JAKARTA - Kasus salah input data yang merugikan pasangan Prabowo-Sandi dianggap KPU hal biasa karena petugasnya lalai. BPN Prabowo Sandi akan melaporkan ini ke polisi dan DKPP.
Kasus salah input data terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Mulai di TPS 93, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Menanggapi kejadian di Jakarta Timur, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi DKI Jakarta akan melaporkan KPU RI dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Polri.
Ketua BPP DKI Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik mengatakan, kasus yang terjadi di TPS 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara ini, tidak wajar.
Bahkan, terlihat jelas unsur kesengajaan untuk mengurangi suara pasangan Prabowo-Sandi.
“Masak dalam scan C1 yang diunggah suara Jokowi-Maruf 47 dan Prabowo-Sandi 162 suara, tapi data yang diinput KPU suara Jokowi-Maruf naik menjadi 180 dan untuk Prabowo-Sandi menyusut jadi 56 suara,” katanya.
“Ini namanya pelanggaran pemilu. Kami akan laporkan ke DKPP dan polisi,” ujar Taufik di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Jumat (19/4).
Cara-cara membolak-balikan data iput merupakan cara kotor yang merugikan pasangan nomor urut 02.
Semestinya, KPU sebagai penyelenggara pemilu berada di tengah atau tidak boleh memihak. Baginya, ini jelas pelanggaran yang tidak bisa ditolerir.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini, jika tidak ketahuan maka penyelenggara pemilu berhasil melakukan mark up suara untuk paslon petahana.
“Sangat berani ini KPU melakukannya. Bagi saya, ini tidak bisa diterima begitu saja, alasan salah input. Ini kesengajaan. Kami akan laporkan ke DKPP dan pidanakan,” tegas Taufik.
Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, pihaknya telah salah menginput data karena adanya kelalaian dari petugas.
Kesalahan input data yang viral di media sosial itu bukan karena diretas oleh pihak manapun.
“Kita pastikan itu sama sekali bukan karena serangan hack atau serangan cyber, itu betul-betul semata-mata kesalahan entry yang kami sangat terbuka untuk melakukan koreksi,” kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
Dia memastikan, KPU akan melakukan upaya perbaikan jika ada kesalahan data dan akan melakukan pengecekan terhadap data-data dari masing-masing provinsi yang telah dimasukkan di sistem hitung KPU.
“Jadi nanti kalau ada yang keliru, itu langsung kita informasikan di daerah setempat kemudian di daerah setempat yang akan melakukan seleksi, karena scan, upload dan entry data situng itu tersebar di KPU kabupaten/kota, bukan dilaksanakan oleh KPU RI,” ujar Pramono.
“Sehingga informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kita, itu langsung kita teruskan ke KPU masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana,” katanya.
Pramono meminta kepada masyarakat agar tak terpaku pada hasil situng KPU. Karena, situng KPU hanya untuk transparansi kepada publik dan tak ada kaitannya pada penetapan hasil akhir pemilu nanti.(*/Joh)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro