Pendidikan

JAKARTA – Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek menghimbau para pemudik untuk tidak ragu untuk menghubungi layanan cepat tanggap daruratPublic Safety Center(PSC) 119.

Hal ini apabila terjadi kejadian kegawatdaruratan kesehatan pada saat perjalanan mudik.

“Kami sudah menyiagakan sebanyak 188 PSC 119 untuk mendukung kelancaran dan keamanan saat mudik pada tahun 2019. Pelayanan ini siap siaga selama 24 jam,” kata Menkes Nila Moeloek, Jakarta, Senin, (27/05/2019).

Pada saat tinjauan mudik bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Terminal Kampung Rambutan, PSC 119 memiliki jaringan yang terintegrasi dan terpadu di beberapa daerah.

“National Commando Centre(NCC) PSC 119 ini terpusat di Kementerian Kesehatan. Apabila ada kejadian di suatu daerah, maka komando pusat akan menghubungi PSC 119 terdekat dari titik peristiwa,” ujar Menkes Nila Moeloek.

“Jika di daerah tempat terjadi peristiwa tidak memiliki PSC 119, maka komando pusat akan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan puskesmas/rumah sakit terdekat untuk melakukan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi bagi korban,” tambahnya.

Untuk kedepannya, Nila Moeloek mendorong Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk membentuk PSC yang nantinya bisa terintegrasi dengan komando pusat di Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 mengenai Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan disebutkan bahwa setiap Kabupaten/Kota harus membentuk PSC.

Sejak tahun 2016, layanan cepat tanggap darurat 119 terus melakukan inovasi. Salah satunya inovasi ambulans roda dua untuk mempercepat jangkauan ke lokasi peristiwa kegawatdaruratan kesehatan.

Menurut Nila ambulans roda dua ini cukup efektif saat lalu lintas sedang padat dan menjagkau area yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat.

“Jika terjadi kejadian kegawatdaruratan, ambulans roda dua ini di setting untuk meluncur terlebih dahulu ke lokasi untuk melakukan pertolongan pertama. Barulah ambulans roda empat menyusul untuk mengevakuasi korban,” tangkas Nila.

“Jangan ragu untuk menghubungi 119, kita akan siap melayani para pemudik kapanpun dan dimana pun,” tutup Menkes Nila Moeloek.(*/Ni)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memastikan perbaikan 147 gedung SD dan SMP tuntas akhir tahun 2019. Biaya untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah tersebut mencapai Rp2 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rationo menjelaskan, perbaikan 147 gedung SD dan SMP dilakukan setelah Lebaran.

“Pokoknya akhir tahun sudah selesai diperbaiki, dan awal 2020 bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, ” ucapnya, Senin (20/5/2019).

Memperbaiki 147 gedung sekolah itu, sambung Rationo, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana hingga Rp2 triliun. “Gedung yang paling banyak rusak adalah SD,” paparnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan, akhir tahun ini pembenahan gedung sekolah yang rusak itu rampung. “Desember 2019 perbaikannya selesai, dan Januari sudah bisa dipakai,” tandasnya.

Sementara itu, Selamat Nurdin, anggota DPRD DKI Jakarta, meminta agar pemprov mendata secara akurat gedung sekolah yang rusak. “Supaya tidak dua kali kerja, mana saja sekolah yang rusak harus segera diperbaiki,” mintanya. (*/Nia)

JAKARTA – Sahur menjadi kunci untuk tubuh siap menjalani puasa selama kurang lebih 14 jam. Jangan asal makan, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Menurut Astri Kurniati, S.T., M.App.Sc., Head of Nutrifood Research Center, konsumsi karbohidrat kompleks sangat penting juga ditambahkan dengan protein.

Tidak lupa dengan asupan serat yang cukup. Ini agar tubuh tidak mengalami sembelit.

“Itu yang harus diperhatikan saat sahur. Kemudian juga untuk berbuka puasa,” kata Astri saat ditemui di Jakarta, Senin, (13/05/2019).

Masih menurutnya, saat berbuka, perbanyak konsumsi air mineral. Kemudian, asupan buah – buahan.

“Jika minum manis justru semakin ingin manis lagi. Kurangi gula dan santan. Lemak adalah nutrisi paling lama dicerna sehingga merangsang produksi asam lambung berlebih,” tambahnya.

Perlu diperhatikan, ketika menjadi seorang yang memiliki keturunan diabetes, maka mengurangi konsumsi gula sangat menjadi prioritas utama.

“Lain halnya dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bagi penderita hipertensi maka mengurangi garam,” paparnya.(*/Nia)

BANDUNG – Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr Cecep Darmawan menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tidak ideal atau tidak cocok diterapkan. Pasalnya, tidak semua daerah mempunyai sekolah dengan standar yang sama.

Ia menegaskan, apapun sistem PPDB yang diterapkan, itu harus menjadi ukuran kualitas pendidikan. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan delapan standar pendidikan.

“Maksud PPDB melalui zonasi ini kan untuk pemerataan pendidikan agar kualitas sekolah merata. Tapi sayang, zonasi yang berbasis pada wilayah ini tidak melihat beberapa aspek, misal keragaman daerah, lalu daerah juga kan punya aspirasi yang harusnya diakomodir pusat,” katanya saat On Air di PRFM, Sabtu 18 Mei 2019.

Cecep menambahkan, PPDB dengan sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menjalankannya saja. Hal ini menurutnya bakal menjadi masalah, apalagi jika ada aspirasi daerah yang kurang diperhatikan. Kemudian, keragaman daerah juga masih tinggi disparitasnya.

Ia menyarankan agar kebijakan pemerintah pusat hanya mengatur norma atau prinsip dasar PPDB. Untuk teknis pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah.

“Pendidikan kan layanan dasar yang sudah diotonomikan ke daerah, harusnya hal-hal seperti PPDB ini diwenangkan kepada daerah,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk membenahi terlebih dahulu delapan standar pendidikan. Setelah itu baru memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi.

“Misal, antara sekolah unggulan dan sedang, nanti pemerintah genjot yang kurang agar menjadi sekolah unggul. Jadi antara kabupaten/kota kualitas sekolahnya relatif sama,” katanya.(*/Hend)

JAKARTA – Dompet Dhuafa pendidikan melalui program Sekolah Literasi Indonesia (SLI) memiliki program jawaban bagaimana seharusnya peran orang tua siswa dan guru dalam bersinergi mendukung pendidikan generasi masa depan bangsa. Salah satu programnya yaitu parenting yang disampaikan oleh Konsultan Relawan (KAWAN) SLI. Bagaimana cara sinergi antara guru dan orang tua dalam berbagi tanggung jawab terhadap anak atau siswa didiknya.

MTs Attaqwa Filial Engkerengas merupakan sekolah dampingan SLI, yang saat ini telah memasuki tahun ketiga. Sebagai sekolah yang berada di pelosok dan jauh dari perkotaan, istilah parenting tentu tidak begitu dipahami. Konsultan Relawan SLI Afif Mustofa yang mendampingi sekolah MTs tersebut lebih menjabarkan tentang pendidikan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

Berbagi bersama bukan berarti memisahkan porsi kerja dan perhatian sebagai orang tua kepada anak. Sering kali kita memisahkan fungsi dan peran orang tua dan guru di rumah atau di sekolah.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan jika di rumah sepenuhnya tanggung jawab orang tua siswa. Padahal rumah guru dan siswa berdampingan. Lantas, apakah sang guru tutup mata terhadap perkembangan dan pergaulan anak didiknya.

Begitupun sebaliknya apakah orang tua menyerahkan penuh segala tanggung jawab anak di sekolah kepada guru tanpa memperhatikan perkembangan anaknya di sekolah, tentu tidak. Seharusnya antara orang tua dan guru selalu tercipta komunikasi yang baik terkait perkembangan peserta anak atau siswa.

Afif bercerita, pelatihan parenting dengan sasaran peserta pelatihan yaitu orang tua siswa atau wali siswa MTs Attaqwa Filial Engkerengas, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi 3 sesi.

Sesi pertama dilakukan penjelasan tentang impian, pentingnya impian dan bagaimana peran orang tua membantu anak dalam merancang impian atau masa depannya. Sebagai trainer pada materi ini adalah Sumi SGI selaku guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas.

Sesi kedua dilanjutkan dengan materi peran orang tua menyusun rencana aksi anaknya dalam mencapai impian, trainer pada materi kedua yaitu Deva Wulandari selaku guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas.

Sedangkan materi pelatihan ketiga yaitu penjelasan tentang peran orang tua dalam membersamai dan membimbing anak dalam menggapai impiannya sedangkan trainer pada materi ketiga yaitu Endang Satriawati, Kepala Sekolah MTs Attaqwa Filial Engkerengas. Sedangkan Afif Mustofa selaku Konsultan Relawan SLI Angkatan 2 penempatan Kapuas Hulu bertindak sebagai Lead Fasilitator.

Di akhir pelatihan para peserta diberikan refleksi diri tentang betapa pentingnya peran orang tua dalam membersamai dan membimbing anak dalam menggapai impiannya. Sebagai wujud komitmen kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam mengevaluasi hasil pelatihan parenting dilakukan sosialisasi buku komunikasi atau buku penghubung yang berfungsi sebagai bentuk pelaporan dan dokumentasi serta kontrol perkembangan peserta didik.

Dengan kemampuan para guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas dalam membawakan materi pelatihan parenting diharapkan menjadi langkah awal sekolah merutinkan kegiatan parenting minimal satu kali dalam satu semester. Hal ini guna mempererat kerja sama pihak guru dan orang tua siswa.

Menurut Afif, bukan perkara mudah untuk membujuk para guru untuk berperan sebagai pemateri dalam kegiatan parenting ini. Rasa malu membuat mereka enggan untuk bersedia, dengan beralasan mereka adalah guru muda dan hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA.

“Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terjadinya miskomunikasi antara pihak anak, orang tua dengan para guru yang berujung pada kasus hukum, maka sudah selayaknya orang tua dan para guru sering dipertemukan dalam kegiatan parenting seperti ini. Sesungguhnya kunci suksesnya pendidikan peserta didik didukung oleh terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua siswa,” kata dia.(*/Indr)

JAKARTA – Ada hal berubah saat berpuasa. Terutama untuk pola makan  hal ini akan mempengaruhi pola  saat berpuasa.

Menurut Triyani Kresnawan, DCN, MKes, RD dari Instalasi Gizi RSCM Jakarta, pola makan pada orang yang berpuasa menjadi lebih teratur dan tepat waktu.

Ini membuat orang yang berpuasa memiliki metabolisme tubuh yang lebih baik.

“Asupan dan pola makan yang biasanya tiga kali menjadi hanya dua kali makan (buka dan sahur), camilan terbatas, asupan zat gizi jadi berkurang, tapi kemungkinan malah bertambah jika mengkonsumsi makanan berlebihan (istilahnya balas dendam),” kata Triyani di temu media Kemenkes RI, Jakarta, (10/05/2019).

Masih menurutnya, berpuasa menjadi cara untuk mengendalikan diri. Ini juga membuat tubuh dan jiwa lebih sehat.

“Pengendalian diri. Puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik, sehingga jiwa menjadi sehat, tambahnya. (*/El)

BANDUNG – Guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) nonPNS keberatan dengan ketentuan baru pemberian honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga honorer. Dengan aturan baru ini, diperkirakan 1.500 guru honorer tidak bisa menerima honorarium.

Pemberian honor yang sebelumnya disebut dengan Tambahan Penghasilan (Tamsil) ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS. Menurut aturan itu, honorarium diberikan kepada guru non PNS di sekolah negeri dengan kualifikasi minimal berpendidikan S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran bagi guru SD dan SMP, bagi guru PAUD formal minimal S1 atau D4 PAUD, sedangkan bagi PAUD non formal, minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Bagi TAS yang bukan ASN setidaknya harus berpendidikan SMA atau sederajat.

Guru dan TAS non PNS di PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus mempunyai masa kerja minimal dua tahun.

Selain itu, guru non PNS yang menerima honorarium ini harus terdata pada sekolah induk dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Guru non PNS harus mengajar setidaknya 24 jam per minggu dengan beban kerja 37,5 jam per minggu. Sementara bagi TAS non PNS harus melaksanakan jam kerja selama 37,5 jam per minggu.

Ribuan guru dan TAS honorer keberatan dengan kebijakan baru ini. Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung bertemu dengan berbagai organisasi guru dan TAS di SMPN 43 Bandung, Jumat 10 Mei 2019. Dalam pertemuan itu, tim menjaring aspirasi berbagai organisasi itu. Tim diwakili oleh Yugi Sukriana.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kota Bandung Tito Suhendar mengatakan, setelah dicermati terdapat sekitar 1.500 orang yang tahun ini tidak akan mendapat honorarium ini. Guru honorer sendiri jumlahnya mencapai 9.000 orang.

Tito mengatakan, Perwal ini sejatinya bisa menjadi jaminan agar guru dan TAS honorer bisa mendapat tunjangan sesuai kemauan politik wali kota. “Kendalanya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, sulit bagi guru honorer swasta mengajar 24 jam seminggu di saru sekolah. “Kecuali bisa mengajar di dua atau tiga sekolah. Tapi kan informasinya harus satu sekolah,” ujarnya.

Ia juga berpendapat ada ketidakadilan dalam aturan ini. Aturan ini mengklasifikasikan honorarium bisa setara dengan UMK dan di bawahnya. Sementara di sisi lain, sudah ada guru honorer swasta yang sudah bersertifikat justru tidak bisa mendapatkan honorarium ini. “Sehingga bisa ada guru yang belum bersertifikat tapi dapat Rp 3,1 juta, yang sudah bersertifikat dapat Rp 1,5 juta,” tuturnya.

Ia meminta agar Perwal dan Kepwal terkait pemberian honorarium ini bisa direvisi. “Jangan sampai ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini SD dan SMP negeri banyak kekurangan guru PNS. Di sekolah negeri lebih banyak guru honorer.

“Jika tidak diperbaiki, kami siap gugat ke PTUN,” ujarnya.

Didi Septariana dari Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) memahami aturan ini dibuat untuk membangun sistem. Tapi seharusnya, semua guru dan tenaga honorer bisa mendapat honorarium yang tahunalu disebut Tamsil.

“Tidak mungkin mengajar 24 jam seminggu, karena kami diberi sisa dari (jam mengajar PNS). Kami meminta keadilan,” katanya.

Perwakilan dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yanyan Hendriyan mengatakan, sejak awal April sudah banyak menerima keluhan dari guru honorer yang tahun ini tidak bisa menerima honorarium karena tidak memenuhi kriteria.

Ia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung pada forum itu. “Ini ketidaktahuan orang Disdik atas masalah kita. Harus mengajar 24 jam, honorer itu paling 18-20 jam,”tandasnya.(*/Hend)

JAKARTA – Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular.

Vaksin bekerja dengan menimbulkan antibodi melalui cara memberikan antigen berupa bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat mengetahui, mengingat dan menghancurkan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh.

Alhasil, tubuh pun dapat dengan mudah mengenali dan mencegah benda asing yang nantinya masuk dan menyerang tubuh. Pemberian vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti efektif dari sisi biaya (cost effective) dan bermanfaat untuk pemberian perlindungan komunitas (herd immunity).

“Vaksin menjadi bagian penting dari program imunisasi nasional,” kata asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto, di peluncuran kampanye Kenapa Harus Vaksi.

Vaksinasi dapat melindungi anak-anak dari penyakit yang mematikan, sebagian besar penyakit tersebut tidak memiliki alternatif terapi selain vaksin. Ketika bayi lahir, sistem kekebalan tubuhnya berjuang melawan jutaan kuman (bakteri dan virus).

Bayi baru lahir memang mendapatkan perlindungan terhadap beberapa penyakit menular karena adanya antibodi dari sang ibu dan vaksin yang diterima oleh ibu sebelum bayi lahir. Namun, perlindungan tersebut perlahan melemah di bulan pertama setelah bayi lahir sehingga bayi menjadi lebih rentan terhadap penyakit menular.

Vaksin ulangan juga memegang peranan vital seiring pertambahan usia anak, terutama ketika memasuki usia sekolah. Selain melindungi diri, hal ini juga membantu menghentikan penyebaran penyakit menular di sekitarnya.

Selain bayi dan anak-anak, vaksinasi juga dibutuhkan orang dewasa hingga lanjut usia sesuai kebutuhannya dalam rangka melindungi seseorang dari penyakit tertentu. Hal ini diperkuat oleh rekomendasi WHO, Kementerian Kesehatan, dan Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia).

“Masih ada beberapa masyarakat yang belum paham. Ada segmen masyarakat yang beranggapan karena gratis sehingga vaksin tidak berkualitas. Padahal vaksin gratis ini berstandar WHO,” ujar Sri Widyastuti selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa alasan penting mengapa orang dewasa (usia 18 tahun) perlu diberikan imunisasi adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini belum sepenuhnya tereliminasi, vaksin aman dan efektif mencegah penyakit, vaksin dapat membuat orang dewasa tetap sehat seperti halnya diet dan olahraga, sebagian orang dewasa adalah kelompok berisiko seperti penderita penyakit kronik (diabetes, jantung, asma, penyakit paru) dan ibu hamil, juga orang yang berisiko karena pekerjaannya.

Demikian pula untuk orang lanjut usia ( usia 60 tahun). Kelompok usia ini termasuk rentan terhadap penularan penyakit infeksi karena penurunan kekebalan tubuh dan penurunan fungsi organ secara umum, serta banyaknya paparan kuman pada lanjut usia yang memudahkan terjadinya infeksi pada lanjut usia. Pentingnya vaksinasi serta manfaatnya bagi kehidupan manusia diusung menjadi tema Pekan Imunisasi Dunia yang diadakan pada 24 30 April 2019 yaitu Protected Together: Vaccines Work!.

Pekan Imunisasi Dunia tahun ini juga mengapresiasi upaya para pahlawan vaksin (vaccine heroes) orangtua, masyarakat, pekerja kesehatan, dan inovator yang berperan aktif dalam mengupayakan perlindungan vaksin bagi semua usia.

Tujuan Pekan Imunisasi Dunia yang tak kalah penting adalah meningkatkan pengetahuan publik mengenai vaksin agar target eliminasi berbagai penyakit infeksi dapat tercapai.

Tak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya atau memiliki keraguan mengenai vaksin. Karena itu, Sanofi Pasteur ingin mengajak masyarakat agar lebih mengenal manfaat dan pentingnya vaksinasi lewat kampanye Kenapa Harus Vaksindi media sosial Instagram dan Facebook.

Kampanye Kenapa Harus Vaksindiharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat seperti perlu tidaknya vaksinasi, apakah vaksinasi hanya untuk anak-anak, dan efektivitas vaksin.

Peluncuran kampanye Kenapa Harus Vaksindilakukan bersamaan dengan momen Pekan Imunisasi Dunia 2019. Di mana Sanofi Pasteur bekerja sama dengan WHO, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Ronald McDonald House Charities (RMHC). Acara ini diadakan di kawasan Sudirman Car Free Day Jakarta, baru – baru ini.(*/Nia)

BANDUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat tidak menggunakan sistem zonasi. Calon peserta didik bisa mendaftarkan diri sesuai dengan minat dan kompetensinya.

“Pada prinsipnya, kalau PPDB SMK tidak ada zonasi. Mendaftar ke SMK itu bukan semata memilih sekolah, tapi memilih peminatan. Jadi silakan mendaftar sesuai minatnya,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dodin Rusmin Nuryadin kepada media, Senin 6 Mei 2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 menyebutkan, seleksi peserta didik baru kelas 10 SMK dengan mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan hasil tes bakat dan minat. Prestasi di luar bidang akademik juga bisa menjadi pertimbangan.

Pemrov Jabar telah menetapkan empat jalur PPDB SMK. Pertama, jalur prestasi UN dengan kuota 70 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu atau dua SMK. Jika ada nilai akhir yang sama, jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah menjadi pertimbangan.

Kedua, jalur prestasi non UN dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK.

Dodin mengatakan, prestasi yang dimaksud ialah non akademik, seperti olah raga dan seni. Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat itu nantinya akan diperhitungkan sesuai tingkat kejuaraan yang diikuti. Prestasi harus dibuktikan pula di tes kemampuan. Jika ada nilai akhir sama, jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan.

Jalur ketiga, khusus untuk keluaga ekonomi tidak mampu dengan kuota 20 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK.

Jalur ini mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, seleksi melalui usia tertinggi.

Jalur keempat, perpindahan tugas orangtua dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK. Seleksi menggunakan pertimbangan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, nilai UN dan usia tertinggi menjadi pertimbangan.

Dodin mengatakan, mengingat adanya tes minat dan bakat yang diselenggarakan sekolah, ia menduga kecil kemungkinan adanya nilai akhir yang sama.

Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni sampai 22 Juni 2019. Calon peserta didik mendaftar dan menyerahkan berkas di sekolah pilihan pertama. Calon siswa yang diterima akan diumumkan pada 29 Juni 2019. Daftar ulang dilakukan pada 1-2 Juli 2019.(*/Hen)

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang sangat masif melakukan perbaikan ruang kelas rusak. Setiap tahun, perbaikan ruang kelas selalu bertambah.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menargetkan hingga akhir 2020, Kabupaten Serang tidak ada lagi sekolah rusak.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, total ruang kelas SD di Kabupaten Serang sebanyak 4.635 ruang kelas. Tercatat sejak 2016, terdapat 1.386 ruang kelas rusak.

Setiap tahun sejak 2016, jumlah ruang kelas yang diperbaiki selalu meningkat. Pada 2016 sudah diperbaiki 128 ruang kelas dan dibangun 40 kelas baru, 2017 diperbaiki 217 raung kelas dan 29 ruang kelas baru, 2018 diperbaiki 317 ruang kelas dan 108 ruang kelas baru, serta pada 2019 akan diperbaiki 454 ruang kelas dan 106 ruang kelas baru.

Selanjutnya untuk perbaikan tingkat SMP pada 2018 sudah diperbaiki 122 ruang kelas dan 50 ruang kelas baru, pada 2019 akan diperbaiki 206 ruang kelas dan 3 ruang kelas baru. Target pada 2020, sebanyak 1.206 ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugrahaya, sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2020 ditargetkan seluruh ruang kelas rusak SD dan SMP selesai diperbaiki.

“Saat ini memang masih ada sekolah rusak, tetapi setiap tahun berkurang. Dan kebijakan Ibu Bupati, proses perbaikan sekolah rusak menjadi prioritas dan masif dilakukan Pemkab Serang,” kata Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, kepada poskotanews.com, Sabtu (4/5/2019) malam.

Kata Asep, Dindikbud Kabupaten Serang sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang setiap tahun meningkatkan bantuan perbaikan ruang kelas ke Kabupaten Serang. Tidak hanya perbaikan ruang kelas, Pemkab Serang juga konsen terhadap pemenuhan sanitasi dan perpustakaan sekolah.

Perbaikan ruang kelas, kata Asep, dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. “Perbaikan ruang kelas bersinergi dari APBD Kabupaten Serang, APBD Banten, APBN, dan bantuan sosial sejumlah perusahaan. Semakin banyak yang membantu, tentu perbaikan sekolah rusak cepat tuntas,” ujar Asep. (*/Dul)