Pendidikan

JAKARTA – Sebanyak 400.000 dari 3 juta guru belum lulus sarjana. Sebagian besar tersebar di sekolah daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab meningkatkan kompetensi guru tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, masalah tersebut ditargetkan selesai pada 2020.

Akhir tahun ini, Kemendikbud akan menyebar 1.200 instruktur nasional untuk memberikan pelatihan.

Dengan demikian, kompetensi guru diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa di era revolusi industri 4.0.

Selain itu, juga untuk mendukung kebijakan redistribusi guru berkualitas dan tersertifikasi berbasis zonasi.

Supriano menegaskan, pendidikan berbasis zonasi tetap menjadi landasan utama pemerintah dalam upaya membangun pendidikan nasional berkualitas dan merata.

Menurut dia, pelatihan difokuskan pada 4 kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa.

“Guru harus bisa merangsang siswa berpikir kritis, mampu bekerja sama, terbiasa membangun komunikasi yang baik, dan menumbuhkan kreativitas siswa. Guru harus menguasai 4 kompetensi itu. Perbedaan kualitas guru antara daerah satu dan lainnya memang masih terjadi,” ucap Superiano di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa 19 November 2019.

Ketua Umum PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) Unifah Rosyidi menyatakan, bentuk pelatihan harus bisa mengubah cara pandang guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

Menurut dia, konsep membaca, menulis, dan berhitung (calistung) saja sudah tidak cukup bagi siswa.

Komunikasi yang harus dibangun di dalam kelas antara guru dan siswa juga harus dua arah.

“Jadi, ada diskusi yang baik di dalam kelas. Literasi dasar menghitung awal itu bukan hanya terkait matematika, tetapi literasi data juga sehingga anak-anak diarahkan untuk berpikir logis. Mulai diajarkan tentang remunerasi. Itu harus diajarkan kepada anak untuk melatih berpikir logis baru kemudian ke arah literasi data,” ujar Unifah.

Dia menuturkan, seorang guru juga dituntut memiliki kemampuan literasi kemanusiaan dan sosial. Pasalnya, peran guru di dalam kelas tidak akan tergantikan oleh pesatnya kemajuan teknologi.(*/Na)

BOGOR – SMA PGRI Plus Satu (PESAT) Cibinong, selenggarakan Lorong Budaya Tahun 2019 yang dikemas melalui apresiasi budaya nusantara cerita rakyat  dengan menampilkan 18 Suku Bangsa Indonesia oleh ratusan siswa di halaman SMA Pesat , Selasa (19/11/2019).

Hal itu dilakukan untuk melahirkan generasi  milenial kreatif, inovastif dan nasionalis,dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi di era 4.0.

Kepala Sekolah SMA PGRI Plus Satu Cibinong, Basyarudin Thayib menuturkan, derasnya arus teknologi informasi di era industry 4.0 menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam melahirkan generasi atau kader bangsa yang berkualitas, berkarakter dan memiliki rasa nasionalis terhadap tahan air, sehingga bisa turut serta menjaga dan melestarikan budaya bangsa ditengah pesatnya budaya asing masuk ke Indonesia.

“Untuk melahirkan kader bangsa yang berkualitas, harus memiliki tiga karakter yakni nasionalis, menguasai teknologi dan memiliki iman yang kuat. Dengan tiga karakter tersebut, mereka tidak hanya mampu menghadapi tantangan menuju era 4.0 tetapi mampu menjaga budaya dan martabat bangsa dimata dunia,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan lorong budaya merupakan agenda rutin tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2012 lalu, untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Para siswa tidak hanya diajak mengenal tetapi mendalami budaya melalui beragam cerita rakyat.

“Lorong budaya tahun ini kita tampilkan 18 suku budaya dengan tema cerita rakyat, sebagai wadah kreatifitas, inovasi dan berkarya dalam mengembangkan bakat dan minat para siswa. Dengan cerita rakyat mereka berupaya menjadi pelaku dengan mendalami karakter otomatis akan terbentuk rasa memiiliki budayanya dan nasionalis.  Sehingga kita budaya kita tetap bertahan di era globalisasi seperti saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit  Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud RI, Juandanilsyah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Itu merupakan kegiatan yang sangat positif, karena para siswa diberikan kebebasan untuk menampilkan kreatifitas yang tinggi dari suku bangsa masing-masing.

“Ini yang kita sebut learning outcome, kompetensi yang diajarkan disekolah masih konten.Sementara yang ditampilkan itu output dari apa yeng mereka dapat dan pelajari. Melalui kegiatan ini mereka bisa memenuhin yang namanya empat  C, yakni  kreatifitas, kritikal thingking, kolaborasi dan komunikasi. Saya tadi lihat para siswa sangat pandai dan pintar dalam  mengepresikan budaya melalui cerita rakyat yang ditampilkan, sehingga budaya lokal tetap terjaga dengan baik,” paparnya.

Ditempat yang sama, Ketua Pengurus Besar IPB PGRI Kabupaten Bogor, Supardi mengaku, bangga dan mengapresiasi manajemen dan kinerja yang dilakukan seluruh jajaran SMA PGRI Plus Satu Cibinong. Metode pembelajaran yang dikemas melalui kegiatan apresiasi lorong budaya nusantara itu, menjadi semangat baru sesuai dengan  tujuan pendidikan diera milenial seperti saat ini.

“Pelestarian budaya ini sangat penting untuk dilakukan terutama di usia dini, jangan sampai generasi kita tergerus budaya asing. Kami berharap dengan kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa mencintai budaya bangsa. Karena dengan memelihara budaya bangsa, kita turut serta mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia,” imbuhnya. (Fuz)

BOGOR – Puskesmas di Kecamatan Tanjungsari mendadak ramai. Ratusan kaum ibu berduyun-duyun datang untuk mendapatkan sosialisasi dari tim TNI yang terdiri dari Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Korem 061/Sk, Kidam III/Slw, Rabu, kemarin.

Ya, acara ini merupakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 106. Kali ini, lebih kepada sasaran non fisik dibidang kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tanjungsari.

Danramil Cariu Kapten Inf Slamet Royadi, yang juga tugasnya melingkupi Kecamatan Tanjungsari itu mengatakan, sasaran non fisik kali ini bekerjasama dengan Puskesmas Tanjungsari untuk mensosialisasikan pelayanan Implan dan Alat kontrasepsi (IUD) kepada masyarakat sekitar.

“Sasaran TMMD Non fisik yaitu KB Kesehatan dengan pelayanan Implan dan IUD kepada masyarakat,” katanya kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya juga mendampingi Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno yg tadi meninjau kantor sekretariat Pilkades Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari dan langsung disambut oleh panitia dan BPD Tanjungsari.

Lanjut Kapten Inf Slamet dirinya juga  berpesan, agar panitia dan perangkat Desa harus Netral serta menghimbau agar ormas berseragam tidak memihak ke salah satu calon.

“Pilkades harus aman juga, dan meminta kepada ormas jangan berpihak kepada salah satu calon kades,” harapnya.

Ia mengatakan, Dandim 0621 juga tadi memberikan pengarahan kepada anggota TNI yang terlibat pengerjaan TMMD

“Yang intinya memberikan motivasi atau semangat dan arahan kepada prajurit,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Harry Eko, memastikan pembukaan jalan di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, menuju Cianjur dan Purwakarta bisa selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila tidak ada perubahan Rencananya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) akan meresmikan pada 30 Oktober 2019 mendatang.

“Akses sudah terbuka. Sekarang kita lagi fokus untuk perkerasan tanah sebelum dilakukan pengaspalan, dan sasaran Non fisik seperti sosialisasi dibidang kesehatan juga kita lakukan seperti kegiatan tadi,” kata Lektol Harry.

Harry sapaan akrabnya mengatakan, pembukaan jalan lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 itu ditarget rampung pada 30 Oktober 2019. Rencananya, jika pengerasan rampung jalan bila tdk ada perubahan Rencananya akan diresmikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa.

Pembukaan jalan ini akan menghubungkan Kampung Babakan Kadu, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, langsung ke Kampung Talaga, Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur sepanjang 2.520 Kilo Meter. (*/Fuz).

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan ke depannya gaji guru honorer minimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR. Besaran upah itu jika nantinya skema pendanaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) disetujui.

Baca Juga
Kasus Penyuapan Dominasi Perkara Korupsi di KPK Survei Kepuasan Haji: Porsi dan Variasi Menu Memuaskan Disney Hadirkan Karakter Baru di Sekuel Film Maleficent

“Kami terus memperjuangkan gaji guru honorer, agar nantinya gaji guru tidak ada yang Rp 150 ribu atau Rp 500 ribu per bulan. Paling tidak setara dengan UMR untuk yang nol tahun, nanti kami juga akan menghitung variabel lama pengabdiannya,” ujar Mendikbud dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/10).

Dia sudah meminta agar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano untuk membentuk tim dalam menyusun tata kelola guru. “Sangat kompleks, karena kita mengurusi sebanyak tiga juga guru. Tidak mudah dan ini harus menggunakan rencana kerja,” kata dia.

Menurut dia, seharusnya tidak ada guru honorer, karena begitu guru pensiun maka harus diangkat. Guru honorer yang diangkat sekolah, tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena mengganti guru yang pensiun.

“Makanya saya minta yang pensiun ini ditunda dulu lah, sambil menunggu penggantinya. Kemendikbud tidak punya kekuasaan 100 persen, karena guru punya daerah,” ujarnya.

Dirjen GTK Kemendikbud Supriano mengatakan ada kenaikan jumlah guru honorer pada Desember 2018 yaitu sebanyak 41.000 guru. Padahal pada akhir 2017 terdapat sebanyak 735.825 guru honorer.

“Ini artinya, kita minta kedisiplinan untuk pengangkatan guru honorer ini, karena wewenangnya ada di kepala sekolah. Ini yang kita usahakan, usahakan guru honorer ini jadiCPNS, kalau tidak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Supriano.

Supriano meminta agar kepala sekolah menghentikan pengangkatan guru honorer. Saat ini Kementerian Keuangan masih memproses agar guru honorer bisa digaji melalui DAU.(*/Ind)

PANGANDARAN – Untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak seperti seks menyimpang yang kerap terjadi anak di bawah umur, Kementrian Agama Pangandaran mengimbau kepada lembaga pendidikan selektif saat merekrut tenaga pengajar.

Kepala Kantor Kementrian Agama Pangandaran Cece Hidayat mengatakan, tidak dipungkiri, kasus kekerasan terhadap anak yang salahsatunya adalah prilaku seks menyimpang sering terjadi di beberapa lembaga pendidikan baik formal atau non formal.
“Untuk itu pengelola lembaga pendidikan harus ekstra selektif memberdayakan tenaga pengajar,” kata Cece.

Cece menambahkan, peran orang tua sangat penting dalam menjaga anak, begitu pun lembaga pendidikan baik formal atau non formal memiliki tanggung jawab dan menjaga kepercayaan orang tua peserta didik.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan formal dan non formal menurun karena ada oknum pengajar yang memiliki kelainan,” tambahnya

Dijelaskan Cece, masa anak-anak adalah masa emas yang sangat aktif. Biasanya anak senang dengan, hiburan dan dunia permainan.

“Jangan sampai masa anak tersebut disalahgunakan oleh oknum pengajar untuk melakukan kekerasan atau seks menyimpang,” jelas Cece.

Anak biasanya pemikirannya belum memiliki pendirian atau labil juga identik menuruti orang dewasa, masa tersebut jangan sampai disalahgunakan. “Saat ini kami gencar menggelar sosialisasi akan pentingnya melindungi anak agar tidak jadi korban kekerasan dan seks menyimpang melalui sejumlah forum pertemuan,” terangnya.(*/As)

BOGOR – Institut Pertanian Bogor (IPB) mendeklarasikan komitmen kebangsaan untuk menyikapi perkembangan situasi tanah air dan perkembangan yang terjadi di internal IPB. Rektor IPB, Dr Arif Satria bersama Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Akademik (SA), Ketua Dewan Guru Besar (DGB), Ketua Himpunan Alumni IPB dan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (KM) IPB menandatangani Deklarasi Komitmen Kebangsaan di hadapan ribuan mahasiwa dan civitas akademika IPB University.

Deklarasi tersebut juga disampaikan bertepatan dengan berlangsungnya acara Bincang Seru Mahfud bertajuk “Inspirasi, Kreasi dan Pancasila” yang dihadiri oleh Prof Mahfud MD di Grha Widya Wisuda Kampus (GWW) IPB Dramaga Bogor, Senin (14/10). Berikut lima komitmen kebangsaan IPB University yang yang dibacakan langsung oleh Rektor IPB University, Dr Arif Satria.
Pertama, IPB bertekad untuk terus menjaga jati dirinya sebagai rumah kebhinekaan bagi setiap insan akademik yang bernaung di bawah IPB.

Kedua, IPB tidak memberikan ruang sedikit pun untuk berkembangnya paham, pemikiran dan aliran terlarang, serta radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dapat mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, menyerukan kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB untuk fokus pada pengembangan kegiatan tridharma dan menghasilkan karya-karya inovatif untuk kejayaan bangsa dan negara.

Keempat, menyerukan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni IPB agar bersatu padu dan terus memupuk kebersamaan dan memberikan sumbangsih bagi kejayaan bangsa Indonesia melalui bidang kerja yang ditekuni.

Kelima, menegakkan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di IPB bagi sivitas akademika dan tenaga kependidkan secara konsisten, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran.

Arif menegaskan, sejak berdiri, IPB telah menjadi rumah kebhinekaan bagi semua. “Yang saling hormat menghormati tanpa membedakan suku, ras, agama, dan latar belakang sosial,” kata Arif membacakan teks deklarasi.(*/Ind)

SUKABUMI – Upaya mencetak generasi qurani dilakukan agar anak mencintai Alquran sebagai pedoman. Caranya dengan mendorong para guru menerapkan metode belajar Alquran yang mudah dicerna oleh anak-anak.

‘’Para guru dapat mempermudah anak-anak dalam belajar Alquran dan mencintai Alquran sebagai pedoman hidup,’’ ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam keterangan persnya, Ahad (13/10).

Hal ini disampaikan wali kota dalam pelatihan guru Al-quran melalui metode Kibar, teknik belajar Al-quran yang menyenangkan, di Aula Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Sabtu (12/9) yang digelar Badan Koordinasi Pendidikan Al-quran (BKPAKSI) Kota Sukabumi.

Metode belajar ini mengembangkan metode belajar Alquran secara tahsin. Sehingga tercipta pendidikan Alquran yang menciptakan generasi pencinta Alquran. Fahmi mengatakan, jumlah anak-anak atau remaja jauh lebih besar dari jumlah orang dewasa dan ini ke depan akan menjadi bonus demografi.

Sehingga, kata Fahmi, perlu diantisipasi jangan sampai kondisi ini menjadi musibah karena mereka tidak terdidik dengan ilmu-ilmu keagamaan dan akhlakul karimah serta akidah Islamiah. Bila anak-anak tidak dibentenngi dengan hal ini maka akan menjadi sesuatu yang mengkawatirkan.

‘’Cara paling tepat dan intervensi terbaik melalui pendidikan Alquran,’’ imbuh Fahmi. Makanya kegiatan ini diharapkan menjawab tantangan tersebut.

Para peserta pelatihan ungkap Fahmi, yang merupakan guru PAUD dan agama menjadi duta duta literasi akidah, literasi ibadah, dan akhlak melalui pendidikan berbasiskan Alquran. Meteode ini dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta mampu memenuhi kebutuhan agar mudah diserap anak-anak.(*/Yan)

JAKARTA – Anggota DPR RI Adang Sudrajat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini berkeyakinan bahwa, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.

Baru-baru ini, kata Adang, pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran BPJS Kesehatan. Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak pada tahun 2020 pada golongan kelas I, II dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

“Saya melihat, bahwa Pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan, untuk menutupi defisit BPJS, yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat,” jelas Adang seperti mengutip dpr.go.id.

Ia menyampaikan, masyarakat yang paling terbebani oleh kenaikan BPJS adalah masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Mereka pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi Kerja; pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah.

“Pekerja bukan penerima upah adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, tapi paling berjasa dalam memacu perekonomian. Golongan ini ditenggarai yang paling banyak menunggak iuran BPJS, karena iklim usaha yang tidak kondusif,” ujarnya.

Ditegaskannya, kebijakan meletakkan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara JKN adalah keputusan politik yang gegabah karena selain menafikan kemampuan beberapa daerah yang memiliki keluangan finansial. Juga terbukti kontra produktif terhadap desentralisasi kewenangan yang sedang di bangun.

“Pemerintah terhadap BPJS ini seperti menganugerahkan kewenangan monopoli operasional pada badan yang belum terbukti kehandalannya. Pemerintah terlalu percaya diri memberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS sebagai operator JKN dari sebuah negara besar dengan penduduk yang padat, sehingga pada akhirnya realisasi di lapangan menjadi amburadul,” tuntasnya.(*/Ag)

DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melakukan penerangan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aktif (napza) ke pelajar dan warga di Aula kantor Kecamatan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jumat (11/10). Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan napza.

Kegiataan sosialisasi tersebut dihadiri BNN, Camat Sukmajaya, Lurah Mekarjaya, MUI Kota Depok, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Sukmajaya, serta para pelajar dan warga yang berjumlah sekitar 50 peserta.

Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Kota Depok, Alfa Dera menjelaskan, kegiataan ini mengangkat tema ‘Meningkatkan Generasi Muda Yang Berjiwa, Berfikir, Berinovasi Tanpa Narkoba dan Hindari Narkoba Untuk Masa Depan yang Gemilang.” Pihaknya juga menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

“Pada kegiataan ini, kami bagikan materi dan penyuluhan langsung terkait bahaya narkoba dan warga memahami hukum untuk menjauhi hukum,” kata Alfa.

Alfaa berharap kegiatan penerangan hukum ini dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Depok, khususnya terkait regulasi pidana penyalahgunaan narkotika.

“Generasi muda sekarang rentan terkena pengaruh narkoba. Oleh karena itu, kami melakukan penyuluhan seperti ini karena perlu edukasi atau pemahaman terkait bahaya narkotika. Ini merupakan langkah pencegahan bagi generasi muda agar tidak terjerumus narkotika,” tandasnya.(*/Idr)

CIANJUR – Lima orang siswa SD Bojong, Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan setelah mengkonsumsi umbi gadung yang dikira bengkuang, Kamis (10/10/19).

Peristiwa bermula saat mereka bermain ke area hutan di belakang gedung sekolah. Salah satu dari siswa tiba-tiba menemukan umbi gadung yang memang mirip dengan bengkuang. Ia kemudian memakan dan membagikan ke teman-temannya.

Tidak lama kemudian mereka mulai merasakan pusing dan muntah-muntah. “Mereka kita periksa, pengakuannya mereka merasa pusing lalu mual. Selain itu bibir mereka juga bengkak,” kata Kepala Puskesmas Cikalong Kulon Budi.

Setelah perawatan selama empat jam, kondisi mereka kembali pulih. Setelah menjalani observasi mereka diperbolehkan pulang.

“Mereka dibawa ke Puskesmas sekitar pukul 10.00 WIB, langsung mendapat penanganan termasuk diberi cairan infus. Setelah kita observasi selama dua jam, kondisi mereka membaik dan bisa pulang. Kami juga beri obat untuk dikonsumsi,” katanya.

Baca juga: Duh! Gegara Kecanduan Gadget, Bocah 5 Tahun di Jabar Alami Masalah Kejiwaan

Budi membenarkan siswa keracunan setelah menyantap umbi gadung yang dikira buah bengkuang. Dari segi rasa memang memiliki kemiripan.

“Umbi itu memang bisa dikonsumsi, namun bukan langsung dimakan melainkan harus melalui proses pengolahan terlebih dulu. Kalau langsung dimakan mungkin saja mengandung suatu zat yang berbahaya dan menimbulkan alergi, sebab biasanya gadung itu diolah dulu,” pungkasnya.(*/Yan)