Pendidikan

DEPOK – Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dibuka pada Jumat (14/2/2020) pukul 14.00 wib. Pada jalur tersebut, Universitas Indonesia (UI) siap menerima 1.098 mahasiswa yang tersebar di 64 program studi di UI.

Humas UI, Egia Etha Tarigan menyebutkan, siswa yang masuk ke dalam perangkingan sekolah dan sudah membuat akun di situs Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dapat mulai memilih perguruan tinggi negeri dan jurusan yang dinginkan, termasuk di UI.

”Tidak ada kebijakan tertentu. Semua kebijakan di UI berlaku sama untuk semua mahasiswa dari jalur masuk manapun,” kata Egia ke awak media, Jum’at (14/02/2020).

Egi—biasa Egia Etha Tarigan—disapa menegaskan, UI sudah mengimbau kepada para peserta yang ingin mendaftar ke UI agar berhati-hati terkait modus penipuan jalur selain yang UI selenggarakan, dan yang mengatasnamakan UI.

”Dalam situs UI sudah ada imbauan kepada para peserta. Kami tidak menerima jalur mana pun, selain lewat SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri,” tegas Egi.

Selain itu, Egi juga membantah apabila terdapat rekening selain rekening UI dalam bentuk rekening pribadi. Ia mengatakan, sistem pembayaran UI berbentuk Host to Host langsung ke rekening UI.

Egi menegaskan, apabila peserta mendapatkan modus penipuan serupa melalui SMS atau media sosial, diharapkan segera melapor dan meneruskan pesan tersebut ke Kantor Humas dan KIP di nomor 021-7867222 atau 100179, atau 100161 atau email Humas UI yang tertera di situs UI.

”Siswa yang diterima di SNMPTN tidak bisa mendaftar SBMPTN karena per tahun 2020 diberlakukan sistem single sign on. Dimana siswa hanya bisa mendaftar pada satu akun untuk mendaftar kuliah berart i satu kesempatan,” jelasnya.

Bagi siswa yang menolak kesempatan SNMPTN, kata Egi, tempat siswa bersekolah tersebut akan dievaluasi besaran indeks sekolahnya.

”Indeks sekolah berupa akreditasi sekolah tersebut, jumlah siswa yang masuk SNMPTN di PTN yang bersangkutan, IPK alumni, dan sebagainya,” tandasnya.(*/Idr)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan menyusul maraknya aksi tawuran pelajar, terlebih sudah beberapa kali terjadi korban jiwa akibat peristiwa itu.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku tindakan berupa sanksi tegas terhadap sekolah yang terbukti melanggar aturan yaitu mencabut izin operasional sekolah.

“Kami sudah punya langkah-langkah strategis antisipasi tawuran pelajar ini. Dapat berupa sanksi kepada sekolah dengan saksi paling keras yakni mencabut izin operasionalnya. Kami telah melakukan evaluasi kepada sekolah-sekolah,” ucap Pradi di Balai Kota Depok, Rabu (12/2/2020).

Sanksi yang dilakukan Pemkot terjadap sekolah dikarenakan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tawuran pelajar yang sudah cukup banyak jatuh korban luka-luka dan meninggal dunia.

“Sudah sangat meresahkan para orangtua jadi sudah saatnya diambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar,” tuturnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke pihak terkait, apabila mendapati informasi sejumlah pelajar yang akan melakukan aksi tawuran. Sebab pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Depok dan Kodim 0508 Depok untuk mengambil tindakan tegas para pelajar yang tawuran.

“Saya juga berpesan kepada masyarakat untuk memantau dan menginformasi aktivitas pelajar di media sosial (medsos) yang mengundang tawuran pelajar,” harapnya.(*/Idr)

BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulah menjelaskan pelarangan pelajar di sana merayakan hari kasih sayang atau valentine day yang diperingati setiap 14 Februari berdasarkan Surat Edaran Nomor 800/816/Disdik.Set.

Ia mengatakan surat edaran tersebut merupakan terusan dari Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 430/2062/Disdik.Set.

“Saya sangat sependapat apa yang disampaikan Disdik Jabar terkait larangan valentine day untuk anak-anak sekolah. Jadi tidak ada perayaan seperti itu,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/2/2020).

Pemkot Bekasi, jelas dia, sudah mengintruksikan kepada masing-masing kepala sekolah untuk melarang anak didiknya melakukan perayaan valentine day.

“Ini sebagai komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, larangan perayaan valentine day sebagai upaya menjaga peserta didik agar terhindar hal yang bertentangan.

“Karena memang budaya tersebut juga bukan kearifan lokal Indonesia,”ungkapnya.(*/El)

BANDUNG – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengacungi jempol keberanian Mendikbud Nadiem Makarim menaikan batasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari 15 persen ke 50 persen untuk gaji tenaga honorer. Kebijakan ini diyakini akan berdampak positif peningkatan kualitas pendidikan.

Menurutnya selama ini minimnya apreasiasi pemerintah kepada guru honorer disinyalir menjadi hambatan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Adanya kebijakan 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer menjadi angin segar bagi dunia pendidikan.
“Keberanian Kemendikbud memberikan keleluasaan penggunaan dana BOS untuk gaji honorer saya yakin akan memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia,” kata Huda di kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung, Rabu (12/2/2020).
Menurutnya saat ini setidaknya ada 1,5 juta guru berstatus tenaga honorer. Jumlah tersebut belum ditambah dengan staf bagian administrasi yang juga jumlahnya tidak sedikit.

“Jutaan tenaga honorer itu selama ini dibayar dengan gaji seadanya karena memang tidak ada alokasi anggaran khusus bagi mereka baik dari APBN maupun APBD,” ucap Ketua DPW PKB Jabar ini.

Dia menyebut pihak sekolah punya keleluasaan lebih mengalokasikan separuh dana bos untuk kesejahteraan guru honorer. Mengingat, skema pencairan BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kami berharap skema ini juga akan memberikan dampak kesejahteraan bagi tenaga honorer karena pimpinan sekolah langsung bisa mengalokasikan anggaran bagi mereka,” kata Huda.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan episode ketiga dari kebijakan ‘Merdeka Belajar’. Nadiem mengatakan sebanyak 50 persen anggaran dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membiayai guru honorer.

Nadiem menyampaikan ini dalam konferensi pers tentang ‘Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dan Desa Berbasis Kinerja’, di Gedung Djuanda I, di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir.

“Jadi kalau episode 1 mengenai asesmen Merdeka Belajar yaitu UN USBN Zonasi dan RPP. Itu episode 1. Episode 2 adalah tema Kampus Merdeka itu mengenai buka prodi baru, akreditasi SKS yang dimerdekakan di kampus dan PTN BH. Itu episode 2. Jadi kita hari ini ada di episode 3. Episode 3 Topiknya adalah BOS,” kata Nadiem.(*/Hen)

SUKABUMI – Kondisi gedung Madrasah Ibtidayah Parakantiga dan Tsanawiyah Babussalam di Kampung Babakanjambu, Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, memprihatinkan.

Atapnya bolong, sehingga bocor di saat hujan, dinding bangunannya pun mengalami retak. Mirisnya lagi lantai kelasnya sebagian masih tanah.

Kepala Madrasah, Abdul Salam mengatakan, hampir semua ruang kelas dari mulai Ibtidayah dan Tsanawiyah mengalami kerusakan. Dari mulai dinding terlihat banyak retakan dan lobang besar menganga serta atap bocor.

“Dari sejumlah ruangan kelas, dua di antaranya tidak bisa digunakan dikarenakan rangkaian atap berupa kayu dan balok sering berjatuhan sehingga para pengajar dan siswa enggan menempatinya karena takut ambruk dan mereka takut tertimpa,” kata Abdul, Rabu (12/2/2020).

Madrsasah Ibtidayah dan Tsanawiyah ini, sambung Abdul, memiliki siswa/siswi sebanyak 152 orang dengan tenaga pengajar 11 orang. Gedung madrasah itu dibangun tahun 2005. Mengalami kerusakan sudah bertahun-tahun, dan hingga kini belum ada perbaikan.

Dipaparkannya, pengurus madrasah sering melayangkan surat permohonan bantuan perbaikan gedung ke instansi maupun lembaga terkait sampai ke lembaga pusat. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.

“Kami sudah layangkan ke lembaga terkait mulai dari tingkat pemerintah kabupaten, gubernur, bahkan sampai ke Kementerian Agama pusat, namun belum ada jawaban,” jelasnya.

Masih kata Abdul, kondisi gedung saat ini, diperparah pada saat terjadi gempa tahun 2014 dan 2018. Pihaknya menerima bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, hanya berupa dua terpal untuk menutupi atap yang ambruk.

Sedangkan saat itu untuk perbaikan akibat gempa menggunakan dana anggaran pribadi dari salah satu pengurus Madrasah sebanyak Rp22 juta. Itupun dibayarnya dengan cara diangsur dan hingga kini belum lunas.

“Untuk perbaikan, kami gunakan anggaran dari mengutang uang pribadi komite Madrsah sebesar Rp22 juta, bayarnya diangsur, sampai sekarang belum lunas,” bebernya.

Sementara itu, pihak pengurus Madrasah berharap ada perhatian dari pemerintah daerah maupun badan donatur untuk membantu membangun gedung Madrasah agar kenyamanan proses belajar berjalan normal.

“Karena madrasah adalah ujung tombak pendidikan agama dan cikal bakar kader ulama yang akan mendidik moral bangsa dan negara,” ungkapnya. (*/Yan)

KARAWANG – Bupati Karawang Cellica Nurachadiana menegaskan, perbaikan ruang sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab Karawang dan menganggarkan dana sebesar Rp50 miliar. Hanya saja karena kerusakannya banyak dan anggaran terbatas, sehingga harus dilakukan secara bertahap.

“Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat mencapai 1170 unit. Kita bangun secara bertahap hingga sekarang tersisa 432 kelas yang belum diperbaiki. Tahun ini kita sudah menganggarkan Rp50 miliar untuk perbaikan ruang kelas ruang kelas sisanya,” kata Cellica, Selasa (10/2/2020).

Menurut Cellica, perbaikan gedung sekolah rusak merupakan prioritas pemerintahannya untuk diperbaiki. Namun, anggaran Pemkab sangat terbatas jika perbaikan itu dilakukan serentak.

“Kami lakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran. Tapi setiap tahun kami siapkan anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah rusak,” ucapnya. (Baca juga; Dugaan Korupsi TPG Disdikpora, Kejari Karawang Periksa 25 Orang)

Cellica mengatakan APBD Karawang tidak cukup untuk memperbaiki semua kerusakan sekolah. Oleh karena itu dia juga mengaku meminta bantuan dari pemerintah pusat, provinsi Jabar hingga dana CSR perusahaan.

“Kami tidak bisa menanggung sendiri soal ini, harus mencari anggaran dari APBN dan CSR, agar tahun ini sudah beres,” sebutnya. (Baca juga; Sekolah di Karawang Roboh, Kegiatan Belajar Mengajar Dilakukan Bergiliran)

Menurut Cellica bantuan CSR perusahaan turut memberikan kontribusi mengejar target perbaikan seluruh sekolah SD dan SMP yang rusak di Karawang. Seperti rencana perbaikan satu ruang kelas di SDN Karawang Kulon 3 yang atapnya ambruk Minggu (9/2/2020) lalu, pihaknya meminta CSR bank bjb untuk segera melakukan perbaikan ruang kelas tersebut.

“Ruangan kelasnya ini sudah berumur 16 tahun dan sudah kita anggarkan tahun ini sebenarnya tiga lokal di PUPR, namun keburu roboh. Tetapi karena butuh percepatan, kita dorong CSR untuk membangunnya. Bank BJB siap untuk melakukan perbaikan dengan anggaran CSR Rp90 juta,” tandasnya.(*/Al)

JAKARTA – Satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per peserta didik jenjang SD-SMP-SMA mengalami kenaikan pada tahun ini.
Satuan BOS untuk SD menjadi Rp 900.000 per siswa dari sebelumnya Rp 800.000 per siswa, untuk SMP menjadi Rp 1,1 juta per siswa dari sebelumnya Rp 1 juta per siswa, untuk SMA menjadi Rp 1,5 juta per siswa dari sebelumnya Rp 1,4 juta per siswa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, satuan BOS tidak mengalami kenaikan untuk jenjang SMK karena sebelumnya telah mengalami kenaikan.

Begitu juga untuk pendidikan khusus.

“Untuk SMK masih tetap sama karena tahun lalu sudah dinaikan dari Rp 1,4 juta per siswa jadi Rp 1,6 juta per siswa. Dan untuk pendidikan khusus tetap sama Rp 2 juta per siswa,” katanya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 10 Desember 2020.

Sri Mulyani menambahkan, BOS untuk tahun ini mencapai Rp 54,32 triliun. Alokasi BOS dikatakannya naik 6,03% dari tahun sebelumnya sekitar Rp 49 triliun.

Ia mengatakan, penyaluran BOS diubah dari yang tadinya 4 kali, kini menjadi 3 kali. Tahap 1 disalurkan sebanyak 30%, kemudian tahap 2 sebanyak 40%, dan tahap 3 sebanyak 30%.

“Untuk timingnya, tahap 1 itu paling cepat Januari. Untuk tahap 2, paling cepat bulan April dan tahap 3 paling cepat September. Sementara untuk BOS lainnya, kami memberikan sekaligus 100%, paling cepat April. Jadi, di sini yang akan berubah banyak adalah BOS reguler,” terangnya.(*/Ind)

SERANG – Pendidikan salah satu tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan hal ini dilakukan oleh SMPN 10 Kota Serang mengutamakan kualitas para peserta didik dengan memfokuskan anak agar mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Salah satunya tidak membebani siswa dengan berbagai persoalan, termasuk pembiayaan. Terlebih saat ini sekolah telah gratis sepenuhnya.

Kepala SMPN 10 Kota Serang, Meti mengatakan, pihaknya usai sekolah dinyatakan gratis, hanya memfokuskan siswa agar mengikuti pembelajaran.

“Siswa tugasnya hanya belajar. Mengenai hal lain, biarkan wali murid dengan komite,” ujarnya, Senin (10/2/2020).

Menurut Meti, pihak sekolah dan siswa, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik bagi peserta didik maupun tenaga pengajar.

“Kalau untuk kemajuan dan kebaikan, apapun kita lakukan, selama tidak melanggar aturan,” katanya. Meti menegaskan, pihaknya tidak akan memungut biaya apapun dari siswa, karena seluruh pembiayaan telah digratiskan.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada wali murid yang hendak menyumbang sekolah.

“Waktu pagar sekolah roboh, kami dapat sumbangan dari Wali murid berupa bahan matrial dan lainnya seperti pasir. Tapi semuanya melalui komite sekolah,”jelasnya.(*/Dul)

JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta bantuan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera mengangkat guru honorer menjadi PNS atau PPPK.

Rombongan PGRI sempat bertemu dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 4 Februari 2020.

Saat itu, agenda resminya adalah pengenalan pengurus PGRI, sekaligus mengundang Ketua MPR RI untuk hadir dalam Konferensi Kerja Nasional I (Konkernas) yang akan diselenggarakan pada 21-23 Februari 2020 di Jakarta.

Ketua PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan permohonannya kepada Bambang Soesatyo terkait pengangkatan guru honorer.

Ia ingin Bambang mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan guru honorer, dengan mengangkat mereka menjadi PNS atau PPPK.

Unifah menyebutkan, jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) sebanyak 3 juta guru. Sebanyak 55% di antaranya berstatus honorer, baik K2 maupun non-K.

“Masalah ini sangat serius untuk segera dicarikan solusinya. Suka tidak suka, guru honorer sudah berbakti kepada bangsa dan negara,” katanya.

Unifah menambahkan, PGRI memperjuangkan agar dilakukan revisi UU ASN secara meluas terkait guru honorer.

PGRI ingin agar tenaga honorer, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, dari kedua kategori diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

“Lebih diutamakan lagi bagi yang berusia di atas 35 tahun mohon diprioritaskan, mengingat pengabdiannya yang luar biasa selama ini,” katanya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyatakan harapannya supaya pemerintah bisa mencari solusi terbaik bagi guru berstatus non-PNS, yang jumlahnya sesuai data Kemendikbud 2020 mencapai 937.228 orang.

Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman P3K dan peraturan perundang-undangan lainnya, untuk mengangkat Guru Non-PNS menjadi P3K.”Para Guru Non-PNS tersebut diberikan kesempatan mengikuti seleksi tes CPNS. Jika tidak lolos, mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K,” harapnya.(*/Tya)

BOGOR – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Aang Karyana menuturkan, akan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah tawuran di wilayah Kota Bogor dan Kota Depok.

Salah satunya, menertibkan warung-warung di sekitar sekolah yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata tajam untuk tawuran.

Pihak sekolah juga akan melakukan razia tas siswa karena dikhawatirkan siswa membawa benda tajam untuk tawuran. Selain itu, orangtua yang siswanya terlibat tawuran akan dipanggil menemui pihak sekolah.

Orangtua akan diminta secara intensif memantau anaknya. “Ortu pantau terus anak. Anak lagi ngapain,” ujar Aang kepada awak media, menanggapi maraknya tawuran di Kota Bogor dan Kota Depok beberapa pekan terakhir, Rabu, (5/2/2020).

Upaya pencegahan lainnya yaitu dengan memberi siraman rohani kepada para siswa. Dalam beberapa hari kedepan, para siswa di Kota Depok dan Kota Bogor akan dikumpulkan untuk diberikan pendidikan agama oleh pemuka agama.

Sebenarnya di setiap sekolah, kata Aang, anak-anak sudah diberikan pendidikan terkait nilai perdamaian. Sekolah-sekolah bahkan mendatangkan praktisi untuk memberikan sosialisasi kepada siswa tentang perdamaian dan sikap saling menghargai.

Setiap sekolah juga memiliki satgas pelajar yang bertugas memantau perilaku siswa, termasuk memantau apabila akan terjadi tawuran siswa. Satgas akan melaporkan pantauannya kepada pihak kepolisian.

Namun, memang satgas yang diketuai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, tidak bisa memantau siswa selama 24 jam.

Oleh karena itu, peran banyak pihak diperlukan untuk mencegah terjadi tawuran antarsiswa, termasuk orangtua. Perlu dicatat bahwa karakter anak sangat berpengaruh pada terjadinya tawuran. Sementara karakter anak dibentuk sejak anak kecil oleh orangtua.(*/Ind)