Newsflash

JAKARTA  –  Guna mempersiapkan pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 di Indonesia, Mabes Polri terjunkan 92.000 personil.(16/12).

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, mengatakan sebanyak 92.000 anggota akan dikerahkan untuk persiapan pengamanan Operasi Lilin 2013 yang dimulai 23 Desember 2013.

“Yang terlibat diantaranya dari Mabes Polri dan Polda dari seluruh Indonesia,” kata Karo Penmas di Mabes Polri.

Untuk Mabes Polri menjadi wilayahanya dibagi 2 bagian, Polda Prioritas 1 mencakup wilayah Sumut, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kaltim, Kalteng, NTB, NTT, Sulteng, dan Sulut.

Untuk Polda lainnya diprioritaskan 2 wilayah sisanya.

“Kami juga mengamnkan tempat-tempat wisata contoh di Jakarta, ada di Monas, Ancol, dan TMII,” katanya. (Pk/Adyt)

JAKARTA – Saat ini masyarakat begitu sensitif dengan berbagai informasi yang begitu mudah di akses .

Pengamat Politik Boni Hargens menilai, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait wilayah yang rawan ancaman keamanan jelang Natal dan Tahun Baru justru meresahkan masyarakat.

Maka itu, Boni meminta, agar Kepala Negara tak lagi menyampaikan pernyataan yang bisa meresahkan masyarakat.

“Presiden tidak menyebar (informasi) yang meresahkan lagi. Ini menyebar keresahan,” kata Boni dalam diskusi Resesi Ekonomi dan Potensi Kerusuhan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, (15/12).

Dirinya berpendapat, bila SBY memang mendapatkan informasi yang mengancam keamanan, maka cukup mengerahkan aparat keamanan agar mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan.

“Lalu kemudian, instrumen negara dikerahkan untuk mengantsipasi kerusuhan.

Bukan dengan menyebar curahan hati yang meresahkan,” tukasnya.

‪Informasi yang dihimpun, Presiden SBY telah memperoleh laporan dari Polri terkait beberapa wilayah yang rawan ancaman keamanan jelang Natal dan Tahun Baru.

Dari informasi itu, SBY langsung menginformasikan kepada anak buahnya dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan pada keamanan di lingkungan masyarakat.(Sind/Far)

JAKARTA – Pembongkaran vila liar di puncak Kabupaten Bogor terus dilakukan dan terungkap bahwa yang memiliki bangunan

liar ternyata para pengusaha dan pejabat di Jakarta salah satunya penyidik KPK .

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, angkat bicara soal mencuatnya pembongkaran bangunan yang

disebut vila di kawasan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, diduga milik seorang penyidik bernama Ajun Komisaris Besar

Polisi Ambarita Damanik.

Tetapi, Bambang berkilah bangunan itu bukan vila melainkan cuma rumah kebun.

Bambang mengatakan, atas kepemilikan aset itu, pengawas internal KPK sudah memeriksa Damanik.

Tetapi, dia menyatakan media massa terlalu membesar-besarkan pemberitaan.

“Itu bukan vila, itu cuma rumah untuk berkebun. Rumah untuk bernaung saat berkebun seperti gubuk. Nanti foto-fotonya bisa

dikasih tahu. Jadi kalau ditulis dan disebut vila kayanya terlalu dibesar-besarkan,” kata Bambang kepada awak media usai

penyelenggaraan penghargaan Festival Film Anti Korupsi, di Kuningan, Jakarta,(14/12).

Bambang mengatakan, dalam pemeriksaan Damanik sudah membeberkan semua fakta kepada pengawas internal dan bersedia jika

bangunan itu dibongkar.

Dia melanjutkan, bangunan itu memang tidak dimasukkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara Damanik.

“PI sudah memeriksa jauh sebelum adanya keributan ini. Yang masuk LHKPN itu tanahnya. Tanah garapan. Rumahnya enggak,”

ujar Bambang.

Sebelumnya santer kabar beredar AKBP Damanik adalah salah satu pemilik vila ilegal di kawasan Mega Mendung yang dibongkar

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Hal itu menimbulkan kecurigaan apakah aset itu tercantum dalam LHKPN atau tidak.(Merd/Har)

JAKARTA – Apa yang didapatkan rakyat saat pesta demokrasi yang dilangsungkan .

Mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) Andriyanto, menilai pasca Reformasi demokrasi saat ini masih jauh diambang harapan.

Pasalnya, hal ini lantaran pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi seperti hari ini, hanya memakan biaya besar, sehingga ongkos politik menjadi mahal. Akhirnya, yang rugi ya masyarakat,” kata Andriyanto, seusai acara diskusi “Demokrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat!!” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, (14/13).

Menurut Adriyanto, Indonesia rakyat sudah bebas untuk bersuara. Namun, ia masih meragukan apa yang disebut dengan demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan.

Hal ini dikarenakan para elit politik masih mementingkan kelompoknya dibandingkan mendahulukan rakyatnya.

“Hari ini memang kita mengalami kebebasan, tapi kan kebebasan yang seperti apa? Ada pemilu yang 4 tahun sekali yang cukup bebas, tapi apakah pemilu itu disebut demokrasi untuk kesejahteraan.

Apa lagi pemilu kita masih diwarnai kerusuhan,”  tukasnya.

Andriyanto berharap, ke depannya demokrasi tidak diwarnai dengan kecurangan dan politik uang. Dalam hal ini, dia menilai masih banyak kasus Pemilu/Pemilukada masih diwarnai dengan kecurangan sehingga banyak pihak tidak menerima hasil penghitungan suara yang sehingga berujung pada kerusuhan.(Merd/Ris)

JAKARTA – KPK segera mengambil langkah dalam menetapkan tersangka baru pengembangan kasus korupsi yang tengah ditanganinya.

Langkah tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara (ekspose) yang dilakukan Kamis(12/12)kemarin.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto masih menutup rapat nama tersangka yang segera diumumkan pihaknya. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad, Rabu (12/13), pernah menyatakan pihaknya berencana mengelar ekspose terkait penyelidikan kasus Alkes dengan saksi Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi dan Gubernur Banten Ratu Atut.

Selain diperiksa sebagai saksi kasus tersebut, Atut juga diperiksa terkait kasus suap Akil Mochtar. Adapun ekspose tersebut dilakukan Kamis atau Jumat kemarin.

“Ada peningkatan ke tahap selanjutnya dari case yang ditangani KPK,” kata Bambang di sela acara Malam Penganugerahan (Awarding Night) Anti Corruption Film Festival 2013, XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan,(14/12).

Meski masih mengunci rapat calon tersangka, Bambang memberi sinyal bila keterlibatan calon tersangka itu merupakan temuan dari pengembangan kasus yang diselidiki KPK.

“Dari fakta itu ditemukan beberapa kasus ini perlu ditingkatkan ke tahap selanjutnya, dan perlu dikembangkan karena menyangkut orang-orang tertentu yang sudah potensi menjadi suspect,”terangnya.

Dia berjanji akan mengumunkan ke publik terkait kasus dan nama tersangka yang dimaksudkan ini dalam waktu dekat.

“Cuma perjanjiannya itu enggak boleh diekspos dulu. Saya menduga minggu depan sudah bisa disampaikan. Mudah-mudahan di awal (minggu depan), tapi kayanya di pertengahan, supaya selesai dulu proses final touch-nya.

Kalau toh (Sprindik) sudah dikeluarkan pada awal minggu depan, mungkin diumumkannya baru pada pertengah. Ini hanya untuk kepentingan penyidikan saja,”tandasnya.(Det/Har)

JAKARTA – Partai Demokrat diibaratkan bayi bongsor hanya dengan ayahnya dan hal ini semua harus menjadi tanggungjawab si ayah ,sangat berat beban yang di sandang .Baru-baru ini, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membuat pernyataan mengejutkan saat Kongres Partai Demokrat 2010 lalu, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperbolehkan setiap calon memberikan uang transpor kepada peserta kongres.

Pengakuan itu terlontar setelah Mubarok menjalani pemeriksaan di KPK. Sebelumnya juga secara bergantian kader Partai Demokrat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana Hambalang ke Kongres Demokrat 2010.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, berbagai kasus yang tak henti-hentinya mendera Partai Demokrat diibaratkan episode penentuan apakah partai berlambang bintang segitiga ini akan bertahan atau berakhir kisahnya.

“Ini bagian dari senjakala Partai Demokrat, episode akhir dari partai yang dibangun tanpa ideologi yang jelas. Partai-partai tanpa ideologi yang jelas akan mati bersama figur yang membangunnya,” katanya .(14/12).

Menurutnya, semakin hari Partai Demokrat nampak terlihat tak berideologi.

Pasalnya, semua dibangun atas dasar sentimen dan pendekatan kekuasaan.

“Sehingga secara perlahan Partai Demokrat akan menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa ini,” tukasnya.

Dosen Univeritas Pertahanan ini berpendapat, bukan tidak mungkin Pemilu 2014 menjadi akhir dari eksistensi Partai Demokrat di panggung politik nasional. Partai yang berkuasa 10 tahun secara mengejutkan hilang dan mati karena rakyat menarik mandatnya.

“Yang mengherankan sesungguhnya adalah selama 10 tahun berkuasa, kader Partai Demokrat tidak berupaya membangun infrastruktur partai. Semua diarahkan pada personifikasi SBY.”

“Sebagai bagian dari partai modern, tentu hanya akan membuat Partai Demokrat sekadar partai momentum. Yang mana hadir menjadi penguat dari personifikasi SBY sebagai presiden,”tandasnya.(Sind/Har)