Pendidikan

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menegaskan, pendidikan harus mendapat perhatian khusus, tak terkecuali soal anggarannya. Konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Kenapa pendidikan tak lagi menjadi prioritas? Untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, anggaran pendidikan harus lebih dari 20 persen APBN. Kita rasionalkan alasan, agar tidak ada pemotongan anggaran dalam APBN-P 2016. Pendidikan sudah berada di rangking sekian, bukan menjadi prioritas” kata Mujib di sela-sela rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, di DPR RI, Kamis, 9 Juni 2016.

Hal ini terkait dengan rencana pemotongan anggaran di Kemendikbud sebesar Rp 6,6 triliun pada RAPBN-P 2016, dari total anggaran Rp 42,7 triliun pada APBN 2016. “Kita menolak pemotongan anggaran pendidikan. Kita juga akan menolak secara tertulis, karena perhatian kepada dunia pendidikan sudah berada di urutan sekian. Bukan lagi menjadi prioritas Pemerintah. Padahal pendidikan harus mendapat perhatian khusus,” kata politisi F-PG itu.

Di satu sisi, politisi asal dapil Jawa Tengah itu juga mengapresiasi langkah Mendikbud yang segera mengambil kebijakan terhadap pemotongan anggaran. “Mari kita keluarkan kecerdasan. Kita buat blueprint, kebijakan yang bagus ini kita pertahankan. Harus out of the box dan anti mainstream,” pesan Mujib.

Sementara Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana (F-Gerindra) khawatir, pemotongan anggaran akan mengganggu kinerja Kemendikbud. Sebagaimana diketahui, anggaran Kemendikbud pada APBN 2016 sebesar Rp 42,7 triliun, kemudian direncanakan akan mendapat pemotongan sebesar Rp 6,6 triliun pada RAPBN-P 2016.

Terkait rencana pemotongan anggaran ini, Mendikbud akan mengambil beberapa kebijakan, diantaranya mengamankan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai dan guru, mengupayakan seminimal mungkin pengurangan kegiatan prioritas, terutama kegiatan yang tertuang dalam Nawacita.

“Kemudian, mengamankan anggaran untuk biaya operasional pendidikan yang masih disediakan melalui belanja Kemendikbud, seperti pendidikan khusus dan layanan khusus, keakasaraan fungsinal, dan pendidikan kesetaraan,” jelas Mendikbud.

Berikutnya, tambah Mendikbud, dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, dan memperhatikan penyerapan anggaran tahun sebelumnya.

“Selayaknya anggaran pendidikan juga memperhatikan meningkatnya jumlah penduduk yang harus mendapat pelayanan pendidikan dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan,”tandasnya.(*Adyt)

KARAWANG – Pemerintah sangat peduli dengan dunia pendidikan dari semua bidang tapi sangat disayangkan banyak para oknum mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan itu sendiri baik pembangunan maupun hal yang lain.

Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari kesal dengan banyaknya mafia di Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Dengan anggaran yang jumlahnya miliaran Rupiah, banyak sekolah yang justru roboh.

“Pembagiannya tidak merata, jadi saya banyak menerima laporan ada oknum-oknum di UPTD Pendidikan yang mempermainkan anggaran renovasi sekolah. Ironis, anggaran banyak, sekolah roboh juga banyak,” kata Jimmy di ruang kerjanya, (3/6) .

Menurut Jimmy, para mafia di Dinas Pendidikan mempermainkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karawang, “Kalau sekolahnya mau bagus, sekolah harus dekat dengan UPTD Pendidikan,” katanya.

Dengan cara tersebut, katanya, banyak sekali sekolah yang tidak dekat dengan UPTD Pendidikan terpaksa menelantarkan bangunan-bangunan yang roboh, “Entah dipersulit atau bagaimana, padahal selain anggaran dari Pemkab, dikasih juga dari Provinsi,” bebernya.

Citra Dinas Pendidikan juga amatlah buruk di Kabupaten Karawang karena banyaknya kepala sekolah yang merangkap di 2 hingga 3 sekolah sekaligus.

“Seolah-olah kami kekurangan orang, padahal banyak sekali guru-guru yang berkompeten di Kabupaten Karawang. Bahkan banyak orang Karawang asli yang bisa menjadi kepala sekolah tapi nyatanya ada kepala sekolah yang rangkap-rangkap jabatan di beda sekolah,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, dalam waktu dekat ia akan merombak semua pejabat di Dinas Pendidikan agar kualitas Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang semakin membaik.(*Eln)

BOGOR – Dunia pendidikan saat ini sangat memperihatinkan berbagai persoalan baik moralitas siswa sampai pihak sekolah sebab itu saat ini dunia pendidikan jadi ajang untuk mengeruk keuntungan kelompok dan golongan .

Hingga kini praktek KKN ditingkat bawah masih terjadi. Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalipasir, Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, dana bantuan siswa miskin (BSM) disunat komite sekolah.

“Betul ada potongan, tapi itu kemauan dari wali murid dan ada berita acaranya di sekolah. Saya sebagai komite hanya menjembatani dan tidak ikut campur dalam urusan pembagian,” kilah M Yusuf Ketua Komite SDN Kalipasir, M. Yusuf saat ditemui di rumahnya, Senin (30/5/2016).

Tidak tanggung – tanggung praktek korupsi itu diketahui pihak sekolah dan disetujui. “Segala sesuatu tentang BSM ada laporannya secara tertulis dipegang oleh pihak sekolah. Jika tidak percaya, silahkan tanyakan kepada Kepala Sekolah tentang datanya,” bebernya.

Leuwisadeng) – Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalipasir, Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, mengakui adanya pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh Ketua Komite. “Betul, tapi bukan pihak sekolah yang motong, namun pihak komite,” terang Kepala Sekolah SDN kalipasir, Adah Salsiah, (1/6/2016).

Sesdikitnya, ada 45 murid yang menerima Bantuan Siswa Miskin di sekolah tersebut. Adah – begitu disapa – berdalih potongan yang dilakukan komite hasil kesepakatan dengan wali murid. “Tidak semua siswa penerima BSM dipotong. Pemotongan BSM dilakukan bagi penerima bantuan sebesar Rp 450 ribu. Jadi tidak semua penerima dipotong,” beber Adah.

Namun, Adah tidak mengetahui jumlah total siswa penerima BSM yang disunat. Yang pasti setiap siswa penerima BSM dipotong sebesar Rp 100 ribu. “Saya lupa berapa jumlah murid yang kena potongan, hanya yang dapat Rp450 ribu itulah yang dipotong kalo yang dapat Rp 250 ribu enggak. Lagipula saya hanya mengetahui saja, semua urusan komite dan staf saya yang ngurusin,” tandasnya .(Haki)

BANDUNG – Dinas Pendidikan Kota Bandung menegaskan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bukan jaminan bisa masuk sekolah negeri tahun ini. Kuota 20 persen siswa miskin di sekolah negeri lebih diperketat aturannya.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (1/6).

“Kami tegaskan jika SKTM bukan tiket masuk ke sekolah negeri. Jadi masyarakat yang tidak berhak dengan SKTM jangan memanfaatkan jalur tersebut hanya demi masuk ke sekolah negeri,” tegasnya.

Menurut Elih dalam perwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kuota untuk jalur SKTM sebesar 20 persen. “Jika di satu sekolah kuotanya melebihi maka akan ada prioritas melalui skoring yang sebelumnya sudah ada di databese sekolah,” paparnya.

Syarat siswa yang berhak masuk jalur miskin ini adalah yang memiliki salah satu atau lebih dari Kartu Pra Sejahtera (KPS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Karti BPJS Miskin, Penerima beras bagi warga miskin (raskin), penerima beasiswa miskin (BSM), penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) atau Surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Apabila ada peserta didik jalur ini tidak lolos di sekolah negeri yang dituju, Pemkot Bandung tak akan tinggal diam. “Yang tidak diterima maka akan kami arahkan masuk sekolah ke swasta dengan jaminan tidak ada pungutan biaya operasional sekolah, karena akan ditanggung Pemkot Bandung,” jelasnya.

Oleh karenannya Elih menegaskan agar warga jangan berpikir jika dengan SKTM maka akan bebas masuk ke sekolah negeri manapun. “Semuanya sudah diatur dalam perwal PPDB dalam juklak dan juknis, termasuk untuk SKTM ini,” terang Elih.

Pendaftaran peserta didik jalur itu dilaksanakan mulai 15-18 Juni 2016 dengan persyaratan khusus yakni Surat tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal disertai data yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh sekolah, nilai rapot satu tahun sebelumnya.

“Siswa itu kemudian mendaftar secara kolektif atau pribadi ke sekolah negeri terdekat dan sekolah pilihan swasta terdekat,” tambah Elih.

Untuk pengumuman kelulusan diterima didaknya siswa akan diumumkan 25 Juni 2016.(*Asp)

JAKARTA – ‎Kehidupan ribuan guru tenaga Honorer kategori 2 (K2) dinilai tidak manusiawi. karena, mereka per bulan hanya mendapatkan Rp100 ribu, Rp150 ribu atau rata-rata Rp300 ribu.

“Ini tidak manusiawi, karena mereka harus mengajar, tidak mesti ada yang punya kendaraan pribadi, ada yang memakai angkutan umum, jadi tidak cukup untuk kehidupan mereka,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih dalam keterangan resminya , (30/5).‎

Dia mengatakan, para guru honorer itu telah berulang kali mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

“Tapi, belum ada tanggapan dari Menteri Anies,” jelas legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.

Maka itu, Komisi X akan segera mengagendakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjelaskan status para guru honorer itu apakah diangkat menjadi CPNS atau tidak.

‎Persoalan tenaga honorer K2 itu diharapkannya segera dapat diselesaikan oleh pemerintah. Sebab, dunia pendidikan adalah pondasi penting dari sebuah bangsa yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah, baik dari sisi anggaran, kuantitas, hingga kualitas pengajarannya.

“Tentu pendidikan ini adalah aset utama yang diperhatikan. Sehingga, pemerintah mestinya memperhatikan hal ini,”tandasnya.(*Nia)

BEKASI – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2016/2017 di Kota Bekasi akan dimulai 27 Juni 2016.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi M Ali Fauzi mengatakan, PPBD Online kali ini berlangsung selama sepekan. Saat ini masih dalam tahap pematangan persyaratan guna mengakomodir kepentingan para calon siswa.

“Diperkirakan PPDB kali ini berlangsung selama sepekan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat,” kata M Ali Fauzi di Bekasi, kemarin.

“Persyaratannya sedang kita matangkan agar semua calon siswa dari beragam kalangan dan latar belakang ekonomi bisa terakomodasi,” lanjutnya.

Ali juga mengatakan, fasilitas pendukungan PPDB Online berupa tempat pendaftaran akan dilakukan sepenuhnya melalui situs bekasi.siap-ppdb.com.

“Situs itu merupakan penyedia informasi pendaftaran online SD SMP SMA SMK yang ada di Kota Bekasi yang dapat di akses secara real time,” katanya.

Khusus tingkat SD, orang tua murid diharapkan dapat datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran lalu menyerahkannya ke panitia PPDB Online. Panitia lalu akan melakukan pendataan dan memberikan tanda bukti pendaftaran calon peserta didik baru.

“Setelah itu orang tua murid dapat memantau proses selanjutnya melalui situs bekasi.siap-ppdb.online,” katanya.

Situs itu akan menampilkan informasi seputar pendaftaran, proses seleksi, dan pengumuman secara transparan kepada publik.

“Saat ini sekolah negeri di Kota Bekasi sudah masuk PPDB Online, jadi orang tua murid juga harus sudah bersiap-siap, rencananya kita akan mulai buka PPDB online sekitar tanggal 27 Juni 2016,” katanya.

Pemkot Bekasi pada PPDB kali ini dipastikan akan kembali mengadopsi penerimaan siswa baru melalui sistem jalur khusus.

Jalur khusus tersebut di antaranya sistem zonasi untuk mengakomodir masyarakat di lingkungan sekolah, sistem afirmasi untuk kalangan siswa tidak mampu dan jalur prestasi bagi siswa berprestasi di bidang olahraga.

“Sistemnya masih kita matangkan,” jelasnya.(*Elan)

MEDAN – Remaja IZ, yang diduga sebagai penjual kunci jawaban ujian nasional (UN) 2016 kepada tiga siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Medan, RS, AR, dan TF disebut-sebut merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Lelaki yang merupakan alumni SMPN I itu diketahui bernama Iskandar (buron).

Ada pun ketiga siswa SMPN I Medan, mengaku bahwa setelah membeli, lantas menjual kunci jawaban itu, bahkan dilakukan sejak hari pertama UN SMP digelar.

Pertemuan mereka dengan IZ untuk hitung-hitungan hasil penjualan kunci jawaban. Satu pelajaran IZ mematok harga Rp 80 ribu sampai Rp 150 ribu.

Danramil 04/MedanKota Mayor Kav Setia Budi menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polresta Medan untuk ‘memburu’ pelaku penjual kunci jawaban soal UN SMP yang melibatkan tiga siswa SMP Negeri I Medan.

“Untuk sementara ini, ketiga siswa ini, diamankan di Koramil 04/Medan Kota dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak sekolah dan keluarga ketiga siswa,” tandasnya. (Gint)

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI siap menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukkan bagi para santri.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) Kemenag RI, Mohsen Alaydrus mengemukakan keterangan tersebut di depan para kiai dan perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia pada 16 Maret 2016 di Serpong, Jawa Barat.

Mohsen mengharapkan pendataan para santri penerima PIP dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga dananya bisa cepat sampai kepada santri penerima, setidaknya mulai April 2016.

PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Program unggulan yang digulirkan di era Presiden Jokowi ini sebelumnya dikenal dengan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tujuan dari program bantuan pendidikan tersebut adalah memberikan jaminan agar semua rakyat Indonesia terlayani pendidikannya tanpa terganggu oleh masalah keuangan.

Total alokasi anggaran PIP di Kemenag tahun 2016 berjumlah Rp240 milyar. Besaran manfaat per orang per tahun adalah, santri tingkat Ula (dasar) usia 6-12 tahun sebesar Rp 450 ribu, santri tingkat wustha (menengah) usia 13-15 tahun Rp750 ribu, dan santri tingkat ulya (tinggi) usia 16-21 tahun sebesar Rp1 juta.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Dr Ahmad Zayadi yang juga Sekretaris Tim PIP menyatakan, pada 2016 ini Kemenag diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP kepada lebih dari 236 ribu santri.

Para penerima dana pendidikan tersebut adalah santri yang tidak mengikuti pendidikan formal. Mereka murni hanya belajar di Pondok Pesantren Muadalah atau yang disetarakan dengan pendidikan formal.

Disebutkan pula, penerima dana PIP harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya orang tua santri adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan tergolong rumah tangga miskin, santri korban musibah bencana, atau santri yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Penyaluran dana dilakukan bekerja sama dengan beberapa bank yang menerbitkan tabungan Simpel (simpanan pelajar). Penerbitan Simpel sangat sederhana dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit
seperti membuka rekening pada umumnya. Hingga saat ini sudah ada delapan bank syariah yang bersedia menyalurkan dana PIP untuk santri. (*Ind)

INDRAMAYU – Permasalahan pendidikan masih banyak sekolah yang belum bisa menunjang dengan lengkap .Sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Indramayu masih banyak yang keberatan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Dari 87 SMK swasta di sana, baru sebanyak lima SMK yang mampu mengikuti UNBK April 2016 mendatang.

Salah seorang Kepala Sekolah swasta di Indramayu, Tobroni mengakui sekolah-sekolah swasta di daerahnya masih terkendala dalam pengadaan komputer. Selain itu, perlakuan Dinas Pendidikan setempat kepada sekolah-sekolah swasta dianggap tidak sebaik dengan sekolah negeri.

“Tahun lalu ada miskomunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait. Saat itu kita ga direkomendasi ikut UNBK, padahal kami paling siap di antara Sejumlah siswa SMK NU Kaplongan Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu mencoba komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer 2016, (11/3).

MK lainnya,” kata Tabroni.

SMK Nahdatul Ulama Kaplongan Kecamatan Karangampel yang dipimpinnya itu pun baru bisa mengikuti UNBK tahun ini.

Tabroni menyebutkan SMK peserta UN 2016 di Kabupaten Indramayu terdapat 98 sekolah. Sekolah tersebut terbagi menjadi 18 sekolah negeri dan 80 swasta.

Sedangkan SMK yang mampu mengikuti UNBK hanya sebanyak 15 SMK negeri dan lima sekolah swasta. (*Asp)

DEPOK – Guru SDN Kalibaru 6, Cilodong, Kota Depok sempat meminta para siswa berlindung saat bangunan sekolah itu ambruk.

Namun, material bangunan yang runtuh tetap menimpa dan melukai siswa.

“Dari keterangan guru kelas (mengatakan) kalau ada bunyi gerincing, seperti gelang,” jelas Kepala Sekolah SDN Kalibaru 6 Ratna Iswari menuturkan saat sebelum kejadian, (26/2).

Seorang guru bernama Suriati berteriak meminta anak didiknya bersembunyi di bawah meja dan melindungi kepala. Nahas, kendati bisa menyelamatkan diri, lima siswa itu terluka. Sedangkan sang guru hanya mengalami shock.

Empat siswa segera di bawa ke Rumah Sakit DKT Kostrad guna mendapatkan perawatan. Sementara satu siswa lain dibawa orang tuanya. Kini, empat siswa itu telah kembali ke rumah masing-masing.

Lima siswa yang terluka tersebut adalah Siti Nur Azizah, Muhammad Fadli, Muhammad Fardhan (kelas 2) serta Juhriatul Aini dan Audya Kamila (kelas 1). Para siswa pun diliburkan hingga Sabtu (27/2/2016).

Selepas itu, para siswa belajar kembali dengan menumpang di SMPN 6 Cilodong. (*Idr)