Politik dan keamanan

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar mengatakan, ada sejumlah ganjalan soal dana untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang masih dihadapi sejumlah kepala daerah.

Pasalnya, anggaran pilkada yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat belum disetujui pemerintah daerah masing-masing.

“Hingga kini, masih ada sekitar 60 daerah yang belum siap atau belum mau menganggarkan dana pilkada serentak,” kata Zul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Karenanya, Zul memita agar pemerintah objektif dan berhenti melakukan klaim sepihak terkait kesiapan pelaksanaan pilkada.

Dia mengingatkan, pilkada serentak merupakan bagian dari agenda nasional yang baru akan dilakukan perdana pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, agar berjalan sukses, pemerintah diminta menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada.

“Jangan sampai KPU sebagai penanggungjawab dinilai gagal karena tidak siap anggaran atau karena tidak mendapatkan dukungan dari pemda terkait,” tandasnya. (*Fad)

JAKARTA – Partai Demokrat akan memilih pengurus baru untuk lima tahun ke depan pada Kongres Partai Demokrat yang akan digelar pada 11-13 mei 2015.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya masih menjadi magnet bagi para kader partai tersebut. Mantan Presiden itu masih dipercaya untuk kembali memimpin partai berlambang bintang mercy itu.

“Ketua DPC, DPD, DPP masih menginginkan SBY jadi ketua umum,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4) .

Menurut Agus, tidak ada halangan bagi partainya untuk menggelar perhelatan lima tahunan itu.

“Sudah siap tanpa halangan apapun,” terangnya.

Dia tidak menampik kemungkinan pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi. Cara itu bisa ditempuh jika semua pihak menyepakati.

“Aklamasi adalah demokrasi paling hakiki. Kalau musyawarah tidak tercapai maka voting. Mufakat yang dilaksanakan tidak didesain dan hak suara lebih memilih aklamasi,” jelasnya. (*Fad)

JAKARTA – Rachmawati Soekarnoputri kini menyandang jabatan baru sebagai wakil ketua umum (waketum) partai Gerindra. Hal tersebut diumumkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Partai Gerindra dan Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gerindra di Kantor DPP Gerindra Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).

“Menetapkan Nyonya Rachmawati Soekarnoputri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani disambut tepuk tangan meriah kader dan tamu undangan.

Acara pelantikan dihadiri sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Antara lain Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Hadir juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. (*Fad)

JAKARTA – Dalam rapat paripurna hari ini pengguliran hak angket atas Menkum HAM Yasonna Laoly dibacakan. Tidak ada interupsi dari anggota dewan selama paripurna.

“Pimpinan DPR menerima surat yang ditanda tangani 116 orang anggota DPR RI pengusul hak angket mengenai pelanggaran UU dan intervensi pemerintah atas parpol,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan BPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Surat tersebut kemudian dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku yaitu disebar ke semua anggota.

Para anggota juga mendapat salinan pengguliran hak angket tersebut. Mereka bisa ikut tanda tangan hingga rapat paripurna berikutnya. Apabila jumlah anggota yang meneken mencapai setengah dari jumlah seluruh anggota, maka angket itu sah menjadi penyelidikan yang dilakukan oleh DPR.

Setelah surat dibacakan, tidak ada interupsi dari anggota hingga paripurna selesai. Tidak ada pula interupsi tentang surat perombakan Fraksi Golkar yang tidak dibacakan oleh pimpinan.

Hak angket ini digulirkan oleh Golkar kubu Ical yang menggandeng KMP. Hingga saat diajukan ke pimpinan DPR, ada 116 anggota yang sudah tanda tangan.(*Fad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para petinggi DPR. Pertemuan Jokowi dan DPR berlangsung sekitar tiga jam secara tertutup. Usai pertemuan, Jokowi didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan para Wakil Ketua DPR, menggelar konferensi pers.

“Jangan ada yang berpikiran di dalam kami tadi ribut atau ramai, tidak. Suasananya kekeluargaan, sangat kekeluargaan,” kata Presiden Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/3).

Jokowi juga mengatakan, pertemuan diharapkan memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan dan mempercepat kesejahteraan.

Senada dengan Jokowi, Setya Novanto mengatakan, pertemuan dengan jajaran Presiden Jokowi berlangsung santai. Pertemuan membahas dua isu yakni pergantian Kapolri dan APBNP.

“Kita diskusikan bersama dengan suasana yang santai, suasana yang betul-betul khidmat antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan tentu dengan presiden. Sehingga masalah ini selesai dengan baik,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Keputusan terkait internal Partai Golakar dan juga revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terkait pemberian remisi terhadap terpidana kejahatan luar biasa. Komisi III DPR menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada Selasa (31/3).

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, selain ditanyai soal revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Menkumham juga akan diminta menjelaskan keputusannya terkait konflik internal Partai Golkar.

“Saya yakin pasti agenda utama besok soal surat Pak Laoly terkait Partai Golkar. Bahwa ada soal remisi itu agenda kedua. Pasti yang ramai soal Golkar,” kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Trimedya, juga mengatakan, pemanggilan terhadap Menkumham Yasonna telah diagendakan oleh Komisi III sejak minggu lalu. Namun, lanjut dia, yang bersangkutan berhalangan hadir.

“Seharusnya minggu kemarin. Tapi Pak Laoly tidak bisa, jadi hari Selasa, besok. Kalau ada paripurna, setelah paripurna. Kalau tidak ada ya jam 10.00 WIB,” terangnya.

“Teman-teman Koalisi Merah Putih (KMP) pasti akan meminta penjelasan soal Golkar setelah mendengar penjelasan Pak Yasonna Laoly soal PP 99 Tahun 2012,” jelasnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, Menkumham telah memastikan bakal hadir memenuhi panggilan Komisi III.

“Kalau yang saya dengar dari sekretariat Komisi III tadi, katanya akan hadir,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Setelah menyerahkan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada pemimpin DPR. Partai Golkar yakin hak angket yang digulirkannya lolos di paripurna.

“Dalam politik tidak seluruhnya apa yang diucapkan itu yang dimaksud. Kami optimis hak angket akan didukung mayoritas anggota DPR,” kata Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, meski ada sejumlah partai politik yang melarang anggotanya menandatangani hak angket, namun masih ada sejumlah anggota fraksi yang meneken draf tersebut. Salah satunya adalah Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juarno.

“Amien Rais menyampaikan tegas dan keras sebagai pendiri PAN akan mendorong dan dukung hak angket. Kepentingan bangsa tidak bicara Golkar dan PPP. Tapi kepentingan bangsa yang sedang hadapi ancaman rusaknya demokrasi,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Terkait dengan rencana kongres Partai Demokrat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu dengan sejumlah pendiri Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan pertemuan SBY dengan Pendiri Partai akan digelar hari ini.

“Masih tentatif, (dengan) beberapa orang pendiri,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Selasa (24/3).

Mubarok juga mengatakan, SBY ingin meminta masukan para pendiri partai menjelang kongres tahun ini. Namun, dia tidak merinci masukan yang dibutuhkan oleh SBY.

“Ya minta masukan, ke depan bagaimana,” katanya.

Menjelang kongres, menurutnya, dinamika internal Demokrat masih kondusif.

“Biasa saja, semuanya karena masih ada Pak SBY. Pusatnya masih Pak SBY. Pak SBY orangnya kan demokrastis, pendiri diminta masukan,” tandasnya (*Adit)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan hingga kini DPR belum menerima surat pergantian Fraksi Partai Golkar yang di wacanakan Ketua Umum Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono yang ingin merombak struktur Fraksi Golkar di DPR.

“Sampai saat ini surat pergantian fraksi Partai Golkar itu belum sampai ke pemimpin DPR,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR Jakarta, Jumat (20/3).

Agus juga mengatakan, Seandainya surat itu masuk ke pemimpin DPR, belum bisa dipastikan apakah diterima atau ditolak. Menurutnya, hal tersebut akan ditentukan oleh rapat paripurna DPR.

“Surat itu bisa juga masuk pas rapat paripurna haru Senin nanti. Seperti hal yang lain, surat akan dibacakan ke rapat paripurna dan akan diproses sesuai undang-undang,” jelasnya.(*Har)

JAKARTA – Kerjasama militer Indonesia dengan militer Amerika Serikat yang selama ini telah berjalan dengan baik terus ditingkatkan kedua negara tersebut sepakat perangi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Terkait perkembangan ISIS di Indonesia, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menegaskan bahwa ISIS merupakan ancaman potensial bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus dikelola dengan baik.

Untuk itu, Panglima TNI terus melakukan komunikasi dengan para pimpinan agama Islam dan beberapa komponen lain di Indonesia guna menyatukan persepsi yang sama dan menempatkan ISIS menjadi musuh bersama.

“ISIS tidak boleh berkembang, tidak boleh tumbuh di satu wilayah pun di Indonesia, ini sudah menjadi suatu keputusan. Untuk itu TNI akan menggelar latihan dalam jumlah yang relatif besar di Poso,karena saya mewaspadai Poso, saya tidak ingin Poso menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya ISIS setelah mereka kembali dari Suriah dan Irak,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

“Saya punya keyakinan penuh bahwa dalam kepemimpinan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia dapat membangun komunikasi yang sangat baik dengan TNI khususnya, dan dapat membuahkan hal-hal baru dalam konteks hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata,” tambahnya.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa pada saat pertemuannya dengan Panglima Militer Amerika Serikat Jenderal Martin Dempsey terkait prospek hubungan kedua Angkatan Bersenjata, bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama untuk membangun kekuatan dan hubungan yang semakin kuat.

Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Mr. Robert O. Blake beserta Staf, di ruang tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Sementara itu, Dubes Amerika Serikat mengatakan sangat menghargai atas ketegasan Panglima TNI terkait masalah ISIS, dan mengharapkan Indonesia dapat mengawasi ISIS dengan baik serta dapat bekerjasama dengan negara ASEAN.

Dubes Amerika menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang selama ini telah berjalan dengan baik.

“Saya berkeinginan untuk dapat mengundang para perwira-perwira di kawasan ASEAN, untuk membicarakan tentang perkembangan ISIS ke depan dan bagaimana dalam menyikapinya,” kata Mr. Robert O. Blake

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Amerika juga menyampaikan penggunaan landasan di Lanud Ranai, Natuna, dapat digunakan sebagai tempat pengisian BBM pesawat dalam mendukung pelaksanan latihan gabungan militer Indonesia dengan Amerika.(*Did)