Politik dan keamanan

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta seluruh jajaran di bawahnya agar memberikan perhatian penuh, dan dalam skala prioritas terhadap tiga tantangan besar di tahun 2019.

Tantangan pertama diprioritaskan di 2019 yakni terkait keamanan di Papua, kerawanan bencana, dan ketiga yakni ikut mensukseskan perhelatan pemilihan umum (Pemilu) April 2019 mendatang.

“Kami sampaikan bahwa dalam rapim tantangan tahun 2019 diantaranya adalah terkait gangguan keamanan di Papua menjadi prioritas. Kita melaksanakan operasi gakkum di wilayah Papua,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ketika dijumpai sesaat setelah penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2019, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, (31/1/2019).

Panglima mengatakan, dari tiga tantangan tersebut maka dirinya sudah perintahkan kepada seluruh Pangkotama untuk menyiapkan seluruh kekuatan Alutsista dan personel yang ada.

Semua dilakukan lantaran dari karakteristik ancaman sekarang ini sudah berubah, yaitu dari yang biasa tiba-tiba meningkat menjadi sangat eskalatif.

“Sehingga kesiapan kesiapan alutsista sumber daya manusia semuanya harus siap dan kita tetap berkoordinasi dengan BNPB dengan tetap kita mengembangkan kemampuan kita adalah pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana,” katanya.

Dalam rapim, Panglima juga sudah menyampaikan bahwa TNI harus segera merealisasikan opini akuntabilitas menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Semuanya diyakini dapat menjadi pemacu semangat untuk segera merealisasikan keinginan tersebut.

Panglima menegasjan, TNI harus tetap fokus kepada percepatan minimum esensial force (MEF) pada Renstra kedua yang saat ini masih 62,8% menjadi 72 bahkan sampai 75% untuk segera terealisasi.

“Seingga kami semua terus fokus untuk bisa merealisasikan keinginan tersebut dan yang paling penting kita akan terus melaksanakan sinergi dengan Polri dalam rangka mensukseskan pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019,” katanya. (*/Wel)

JAKARTA – Usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Negara dan bersilaturahim dengan mantan Kapolri dan Panglima TNI di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan masa pensiun prajurit TNI.

Dengan begitu, maka secara otomatis pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang tentang TNI ke DPR. Maka masa pensiun prajurit TNI menjadi lebih panjang dari sekarang. Ia juga membandingkan masa pensiun Polri yakni 58 tahun.

“Saya sudah perintahkan Menkumhan dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun,” kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 29 Januari 2019.

Dalam penilaian Jokowi, usia 53 bagi seorang tamtama dan bintara TNI bukanlah usia yang tidak produktif. Justru, ia melihat, di usia itulah sebenarnya prajurit semakin matang dan semakin menguasai lingkungan kerjanya.

“Kalau umur 53 tahun kan masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya,” kata mantan Gubernur DKI itu.

Sementara di tempat yang sama, Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto menjelaskan, pihaknya nanti akan mengajukan revisi UU Nomor 34 tahun 2004. Hadi mengatakan, usia prajurit 53 tahun sebenarnya masih bisa digunakan oleh TNI.

“Harapan orang Indonesia saat ini sudah di atas 70 tahun. Pensiun 53 masih segar masih bisa kita gunakan untuk kegiatan lain seperti di staf,” kata Hadi.

Ia memberi contoh, di angkatan laut. Semakin senior maka mereka semakin memahami persoalan mesin perkapalan. Selain itu, juga sangat paham mengenai sistem radar.

Di Angkatan Udara (AU), lanjut Hadi, semakin memahami permesinan di pesawat. “Ini yang kami harap tetap dinas di TNI. Dari pasukan juga bisa dimasukkan ke teritorial contoh di pesisir jadi tentara pembina pesisir, dan lain-lain,” kata Hadi.

Meski ada perpanjangan usia pensiun ini, Hadi menegaskan tidak akan mengganggu proses regenerasi pada pimpinan di tubuh TNI. Karena, masih ada peluang jabatan yang bisa diambil oleh prajurit TNI yang masih aktif.

“Yang saya ajukan usia saja pasal 53 dan pasal 57 soal peluang jabatan di kementerian dan lembaga yang bisa diduduki TNI,” ucap mantan Sekretaris Militer Presiden itu.(*/Well)

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj terkait imam shalat masjid dan khatib.

JK menilai pernyataan Said Aqil tak tepat.

“Kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, (29/1/2019).

JK menambahkan, didalam hukum Islam syarat untuk menjadi Imam dan Khatib adalah orang yang mampu. Baik dari segi pengetahuan dan bacaan Al-Quran.

“Jadi kalau disebut bahwa imam yang punya kompetensi ya silakan, tapi tidak dalam garis organisasi-organisasi apapun, di Indonesia kan begitu banyak organisasi, dan organisasi yang anggotanya itu tentu memiliki kemampuan yang baik,” tutur JK.

Sebelumnya Ketum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa imam masjid dan khatib harus dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Hal itu disampaikannya dalam dua kesempatan acara NU.

“Khotib sekarang bacaan Alqurannya, plentang plentong. MasyaAllah. Kemarin saya katakan, khotib kalau bukan dari NU, salah semua. Pada marah, biarin,” kata Said dalam sambutannya di acara Rakornas LDNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

“Agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Peran syuhudan diniyan, peran agama. Harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua,” kata Said Aqil di acara peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (27/1).(*/Ag)

BOGOR – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Elly Rachmat Yasin moengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yabg dihadiri ribuan jama’ah, di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Senin (28/1/2019).

Elly Rachmat Yasin mengatakan, pihaknya bukan hanya selalu mengapresiasi kegiatan sosial tapi juga religius ditengah-tengah masyarakat.

“Saya diundang Jama’ah Majlis Ta’lik Mar’atus Sholihah. Bagi saya aktivitas sosial mesti dibarengi dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW,” ujar Elly kepada Jurnal Metro, kemarin.

Perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor menerangkan, antusias jamaah terhadap salah satu bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW jadi tauladan.

“Bagi mereka memperingati Maulid Nabi tidak harus selalu di bulan Rabi’ul awal, karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW tak lekang oleh waktu,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, penumbuhan iman penting untuk kelangsungan hidup demi kemaslahatan di dunia. “Dengan iman dan taqwa yang kuat tehadap Allah SAW, itu pondasi manusia untuk melakukan hal yang berdasarkan ajaran agama. Insyaallah, dengan masyarakat yang beriman akan memicu kesejahteraan bersama,” tandasnya.

BOGOR – Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande adakan acara untuk mendukung pasangan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Ketua Umum Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande, Asep Jumron mengatakan, acara yang diselenggarakan ini adalah Tabligh Akbar Bertemu 1.000 Ulama se-Bogor Raya.

“Kami sangat mendukung Bapak Prabowo untuk menjadi Presiden,” katanya, di Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande, Minggu (27/1/2019).

Ia mengatakan, acara ini berlangsung selama dua hari, yaini dari Sabtu (26/1/2019) sampai Minggu (27/1/2019).
Banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan, di antaranya doa bersama, ceramah, dan pertunjukan silat.

Namun terpantau, baik Prabowo maupun Sandiaga Uno, tidak hadir ke Padepokan Lingkung Seni Gerak Rasa Cimande.
Pasangan Nomor Urut 2 ini, hanya diwakilkan oleh relawan tim suksesnya saja.

Meski begitu, Asep mengaku bahwa dukungannya ini akan diterima baik oleh Prabowo dan Sandi.
Ia pun menegaskan akan mendukung Prabowo menjadi Presiden Indonesia.

“Nurani saya ini, kecintaan saya ke Pak Prabowo-Sandi. Mereka membela rakyat dengan benar, tidak pro rakyat kecil atau rakyat atas. Jadi membela dengan benar,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi mendukung Capres Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, PBB menghormati adanya puluhan calon anggota legislatif (caleg) dari internal yang mendukung Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dukungan puluhan caleg kepada Prabowo-Sandi bersifat pribadi. Bukan sikap resmi PBB.

“Tidak apa-apa. Kewenangan memutuskan dukungan pasangan capres itu adalah kewenangan DPP PBB, bukan kewenangan para caleg,” ujar Yusril melalui pesan singkat, Minggu (27/1/2019).

Menurutnya, jumlah 80 caleg yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Sandi, jauh dari jumlah seluruh caleg PBB. Dia menyebutkan, jumlah caleg PBB di DPR ada 497 orang.

Jumlah caleg PBB di seluruh privinsi dan kabupaten/kota ada 14.500 orang. Jadi caleg PBB seluruh Tanah Air ada 15.000 orang. “DPP PBB mengetahui persis jumlah para caleg itu, dan mempunyai data lengkap tentang mereka,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, di Sumatera Utara dari 668 caleg yang ada, 23 orang deklarasi mendukung Prabowo-Sandi. Di Sumatera Barat dari 536 caleg, yang deklarasi untuk Prabowo-Sandi ada 30 orang.

Kemudian di DKI Jakarta dari 140 caleg PBB yang dukung Prabowo-Sandi ada 26 orang. “Jadi mayoritas caleg ikut keputusan DPP PBB,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pencalegan diputuskan oleh PBB sebagai organisasi sesuai tingkatannya. DPR diputuskan oleh DPP, DPRD provinsi diputuskan DPW dan DPRD kabupaten dan kota diputuskan oleh DPC PBB.

“Jadi tidak ada caleg PBB Poros Mekkah atau Poros Madinah, juga tidak ada caleg Pass Lantang, karena bukan mereka yang memutuskan seseorang itu menjadi caleg,” tuturnya.

Partainya menghormati perbedaan pendapat di internal. Partai yang demokratis, perbedaan akan selalu ada namun tidak boleh saling menyerang dan menjatuhkan. “Semangat ukhuwah Islamiyah tetap harus dijunjung tinggi,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Ysuril menyikapi ada 80 caleg PBB yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Dukungan tersebut diberikan para caleg PBB yang menyatakan diri sebagai poros Mekkah di aula Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Sabtu (26/1/2019).(*/Ag)

BOGOR – Fun campaign atau kampanye menyenangkan sukses mengantarkan Ade Yasin menjadi Bupati Bogor pada Pilkada tahun lalu.
Metode yang sama kini digunakan Relawan Suara Pergerakan Rakyat untuk Jokowi (SuperJo) untuk memenangkan Joko Widodo-Maruf Amin.

Fun campaign dipraktikkan Sabtu (26/1) di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Ribuan pendukung petahana hadir.

“Kampanyenya mirip waktu kampanye Bupati Ade Yasin. Biar lebih meriah dan lebih semarak.

Mulai dari SKJ 2019 atau Senam Kemenangan Jokowi dilanjutkan dengan ngubek empang yang menjadi kearifan lokal di masyarakat dan ditutup dengan ngaliwet bareng.

Bahkan kami mengundang Ade Yasin sebagai pembina SuperJo,” kata Direktur SuperJo, Rike Iskandar .

Kebanyakan yang hadir emak- emak. Dia mengatakan kampanye yang sama akan dilaksanakan di 40 kecamatan lainnya di Bogor. Nampak Ade Yasin selaku pembina SuperJo hadir meramaikan kampanye.

Saepudin merasa bangga model kampanye yang digagasnya digunakan untuk mengkampanyekan Jokowi-Maruf.

“Mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan karena kampanye seperti ini dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak dan membuat masyarakat semakin berminat pada calon yang diusung,” kata Gus Udin biasa ia disapa.(*/Ade)

JAKARTA – Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan Irjen Gatot Edy Pramono yang ditugaskan menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Idham Azis memiliki tantangan menjaga situasi aman dan mencegah isu SARA di wilayah Ibu Kota Jakarta saat pemilu serentak 2019.

“Ini adalah tantangan Kapolda Metro Jaya dalam mengamankan ibu kota saat pemilu serentak. Saya berharap dan optimis Gatot sebagai Kapolda Metro dengan berbagai pengalamannya mampu mengeliminir isu SARA,” kata Sahroni, (22/1/2019).

Menurut dia, Gatot memiliki pengalaman dan pemikiran yang cukup baik karena beliau juga sebagai Doktor Kriminologi Universitas Indonesia.

Kemudian, Gatot merupakan mantan Kapolres Jakarta Selatan tahun 2009 dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2011.

“Gatot memiliki rekam jejak bagus dalam pengalaman maupun akademisi. Saya yakin Irjen Gatot Edy Pramono sebagai Kapolda Metro Jaya nantinya mampu mengamankan stabilitas di ibu kota, khususnya saat Pemilu Serentak 17 April,” ujarnya.

Di samping itu, Sahroni menyoroti Irjen Idham Azis yang dimutasi menjadi Kabareskrim Polri.

Menurut dia, Idham harus membuktikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun.

“PR (Pekerjaan Rumah) terbesar Kabareskrim adalah membuktikan kepada masyarakat tak ada tebang pilih dalam penanganan perkara. Kabareksrim harus mampu memperlihatkan profesionalisme dan integritas jajarannya,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba’asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Ba’asyir tidak dapat memenuhi syarat formil untuk pembebasan tersebut, sebagaimana diatur dalam UU dan aturan lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Selasa (22/1/2019). Ketika ditanyakan, apakah sang Ustadz Abubakar Basyir tidak dibebaskan, Moeldoko mengiyakan. “Iya. Sebab, persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Moeldoko menyebutkan, dalam hal ini Ba’asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Selanjutnya, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya menyambut baik permohonan Ba’asyir bebas. Sebab, kondisi kesehatan Ba’asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawatan yang khusus.

“Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun, ya, Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujar Moeldoko.

Akan halnya dengan akses Ba’asyir terhadap fasilitas kesehatan, Moeldoko memastikan tidak akan berubah. “Akses Ba’asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi,” ujar Moeldoko.(*/Adyt)

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengungkapkan, pihaknya memutuskan tidak lagi menempatkan pendukung di belakang pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) saat debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung.

Alasannya, kehadiran para pendukung ternyata mengganggu konsentrasi masyarakat yang menonton dari layar televisi. Diketahui, dalam debat pertama, tata letak (layout) panggung debat menempatkan sejumlah tim sukses dari masing-masing paslon duduk tepat berada di belakang paslon.

Terlebih, dari masing-masing pendukung paslon itu terlihat juga ada yang tidak tertib terhadap aturan yang sudah disepakati bersama, yakni mengacung-acungkan papan nomer urut maupun jari tangannya dan ada yang saling mengobrol.

“Tata panggung dalam panggung debat kurang tertib jadi pendukung paslon capres belum sepenuhnya mematuhi aturan main, debat kedua di belakang kandidat tidak ada audiens,” kata Wahyu, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Dia menjelaskan, konsep tata letak panggung seperti ini awalnya memang disepakati bersama antara KPU, tim sukses paslon, dan media televisi yang bertindak sebagai penyelenggara debat. Sebelumnya konsep seperti ini diharapkan bisa membuat suasana panggung debat tidak kaku dan lebih hidup. Namun, pada pelaksanaannya terdapat sejumlah gangguan dari pendukung-pendukung tersebut.

Atas dasar itu, Wahyu menambahkan, KPU dalam evaluasinya akan membuat format debat yang mengutamakan kenyamanan masyarakat sebagai penonton debat dan juga pemilih dalam Pemilu 2019 nanti. Untuk itulah, KPU tak akan lagi menempatkan para pendukung paslon duduk berada di belakang paslon.

“Sebab kan KPU melayani rakyat, bukan melayani elite politik. Jadi para elit yang merepresentasikan TKN dan BPN itu juga harus hormati rakyat yang menonton di lokasi, juga pendengar yang mendengar di rumah,” tegasnya.(*/Adyt)