News

BOGOR – Tersiarnya kabar adanya memo dari salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas di Kabupaten Bogor demi kepentingan pribadi, disikapi serius DPD Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar, Ade Jaro Ruhendi saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Senin (28/10/2019), pukul 15.20 WIB, mengaku, sudah memerintahkan jajaran anggotannya yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk menggelar rapat.

“Saya masih di Jakarta, saya sudah perintahkan untuk menggelar rapat fraksi. Jadi mohon maaf belum busa beri konfirmasi apapun. Nanti setelah rapat kita akan berikan konfirmasi,” singkatnya.

Sebelumnya, upaya Nawacita Pemerintah dalam menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepertinya tak diindahkan banyak pihak. Salah satunya oleh jajaran politisi di Kabupaten Bogor.

Hal ini terbukti dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah Sejahtera yang mengaku menemukan sejumlah data dan fakta otentik terkait dugaan praktik nepotisme di kalangan birokrasi Kabupaten Bogor.

“Kami mempunyai data otentik termasuk memo tulisan tangan lengkap dengan logo DPRD Kabupaten Bogor yang isinya meminta agar dinas terkait untuk mengangkat saudara sang legislator itu menjadi Kepala Tata Usaha (TU) di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dibawah Dinas yang ada di Pemkab Bogor. Kami bisa buktikan itu,” kata Ketua LSM Amanah Sejahtera, Fariq kepada jurnalmetro.com.

Lebih lanjut, Fariq secara terbuka menyebut jika praktik nepostisme itu dilakukan oleh salah satu politisi yang kini bernaung dibawah Partai Golkar.

“Karenanya saya minta, DPD Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran politisi di DPRD karena ini sudah mencederai Nawacita Pemerintah dalam memberantas KKN. Terlebih, ini sudah melanggar dari fungsi dewan dimana legislatif tak boleh mengintervensi eksekutif. Karenanya sekali lagi yang minta Partai Golkar harus lakukan evaluasi, bila termasuk pelanggaran kode etik, saya minta dewan tersebut di PAW,” tegas Fariq.(Fuz)

BOGOR – Upaya Nawacita Pemerintah dalam menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepertinya tak diindahkan banyak pihak. Salah satunya oleh jajaran politisi di Kabupaten Bogor.

Hal ini terbukti dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah Sejahtera yang mengaku menemukan sejumlah data dan fakta otentik terkait dugaan praktik nepotisme di kalangan birokrasi Kabupaten Bogor.

“Kami mempunyai data otentik termasuk memo tulisan tangan lengkap dengan logo DPRD Kabupaten Bogor yang isinya meminta agar dinas terkait untuk mengangkat saudara sang legislator itu menjadi Kepala Tata Usaha (TU) di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dibawah Dinas yang ada di Pemkab Bogor. Kami bisa buktikan itu,” kata Ketua LSM Amanah Sejahtera, Fariq kepada jurnalmetro.com.

Lebih lanjut, Fariq secara terbuka menyebut jika praktik nepostisme itu dilakukan oleh salah satu politisi yang kini bernaung dibawah Partai Golkar.

“Karenanya saya minta, DPD Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran politisi di DPRD karena ini sudah mencederai Nawacita Pemerintah dalam memberantas KKN. Terlebih, ini sudah melanggar dari fungsi dewan dimana legislatif tak boleh mengintervensi eksekutif. Karenanya sekali lagi yang minta Partai Golkar harus lakukan evaluasi, bila termasuk pelanggaran kode etik, saya minta dewan tersebut di PAW,” tegas Fariq.(Fuz)

INI SUSUNAN MENTERI JOKOWI

JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan jajaran para menterinya yang Kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Berikut susunan Kabinet Indonesia Maju :

1. Menko Polhukam: Mahfud MD
2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menko Maritim dan Investasi: Luhut Panjaitan
4. Menko PMK: Muhadjir Effendy
5. Menhan: Prabowo Subianto
6. Mendagri: Tito Karnavian
7. Menlu: Retno LP Marsudi
8. Menag: Fachrul Razi
9. Menteri ATR: Sofyan Djalil
10. Mendes: Abdul Halim Iskandar
11. Menteri ESDM: Arifin Tasyrif
12. Menkumham: Yasonna H Laoly
13. Menteri KKP: Edhy Prabowo
14. Menkes: dr Terawan Agus Putranto
15. Menaker: Ida Fauziyah
16. Menkeu: Sri Mulyani
17. Menkominfo: Jhonny Plate
18. Menteri LHK: Siti Nurbaya Bakar
19. Menteri PUPR: Basuki
20. Mendikbud-Dikti: Nadiem Makarim
21. Mendag: Agus Suparmanto
22. Menhub: Budi Karya Sumadi
23. Menperin: Agus Gumiwang
24. Mentan: Syahrul Yasin Limpo
25. Menteri PPN: Suharso Monoarfa
26. Mensos: Juliari Batubara
27. Mensesneg: Pratikno
28. Menkop: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. Menpan: Tjahjo Kumolo
31. Menpora: Zainudin Amali
32. Menteri BUMN: Erick Thohir
33. Menpar: Wishnutama
34. Menristek: Bambang Brodjonegoro

Kepala KSP: Moeldoko
Seskab: Pramono Anung
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia
Jaksa Agung: ST Burhanudin.(*/Adyt)

BOGOR – Pemkab Bogor melakukan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan membahas sejumlah, hal termasuk sistem 2-1 di jalur Puncak.

Dari informasi yang dihimpun, pembahasan sistem 2-1 di Puncak yang akan diuji coba pada 27 Oktober dilakukan Bupati Bogor Ade Yasin dan Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni. Pertemuan digelar di kantor Bupati Bogor, kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (16/10/2019).

Selain soal sistem 2-1 di Puncak, pertemuan juga membahas pencemaran Sungai Cileungsi. Dibahas juga pengamanan wilayah terkait pelantikan presiden-wapres pada 20 Oktober, termasuk pengamanan pilkades serentak di Kabupaten Bogor.

Forkopimda ini juga dihadiri Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno, Kepala Kejari Cibinong Bambang Hartoto, Danlanud Atang Sendjaja Marsekal Pertama TNI Eding Sungkana, dan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Irfanudin. Seluruh camat juga ikut serta.

Terkait sistem 2-1 di Puncak, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Fadli Amri sebelumnya menjelaskan sistem tersebut bukan untuk menghilangkan kemacetan.

Sistem ini disebut merespons keluhan warga. Sebab, banyak warga Puncak yang sulit beraktivitas ketika sistem satu arah (one way) diberlakukan. Masyarakat harus menunggu lama sampai one way selesai diberlakukan.

Dikarenakan banyak warga yang mengeluh karena sulit beraktivitas, sistem 2-1 diuji coba .(*/Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Kamis (10/10/19).

MoU ini sebagai upaya sinergi antara Pemkab Bogor dengan dunia pendidikan dalam pembangunan daerah.

Acara ini dilanjutkan dengan kuliah umum dengan tema ‘Membangun Kabupaten Bogor yang Berbudaya Berbasis Kearifan Lokal’.

“Pemerintah Kabupaten Bogor sudah banyak bekerjasama dengan universitas, hari ini giliran Universitas Pakuan, karena membangun suatu daerah tidak bisa sendiri, butuh dukungan dari berbagai element, begitu juga dengan dunia pendidikan, saya harap Universitas Pakuan bisa berkontribusi untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Bogor,” kata Ade.

Saat mengisi kuliah umum ini, Ade Yasin menjelaskan, butuh anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Bogor.

“Wilayah Kabupaten Bogor ini sangat luas, jumlah penduduknya banyak, butuh kerjasama semua pihak jika ingin pembanguan di Kabupaten Bogor merata. APBD Kabupaten Bogor hanya Rp7 triliun sedangkan untuk pemerataan pembangunan saya sudah hitung butuh sekitar 36 triliun,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, agar pembanguna merata, pembangunan dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit,.

Walaupun, katanya, mungkin cara ini akan memberikan resiko, karena tidak semua masyarakat Kabupaten Bogor melihat adanya pembangunan.

“Kalau masyarakat itu ‘kan inginnya pemerintah bekerja cepat, pembangun terlihat oleh mereka. Tapi, kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang luas membuat masyarakat masih belum melihat bahwa Kabupaten Bogor sedang dibangun, seperti contoh ketika saya membangun di daerah Tanjungsari, belum tentu masyarakat Jasinga mengetahui, karena apa, karena lokasinya jauh,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Dr. Agnes Setyowati mengatakan MoU antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Universitas Pakuan sebagai upaya mempererat dan menjalin silaturahmi yang baik kedepannya.

“Semoga MoU yang sudah ditandatangani bisa menjalin sinergi antara Pemkab Bogor dan Universitas Pakuan, kita juga dari dunia pendidikan semoga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan Kabupaten Bogor,” tuntasnya.(*/Jun)

PANDEGLANG – Menkopolhikam RI Wiranto dikabarkan ditusuk orang tidak di kenal di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019)

Dilansir dari bantennews.com, Wiranto ditusuk saat hendak pulang ke Jakarta usai menghadiri acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi.

Wiranto yang baru keluar dari mobil tiba-tiba ditusuk orang tidak dikenal dari arah samping kiri mobil. Usai kejadian itu Wiranto langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan medis.

Pantauan di RSUD Berkah Pandeglang, Wiranto langsung dirawat di Ruang Unit Gawat Darurat. Di sekitar lokasi terlihat banyak polisi yang berjaga di ruangan.

Selain tim medis Bupati Pandeglang Irna Narulita terlihat juga memasuki ruangan, sedangkan di luar ruangan mobil ambulans tampak bersiaga.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi terkait kejadian ini.(Fuz/*)

JAKARTA – Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Puluhan ribu aparat tersebut ditempatkan di Ibu Kota.

“Polri mempersiapkan tenaga pengamanan 27 ribu personel yang terdiri dari TNI-Polri, Pemda, dan instansi terkait,” kata Kabag Penum Ropenmas Divihumas Polri Kombes Asep Adi Saputra,(8/10/2019).

Asep menuturkan Polri hingga saat ini masih memberlakukan operasi pengamanan sandi Mantap Brata sampai pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin selesai.

“Terkait persiapan Polri mengamankan pelantikan presiden, dalam konteks seluruh rangkaian proses demokrasi yang puncaknya pelantikan presiden, Polri melakukan Operasi Mantap Brata sampai usai pelantikan presiden,” terang Asep.

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya pernah menyebut ada pihak yang berharap situasi memanas menjelang pelantikan. Ada juga pihak yang ingin menjegal pelantikan Jokowi. (*/Adyt)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto meresmikan Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (7/10/2019). Pada klesempatan itu, Panglima didampingi Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Irjen TNI Letjen TNI M Herindra, serta Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Aan Kurnia.

Panglima TNI mengatakan bahwa, Jenderal Besar Soedirman tidak hanya seorang Panglima Besar, melainkan juga sebagai Bapak TNI serta peletak nilai-nilai dasar TNI yang masih menjiwai setiap pelaksanaan tugas TNI, baik di dalam maupun luar negeri.

“Nilai-nilai kepemimpinan dan keprajuritan beliau menjadi suri tauladan tidak hanya bagi seluruh prajurit TNI, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Jenderal Besar Soedirman juga merupakan sumber inspirasi, motivasi dan semangat yang seakan tidak pernah habis, kecintaan dan kemanunggalannya dengan rakyat mewarnai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjadi bukti nyata betapa kemanunggalan TNI dan rakyat adalah kekuatan yang sangat dahysat.

“Kita semua sebagai generasi penerus perjuangan beliau serta pahlawan-pahlawan bangsa harus dapat meneladani Jenderal Besar Soedirman dalam setiap pelaksanaan tugas. Perjuangan kita saat ini memang berbeda dengan perjuangan beliau. Namun perjuangan TNI dan bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang menentukan masa depan bangsa dan negara.

Panglima TNI juga menuturkan bahwa sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak hanya dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya, tetapi juga menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“TNI juga harus menjadi agen perubahan dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa agar seluruh potensi menjadi kekuatan yang nyata. Hal itu tidak mudah tetapi harus kita laksanakan,” katanya.

Monumen yang diresmikan ini lebih besar dari monumen yang sebelumnya. Adapun monumen Patung Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan ukuran tinggi patung 6,3 meter, tinggi landasan patung 4 meter, total ketinggian 10,3 meter, dengan berat 2 ton dan terbuat dari tembaga, yang dibuat oleh seniman Drs. Dunadi di studio Santiaji Jogjakarta.

Turut serta dalam acara tersebut diantaranya, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudirman, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Prasetiawan, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, Aslog Panglima TNI, Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, Askomlek Panglima TNI, Laksda TNI Lutfi Syaefullah, Kababinkum TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi. (*/Tul)

JAKARTA – Hari ini, mantan Bupati Bogor periode 2008-2014, Rachmat Yasin (RY) dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/10/2019).

Hal ini dibenarkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang mengatakan, RY akan diperiksa terkait statusnya sebagai tersangka kasus pemotongan uang dan gratifikasi.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh Bupati Bogor,” kata Febri.

Dalam kasus ini, RY diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sekitar Rp 8,93 miliar.

Selain RY, KPK juga akan memanggil dua saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut pada hari ini.

Dua saksi yang akan dipanggil adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia Wilayat Sumarsana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Cibinong Leidia Mahareta Kandou.

“Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan 2014,” kata Febri.

Selain itu, RY juga akan diperiksa dengan status tersangka terkait dugaan menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Gratifikasi berupa lahan diduga diterima RY terkait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol. Sedangkan gratifikasi mobil diduga diterima RY dari seorang pengusaha.

Ini kedua kalinya RY ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia sebelumnya pernah dipenjara selama 5,5 tahun karena terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.(Adyt/*)

JAKARTA – Anggota Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta, mengatakan pihaknya akan memantau proses persidangan kasus pemukulan hakim oleh pengacara Tommy Winata, Desrizal Chaniago. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) diketahui akan menggelar sidang kasus ini pada Selasa (8/10) mulai pukul 10.00 WIB.

Baca Juga
Penjelasan Terkait Fakta di Balik Desrizal Pukul Hakim Alasan Hamdan Tangani Kasus Desrizal di Pemukulan Hakim Komisi Yudisial Mendesak DPR Sahkan RUU KY

“Jadi kita ikuti prosesnya dan kemungkinan KY pun akan hadir di sidang untuk memantau. Mulai besok dan seterusnya,” ujar Sukma kepada wartawan saat dijumpai usai diskusi di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Sebagaimana diketahui, Desrizal telah ditetapkan sebagai tersangka pemukulan dua hakim PN Jakpus. Desrizal dilaporkan ke Polres Jakpus setelah memukul hakim menggunakan ikat pinggang saat hakim sedang membacakan putusan perkara di PN Jakpus. Desrizal kemudian dijerat dengan pasal 315 ayat (1) KUHP dan pasal 212 KUHP terkait penganiayaan dan tindakan melawan pejabat.

Sukma melanjutkan, hakim yang menjadi korban tindakan Desrizal sudah melaporkan hal ini ke KY usai kejadian. Karena telah masuk ranah pidana, maka KY menyerahkan kasus ini ke polisi.

“Yang pemukulan sudah jelas tindak pidana. Memukul gitu ya. Yasudah ke polisi. Tapi KY memfasilitasi, memastikan bahwa polisi akan terus memproses (kasus ini), ” tutur Sukma.

Sementara itu, PN Jakpus akan menggelar sidang kasus pemukulan hakim pada Selasa pagi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, telah ditunjuk sebagai ketua tim penasehat hukum Desrizal Chaniago.(*/Nia)