Pendidikan

BANDUNG – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengapresiasi sikap Bank BJB dalam upaya menyejahterakan guru di Jawa Barat, pada program BJB Cinta Guru.

Menurutnya, apa yang dilakukan BJB adalah salah satu bentuk nyata kepedulian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam bidang pendidikan. Dia berharap, BJB dapat terus berinovasi dalam program-program lain, untuk membangun pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih baik.

“Kami mengapresiasi langkah Bank BJB dalam ikut menyejahterakan guru dan wujud kepedulian BJB kepada guru di Jawa Barat, yang diimplementasikan pada program BJB Cinta Guru. Ini merupakan langkah nyata BJB dalam memerhatikan pendidikan di Jawa Barat.
Kami berharap BJB agar terus melakukan inovasi,” ujar Cucu.

Cucu melanjutkan, pihaknya berharap BJB juga mampu menciptakan program-program lain untuk membangun Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam menyejahterakan rakyat.

“Kami berharap, Bank BJB terus mempunyai andil besar dalam keikutsertaannya membangun Provinsi Jawa Barat dan ikut andil dalam menyejahterakan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (*/Hend)

SUKOHARJO – Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kasus bullying, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Jawa Tengah, meminta para guru untuk menekankan pendidikan karakter pada siswa. Di sisi lain, kepala sekolah juga harus aktif dalam melakukan pemantauan sistem pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Darno, mengatakan pihak sekolah diminta untuk lebih mengedepankan penanaman pendidikan karakter. Selain itu juga mengajarkan budi pekerti pada siswa dengan langsung memberikan contoh nyata, karena dinilai bisa memberikan pengaruh besar perkembangan siswa.

“Bentuk yang paling sederhana yang sudah diterapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo di semua sekolah, yakni mewajibkan guru menyambut kedatangan siswa sebelum masuk belajar di kelas,” kata Darno seperti dilansir Krjogja, Minggu 16 Februari 2020.

Darno menjelaskan, di masing masing sekolah sudah menerapkan sistem piket terhadap guru untuk berdiri di depan gerbang sekolah menyambut kedatangan siswa. Para siswa yang datang kemudian memberikan salam dan penghormatan pada guru.

Program tersebut diharapkan mampu mendeteksi apabila terjadi masalah pada siswa. Selain itu juga antisipasi apabila ada bullying di sekolah terhadap siswa.Pemantauan juga dilakukan sekolah dengan melihat perkembangan media sosial dan aktif melakukan komunikasi antara guru dengan siswa. Kepala sekolah juga memiliki peran penting dengan bertanggungjawab menjaga sistem program pendidikan yang sudah disusun berjalan lancar.

“Termasuk kepala sekolah juga wajib menanamkan pendidikan karakter dan mengajarkan budi pekerti pada siswa. Hal sepele dengan datang pagi dan menyambut kedatangan siswa sebelum masuk kelas,” lanjutnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo sampai sekarang belum menemukan kasus bullying di sekolah. Meski demikian, pihak sekolah diminta wajib memantau dan memberikan laporan perkembangan sistem pendidikan mereka ke dinas.

“Baik sebelum, selama dan sesudah kegiatan belajar mengajar guru harus aktif memantau siswa. Hal sama juga ditekankan pada siswa apabila menemui masalah maka segera melaporkanya ke guru,” tandasnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Kasus pemukulan oleh oknum guru pada muridnya di SMA 12 Kota Bekasi memancing reaksi dari kalangan legislatif di DPRD Jabar. Akibatnya Dinas Pendidikan Provinsi Jabar segera diminta lakukan pembinaan mental pada semua tenaga pendidik.

“Moral juga harus dibina tetapi tidak hanya kepada guru saja, seluruh SDM yang berkaitan dengan dunia pendidikan harus juga diberi pembinaan. Itu pun berlaku juga untuk lembaga pendidikan dari swasta, jadi tidak hanya negeri,” kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Johan Jauhari Anwari di ruang kerjanya pada Minggu 16 Februari 2020.

Menurut Johan semua tingkatan jabatan di dunia pendidikan di Jabar ini harus segera diintensifkan pembinaannya.
“Baik dari guru, petugas administrasi bahkan hingga kepala sekolahnya. Jangan sampai kejadian di Bekasi terulang,” katanya.

‎Oknum guru pada kasus pemukulan tersebut lanjut Johan sudah melenceng dari sistem pendidikan di Indonesia yang sudah lama terjaga.

“Itu sudah keluar dari SOP yang ada, sekarang ini kan justru yang dimunculkan seharusnya pendidikan berkarakter. Maka hal itu tidak dibenarkan,” katanya.

Antisipasi ke depan lanjut Johan, Disdik Jabar yang kini menaungi ‎SMA, SMK maupun SLB harus mulai serius menjalankan pembinaan ini. Bahkan jika bisa ada SOP khusus bagaimana cara memperlakukan murid-murid di sekolah dengan benar.”Miris sekali jika hal ini nantinya terulang lagi, maka saya minta dengan sangat Disdik Jabar segera bertindak. Langkah-langkah strategis pembinaan pun harus dibuat dengan seksama, sekarang sudah bukan zamannya memukul siswa,” kata politikus PKB tersebut.

Seperti diketahui kasus pemukulan tersebut terekam di video yang kemudian tersebar luas. Kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi di SMA 12 Kota Bekasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai pada Selasa 11 Februari 2020 lalu.

Kejadian tersebut dipicu oleh terlambatnya ratusan siswa ke sekolah. Keterlambatan tersebut dikarenakan ditutupnya akses masuk ke sekolah tersebut dari arah tempat parkir sekolah. Akibatnya para siswa harus berjalan kaki berputar ke pintu gerbang sekolah di Kota Bekasi tersebut.

Hanya saja oknum guru yang diketahui berinisial I kemudian mengarahkan para siswa untuk berkumpul di lapangan upacara sekolah. Di tempat tersebut terjadilah tindak pemukulan kepada dua orang siswa kelas 12 berinisial A dan R.(*/Hend)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat baru ada 136 ribu sekolah yang sudah lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan 120 ribu sekolah belum dapat menerima dana BOS karena belum memenuhi ketentuan.

“Sampai sekarang sekolah yang terverifikasi dengan semua syarat yang bisa dipenuhi untuk mentransfer anggaran dana BOS baru sekitar 136 ribu. Berarti sisanya sekitar 120 ribuan sekolah masih belum terverifikasi,” Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).

Erlangga menjelaskan sekolah penerima dana BOS harus melakukan memperbarui Data Pokok Pendidikan alias Dapodik secara berkala. Verifikasi data tersebut, menurut Erlangga, dimaksudkan untuk mendapatkan data sekolah secara akurat sehingga dana bantuan dari pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat guna.

“Mereka harus terverifikasi di data dapodik. Untuk transfer segala macem mereka juga harus punya rekening. Dan data dapodik juga harus di update terus, setiap tahun harus di update.

Misal siswanya, gurunya dan berbagai hal yang terkait sarana dan prasarana. Harus ada updating Dapodik,” jelasnya

“Ini terkait dengan peluncuran dana bos dan DAK yang bersifat fisik. Supaya dana DAK ini bisa ditransfer secara cepat, tentu kita kan harus dibantu dengan data yang akurat,” imbuh Erlangga.

Sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS, syarat bagi sekolah penerima BOS yakni mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.

Selain itu sekolah harus memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Selanjutnta emiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. (*/Ind)

DEPOK – Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dibuka pada Jumat (14/2/2020) pukul 14.00 wib. Pada jalur tersebut, Universitas Indonesia (UI) siap menerima 1.098 mahasiswa yang tersebar di 64 program studi di UI.

Humas UI, Egia Etha Tarigan menyebutkan, siswa yang masuk ke dalam perangkingan sekolah dan sudah membuat akun di situs Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dapat mulai memilih perguruan tinggi negeri dan jurusan yang dinginkan, termasuk di UI.

”Tidak ada kebijakan tertentu. Semua kebijakan di UI berlaku sama untuk semua mahasiswa dari jalur masuk manapun,” kata Egia ke awak media, Jum’at (14/02/2020).

Egi—biasa Egia Etha Tarigan—disapa menegaskan, UI sudah mengimbau kepada para peserta yang ingin mendaftar ke UI agar berhati-hati terkait modus penipuan jalur selain yang UI selenggarakan, dan yang mengatasnamakan UI.

”Dalam situs UI sudah ada imbauan kepada para peserta. Kami tidak menerima jalur mana pun, selain lewat SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri,” tegas Egi.

Selain itu, Egi juga membantah apabila terdapat rekening selain rekening UI dalam bentuk rekening pribadi. Ia mengatakan, sistem pembayaran UI berbentuk Host to Host langsung ke rekening UI.

Egi menegaskan, apabila peserta mendapatkan modus penipuan serupa melalui SMS atau media sosial, diharapkan segera melapor dan meneruskan pesan tersebut ke Kantor Humas dan KIP di nomor 021-7867222 atau 100179, atau 100161 atau email Humas UI yang tertera di situs UI.

”Siswa yang diterima di SNMPTN tidak bisa mendaftar SBMPTN karena per tahun 2020 diberlakukan sistem single sign on. Dimana siswa hanya bisa mendaftar pada satu akun untuk mendaftar kuliah berart i satu kesempatan,” jelasnya.

Bagi siswa yang menolak kesempatan SNMPTN, kata Egi, tempat siswa bersekolah tersebut akan dievaluasi besaran indeks sekolahnya.

”Indeks sekolah berupa akreditasi sekolah tersebut, jumlah siswa yang masuk SNMPTN di PTN yang bersangkutan, IPK alumni, dan sebagainya,” tandasnya.(*/Idr)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan menyusul maraknya aksi tawuran pelajar, terlebih sudah beberapa kali terjadi korban jiwa akibat peristiwa itu.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku tindakan berupa sanksi tegas terhadap sekolah yang terbukti melanggar aturan yaitu mencabut izin operasional sekolah.

“Kami sudah punya langkah-langkah strategis antisipasi tawuran pelajar ini. Dapat berupa sanksi kepada sekolah dengan saksi paling keras yakni mencabut izin operasionalnya. Kami telah melakukan evaluasi kepada sekolah-sekolah,” ucap Pradi di Balai Kota Depok, Rabu (12/2/2020).

Sanksi yang dilakukan Pemkot terjadap sekolah dikarenakan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tawuran pelajar yang sudah cukup banyak jatuh korban luka-luka dan meninggal dunia.

“Sudah sangat meresahkan para orangtua jadi sudah saatnya diambil tindakan tegas untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar,” tuturnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke pihak terkait, apabila mendapati informasi sejumlah pelajar yang akan melakukan aksi tawuran. Sebab pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Depok dan Kodim 0508 Depok untuk mengambil tindakan tegas para pelajar yang tawuran.

“Saya juga berpesan kepada masyarakat untuk memantau dan menginformasi aktivitas pelajar di media sosial (medsos) yang mengundang tawuran pelajar,” harapnya.(*/Idr)

BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulah menjelaskan pelarangan pelajar di sana merayakan hari kasih sayang atau valentine day yang diperingati setiap 14 Februari berdasarkan Surat Edaran Nomor 800/816/Disdik.Set.

Ia mengatakan surat edaran tersebut merupakan terusan dari Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 430/2062/Disdik.Set.

“Saya sangat sependapat apa yang disampaikan Disdik Jabar terkait larangan valentine day untuk anak-anak sekolah. Jadi tidak ada perayaan seperti itu,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/2/2020).

Pemkot Bekasi, jelas dia, sudah mengintruksikan kepada masing-masing kepala sekolah untuk melarang anak didiknya melakukan perayaan valentine day.

“Ini sebagai komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, larangan perayaan valentine day sebagai upaya menjaga peserta didik agar terhindar hal yang bertentangan.

“Karena memang budaya tersebut juga bukan kearifan lokal Indonesia,”ungkapnya.(*/El)

BANDUNG – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengacungi jempol keberanian Mendikbud Nadiem Makarim menaikan batasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari 15 persen ke 50 persen untuk gaji tenaga honorer. Kebijakan ini diyakini akan berdampak positif peningkatan kualitas pendidikan.

Menurutnya selama ini minimnya apreasiasi pemerintah kepada guru honorer disinyalir menjadi hambatan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Adanya kebijakan 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer menjadi angin segar bagi dunia pendidikan.
“Keberanian Kemendikbud memberikan keleluasaan penggunaan dana BOS untuk gaji honorer saya yakin akan memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia,” kata Huda di kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung, Rabu (12/2/2020).
Menurutnya saat ini setidaknya ada 1,5 juta guru berstatus tenaga honorer. Jumlah tersebut belum ditambah dengan staf bagian administrasi yang juga jumlahnya tidak sedikit.

“Jutaan tenaga honorer itu selama ini dibayar dengan gaji seadanya karena memang tidak ada alokasi anggaran khusus bagi mereka baik dari APBN maupun APBD,” ucap Ketua DPW PKB Jabar ini.

Dia menyebut pihak sekolah punya keleluasaan lebih mengalokasikan separuh dana bos untuk kesejahteraan guru honorer. Mengingat, skema pencairan BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kami berharap skema ini juga akan memberikan dampak kesejahteraan bagi tenaga honorer karena pimpinan sekolah langsung bisa mengalokasikan anggaran bagi mereka,” kata Huda.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan episode ketiga dari kebijakan ‘Merdeka Belajar’. Nadiem mengatakan sebanyak 50 persen anggaran dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membiayai guru honorer.

Nadiem menyampaikan ini dalam konferensi pers tentang ‘Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dan Desa Berbasis Kinerja’, di Gedung Djuanda I, di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir.

“Jadi kalau episode 1 mengenai asesmen Merdeka Belajar yaitu UN USBN Zonasi dan RPP. Itu episode 1. Episode 2 adalah tema Kampus Merdeka itu mengenai buka prodi baru, akreditasi SKS yang dimerdekakan di kampus dan PTN BH. Itu episode 2. Jadi kita hari ini ada di episode 3. Episode 3 Topiknya adalah BOS,” kata Nadiem.(*/Hen)

SUKABUMI – Kondisi gedung Madrasah Ibtidayah Parakantiga dan Tsanawiyah Babussalam di Kampung Babakanjambu, Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, memprihatinkan.

Atapnya bolong, sehingga bocor di saat hujan, dinding bangunannya pun mengalami retak. Mirisnya lagi lantai kelasnya sebagian masih tanah.

Kepala Madrasah, Abdul Salam mengatakan, hampir semua ruang kelas dari mulai Ibtidayah dan Tsanawiyah mengalami kerusakan. Dari mulai dinding terlihat banyak retakan dan lobang besar menganga serta atap bocor.

“Dari sejumlah ruangan kelas, dua di antaranya tidak bisa digunakan dikarenakan rangkaian atap berupa kayu dan balok sering berjatuhan sehingga para pengajar dan siswa enggan menempatinya karena takut ambruk dan mereka takut tertimpa,” kata Abdul, Rabu (12/2/2020).

Madrsasah Ibtidayah dan Tsanawiyah ini, sambung Abdul, memiliki siswa/siswi sebanyak 152 orang dengan tenaga pengajar 11 orang. Gedung madrasah itu dibangun tahun 2005. Mengalami kerusakan sudah bertahun-tahun, dan hingga kini belum ada perbaikan.

Dipaparkannya, pengurus madrasah sering melayangkan surat permohonan bantuan perbaikan gedung ke instansi maupun lembaga terkait sampai ke lembaga pusat. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.

“Kami sudah layangkan ke lembaga terkait mulai dari tingkat pemerintah kabupaten, gubernur, bahkan sampai ke Kementerian Agama pusat, namun belum ada jawaban,” jelasnya.

Masih kata Abdul, kondisi gedung saat ini, diperparah pada saat terjadi gempa tahun 2014 dan 2018. Pihaknya menerima bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, hanya berupa dua terpal untuk menutupi atap yang ambruk.

Sedangkan saat itu untuk perbaikan akibat gempa menggunakan dana anggaran pribadi dari salah satu pengurus Madrasah sebanyak Rp22 juta. Itupun dibayarnya dengan cara diangsur dan hingga kini belum lunas.

“Untuk perbaikan, kami gunakan anggaran dari mengutang uang pribadi komite Madrsah sebesar Rp22 juta, bayarnya diangsur, sampai sekarang belum lunas,” bebernya.

Sementara itu, pihak pengurus Madrasah berharap ada perhatian dari pemerintah daerah maupun badan donatur untuk membantu membangun gedung Madrasah agar kenyamanan proses belajar berjalan normal.

“Karena madrasah adalah ujung tombak pendidikan agama dan cikal bakar kader ulama yang akan mendidik moral bangsa dan negara,” ungkapnya. (*/Yan)

KARAWANG – Bupati Karawang Cellica Nurachadiana menegaskan, perbaikan ruang sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab Karawang dan menganggarkan dana sebesar Rp50 miliar. Hanya saja karena kerusakannya banyak dan anggaran terbatas, sehingga harus dilakukan secara bertahap.

“Jumlah ruang kelas yang mengalami rusak berat mencapai 1170 unit. Kita bangun secara bertahap hingga sekarang tersisa 432 kelas yang belum diperbaiki. Tahun ini kita sudah menganggarkan Rp50 miliar untuk perbaikan ruang kelas ruang kelas sisanya,” kata Cellica, Selasa (10/2/2020).

Menurut Cellica, perbaikan gedung sekolah rusak merupakan prioritas pemerintahannya untuk diperbaiki. Namun, anggaran Pemkab sangat terbatas jika perbaikan itu dilakukan serentak.

“Kami lakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran. Tapi setiap tahun kami siapkan anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah rusak,” ucapnya. (Baca juga; Dugaan Korupsi TPG Disdikpora, Kejari Karawang Periksa 25 Orang)

Cellica mengatakan APBD Karawang tidak cukup untuk memperbaiki semua kerusakan sekolah. Oleh karena itu dia juga mengaku meminta bantuan dari pemerintah pusat, provinsi Jabar hingga dana CSR perusahaan.

“Kami tidak bisa menanggung sendiri soal ini, harus mencari anggaran dari APBN dan CSR, agar tahun ini sudah beres,” sebutnya. (Baca juga; Sekolah di Karawang Roboh, Kegiatan Belajar Mengajar Dilakukan Bergiliran)

Menurut Cellica bantuan CSR perusahaan turut memberikan kontribusi mengejar target perbaikan seluruh sekolah SD dan SMP yang rusak di Karawang. Seperti rencana perbaikan satu ruang kelas di SDN Karawang Kulon 3 yang atapnya ambruk Minggu (9/2/2020) lalu, pihaknya meminta CSR bank bjb untuk segera melakukan perbaikan ruang kelas tersebut.

“Ruangan kelasnya ini sudah berumur 16 tahun dan sudah kita anggarkan tahun ini sebenarnya tiga lokal di PUPR, namun keburu roboh. Tetapi karena butuh percepatan, kita dorong CSR untuk membangunnya. Bank BJB siap untuk melakukan perbaikan dengan anggaran CSR Rp90 juta,” tandasnya.(*/Al)