019.

“Aksi ini bentuk ucapan selamat dari rakyat semua Indonesia kepada Prabowo dan Sandiaga atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin baru,” katanya.

Atas klaim kemenangan Prabowo – Sandi, Lily mengaku memiliki hitungan suara Pilpres 2019. Data didapatkan dengan mengumpulkan foto formulir C1 bersama relawan Prabowo – Sandi. Dari data itu, pasangan capres nomor urut 02 dinyatakan menang Pilpres 2019.

“Memang, masih tanggal 22 Mei 2019 baru resminya. Cuma dari hasil yang kami dapat dari rekapan C1 segala macam, itu cukup membuktikan bahwa Prabowo dan Sandiaga sudah menang,” jelasnya.

Dia menambahkan, dia menerangkan spanduk yang dibentangkan memiliki pesan lain yakni meminta KPU untuk bertugas secara profesional. Lily berharap KPU tidak curang menghitung suara Pilpres 2019.

“Kami berharap KPU RI sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan cerdas dalam melakukan proses rekapitulasi suara sehingga tidak terjadi potensi kecurangan,” tandasnya. (*/Ag)

BOJONEGORO – Lima Partai Politik (Parpol) di Bojonegoro akan melaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena diduga melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Dugaan kecurangan yang dilakukan PKB yakni, ketidaklaziman perolehan suara coblos partai di tiga daerah pemilihan (Dapil), dan temuan indikasi penggunaan surat suara yang tidak terpakai dicoblos PKB dengan menggunakan C1 yang tidak hadir dalam pemungutan suara.

Lima partai yang mengklaim menemukan dugaan kecurangan itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kelima anggota parpol tersebut membuat kausul untuk melaporkan PKB yang diduga telah melakukan penggelembungan suara.

Juru Bicara Kausul Parpol Bojonegoro, Anam Warsito menyatakan, dua hal indikasi kecurangan penggelembungan suara itu diperoleh dari pantauan di lapangan. Sedikitnya, lanjut Anam, ada tiga Dapil yang perolehan suara PKB tidak lazim, sebab semua caleg dalam kontestasi Pileg juga mengkampanyekan untuk mencoblos nama calon.

Tiga dapil itu, Dapil 1 dengan perolehan suara sebanyak 3.810 suara, Dapil 4 dengan perolehan suara sebanyak 7.078 suara dan di Dapil 5 perolehan suara PKB sebanyak 6.354 suara.

“Mestinya semakin sedikit coblos partai dan lebih banyak mencoblos nama calon. Lha ditiga dapil ini PKB mendapat suara yang tidak lazim,” ujarnya, Kamis (2/5/2019).

Temuan pelanggaran itu didapat dari penghitungan suara dari TPS ke DAA1 (Perhitungan Desa). Seperti lanjut Anam, di Desa Bareng, Kecamatan Ngasem. Saksi dari Partai Demokrat menemukan indikasi kecurangan menggunakan C1 yang tidak hadir untuk dipakai mencoblos PKB dari surat suara yang tidak terpakai.

“Indikasi ini kemungkinan akan ada di dapil lain juga, karena sekarang masih fokus mengikuti perhitungan suara di KPU, nanti akan kita kumpulkan lagi untuk menyatukan C1 seluruh parpol untuk menambah bukti-bukti,” tegasnya.

Kausul yang dibuat itu, menurut Anam, akan bergerak cepat, karena pelaporan pemilu waktunya dibatasi. Normalnya, kata Wakil Ketua DPC Partai Gerindra itu, era coblos nama di Pileg ini perolehan suara parpol tidak akan lebih dari 4.000 suara.

“Bisa juga ada indikasi dari mengambil C1 dari parpol yang tidak ada saksinya saat DAA1,” ungkapnya.

Sementara, Anna Muawanah dari PKB yang juga Bupati Bojonegoro dikonfirmasi reporter beritajatim.com mengatakan, pihaknya saat ini akan fokus pada tugas sebagai kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan. Salah satunya adalah kesiapan menghadapi Pilkades serentak yang akan dilakukan pada 26 Juni 2018 mendatang.

“Tugas saya sebagai kepala daerah sekarang lagi fokus pelaksanaan Pilkades di 156 desa yang akan dilakukan pada 26 Juni 2019,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Kausul yang dibuat oleh lima parpol di Bojonegoro untuk melaporkan indikasi temuan kecurangan PKB itu disepakati oleh, Ketua DPC Nasdem, Alham M Ubay, Wakil Sekretaris DPC PPP, Imam Mualim, Wakil Ketua DPC Gerindra, Anam Warsito, Ketua KPP Demokrat, Muhammad Hanafi dan Bapilu DPD Golkar, Supriyanto. (*/Gio)

JAKARTA – Relawan IT BPN Prabowo-Sandi kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU ke Bawaslu. Mereka mengklaim telah menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.

Menurut Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, (3/5/2019), data-data kesalahan tersebut telah di-capture dan barang buktinya dibawa serta diserahkan kepada Bawaslu sebanyak 1 kontainer.

Kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur (5.826), Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219.

“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15.4 persen,” ujar Mustofa Nahrawardaya.

Mustofa hadir bersama Sekretaris Relawan Dian Islamiati dan sejumlah relawan lain, sebagian besar adalah tenaga ahli di bidang audit IT. Puluhan tenaga auditor ikut terlibat melakukan verifikasi data-data yang telah di entry ke Situng KPU.

Menurut dia, mereka bekerja sejak 27 April-2 Mei sebagai respon atas banyaknya keluhan dari masyarakat atas data Situng KPU. Sebelumnya, Kamis (2/4) mereka juga sudah mendatangi Bawaslu dan melaporkan temuan kesalahan entry data sebanyak 13. 031.

Namun dari lanjutan verifikasi atas data Situng KPU mereka kembali menemukan kesalahan dengan data yang jauh lebih banyak.

Dari berbagai kesalahan input tersebut yang paling banyak adalah tidak ada C1 lembar 1 sebanyak 33.221. Tidak ada C1 lembar 2 (33.199). Tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 (29.731).

Jumlah total suara dan kehadiran tidak sesuai (12.451). Total perolehan suara paslon 01, paslon 02 plus suara tidak sah (8.279). Total suara sah paslon 01 dan paslon 02 tidak cocok (6.836), Total suara sah dan tidak sah, tidak cocok (5.134), suara paslon 01 melebih kehadiran pemilih (2.394), suara paslon 02 melebih kehadiran (1.124) dan jumlah kehadiran melebihi DPT (1.112).

Dian berharap Bawaslu segera menghentikan Situng KPU dan melakukan audit forensik IT secara independen. “Faktanya sangat mengerikan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan KPU bertindak sangat tidak profesional. Sangat menyesatkan publik. Apalagi Situng ini ditayangkan di sejumlah stasiun TV,” ujarnya.

Dian mengingatkan KPU bahwa kesalahan input data dan menghilangkan hak suara pemilih, bisa berujung pidana. “KPU harus segera menghentikan proses Situng dan penanyangannya, tanpa harus menunggu keputusan Bawaslu,” katanya. (*/We)