Latest

JAKARTA – Kasus kesalahan penginputan data form C-1 ke Sistem Hitung (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritisi. Petugas yang lalai itu diminta untuk ditindak sesuai hukum.

Menurut Koordinator Relawan Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma, kasus salah hitung itu harus mendapat perhatian khusus dari KPU. Lembaga yang dinakhodai Arief Budiman itu diminta untuk tidak menggampangkan masalah tersebut.

“Cuma bilang human error. Kok, enak sekali, ya,” kata Lieus ditemui di Jakarta,(21/4/2019) ini.

Dia mendesak petugas yang terbukti salah menginput data itu diproses secara etik dan pidana. Kesalahan oknum petugas itu dianggap berimbas pada respons publik yang meragukan kredibilitas KPU.

“Harus diperiksa. Di Undang-undang itu ada ancaman pidana dan denda,” tuturnya.

Dengan diberi sanksi, kata Lieus,akan membuat petugas KPU lebih hati-hati dalam bekerja. Sebab, petugas tidak boleh salah sedikit pun menghitung suara Pilpres 2019.

“Itu harus segera didenda dan dipidana. Biar kapok. Ini bukan main-main, kelihatannya sederhana,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk setelah reformasi.

Dia khawatir kandidat yang terpilih tidak sesuai dengan hasil Pilpres sesungguhnya. “Sebetulnya yang dikhawatirkan ada tiga hal. Pertama jangan sampai yang memenangkan Pemilu lain, yang mendapatkan suara terbanyak lain tapi yang menjadi presiden orang lain juga,” kata Bambang dalam kesempatan yang sama.

Menurut Bambang, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan. Prinsip pemilu yang langsung umum dan bebas rahasia sudah tidak bebas lagi.

“Sudah banyak di video itu ada orang yang dibawa ke tempat pemungutan suara itu suaranya dicoblos dan itu ada videonya dan sudah berkembang berarti bukan hoaks,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Bambang mengapresiasi inisiatif masyarakat mengungkap dugaan kecurangan itu. “Ada gerakan yang luar biasa yang sangat masif, yang ingin menjelaskan (ke publik) ada berbagai kecurangan hari ini muncul,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menyatakan, hingga Jumat (19/4/2019), ada lima TPS yang tersebar di lima daerah yang dilaporkan salah input dokumen C-1 di aplikasi situng. Yakniya di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

“Kami apresiasi informasi-informasi seperti itu. Itu memang yang kami tunggu dari publikasi situng kami,” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta.

Sebelumnya kekeliruan angka di situng ramai dibicarakan di media sosial (medsos). Seperti di TPS 17 Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram. Di TPS itu perolehan suara Prabowo-Sandi tertulis 159 di situng. Di C1 tercatat 189 suara. Kemudian, di TPS 093 Bidara Cina, Jakarta Timur, perolehan suara Prabowo-Sandi tercatat 56. Di form C1 tertulis 162 suara.

Di aplikasi percakapan juga banyak beredar video pengecekan hasil situng. Misalnya di TPS 20 Dumai Kota, Kota Dumai, Riau. Suara Prabowo-Sandi yang diinput tertulis 41, sedangkan angka perolehan di foto formulir C1 adalah 141.

Atas informasi itu, kata pria yang biasa disapa Pram tersebut, menjadi masukan bagi penyelenggara. Setelah mendapat koreksi, KPU langsung memerintah KPU daerah melakukan perbaikan. Pada prinsipnya input C1 merupakan tugas penyelenggara di daerah.

Mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tersebut menegaskan, kesalahan itu murni keluputan petugas dalam memasukkan data C1. Dia membantah isu yang menyebut bahwa kesalahan disebabkan adanya serangan siber.

“Kami pastikan itu sama sekali bukan karena serangan hack atau serangan siber. Itu betul-betul semata-mata kesalahan entri. Kami sangat terbuka untuk melakukan koreksi,” imbuhnya.(*/Joh)

JAKARTA – KPU menyebut ada kesalahan entri data di sejumlah TPS di daerah. Hingga ini, ada 9 TPS yang tercatat mengalami salah entri data.

KPU memastikan kesalahan input data yang viral di media sosial bukan akibat diretas (di-hack) oleh pihak mana pun. KPU memastikan kesalahan itu karena adanya kelalaian petugas entri.

“Dapat kami sampaikan dengan siang ini kita mengidentifikasi ada kekeliruan entri data oleh operator situng di daerah, total ada sembilan TPS,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di Gedung KPU, Jumat (19/4/2019).

“Dapat kami sampaikan terkait hal tersebut bahwa ini terjadi semata-mata karena kekeliruan (pada proses) entri,” imbuhnya.

Berikut sembilan daerah yang dirilis KPU terjadi kesalahan entri data:

1. Mataram Provinsi NTB, TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela (sudah dikoreksi), kemudian Lombok Tengah TPS 3 Desa Gonjak Kecamatan Praya (sedang dalam koreksi)

2. DKI Jakarta TPS 93 di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (sudah dikoreksi)

3. Provinsi Riau TPS 10, Kelurahan Laksamana, Dumai (sudah dikoreksi)

4. Jawa Tengah TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang (sudah dikoreksi), TPS 7 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo (masih dalam proses)

5. Maluku TPS 6 Kelurahan Lesane Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

6. Banten Kota Serang TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug
7. Jawa Barat TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi.(*/Iw)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku telah menerima bukti-bukti kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, ada dua modus dalam kecurangan massif tersebut.

Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, Jumat (19/4).

“Saya menerima gambar, video dan file kecurangan yang cukup massif. Modusnya ada dua,” tulis Fahri.

Fahri menjelaskan, dua modus itu berupa kecurangan manual dan kecurangan digital. Kecurangan manual, sebutnya, dilakukan secara bertahap mulai pra TPS, di TPS dan pasca TPS.

“Kecurangan digital sungguh luas, mulai dari cyberwar sampai pembajakan,” lanjutnya merujuk pada modus kecurangan kedua.

Untuk itu, ia mengimbau kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Komisi Pemuilihan Umum (KPU) untuk tidak tinggal diam menghadapi kecurangan-kecurangan itu. “Kita harus serius dan bersatu,” pungkasnya. (*/Nia)

JAKARTA – Kasus salah input data yang merugikan pasangan Prabowo-Sandi dianggap KPU hal biasa karena petugasnya lalai. BPN Prabowo Sandi akan melaporkan ini ke polisi dan DKPP.

Kasus salah input data terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Mulai di TPS 93, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Menanggapi kejadian di Jakarta Timur, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi DKI Jakarta akan melaporkan KPU RI dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Polri.

Ketua BPP DKI Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik mengatakan, kasus yang terjadi di TPS 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara ini, tidak wajar.

Bahkan, terlihat jelas unsur kesengajaan untuk mengurangi suara pasangan Prabowo-Sandi.

“Masak dalam scan C1 yang diunggah suara Jokowi-Maruf 47 dan Prabowo-Sandi 162 suara, tapi data yang diinput KPU suara Jokowi-Maruf naik menjadi 180 dan untuk Prabowo-Sandi menyusut jadi 56 suara,” katanya.

“Ini namanya pelanggaran pemilu. Kami akan laporkan ke DKPP dan polisi,” ujar Taufik di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Jumat (19/4).
Cara-cara membolak-balikan data iput merupakan cara kotor yang merugikan pasangan nomor urut 02.

Semestinya, KPU sebagai penyelenggara pemilu berada di tengah atau tidak boleh memihak. Baginya, ini jelas pelanggaran yang tidak bisa ditolerir.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini, jika tidak ketahuan maka penyelenggara pemilu berhasil melakukan mark up suara untuk paslon petahana.

“Sangat berani ini KPU melakukannya. Bagi saya, ini tidak bisa diterima begitu saja, alasan salah input. Ini kesengajaan. Kami akan laporkan ke DKPP dan pidanakan,” tegas Taufik.

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, pihaknya telah salah menginput data karena adanya kelalaian dari petugas.
Kesalahan input data yang viral di media sosial itu bukan karena diretas oleh pihak manapun.

“Kita pastikan itu sama sekali bukan karena serangan hack atau serangan cyber, itu betul-betul semata-mata kesalahan entry yang kami sangat terbuka untuk melakukan koreksi,” kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Dia memastikan, KPU akan melakukan upaya perbaikan jika ada kesalahan data dan akan melakukan pengecekan terhadap data-data dari masing-masing provinsi yang telah dimasukkan di sistem hitung KPU.

“Jadi nanti kalau ada yang keliru, itu langsung kita informasikan di daerah setempat kemudian di daerah setempat yang akan melakukan seleksi, karena scan, upload dan entry data situng itu tersebar di KPU kabupaten/kota, bukan dilaksanakan oleh KPU RI,” ujar Pramono.

“Sehingga informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kita, itu langsung kita teruskan ke KPU masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana,” katanya.

Pramono meminta kepada masyarakat agar tak terpaku pada hasil situng KPU. Karena, situng KPU hanya untuk transparansi kepada publik dan tak ada kaitannya pada penetapan hasil akhir pemilu nanti.(*/Joh)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa wanita cantik dalam pusaran kasus yang melibatkan Politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Siesa Darubinta, menjadi saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Bowo dalam kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

“(pemeriksaan Siesa Darubinta) penjadwalan ulang dari jumat kemarin,” kata Juru Bicara KPK, Febri kepada wartawan di KPK, Senin (15/4/2019).

Usut punya usut, Siesa merupakan orang yang diamankan dari apartemen saat KPK ingin menciduk Bowo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) 27 Maret 2019 lalu.

Saat diketahui Bowo melarikan diri, tim hanya menemukan Siesa. Bowo baru diamankan di kediamannya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, sekira pada Kamis, 28 Maret 2019, dini hari sekira pukul 02.00 WIB.

“(Siesa diamankan) karena dibutuhkan keterangannya terkait keberadaan BSP. Karena diduga BSP sebelumnya ada disana (apartemen),” ungkapnya.

Namun apa kaitan keduanya, Febri masih merahasiakannya.

Selain Bowo, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, anak buah Bowo dari PT Inersia, Indung yang diduga juga sebagai pihak penerima suap. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti, yang diduga sebagai pihak pemberi suap.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima tujuh kali hadiah atau suap dari PT Humpuss.

Bowo disinyalir menerima suap karena telah membantu PT Humpuss agar kapal-kapal milik PT Humpuss digunakan kembali oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) untuk mengangkut pendistribusian pupuk. Sebab, kerjasama antara PT HTK dan PT PILOG telah berhenti.

KPK telah menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks. 82 kardus serta dua boks tersebut berisi uang pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu dengan total Rp8 miliar yang sudah dimasukkan kedalam amplop berwarna putih untuk kepentingan serangan fajar saat pemilihan nanti. Bowo merupakan salah satu caleg.(*/Jun)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghimbau kepada para kandidat di Pemilu 2019 yang akan bertarung pada 17 April ini untuk tidak memobilisasi massa jika menang.

Tito menyebut jika ada mobilisasi massa dari kandidat yang menang, justru bisa menimbulkan provokasi.

“Polri akan berlandaskan UU nomor 9 tahun 1998 tentanv penyampaian pendapat dimuka umum meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukan kemenangan karnea nanti akan bisa memprovokasi pihak lain,” kata Tito di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Tito juga menghimbau kepada kandidat yang kalah, untuk tidak melakukan mobilisasi massa. Jika merasa tak sesuai dengan hasil Pemilu 2019, Tito meminta kandidat tersebut untuk mengajukan protes melalui mekanisme sesuai UU.

“Lebih baik kita tetap jalankan kegiatan dengan baik kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai UU ada mekanismenya, ada DKPP, ada Bawaslu, ada MK kalau ada hal dianggap melanggar tapi tidak mobilisasi massa kalau ada tidak beri ijin,” ucap Tito. (*/Adyt)

BOGOR – Polres Bogor mulai menyebar anggota di 15.000 TPS, Senin (15/4). Sebanyak 5.000 personel TNI/Polri dan 30.000 Linmas dikerahkan mengamankan Pemilu 2019 pada 17 April ini.

“Mulai hari ini, kita menuju ke plotingan masing-masing dan menjaga TPS saat pencoblosan dan penghitungan suara,” ujar Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dia pun mengingatkan anggotanya berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu di masing-masing wilayah, agar proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan kondusif.

“Junjung tinggi kebersamaan dan soliditas TNI/Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 agar berlangsung aman, dama dan sejuk,” tegas Dicky.

Keamanan menjadi sangat penting di Kabupaten Bogor berpotensi rawan melihat jumlah TPS yang mencapai 15.000. Sedikitnya dibutuhkan 135.000 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 1.200 Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga 200 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Dilihat dari jumlahnya saja, kebutuhan SDM-nya sudah terbesar. Wajar kalau Bawaslu menganggap itu sebagai salah satu potensi kerawanan,” kata Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni.

Terkait daftar pemilih, Ummi juga menyebut Kabupaten Bogor menjadi kabupaten degan jumlah daftar pemilih terbesar se-Indonesia. Di Jabar, ada sekitar 33 juta pemilih yang 10 persen lebih ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih mencapai 3,5 juta jiwa.

Hingga kini, KPU terus melakukan pelayanan soal pengurusan syarat memilih untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya .(*/DP Alam)

BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto terang-terangan mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Dengan keputusan ini, Bima Arya pun membelot dari keputusan partai yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno .Bima Arya menceritakan, dirinya sejak awal sudah memberikan dukungan penuh kepada Jokowi-Ma’ruf.

Bahkan, saat digelar Rakernas, dirinya juga bersikukuh tetap menyatakan dukungan kepada pasangan petahana itu. Tak hanya itu, Bima Arya juga menyebut bahwa sikap politiknya itu bahkan sudah diketahui sendiri oleh Ketua Umum PAN, Zukifli Hasan.

Demikian disampaikan Bima Arya kepada awak media usai menghadiri acara Speak UP Satukan Suara di Hotel Puri Begawan, Bogor Timur, Kota Bogor (12/4/2019) malam.

“Pak Zul (Zulkifli Hasan, red) tahu saya berbeda dengan partai,” bebernya. Akan tetapi, lantaran saat itu dirinya masih menjabat sebagai Walikota Bogor, dirinya tak menyampaikannya kepada publik.

“Dan hari ini saya sudah menjadi warga biasa, yang memilih dengan resikonya, berbeda dengan garis partai,” tegasnya.
Bima Arya menjelaskan, PAN sejatinya lahir dari rahim reformasi dengan platform nasionalisme dan pluralisme serta menjungjung tinggi keberagaman.

Seharusnya, jika menilik pada platform tersebut, partai berlambang matahari putih itu semestinya tidak merapat bersama Koalisi Adil Makmur. Melainkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma’ruf.“Bagi saya, kalau bicara platform partai, semestinya PAN menjatuhkan pilihan ke 01,” ungkap dia.

Kendati berbeda dengan keputusan partai, Bima Arya meyakini, PAN tetap akan menghormati keputusannya itu, meski dirinya tak sejalan dengan keputusan partai.

“Saya percaya PAN partai tengah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kebersaman. Insya Allah saya siap dengan segala risikonya,” tuturnya. Di sisi lain, suami Yane Ardian Bima itu mengaku heran dengan keputusan PAN yang ikut mengusung Prabowo-Sandi.

Padahal saat mengambil keputusan, dirinya sudah melontarkan berbagai macam pertimbangan.

Salah satunya adalah komposisi capres-cawapres yang semuanya berasal dari Partai Gerindra.“Saya sudah sampaikan, masa (capresnya) Gerindra (cawapresnya) Gerindra,” sindirnya.

Karena itu, ia pun mengaku tak habis pikir dengan keputusan partai berlambang matahari itu.“Silahkan teman-teman buka dokumentasinya. Saya enggak habis pikir kenapa (PAN) harus seperti itu,” sesalnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Ratusan ribu massa dari berbagai penjuru tempat memenuhi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat Sabtu (13/4) guna menghadiri Konser Putih Bersatu. Dalam acara itu, hadir juga capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf dan beberapa ketua umum partai politik.

Uniknya, kampanye yang dibalut dengan acara konser ini juga dihadiri oleh kelompok waria dari Forum Komunikasi Waria se-Indonesia.

Ketua Komunitas Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut mengatakan, dia datang bersama 500 rekannya. Rata-rata mereka bermukim di kawasan Jakarta.

“Ini kami dari Waria se-Indonesia ya. Tapi yang datang hari ini baru dari Jakarta. Karena kawan-kawan di luar kota tidak sempat karena kesibukan masing-masing,” kata waria yang akrab disapa Yuli itu saat ditemui di GBK.

Yuli mengatakan, alasan mereka hadir lantaran kelompok waria ini menganggap kerja Jokowi terbukti.

“Kinerja Pak Jokowi sudah terbukti. Pelayanan dan pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia sudah dirasakan hampir semua warga negara Indonesia, itu yang manjadi alasan kami mendukung beliau satu perioode lagi,” jelasnya.

Besar harapan Yuli bila Jokowi-Maruf menang dapat memerhatikan hak-hak kalangan waria di Indonesia.

“Walaupun kondisi kami seperti ini, yang pasti kami juga warga negara Indonesia dan kami juga memiliki hak pilih di Pemilu kali ini,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa memastikan keaslian surat suara tercoblos Paslon 01 dan Caleg Nasdem yang ditemukan di Selangor, Malaysia. Pernyataan KPU ini berbeda dengan pernyataan Bawaslu, yang melalui Panwaslu Kuala Lumpur memastikan surat suara itu sah milik KPU.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, pihaknya masih menunggu tim KPU Pusat yang berangkat langsung menuju Selangor, Malaysia pada Jumat (12/4) terkait temuan itu. Tim itu meneliti keberadaan surat suara itu mulai dari keberadaan surat suaranya, kronologi hingga saksi.

“Sepenuhnya kita menunggu dari tim di Selangor. Karena ini kan hal yang sensitif terlebih lagi sudah melibatkan aparat keamanan di Malaysia sendiri,” kata Viryan di Harris Hotel, FX Sudirman, Jakarta,(12/4).

Menurut Viryan, saat tim kembali ke Jakarta, KPU akan langsung membahas dalam rapat pleno dan menentukan status atas kondisi terkait kasus di Selangor. Lebih lanjut, Viryan membeberkan ciri surat suara sah.

Menurut dia, surat suara dari KPU memiliki teknologi mikro berupa tanda khusus yang hanya bisa diketahui oleh KPU. Hingga Jumat petang, Viryan mengaku belum bisa memastikan perkembangan penyelidikan soal surat suara itu. “Belum, kan timnya masih kerja,” ujarnya.

Viryan menyatakan, sampai saat ini belum pernah ada yang bisa memalsukan teknologi mikro itu. Pasalnya, setiap daerah memiliki ciri khusus yang berbeda-beda.

Viryan melanjutkan, surat suara asli juga bisa diketahui dari jumlah yang ada di daerah tersebut. Kemudian, surat suara dianggap sah apabila ada tanda tangan dari petugas KPU.

“Jadi surat suara misalnya, kita datang ke TPS nanti bisa dicek teman teman kalau datang menerima surat suara itu pasti ada tanda tangan dari ketua KPPS, harus ada,” ujar dia menegaskan.(*/We)