Politik dan keamanan

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan salah satu faktor yang ikut menetukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Hal ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya. Apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, maka terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI,” ujar Bamsoet saat mengisi kuliah umum ‘Peran Legislatif dalam Menjaga Netralitas TNI Pada Pemilu’, dihadapan peserta Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Senin (21/01/19).

Hadir dalam kuliah umum ini antara lain Komandan Seskoal Laksda TNI Amarulla Octavian, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Tatit Eko, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, para pejabat Seskoal serta ratusan peserta didik Seskoal TNI.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, UU No. 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralitas TNI pasca reformasi. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan,” tandas Bamsoet.

Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, politisi Partai Golkar ini menuturkan, DPR RI setiap tahunnya selalu meningkatkan alokasi anggaran untuk TNI. Baik untuk penguatan kelembagaan, sarana prasarana, alutsista serta pendidikan dan latihan.

“Menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak pendidikan di akademi militer, maupun dalam jenjang pendidikan dan latihan berikutnya. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku,” urai Bamsoet.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan bahwa DPR RI memberikan alokasi khusus bagi TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI juga dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam meningkatkan keamanan Pemilu.

“Namun demikian, DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran yang sudah diberikan kepada TNI, betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Karena memperkuat profesionalisme TNI merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas TNI dalam politik,” terang Bamsoet.

Dalam konteks bela negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan kesiapan TNI menghadapi psywar dan proxy war, karena ancaman perang saat ini bukan lagi perang fisik. Tetapi, lebih kepada perang ideologi dan teknologi yang disebarkan melalui dunia maya, baik berupa hoax ataupun ujaran kebencian.

“Mengobrak-abrik sebuah negara tidak lagi harus melalui agresi militer semata. Namun, cukup dengan mengobrak abrik melalui penyebaran hoax dan ujaran kebencian. TNI harus membuka mata terhadap hal ini dan ikut dalam perang terhadap hoax dan ujaran kebencian,” tegas Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengingatkan potensi ancaman penjajahan asing terhadap bangsa Indonesia. Kini menguasai Indonesia tidak perlu dengan mengunakan kekuatan militer, cukup dengan menguasai dan mempengaruhi partai-partai politik.

“Sudah menjadi rahasia umum, karena pembiayaan partai politik tidak sepenuhnya di sokong negara melalui APBN, maka partai politik sangat rawan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi baik dalam maupun luar negeri jika para elitnya tidak dibekali kecintaan terhadap merah putih dan NKRI serta berjiwa nasionalisme yang tinggi. Sebab, mengolola partai politik dibutuhkan dana yang sangat besar. Jadi, sekali lagi. Jika para elit partai politik tidak mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, maka dia akan terpengaruh. Disinilah peran TNI diperlukan sebagai penjaga terakhir benteng kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkas Bamsoet.(*/Wel)

KULONPROGO – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengaku sudah memberikan catatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar proses debat capres dan cawapres putaran kedua bisa lebih menarik.

Salah satunya untuk mempertajam pada visi misi dari masing-masing pasangan calon. “Sudah ada beberapa catatan soal itu (debat) dan subtansi yang kita rekomendasikan ke KPU,” kata Abhan di sela-sela deklarasi Desa Anti-Politik Uang di Balai Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, Kulonprogo, DIY, Minggu (20/1/2019).

Selain itu, kata dia, KPU tidak memberikan informasi dan kisi-kisi materi debat kepada masing-masing paslon.

“Kedua, KPU perlu memfasilitasi tempat transit yang sama bagi pasangan calon sebelum pelaksanaan debat. Ketiga, KPU direkomendasikan untuk meningkatkan koordinasi antar panitia,” katanya.

Abhan juga memberi rekomendasi kepada KPU agar memastikan proses debat sebagai bagian metode kampanye yang baik. “Hal itu dilakukan dengan meningkatkan materi debat dalam menyampaikan visi nasional dan tidak menyerang personal calon presiden maupun calon wakil presiden,” kata dia.

Menurut Abhan, beberapa rekomendasi ini disampaikan untuk perbaikan pelaksanaan debat capres-cawaspre putaran berikutnya agar prosesnya bisa lebih baik.

Salah satunya meminta kepada para pendukung untuk tidak mengganggu debat.

Begitu juga moderator juga harus bia menjaga independensi selama berjalannya debat. “Kita minta pertajam, pada visi dan misi. Debat tidak hanya seremonial tetapi bagaimana dua kandidat bisa dinilai publik,” katanya.

Disinggung dengan pembatasan waktu, Abhan melihat itu menjadi sebuah kesetaraan keadilan. Sebab jika tidak dibatasi juga akan lebih banyak yang protes.(*?D Tom)

JAKARTA – Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno telah menyampaikan protes ke Bawaslu. Fritz mengungkapkan BPN menyatakan keberatannya karena merasa Prabowo – Sandi diserang secara personal.

“Kami juga langsung menerima laporan waktu on the spot ada beberapa keberatan dari BPN terkait adanya indikasi gerakan tubuh atau tangan ataupun perkataan saya katakan menghina,” ungkap Fritz, di kawasan Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).

Ini kan debat adalah proses bukan saja KPU tapi kan teknisnya dibahas antar kedua paslon dan KPU. Mungkin hal tersebut dibicarakan kembali dalam rapat-rapat berikutnya sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi,” ujar Fritz.

Sementara itu, di tempat yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempersilakan pasangan calon untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu jika merasa diserang secara personal dalam debat perdana, Kamis (17/1/2019) kemarin.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, meminta agar setiap dugaan pelanggaran dilaporkan sesuai mekanisme yang ada. “Ada pihak Panwaslu apakah kemudian itu masuk dalam katagori penghinaan atau tidak. Jadi sekali lagi mohon ada kanal-kanal mekanisme pelaporan lah terkait hal itu. Ya laporkan sampaikan saja,” ujarnya.

Ilham mengatakan untuk mencegah hal serupa terjadi pada debat-debat selanjutnya, KPU akan memanggil masing-masing tim kampanye pasangan calon untuk duduk bersama. “Bisa ke Bawaslu dan bisa juga kita dudukan TKN dan BPN ini untuk debat nanti bisa jadi lebih baik,” imbuh dia.

Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno telah menyampaikan protes ke Bawaslu. Fritz mengungkapkan BPN menyatakan keberatannya karena merasa Prabowo – Sandi diserang secara personal.

“Kami juga langsung menerima laporan waktu on the spot ada beberapa keberatan dari BPN terkait adanya indikasi gerakan tubuh atau tangan ataupun perkataan saya katakan menghina,” ungkapnya.

Ini kan debat adalah proses bukan saja KPU tapi kan teknisnya dibahas antar kedua paslon dan KPU. Mungkin hal tersebut dibicarakan kembali dalam rapat-rapat berikutnya sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang bersama ke lokasi debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (17/1/2019).

Keduanya tiba pada pukul 18.55 WIB. Mereka menumpangi mobil hitam dan langsung dikawal oleh petugas keamanan berjas hitam saat turun dari mobil.

Awalnya, Prabowo tampak mengenakan kemeja putih dan dasi merah serta kopiah hitam saat turun dari mobil.

Setelah melewati kerumunan pewarta bersama Sandi, Prabowo dan pasangan cawapresnya itu tampil mengenakan setelan jas biru tua.

Mereka pun sempat berfoto bersama di depan pintu masuk dan menyapa kerumunan wartawan sebelum memasuki ke ruangan debat.

Para pendukung keduanya pun langsung menyambut meriah kehadiran Prabowo-Sandi hingga keduanya digiring masuk ke ruangan debat diarahkan petugas keamanan.(*/Ag)

JAKARTA – Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin hadir di lokasi acara debat pilpres perdana dengan didampingi pasangan masing-masing, (17/1/2019).

Keduanya tiba di lokasi pada pukul 19.30 WIB. Tampak Jokowi mengenakan setelan kemeja putih dan celana panjang serta kopiah hitam, sedangkan Maruf mengenakan baju muslim putih, serban di leher, kopiah hitam dan sarung berwarna gelap.

Mereka sempat menyapa wartawan yang mengerubunginya di pelataran hotel sebelum masuk ke ruangan debat. Jokowi terlihat didampingi Iriana, sedangkan Maruf bersama istrinya, Wury Estu Handayani.

Iriana juga terlihat mengenakan setelan putih sedangkan Wuri mengenakan baju muslim dan kerudung putih. Sejurus kemudian, petugas pengamanan, langsung mengarahkan mereka masuk ke ruangan debat.

Diberitakan sebelumnya, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang terlebih dahulu ke lokasi debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Keduanya tiba pada pukul 18.55 WIB. Mereka menumpangi mobil hitam dan dikawal petugas keamanan yang menumpangi mobil Lexus hitam.(*/Ag)

JAKARTA – Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan maka Polres Jakarta Selatan bakal menerjunkan 1.600 personil gabungan unsur TNI dan Polri maupun Pemprov DKI Jakarta untuk pengamanan debat Pemilihan Presiden 2019 pertama yang bakal diselenggarakan Kamis (17/1/2019) di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menerangkan, bahwa pihaknya menerjunkan 1.600 personil gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI.

“Kami bagi tiga ring ring satu kegiatan acara mengawasi kegiatan luar gedung mengantisipasi pengamanan Pilpres. Jika dilihat Animonya yang hadir akan banyak kami koordinasi dengan KPU yang kita siapkan,” ungkap kapolres ,Selasa (15/1).

Ia juga menambahkan di acara debat Pilpres Pertama, hanya berkapasitas 500 orang. “Jadi sudah ditentukan kapasitasnya hanya 500 orang. Jika memang ada pendukung banyak menonton di luar nanti disiapkan oleh panitia layar lebar seperti nobar,” ungkap Kapolres.

Dirinya bakal melakukan pengamanan ketat agar tidak terjadi hal yang diinginkan. “Kami dari selaku wilayah siap untuk melakukan pengamanan debat Pilpres,” tuntasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Jika mendapat kepercayaan memimpin Indonesia, Prabowo Subianto bersama pasangannya, Sandiaga Uno akan fokus melakukan lima hal utama. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ di Jakarta Convention Center, Senin (14/1/2019) malam.

Salah satu fokus utama itu adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Jika terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Prabowo-Sandi berjanji akan memberantas kemiskinan.

“Kami akan perangi kemiskinan sampai ke akar-akarnya,” tegas Prabowo dalam pidatonya, didampingi Sandiaga Uno.

Ia juga berjanji akan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Terutama akan memperhatikan nasib para guru honorer.

“Pekerja di bidang kesehatan dan pendidikan harus diperhatikan. Guru honorer akan jadi perhatian. Harus perbaiki kemampuan profesional dan kualitas hidupnya. Termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil,” kata Prabowo.

Selain menyampaikan visi misi yang diberi nama ‘Indonesia Menang’, Prabowo juga banyak mengulas kondisi negara Indonesia saat ini yang dinilai sebagai kegagalan rezim pemerintahan Jokowi.

Seperti utang negara yang terus bertambah, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi dan lainnya.

“Negara ini mengutang untuk membayar gaji pegawai. Pertamina, PLN, Krakatau Steel, dulu kebanggaan dan panutan negara-negara berkembang, tapi sekarang merugi,” kata Prabowo di hadapan ribuan pendukungnya yang memadati JCC.

“Baru-baru ini puluhan anak-anak suku Asmat mati kelaparan. Ini keadaan dan kondisi yang saya sebut kejanggalan. Negara kaya, tapi rakyatnya terlantar dan miskin.”Ia juga mengklaim pasangan Prabowo-Sandi didukung para pejuang, ulama, emmak-emmak (IRT), perawat dan guru honor.
“Kami maju menawarkan diri berbakti. Karena kami yakin hal ini (kondisi negara) tidak boleh terjadi di negara yang begitu kaya,” tandasnya.(*/Adyt)

“Kalau ada rakyat kelaparan, gantung diri karena putus asa, ini adalah penghinaan bagi pendiri negara ini.”

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyindir pernyataan Presdien Joko Widodo yang kerap membuat pernyataan bahwa harus optimis dan tidak boleh pesimis dengan negara ini.

“Katanya Indonesia bisa bertahan 1.000 tahun lagi. Apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan 20 hari, cadangan beras hanya tiga minggu bisa bertahan 1.000 tahun. Apa ini negara kuat, apa bisa langgeng?” sindir Prabowo lagi.

BOGOR – Saat ini begitu banyak para pemimpin Wanita yang sukses baik di swasta maupun Pemimpin daerah baik itu di Ekskutif maupun di Legeslatif . Hal ini banyak menginspirasi untuk para kaula muda ksususnya Rizky Akbar yang ingin menjadi nahkoda DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai salah satu entitas penting para pemuda, aktualisasi sosial politik para pemuda, harus mulai menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dalam hak politik.

Khusus di Kabupaten Bogor, KNPI dinilai belum optimal memberikan ruang dan peran kepada kaum perempuan. Padahal saat ini, Bupati Bogor dijabat oleh kader KNPI.

Lantaran hal itu, Ketua Ikatan Putra-Putri Pegawai Republik Indonesia (IKAPRI) Rizky Akbar, merasa tergugah untuk ikut berperan dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Bogor yang dijadwalkan digelar dalam waktu dekat ini. Rizky yang juga aktif di KONI, menilai selama ini DPD KNPI belum memberikan peran yang signifikan kepada kaum perempuan.

“Padahal cukup banyak aktivis perempuan di OKP-OKP yang bernaung di bawah KNPI. Namun tidak dioptimalkan perannya. Karena itu, saya berkeyakinan untuk ikut maju dalam pemilihan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor. Saya ingin menjadikan kader perempuan pro aktif di KNPI, bukan cuma penggembira,” kata Rizky dalam perbincangan khusus dengan wartawan di Cibinong, Minggu (13/01/19).

Rizky jebolan Universitas Djuanda ini, mengaku akan membawa misi meningkatkan kuantitas perempuan di kepengurusan, mendorong peran aktif perempuan di bidang sosial politik dan menguatkan peran perempuan kader organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Saya terinspirasi oleh Ibu Ade Yasin, kader KNPI yang sukses di bidang politik, mulai dari DPRD, memimpin parpol Kabupaten Bogor lalu tingkat Jabar. Dan kini Ibu Ade Yasin menjabat Bupati Bogor. Beliau adalah teladan dan contoh bagi kaum perempuan, beliau mengajarkan bahwa perempuan mampu menghadapi tantangan dan mencapai sukses karir organisasi juga politik,” paparnya.

Terkait dengan kiprah pemuda di Kabupaten Bogor, Rizky menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam pembangunan. Bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar, namun yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda. Karenanya, kedepan potensi pemuda harus dioptimalkan.

Menurutnya lagi, dengan semangat dan peran serta pemuda dalam membangun daerah, daerah akan senantiasa maju dan berkembang. “Pemuda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan, harus dirangkul dan diberdayakan untuk kemajuan daerah,” tandasnya.(*/Ade)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belakangan ini semakin getol mendorong Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat segera disahkan. Namun, keinginan itu dinilai beberapa pihak harus berbanding lurus meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat di DOB itu.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwoni Joga menilai, pemekaran daerah jangan sampai membebani keuangan negara. Terutama daerah induk, yakni Kabupaten Bogor.

“Salah satu tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program kegiatan pembangunan yang terencana dan matang,” kata Joga saat dihubungi, (11/01/2019)

Pemkab Bogor sudah mulai kesulitan membagi program dan anggaran lantaran jumlah penduduk dan luas wilayah terlalu besar. Joga mengatakan, rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat harus dijelaskan dulu bagaimana visi misi kabupaten tersebut.

Visi misi dapat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rancangan APBD, serta didukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten, sebagai indikator keberhasilannya.

“Itu dulu yang harus disiapkan matang. Masalah pembiayaan dari APBD Kabupaten Bogor (induk) harus jelas, agar kabupaten baru dapat segera berjalan,” katanya.

Namun, Joga justru melihat kondisi Kabupaten Bogor sekarang belum terlalu mendesak untuk mekar. Hal itu dapat terlihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang dianggapnya masih tidak terlalu padat.

“Syarat pemekaran yang mendesak tingkat kepadatan penduduk sudah tinggi, di atas 5.000 jiwa per kilometer persegi, serta potensi sumber daya alam atau ekonomi yang memadai sehingga siap mandiri,” tegasnya.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2017, luas wilayah Kabupaten Bogor 2.663,81 kilometer persegi dengan total 434 desa dan kelurahan, 40 kecamatan. Sementara total penduduknya mencapai 5.715.009 jiwa.

Bupati Bogor, Ade Yasin menuturkan, untuk pemekaran wilayah Bogor Barat, Pemkab sudah menyelesaikan semua syarat. Hanya saja, terbentur moratorium.

Dia pun mengakui jika wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor terlalu besar, tetapi anggaran yang dimiliki hanya sedikit sehingga menghambat percepatan pembangunan wilayah.

“Kajian sudah semua, kita mendorong juga sudah. Sudah selesai, tinggal ketuk palu saja (menunggu moratorium dicabut),” katanya.

Dengan luas wilayah hampir 300 ribu hektare dan jumlah penduduk 5,8 juta jiwa, Pemkab Bogor kesulitan mendistribusikan anggaran dan program. DOB Bogor Barat pun dianggap sebagai solusi.

“Terlebih tahun ini ada penurunan APBD dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,2 triliun,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku bersyukur mendegar kabar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bogor menghentikan kasus pose dua jarinya. Keputusan tersebut dinilai membawa kontestasi pilpres kepada hal yang substansi.

Dia berharap ke depannya Bawaslu tidak perlu menanggapi setiap laporan di luar konteks proses pemilu. Dia juga berharap, tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa dengan dirinya.

“Saya sih alhamdulillah meskipun saya kemarin fokus pada Jakarta. Saya berharap Bawaslu dan proses pemilu, pilpres, kampanye bisa lebih fokus pada hal substansial,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara,(11/1/2019).

Menurutnya, pose dua jari yang dipersoalkan telah menimbulkan kegaduhan publik. Seharusnya, persoalan tersebut tidak perlu terjadi.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” ucapnya.

Dia mengaku tidak kapok untuk menghadiri acara Partai Gerindra meskipun akan dilaporkan lagi ke Bawaslu.
“Bukan, bukan soal kapok dan tidak karena memang persoalannya lebih pada kalau ada laporan.

Kalau ada laporan penting untuk dilakukan verifikasi, penting dilakukan untuk melihat kelayakan kepatutan sebelum kemudian setiap laporan dianggap sebagai sesuatu yang serius,” katanya.

Kasus Anies berawal dari adanya laporan terkait dirinya menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12018). Pada saat itu Anies turut mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa meraih kemenangan di Pilpres 2019 seperti yang dia raih saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kehadiran Anies dan pose dua jarinya kemudian dipertanyakan.(*/Adyt)