Newsflash

JAKARTA – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengajak seluruh pendukung dan relawannya untuk menjaga suara saat hari pencoblosan nanti, 17 April 2019.

Hal itu disampaikan Prabowo di Markas Roemah Djoeang, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2019).”Jaga TPS, jaga suara rakyat, cek kotak itu, jangan sampe ada pemilih hantu,” kata Prabowo kepada para relawannya.

Bahkan Prabowo tak segan meminta agar para relawan dan pendukung yang ditugaskan berjaga di TPS untuk tak pulang.

“Besok (saat pencoblosan) jangan pulang cepat-cepat, tunggu sampai malam, kalau bisa kalian bawa rantang, bawa tiker, kalian piknik di situ, kalau perlu tidur disitu,” ungkapnya.

Roemang Djoeang menargetkan setiap relawan bisa memenangkan 60 persen suara untuk Prabowo-Sandiaga di setiap TPS mereka masing-masing.

Relawan Roemah Djoeang sendiri merupakan relawan yang dulu mendukung Sandiaga saat maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI bersama Calon Gubernur Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2017.(*/Adyt)

JAKARTA – Privatisasi air atau kepemilikan air bersih oleh swasta mesti ditolak. Konstitusi jelas menggariskan bahwa sumber-sumber produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Beda kenyataan dalam praktek penguasaan air mengusik aktivis sosial Wanda Hamidah. Saat ini penyediaan air bersih di sejumlah desa bukan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi melalui kepemilikan perorangan.

“Sekarang air dikuasai perusahaan swasta. Sebetulnya hak-hak yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus di kuasai pemerintah, tidak boleh dikuasai oleh swasta,” katanya.

Karena itulah Wanda terlibat aktif gerakan menolak privatisasi air. Penolakan terhadap privatisasi air terus disuarakannya. Calon anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur ini antara lain dengan terlibat langsung melakukan gugatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas permasalahan tersebut.

Sorotan khusus Wanda tertuju pada pengelolaan air bersih untuk wilayah Jakarta. Saat ini pengelolaan air bersih di ibukota melibatkan dua mitra swasta yakni PAM Lyonaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Persoalan jadi terang benderang seiring keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 itu dipublikasikan pada 10 Oktober 2017. Intinya memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum yang dijalankan BUMD milik pemerintah Jakarta, PAM Jaya, dengan Palyja dan Aetra.

“Saya terus bergerak. Sampai ikut juga dengan beberapa LSM untuk melakukan gugatan. Sekarang juga masih berjalan gugatan itu,” tandasnya.(*/Adyt)

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap enam nama dari 45 artis yang diduga terlibat pelacuran daring (prostitusi online) dan dikendalikan oleh dua tersangka mucikari berinisial ES dan TN.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat,( 11,1, 2019), mengatakan enam artis itu adalah berinisial ML, BS, FG, RF, AC dan TP.

“Karena ini sudah kita panggil. Tadi menyampaikan Kapolda sudah memanggil enam orang lagi, jadi kita surat panggilan ini sifatnya adalah memanggil seseorang dengan identitas seseorang nama seseorang,” ucap Barung.

Barung mengatakan nama-nama ini telah dipanggil. Namun, minggu depan mereka dijadwalkan hadir untuk melengkapi data pemeriksaan.

“Oleh karena itu Pak Kapolda menyampaikan bahwa nama-nama dari ada yang akan kita panggil minggu depan secara keseluruhan. Enam orang ini yang akan kita panggil dalam rangka melengkapi pendidikan yang kita lakukan,” ungkapnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan ada dua finalis Puteri Indonesia tahun 2016 dan 2017 yang termasuk dalam enam artis terduga kuat terlibat pelacuran daring dan dikendalikan ES serta TN.

Selain dua finalis Puteri Indonesia, ada dua artis sinetron di stasiun televisi swasta, dan dua lainnya merupakan artis FTV.(*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan eksekusi terhadap Auditor Utama AKN 3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri.

Rochmadi menjadi terdakwa dalam kasus suap terkait Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Tahun Anggaran 2016.

“Eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2680 K/Pid.sus/2018 tanggal 06 Desember 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (9/1).

Rochmadi sendiri menerima vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti kurungan empat bulan.

Febri menambahkan, untuk lokasi penahanan, Rochmadi akan menempati salah satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong, Jawa Barat. (*/Adyt)

JAKARTA – Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi menjadi salah satu agenda utama pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat terpilih memimpin Indonesia pada 2019-2024. Agenda besar itu tertuang dalam visi dan misi kandidat nomor urut 02 tersebut.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menilai, visi misi Prabowo-Sandi memiliki keunggulan lantaran dirangkum dari uneg-uneg rakyat yang disampaikan langsung kepada Prabowo-Sandi saat mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pasangan petahana.

“Kalau ini (Prabowo-Sandi) challenger. Tentu sebagai challenger akses terhadap data, informasi, struktur birokrasi tidak akan selengkap petahana. Tapi seorang challenger memiliki kekuatan fleksibilitas dan itu dibuktikan oleh Mas Sandi turun ke 1.000 titik dalam waktu 120 hari.

Menurut saya itu komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan Prabowo-Sandi,” kata Firmanzah dalam diskusi Rabu Biru ‘Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, visi misi Prabowo-Sandi juga disusun dengan melibatkan banyak pihak. Para ahli di berbagai bidang terlibat langsung dalam menggodok dan menyaring ideologi, fakta serta data untuk dimasukkan dalam program unggulan paslon nomor urut 02 ini.

“Jadi nanti visi misi rasanya sebuah sintesa dari proses yang sangat kaya, ada ideologi dimasukkan, kemudian ada aspirasi yang ditangkap, ada ide pakar, ada data Bappenas. Dan itu yang kalau saya baca buku visi misi-nya.

Saya menjadi tertarik karena sangat kaya informasi, imajinasi, tapi tetap down to earth dan meng-address persoalan di lapangan,” ujarnya.

Firmanzah menjelaskan, sejumlah isu yang beredar di masyarakat mendapat perhatian khusus dalam visi misi Prabowo-Sandi. Di antaranya tentang pengelolaan utang negara hingga sikap paslon nomor urut 02 yang ingin melakukan penajaman terhadap proyek infrastruktur dengan membangun infrastruktur pedesaan, pertanian, dan nelayan.

Selain itu, rumusan untuk ciptakan lapangan kerja dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. BUMN juga dijanjikan akan dikelola dari profesional dan bebas dari kepentingan politik.

”Saya rasa itu tentu bukan hanya keinginan paslon 02 tapi konstitusi juga mengamanatkan hal itu bahwa BUMN harus dikelola secara berintegritas, profesional dan bebas dari kepentingan politik,” kata Firmanzah.(*/Nia)

JAKARTA – Sempat tertunda namun akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 Januari 2019.

Doni Monardo dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dirinya dalam acara pelantikan tersebut juga diambil sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Doni.

Ditemui selepas acara, Jokowi menyampaikan bahwa BNPB dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia membutuhkan kepemimpinan dan penguasaan lapangan yang kuat. Menurutnya, kepemimpinan tersebut ada dalam diri Doni Monardo.

“Kita harus tahu dan sadar bahwa negara ini dikelilingi oleh _ring of fire_ sehingga perlu sebuah manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mengonsolidasi agar cepat merespons bencana yang ada.

Saya lihat Pak Letnan Jenderal Doni Monardo ini orangnya,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan, dalam waktu dekat, Kepala BNPB yang baru memiliki tugas besar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah-wilayah terdampak bencana seperti di Lombok, Palu, Banten, dan Lampung. “Saya kira pekerjaan besar bagi Pak Doni Monardo ini masih banyak sekali,” tuturnya.

Acara pelantikan ini turut disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan lembaga tinggi negara yang turut memberikan ucapan selamat selepas acara pelantikan.(*/Adyt)

BOGOR – Demi mengawali karirnya sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023 sejak dilantik pada 31 Desember 2018 lalu oleh Gubernur Jawa Barat, Ade Yasin bakal menerapkan beberapa program. Salah satunya, melakukan konsolidasi internal dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor.

“Untuk pertama dalam tugas saya sebagai Bupati Bogor, saya akan melakukan konsolidasi internal guna memberitahukan program-program kepada seluruh SKPD,” kata Bupati Ade Yasin saat ditemui usai menggelar pertemuan dengan seluruh wartawan Bogor di RM Bumi Aki, Jumat (04/1) malam lalu.

Bupati melanjutkan, pemaparan program dalam rapat internal itu dimaksud agar seluruh kepala SKPD dapat mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi program andalan dirinya sewaktu kampanye di pilkada 2018.

“Saya sosialisasikan dulu program saya ini agar semua unsur muspida dan masyarakat Kabupaten Bogor bisa paham, bahwa program-program itu harus berkaitan dengan program yang saya kampanyekan kepada masyarakat Kabupaten Bogor kaitan program pancakarsa,” jelas Bupati Ade.

Wanita yang kerap disapa AY ini juga menambahkan, sebagian program Pancakarsa itu telah diterapkan kepada masyarakat saat kampanye. Program lainnya akan dilanjutkan setelah dirinya dilantik, karena tentu saja membutuhkan kebijakan-kebijakan dari seorang pemimpin.

Adapun, maksud program Pancakarsa yakni: Bogor Membangun, meliputi Pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi, penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), satu kecamatan satu taman/ruang terbuka hijau dengan fasilitas internet gratis.

Bogor Cerdas, meliputi sarana dan operasional pendidikan gratis melalui Kartu Bogor Cerdas, sertifikasi daerah dan insentif untuk guru honorer, termasuk guru Madrasah dan guru PAUD.

Bogor Maju, meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan public, penciptaan Iklim Investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, dan pemberdayaan petani dengan bantuan permodalan melalui kartu tani.

Selanjutnya Bogor Sehat yang meliputi, Pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Bogor Sehat, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan RSUD, pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan peningkatan kesejahteraan pelaku layanan sosial dan kesehatan.

Kemudian Bogor Beradab, meliputi peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, mushola, ormas islam dan majelis ta’lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan Insentif bagi para pelaku pembangunan RT/RW, amil, linmas, kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan Kerukunan hidup antar umat beragama.

“Jadi ada 5 program yang dimaksud dalam program Pancakarsa, dan setelah saya menjadi Bupati diawal tahun, satu persatu akan saya terapkan apa yang telah menjadi visi misi kami sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023,” tegasnya.

Tak lupa, sambung AY, pihaknya mengajak seluruh unsur serta insan pers untuk mengawal seluruh programnya dalam seratus hari kerja dirinya sebagai Bupati Bogor.

“Ayo saya mengajak semua seluruh lapisan, mulai dari Muspida, para tokoh, dan rekan-rekan media dalam mengawal program 100 hari kerja saya kedepan,” tandasnya. (*/Wid)

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, mengajukan anggaran tambahan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Pasalnya, pemilu serentak tahun 2019 ini, melalui APBN pemerintah pusat menyamaratakan anggaran yang digelontor untuk perhelatan akbar tersebut ke KPU tingkat daerah.

Menurut Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, dalam dana yang di peroleh KPUD Kabupaten Bogor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perhelatan Pemilu nanti, dinilai masih tak mencukupi dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat diawal tahun 2019 kemarin.

Untuk itu, KPUD Kabupaten Bogor mengajukan kembali anggaran tambahan kepada Pemkab Bogor dalam waktu dekat dengan mendatangi Bupati Bogor, serta meminta dukungan pemerintah daerah terkait anggaran dan fasilitas bagi lembaganya dalam penyelenggaran pemilu serentak tersebut.

“Dimana, dalam persiapan pemilu serentak pada 17 April nanti, KPUD sangat butuh dukungan dari pemkab Bogor demi terlaksananya perhelatan akbar ini, seperti dukungan secara moral maupun moril,” ujar Umi kepada wartawan, di Cibinong, Selasa (08/1).

Umi menjelaskan, anggaran yang digulirkan pemerintah pusat terhadap KPU tingkat kota/Kabupaten dianggap tak cukup karena anggarannya disamaratakan dengan daerah yang jumlah PPS nya jauh lebih sedikit dari jumlah pps di Kabupaten Bogor.

“Kalau anggaran murninya dari Pusat sudah cair, tapi untuk anggaran kami masih alami kekurangan, lalu saat ini kami ajukan lagi ke Bupati Bogor bersifat segera. Dengan catatan tidak duplikasi,” kata dia.

Menurutnya, dari total anggaran yang diperoleh pihaknya jika KPUD Kabupaten Bogor masih kekurangan anggaran sebesar kurang lebih Rp15 miliar rupiah dari target jajarannya. Lantaran, mengingat jumlah PPS di kabupaten Bogor mencapai hingga 14000 lebih.

“Iya, APBN yang kami terima diawal tahun yang telah kami terima, masih tidak mencukupi dari total target biaya anggaran pemilu yang telah kami perhitungkan. Maka dari itu kami mencoba pengajuan dana tambahan kepada Bupati Bogor,” tandasnya. (*/DP Alam)

SURABAYA – Prostitusi online yang dibongkar Polda Jatim ternyata bukan saja melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellia Shaqqila. Masih ada 45 artis dan 100 model yang dijajakan melalui media sosial.

Polda Jatim menyebutkan saat ini ada sekitar 45 artis selain Vanessa yang berada dalam jaringan yang sama. Sebanyak 45 artis tersebut terhubung dengan dua mucikari yang juga menyediakan jasa artis Vanessa maupun Avriellia yakni ES, 37, dan TN, 28.

“Dari pengakuan dua mucikari disebutkan ada 45 oknum artis serta 100 model yang terlibat langsung dengan mereka. ES berhubungan dengan si artis dan TN dengan selebgram,” jelas Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan, di Mapolda Jatim, (7/1/2019).

Menurut Luki, jaringan prostitusi online ini cukup besar. Karena itu, setelah mengamankan Vanessa dan Avriellia, pihaknya akan memanggil satu persatu artis yang terlibat dalam jaringan ini.

ES dan TN sejauh ini telah dijadikan tersangka terkait kasus prostitusi online. Modus operandinya adalah dengan menawarkan jasa prostitusi melalui media sosial.

Kedua muncikari berasal dari Jakarta. Mereka terancam dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 27 dan 45 UU ITE dan pasal 296 dan 506 KUHP.

Vanessa dan Avriellia itu hanya sebagian kecil dari artis yang tergabung dalam jaringan prostitusi online yang baru-baru dibongkar Polda Jatim.

Menurut Luki, tersangka ES yang berhubungan langsung dengan oknum artis. Sedangkan TN yang berhubungan langsung dengan model majalah FHM.

“Ada 100 nama dari majalah, iklan, dan lainnya. Ini terungkap dari pengakuan kedua mucikari itu,” terang Luki.

Polda Jatim menyebut pelanggan transaksi seks Vanessa rata-rata dari kalangan pengusaha.
Hanya saja Kasubdit V Cyber Crime Kriminal Khusus Polda Jatim, AKBP Harissandi tidak tahu persis apakah ada juga pelanggan prostitusi online Vanessa dari kalangan pejabat.

Saat ini status hukum Vanessa di kasus prostitusi online sebagai saksi korban. Polisi menetapkan dua mucikari Vanessa l sebagai tersangka. “Mereka ditahan, sementara Vanessa tidak,” tandasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menghadiri istigotsah dan doa bersama dalam memperingati hari lahir (harlah) ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung DPP PPP, Jalan P Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam.

Ma’ruf yang tiba di lokasi sekitar pukul 20:00 langsung disambut Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani juga tampak mendampingi Romi menyambut Ma’ruf.

Selain di hadiri jajaran pengurus DPP PPP, peringatan harlah juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman memang kader dari partai berlambang Ka’bah itu.

Bagi PPP, Ma’ruf bukan orang asing. Ketua MUI itu pernah bernaung di PPP. Pada periode 1973-1977, Ma’ruf merupakan anggota DPR RI dari PPP.

Kemudian pada 1977-1982, Ma’ruf menjadi anggota DPRD DKI dari fraksi PPP. (*/Nia)