Politik dan keamanan

JAKARTA – Maraknya baju bergambar palu arit menjadi perhatian Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan menegaskan siapapun yang menyebarkan paham komunis bisa dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, jika pelaku terbukti mengandung unsur penyebaran paham komunisme maka dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara.

“Semua yang kedapatan kalau memenuhi unsur, ya ancaman hukumannya 10 tahun, tindakan hukum disesuaikan dengan ketentuan hukumnya,” kata Badrodin Haiti di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, (12/5).

Menurut Badrodin, kemunculan fenomena paham komunisme akhir-akhir ini harus segera disikapi dengan tegas melalui instrumen hukum di dalam perundang-undangan.

“Kalau tidak cepat disikapi dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri. Oleh karena itu kita harus ambil tindakan supaya enggak kebablasan dan enggak dimanfaatin pihak tertentu,” ungkapnya .

Terkait penangkapan seoerang yang menjual kaus beratribut komunis, dia menandaskan langkah tersebut dilakukan sesuai aturan hukum.

“Tindakan itu sudah sesuai aturan hukum, kita bawa ke kantor polisi lalu kita lakukan pemeriksaan untuk mengerahui motifnya,” pungkasnya.(Adyt)

JAKARTA – PPP partai yang bernapaskan islam masih terlibat konflik internal namun harapan itu mulai mencair dan terbuka bila kedua belah pihak berpikir untuk membesarkan PPP .

Mansyur Kardi yang juga sebelumnya Sekretaris Kepanitian Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta mengatakan sudah tidak tepat jika saat ini masih ada kata “kubu” dalam PPP.

Menurutnya, kader sudah sepakat menyelesaikan konflik melalui muktamar ke-8.

Dia mengatakan kader PPP tidak ingin partai dengan sejarah panjang dan punya kontribusi bagi bangsa, hilang dalam sejarah.

“Islah yang memungkinkan kita bertahan sebagai partai dan partai ini kan warisan ulama ya. Partai islam yang tentunya kita memiliki kepentingan untuk mewadahi artikulasi, agregasi kepentingan umat kan seperti itu, kalau nggak ada, kan sayang sekali.

Itu prinsipnya partai, bukan kubu-kubuan, itu intinya,” kata Mansyur di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 1 April 2016.

Mansyur membenarkan memang sampai saat ini Djan mengambil posisi hukum dan tidak setuju pada pilihan mereka yang akhirnya mendukung muktamar ke-8. “Tetapi kita sebagai kader tetap jalan.

Bahwa ini harus diselesaikan, gitu lo. Kita cinta pada partai ini, tidak pada perorangan,” katanya.

Mansyur memperkirakan saat ini sudah ada sekitar 50 persen orang-orang yang tergabung dalam kepanitiaan yang mengurusi Muktamar Jakarta beberapa waktu lalu, berpartisipasi dalam muktamar ke-8. Bagaimana pun, kata Mansyur, partai politik membutuhkan legalisasi sebagai partai.

“Karena memang berdasarkan UU parpol, keabsahan parpol itu harus ada pengesahan dari menteri hukum dan HAM,” tandasnya.(*Sam)

JAKARTA – Konflik yang tak berkesudahan terjadi dikubu Djan Farid karena salah satu pendukung seperti tidak diakomodir dan dianggap tidak ada .

Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin kusut. Ini terjadi menyusul bidan partai berlambang Kabbah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), yang menggagas islah ‘dimusuhi’ kubu Djan Faridz selaku ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta.

Kamis (24/3), Wasekjen PPP Muktamar Jakarta, Ahmad Bay Lubis SH MH, melaporkan Djan Faridz ke Bareskrim Polri terkait dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik pasca-Muktamar Jakarta.

“Kami sudah laporkan saudara Djan Faridz ke Bareskrim Mabes Polri sesuai Pasal 266 KUHP terkait Akta 39,” ujar Wasekjen PPP versi Djan Faridz, Ahmad Bay Lubis, kepada wartawan di Senayan, Jakarta.

Ia memperlihatkan laporan polisi bernomor TBL/204/III/2016/Bareskrim tertanggal (Rabu) 22 Maret 2016. Akta 39 di antara isinya perubahan nama-nama pengurus hail Muktamar Jakarta.

Seperti diberitakan, PPP terpecah menjadi kubu Romahurmudzy alias Romy selaku ketua umum PPP hasil Muktamar Surabaya dan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta pada 2015. Konflik ini menyusul terpenjaranya, terkait kasus korupsi oleh KPK, Suryadharma Ali (SDA) selaku ketua umum berpasangan dengan Sekjen Romy hasil Muktamar Bandung.

Konflik dua kubu pun masuk ranah hukum. Kubu Djan Faridz disahkan oleh kasasi Mahkamah Agung tetapi muncul putusan Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly, yang mengakui dan memerintahkan kubu SDA-Romy hasil Muktamar Bandung untuk segera melaksanakan Muktamar ke-8 dalam tempo enam (6) bulan hingga Juni 2016.

Parmusi selaku satu dari empat organisasi massa (Ormas) yang membidani kelahiran PPP, fusi bersama NU-Perti-SPI, memediasi perseteruan Romy-Djan Faridz hingga muncul kesepahaman (MoU) Hotel Sahid Jakarta pada 5 Maret 2016 disusul sepekan kemudian (10/3) di Kemenhukam.

Tetapi islah Parmusi itu dinisbikan kubu Djan Faridz, bahkan ancaman Parmusi meninggalkan kubu Djan Faridz justru muncul ‘adu domba’ antar Parmusi. (*Adyt)

SURABAYA – Partai Demokrat (PD) menggelar rapat konsolidasi di Harris Hotel, Jl Bangka, Gubeng, Surabaya, Minggu (20/3). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekjen PD Hinca panjaitan mengatakan, rapat akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum. Adapun peserta rapat adalah Ketua DPD PD se-Indonesia dan seluruh anggota Fraksi PD.

“Datang semua. Konfirmasi lengkap. Rapat konsolidasi puncak dari SBY Tour de Java. Nanti kami simpulkan 10 isu nasional yang akan kami bacakan sebagai political statement sebagai pentup,” kata Hinca.

Dalam safari selama hampir dua minggu, SBY melakukan kegiatan meet the kader. Yakni konsolidasi bersama kader-kader tingkat cabang di sejumlah daerah. Dalam rapat puncak ini, akan dilakukan evaluasi terhadap Pilkada serentak 2015 lalu, dan juga strategi mempersiapkan Pilkada untuk 2017.

“Kalau untuk pilkada kita rapat internal, di dalam melaporkan kepada DPD yang pilkada kloter pertama, evaluasi. Dan kedua nanti langsung strategi untuk kloter dua, 101 Pilkada,” terang Hinca.

Dalam rapat konsolidasi ini, 7 ketua DPD akan maju melakukan presentasi. Mereka dari DPD yang wilayahnya akan melaksanakan Pilkada pada 2017. Yakni Aceh, Banten, Gorontalo, Sulbar, Papua Barat, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta. (*Bag)

JAKARTA – Tanda-tanda kebangkitan atau kemunculan komunisme di Indonesia dengan istilah Komunisme Gaya Baru (KGB) sudah nampak dengan berbagai cirinya.

Pembedanya terletak pada warna dan kualitasnya. Jika dahulu pendekatan yang lebih dominan dilakukan oleh Komunis yaitu melalui kekerasan/pembunuhan namun sekarang ini melalui pendekatan strategis dengan soft power.

Komunisme bergerak melalui seluruh sendi kehidupan baik di legislatif, eksekutif atau merayap di tengah-tengah masyarakat Indonesia. KGB juga bergerak melalui partai-partai yang berhaluan mendukung kepada keberadaan Komunis.

Menghadapi situasi seperti sekarang ini, Kodam Jaya melalui aparat Intelijen dan komando kewilayahan terus memantau setiap ancaman yang ditimbulkan oleh Komunis Gaya Baru ini, walaupun cara yang mereka lakukan sekarang ini secara terselubung dan berkedok sosial. Cara ini membuat masyarakat menjadi terninabobokan dan mereka menebarkan anggapan bahwa faham komunis itu tidaklah berbahaya.

Kodam Jaya juga berupaya memberikan sosialisasi baik internal maupun ke lingkungan sosial melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa), bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa yang tidak boleh dirubah-rubah. Seluruh suku bangsa di Indonesia harus tetap dipersatukan oleh ideologi Pancasila yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

“Akhir-akhir ini aparat intel mencium gelagat munculnya kembali Aksi dari kelompok Komunis Gaya Baru (KGB) melalui rencana kegiatan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta,” ucap Danden Inteldam jaya.

Info yang didapatkan aparat di lapangan, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” ini akan dilaksanakan pada Rabu 16 Maret 2016 di Guest House Jalan Sam Ratulangi No. 9-5 Menteng Jakpus pada pukul 17.00-20.30 wib malam.

Film ini disinyalir memutar balikkan fakta dengan menceritakan negara telah melakukan perbuatan kejam dan tidak manusiawi dengan membuang warga ke pulau Buru, dengan tujuan untuk meraih simpati masyarakat awam terutama generasi muda yang sebelumnya tidak mengetahui dan mendapat cerita langsung kekejaman PKI 1965.

“Kita berupaya kegiatan ini agar tidak dilaksanakan, karena jika dilaksanakan akan memancing reaksi dari Ormas yang selama ini menentang Komunis di Indonesia, yang akan berujung bentrok dan akan merugikan banyak pihak” tegas Danden Intel.

Aparat Intelijen Kodam Jaya diibaratkan sebagai mata dan telinga yang selalu siap mengawasi setiap perubahan situasi di wilayah akan selalu waspada terhadap segala upaya yang dilakukan oleh KGB.

Perlu sama-sama diingat bahwa komunis di Indonesia merupakan bahaya laten yang tidak pernah mati, akan tetapi hanya berubah bentuk serta akan terus berkembang dengan gaya baru. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagai support TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari bahaya laten komunis. Oleh karena itu kita sebagai warga negara harus saling membantu dalam membendung perkembangan Paham Komunis di Indonesia. Ingat “KOMUNIS SEKARANG SUDAH ADA DI MANA-MANA!!!(*Adyt)

JAKARTA – Guna melihat kapabilitas dan kompetensi calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar diperlukan perdebatan ide dan gagasan untuk membangun partai Golkar.

Kader Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, adu ide dan gagasan diperlukan calon ketua umum harus berani berdebat dengan calon lainnya. Namun kata dia, yang terjadi belakangan ini di internal Golkar adalah terjadinya tekan-menekan terhadap pemegang hak suara dengan kekuatan logistik yang sangat besar.

“Calon ketua umum itu harus berani berdebat dengan calon lainnya. Jangan malah ke daerah-daerah mengumpulkan dukungan,” ujar Doli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/3).

Karenanya, wasekjen Partai Golkar hasil Munas Riau ini mengaku para generasi muda Golkar siap menggagas diselenggarakannya ajang adu gagasan antara caketum untuk menguji kompetensi mereka.

“Kita ini menunggu adanya penyelenggaraan debat publik antar calon ketua umum. Kalau tidak ada itu, maka kami generasi muda yang akan mengundang biar mereka beradu ide dan gagasan,” kata Doli.

Doli juga menyampaikan pandangannya bahwa caketum Golkar ke depan haruslah orang-orang yang bisa bergaul, berinteraksi dan berdialektika dengan kader muda. Dengan kemampuan bergaul dengan kader muda, maka caketum dapat dipastikan peduli dengan regenerasi Golkar.

“Ke depan, pemilu akan diikuti pemilih pemula. Karenanya, Golkar juga harus bisa mendekati anak-anak muda sebagai pemilih pemula,” pungkasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan menetapkan Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada April 2016 nanti. Muktamar kali ini diupayakan sebagai muktamar islah pasca adanya dualisme di tubuh PPP yang memunculkan kubu Surabaya di bawah Romahurmuzy dan kubu Jakarta yang dipimpin oleh Djan Rizal. Muktamar yang disiapkan ini pun merupakan tindak lanjut dari dikembalikannya struktur organisasi PPP ke hasil Muktamar Bandung 2011 oleh Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

Menurut Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung Romahurmuzy, penetapan Muktamar ini merupakan hasil putusan Mukernas yang telah digelar sejak Rabu (24/2/2016) hingga Kamis (25/2/2016) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Adapun Mukernas kemarin diikuti oleh 30 Dewan Perwakilan Wilayah yang SK-nya ditandatangani oleh Suryadharma Ali sebagai ketua umum dan Romahurmuzy sebagai Sekjen. Selain itu, ada pula Dewan Perwakilan Cabang yang SK-nya telah ditandatangani oleh DPW.

“Melalui hasil mukernas ini, kami tetapkan pelaksanaan Muktamar selambat-lambatnya April 2016,” kata pria yang akrab disapa Romy ini.

Semangat islah diakui Romi memang menjadi tema yang menonjol dalam Muktamar nanti. Pasalnya, kisruh di tubuh PPP yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun menjadi batu sandungan bagi partai yang telah berdiri sejak era Orde Baru itu untuk menunjukkan taringnya di panggung politik nasional. Belum lagi, titah Kemenkumham yang mengisyaratkan kembalinya struktur kepengurusan Muktamar Bandung 2011 sebagai penyelenggara Muktamar yang diharapkan dapat menutup drama kisruh PPP itu.

“Muktamar ini menunjukkan semangat islah yang sesungguhnya. Tidak ada surabaya dan Jakarta, yang ada hanyalah Bandung,” ucapnya.

Namun hingga saat ini, PPP belum menentukan dimana forum tertinggi partai yang identik dengan warna hijau itu akan digelar. “Lokasinya akan ditentukan kemudian. Kami harap Presiden Joko Widodo bisa datang dan membuka muktamar. Ketika nanti dibuka Pak Presiden, tentu menyesuaikan waktu Beliau,” ucapnya.

Selain waktu Muktamar, Mukernas IV PPP juga menetapkan Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suryadharma Ali yang kini mendekam di Lapas Guntur karena kasus korupsi penyelewengan dana ibadah haji. Keputusan itu disampaikan pimpinan Mukernas IV yang juga Waketum PPP Irgan Chairul Mahfiz berdasarkan surat ketetapan nomor 01/TAP/Mukernas IV/PPP/II/2016.

Meski ditetapkan sebagai Plt, Emron dan para elit PPP tetap berkonsultasi dengan SDA selaku ketua umum PPP kepengurusan Muktamar Bandung mengenai muktamar islah nanti. Akan tetapi konsultasi bersifat lebih fleksibel dan bukan suatu keharusan.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan kembali kepungurusan Partai Persatuan Pembangunan ke hasil Muktamar PPP di Bandung 2011 lalu. Keputusan ini merupakan jalan tengah pasca dicabutnya hasil Muktamar PPP Surabaya 2014 yang memenangkan Romahurmuziy atau Romi dan ditolaknya Muktamar PPP Jakarta pada tahun yang sama oleh MA yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP. (PR/Adyt)

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo atas nama Menteri Dalam Negeri melantik delapan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015, pada paripurna DPRD Lampung, di Bandarlampung, Rabu (17/2).

Pelantikan dihadiri dua tokoh nasional Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sebelumnya, tersiar kabar ketua umum Partai NasDem Surya Paloh akan ikut hadir, kerena kader NasDem H Agus Istiqlal terpilih menjadi Bupati Pesisir Barat dan ikut dalam pelantikan tersebut.

Ketua MPR Zulkifli Hasan merupakan kakak kandung Bupati Lampung Selatan terpilih Zainudin Hasan. Sedangkan Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kakak kandung Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih, Loekman Djoyosoemarto yang juga dilantik.

Disamping itu kehadiran Jaksa Agung, karena Bupati Pesisir Barat H Agus Istiqlal, merupakan Jaksa penuntut Umum HAM Berat pada Kejaksaan Agung RI.

Ribuan undangan yang terdiri atas sejumlah pejabat daerah, anggota DPR RI dari Lampung, perwakilan pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Panwaslu, dan KPU kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung hadir pada acara pelantikan tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh, Kehadiran dua tokoh penting dalam pelantikan delapan kepala daerah itu mendapat perhatian serius dari dua tokoh nasional tersebut. Namun Surya Paloh tak hadir dalam pelantikan dan sebelumnya tersebar kabar akan hadir dalam acara tersebut. Karena H Agus Istiqlal merupakan kader Partai NasDem.

Dalam pelantikan delapan kepala daerah dua diantaranya Walikota Bandarlampung Herman HN dan Muhammad Yusuf Kohar, walikota Metro Pairin dan Djohan. Seedangkan enemkepala daerah lainnya menjabat sebagai bupati diantaranya, Bupati Pesisir Barat Lampung Agus Istiqlal dan Erlina.

Bupati Lampung Tengah Mustafa MH dan Loekman Djoyosoemarto, Lampung Selatan Zainudin Hasan dan Nanang Ermanto, Waykanan Raden Adipati Surya dan Edward Antony, Lampung Timur Chusnunia dan Zaiful Bokhari, dan Pesawaran Dendi Romadhona dan Eriawan.(Ism)

JAKARTA – Mantan Staf Ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief meminta kepada KPK supaya berani menangkap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dilaporkan terkait dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ia menjelaskan, mata anggaran Sumber Waras siluman dan audit investigasi menemukan kerugian negara atau memperkaya orang lain dan ini audit dilakukan atas permintaan penyidik KPK.

“Rakyat sudah tahu data apalagi yang kau dustakan. Ini kode rekening 1.02.001.03.613.5.2.3.01 belanja modal pengadaan tanah Sumber Waras,” kata Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_AA, (20/2).

Ia menambahkan, apabila masih ada audit forensik pasti bisa ditemukan siapa yang curang atau dapat kick back. Tapi, fakta orang lain diperkaya karena NJOP dilanggar.

“Menangani kasus Sumber Waras ini tidak rumit, belanja modal pengadaan lahan bukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Untuk itu, Andi meminta kepada KPK, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti untuk menangkap penjual lahan Sumber Waras serta pembelinya.

“Ahok dan pemilik RS Sumber Waras pasti dengan sadar jual beli lahan yang statusnya HGB, transaksi yang melanggar hukum hampir lolos,” jelas dia.

Sedangkan, kata Andi, status tanah Kalijodo yang bersertifikat resmi malah disikat atau digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan bantuan aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI. Padahal, status tanah Sumber Waras HGB akan berakhir Mei 2018 malah dibeli hampir 4 hektar.

“Di Kalijodo hak rakyat yang sah diambil, di Sumber Waras yang tanahnya tak dapat dijual belikan malah istimewa dibayar Ahok. Kalijodo ada sebelum ada republik, korupsi Sumber Waras setelah Gubernur Jakarta Ahok,” tandasnya.(INILAH.COM/Nia)

JAKARTA – Sekjen Kosgoro 1957 Bowo Sidik Pangarso, menegaskan, pencalonan Aziz Syamsuddin adalah mandat dari Kosgoro sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar.

“Majunya Mas Aziz adalah permintaan dari Kosgoro. Dia menyanggupinya, tetapi konsekuensinya adalah Kosgoro harus ikut berjuang,” kata Bowo di Jakarta, (20/2).

Dia mengatakan, saat ini seluruh pengurus Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia sudah bergerak menggalang dukungan untuk Aziz. “Kita punya Kosgoro di tiap provinsi, dia (Kosgoro) mengusulkan Mas Aziz untuk maju. Maka mereka otomatis bergerak,” ujar Bowo.

Selama ini, Aziz sudah melakukan road show ke beberapa pengurus Golkar di daerah, diantaranya Jawa Tengah, Yogyakarta, Riau dan Kalimantan. “Sama dengan calon lainnya, kami juga melakukan road show. Ini bagian dari silaturahmi dengan DPD kabupaten dan kota, untuk sampaikan visi misi ke depan,” katanya.

Bowo mengatakan, jika calon lain membentuk tim sukses khusus, Aziz tinggal mengerahkan para pengurus Kosgoro di daerah sebagai tim suksesnya. “Mereka ya jadi timsesnya,” ucap Bowo.

Seperti diketahui, Aziz Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, pada pertengahan Januari lalu. Aziz terpilih secara aklamasi.

“Dalam waktu dekat kami akan roadshow ke Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur. Pokoknya kita mau datangi semua provinsi sebelum Munas dimulai,” pungkasnya. (*Adyt)