Politik dan keamanan

JAKARTA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan selama masa jabatannya sudah banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru bagi pertahanan Indonesia seperti pesawat tempur sukhoi dan kapal selam.

Menurutnya Indonesia bisa membuat kapal selam sendiri pada 2018. Hal itu merupakan salah satu pencapaian Ryamizard selama menjabat Menteri Pertahanan selama hampir tiga tahun.

“Kapal selam tahun depan kita buat sendiri,” kata Ryamizard saat ditemui selepas acara Malam Bahasa dan Budaya Internasional di Pusdiklat Badiklat Kementerian Pertahanan, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2017).

“Ada Sukhoi, kapal selam, tank yang kita buat bersama Turki, banyak,” lanjutnya.

Sementara itu, Ryamizard gerah soal adanya sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 yang kembali dibuka ke publik. Menurutnya, Indonesia tidak perlu ‘kebakaran jenggot’ soal dokumen tersebut.

“Seharusnya biasa saja, kita kadang-kadang kebakaran jenggot, nggak perlu gitu loh. Saya biasa saja, aman-aman saja,” kata Menhan.

Terkait hal itu, Ryamizard berencana menanyakan langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Rencananya, Ryamizard akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Filipina.

“Sudah, nggak usah dihitung lagi. Kebetulan saya nanti ketemu dengan Menhan Amerika di Filipina, saya nanti tanya benar nggak, tuh,” jelasnya.(*Zul)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai elektabilitasnya yang meningkat di beberapa lembaga survei. Salah satu lembaga survei itu adalah Indikator Politik Indonesia.

Saat ini Gatot mengaku belum berniat maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, dan ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai panglima TNI.

“Saya panglima TNI, saya akan menuntaskan tugas saya sebagai panglima TNI. Saya tidak berpikir itu dulu,” kata Gatot Nurmantyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).kemarin.

Dalam survei yang dilakukan 17-24 September 2017, nama Gatot Nurmantyo memperoleh 0,7 persen di bawah persis Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang memperoleh 1 persen.

Kemudian, versi lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), elektabilitas Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) di angka 12 persen.(*Zul)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Emir Qatar, Seikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

Upacara penyambutan resmi kenegaraan Seikh Tamim dilakukan di Halaman Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi memilih mengenakan pakaian adat khas Betawi. Sementara Seikh Tamim yang datang sekira pukul 10.30 WIB mengenakan setelan jas.

Usai penyambutan, kedua pemimpin melalukan sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di veranda talk Istana Bogor.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menko PMK, Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhajir Effendi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensetneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, serta Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Agenda pertemuan bilateral menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kedua negara ini. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepemahaman bersama.

Jokowi dan Seikh Tamim juga melakukan tanam pohon bersama sebelum dilanjutkan dengan join pers bersama, yang ditutup dengan rencana jamuan makan siang bersama. (*Adi)

JAKARTA – Selama masa pendaftaran 3-16 Oktober 2017 total ada 27 partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang telah mendaftar ke KPU selama dua pekan masa pendaftaran antara lain Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, Partai Berkarya, PAN, PKS, Partai Republik, Gerindra, PPP, Golkar, Partai Garuda, PBI, PKB, Partai Rakyat, dan Partai Demokrat.

Selain itu, ada Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, PKPI, PBB, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Reformasi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.

Partai politik yang mengajukan nama pengguna dan kata sandi untuk memasukkan data ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya 31 dari 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari 31 partai yang berniat mengisi Sipol tersebut, hanya 27 di antaranya yang mendaftar ke KPU.

Hingga 16 Oktober 2017, sepuluh dari 27 partai yang sudah mendaftar ke KPU dokumen persyaratannya sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap.

Sebanyak 17 partai lainnya statusnya baru mendaftar namun sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

KPU menyatakan akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik selama 1 x 24 jam sejak waktu pendaftaran ditutup pada 16 Oktober pukul 24.00 WIB.

Hal itu juga dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam memeriksa kelengkapan daftar anggota dan fotokopi KTP dan kartu tanda anggota partai.(*Zul)

JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto terbang ke Bali mengunjungi pengungsi bencana erupsi Gunung Agung.Dalam kunjungannya Novanto menyerahkan bantuan 5 ton beras, 2000 paket sembako dan 5 tandon air.

“Kunjungan kali ini bertujuan mengetahui perkembangan situasi dari dampak status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,” kata Novanto dalam keterangannya, Jumat (13/10/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyediakan sarana 5 tangki air bersih untuk setiap hari yang berkapasitas 3000 liter, fasilitas dapur, perangkat perlengkapan bayi, dan 5 truk makanan ternak.

“Selain itu, saya beserta rombongan juga menyediakan fasilitas MCK sebanyak 300 titik yang diperuntukkan bagi pengungsi,” kata Novanto.

Sepanjang perjalanannya, Novanto mengaku merasakan kegelisahan para pengungsi. Dia menceritakan para pengungsi harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan aktivitas keseharian dan kehilangan mata pencaharian.

“Atas dasar itu, saya selaku Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar merasa terpanggil untuk memberikan bantuan,” jelasnya.(*zul)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan pada tanggal 24 oktober 2017.

“Target kami pada tanggal 24 Oktober ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan diterima atau ditolak ” kata anggota DPR Fraksi Partai Golkar TB Ace Hasan di Jakarta kemarin.

Lebih lanjut Ace Hasan menjelaskan pekan ini Komisi II akan mendengarkan pendapat para ahli untuk mendapatkan masukan terkait perppu ini. Sebelumnya pada tanggal 4 Oktober lalu pemerintah diwakili menkominfo telah memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya perppu.

Pada prinsipnya sebagian besar fraksi di DPR bisa menerima perppu tersebut, namun tambah Ace mekanismenya tetap harus diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

“Partai Golkar telah melakukan kajian dan mendapatkan fakta ada ormas yang nyata-nyata mengusung adanya konsep khilafiyah. Nyata dan faktual ada gerakan untuk ganti dengan khilafiyah. Dan ini jelas-jelas anti Pancasila melanggar undang-undang,” kata Ace.

Menurut Ace perppu ini sebenarnya hanya memperpendek proses untuk pembubaran suatu ormas yang anti Pancasila atau melanggar undang-undang. Meskipun pemerintah tetap memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan gugatan di pengadilan TUN.

“Ini upaya tindakan preventif negara. Apakah kita ingin negara ini hancur sementara kita tak bisa bergerak cepat, jika harus melewati proses pengadilan yang panjang dan lama,” terangnya.

Ace juga mengingatkan hal ini jangan juga dilihat ini upaya menghambat demokrasi.

“Demokrasi itu tidak bisa sebebas-bebasnya tanpa batas, tetapi juga harus tetap menjaga keutuhan negara. Fenomena yang ada saat ini orang berlindung pada demokrasi padahal sebenarnya sangat anti demokrasi,” katanya.

Perppu nomor 2 tahun 2017 diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Data dari kemendagri saat ini tercatat ada 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina.

Salah satu alasan dikeluarkannya Perppu nomer 2 tahun 2017 karena UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.(*Zul)

Presiden Joko Widodo dan rombongan mengakhiri kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Minggu malam,

Presiden Jokowi dan rombongan yang menumpang pesawat kepresidenan RI 1 bertolak dari Bandara Internasional Djuanda sekitar pukul 23.30 WIB. Presiden langsung bertolak ke Semarang untuk kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 35 menit, Presiden Jokowi dan rombongan mendarat di Bandara A Yani Semarang.

Tampak mendampingi Presiden dalam penerbangan dari Surabaya ke Semarang itu antara lain Menteri/Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP.

Setibanya di Semarang, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju hotel tempat menginap di Kota Semarang.

Sebelumnya, dalam kunjungan di Jawa Timur, Presiden menghadiri peringatan Hari Perdamaian Internasional di Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep, dan menghadiri silahturahim di Pondok Pesantren Al Amien dan Pondok Pesantren Al Karimiyah.

Presiden juga membagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Program Keluarga Harapan untuk warga Sumenep. Jokowi juga membagikan sertifikat tanah untuk warga Madura.(*Gio)

JAKARTA – Penegakan hukum di Indonesia yang terkesan tebang pilih membuat kita semua merasa adanya ketidakadilan, sebagian orang begitu mudah diproses hukum tapi tidak bagi sebagian yang lainnya.

Ada kasus hukum bisa diproses menunggu demo besar2an terlebih dahulu, ada pula kasus hukum yang langsung diproses begitu cepat.
Kondisi demikian cukup memprihatinkan bagi kita yang peka, yang sadar, yang tidak ingin suara kita dibungkam….
Hukum terkesan menjadi alat bagi penguasa untuk “mendiamkan” golongan2 yang kritis,
yang peduli pada kondisi negara yang carut marut seperti saat ini.

Oleh karena itu, insaf dan sadar akan tanggung jawab pemuda, mahasiswa, rakyat …

Untuk merealisasikan hal tersebut Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 pukul 20.00 s/d 22.20 Wib bertempat
di Sekretariat GPII Jl. Menteng Raya No. 58, Jakarta pusat telah diadakan pertemuan dengan agenda kegiatan
Rapat Konsolidasi interent (tertutup) dengan tema Refleksi akhir tahun penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. ada pun Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 Orang.

Nara sumber yang hadir dalam memberikan informasi di Rapat Konsolidasi sebagai berikut :
1. Rahmat Himran
2. Mona.

Pukul 20.00 Wib kegiatan Rapat Konsolidasi interent tertutup dimulai dengan dihadiri oleh 15 orang yang rapat
dilakukan kurang lebih 2 jam.

Sekitar pukul 22.00 Wib dilakukan konferensi pers Rapat Konsolidasi interent dengan inti pembicaraan yang di sampaikan oleh
para nara sumber sebagai berikut :

1. Inti dari rapat intern adalah membahas tentang penangkapan dan pemeriksaan terhadap 11 aktivis dikarenakan upaya makar. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan UU Makar.
2. Jangan pernah membungkam pendapat rakyat
3. UU ITE jangan di jadikan sebagai alat untuk membungkam rakyat
4. Akan dilakukan audensi dengan komisi 3 untuk membahas nasib aktivis yang terkena UU makar jangan sampai berdampak terhadap aktivis – aktivis lainnya.
5. Sebagai rakyat mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat dimuka umum,
hal yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan rakyat bukan untuk makar.
6. Akan dilakukan konsolidasi lanjutan untuk merencanakan audensi dengan DPR RI yang dimana Konstitusional
harus bisa di tegakkan serta perlindungan rakyat untuk melakukan pendapat di muka umum harus terjamin
dan untuk surat ke DPR RI di upayakan akan masuk ke DPR RI dari perwakilan seluruh elemen masyarakat
dan mahasiswa pada akhir bulan ini.

Pukul 22.20 Wib kegiatan Rapat Konsolidasi interent (tertutup) dinyatakan selesai.(Zul)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyerahkan beberapa nama calon Panitia Seleksi (Pansel)Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Presiden Joko Widodo.

“Kami sudah menyerahkan kepada Bapak Presiden melalui Mensesneg, inventarisasi nama-nama calon Pansel KPU dan Bawaslu. Sekarang sedang dipilih oleh Mensesneg, kira-kira figur siapa yang tepat dan cocok untuk menjadi ketua panselnya,” kata Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8).

Tjahjo juga mengatakan, tidak mau dilibatkan lagi sebagai Ketua Pansel komisioner KPU dan Bawaslu. Sejak lima tahun ini, Ketua Pansel KPU dan Bawaslu selalu Menteri Dalam Negeri. Namun kini dia tak mau lagi. Alasannya karena dia berasal dari kalangan partai politik.

“Sekarang sebaiknya tidak Mendagri. Mendagri dari partai politik, nanti ribut lagi,” katanya.

“Kita pilih figur yang benar-benar bersih, bisa diterima oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Partai Golkar kembali menegaskan akan terus mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzili mengatakan, dukungan terhadap Presiden Jokowi menuju Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 juga ditunjukkan Partai Golkar di parlemen.

Hal tersebut terlihat saat Golkar mendukung penuh pengesahan undang-undang dan kebijakan yang diusulkan oleh Presiden Jokowi.

“Pemerintahan tak akan stabil tanpa dukungan parlemen. UU Tax Amnesti, pemilihan Kapolri, Golkar paling konsisten dukung,” kata Ace, kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/8).

Ace juga mengatakan, strategi politik tersebut dilakukan demi menjaga stabilitas pemerintahan.

“Partai Golkar yang dikepedepankan politik kebangsaan. Ideologi Partai Golkar junjung tinggi stabilitas pemerintahan melalui karya kekaryaan,” kata Ace

Menurutnya, apa yang ditampilkan Golkar pada era Setya Novanto merupakan pengejawantahan dari ideologi karya kekaryaan.

Belajar selama dua tahun berada di jalur oposisi bersama Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Golkar terbukti sulit berkarya. “Bukan tradisinya Golkar untuk beroposisi,” jelasnya.(*Adyt)