Latest

JAKARTA – Presiden Jokowi berpesan agar hati-hati dalam penggunaan dana desa. Betul-betul fokus, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

Itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 yang diadakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan,(22/12).

Jokowi berharap agar evaluasi terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana desa. Dirinya meminta para kepala desa maupun pendamping dana desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan fokus dan kebutuhan desa.

Ia menambahkan poin evaluasi pertama yang disinggung oleh Presiden ialah mengenai pembelian barang kebutuhan yang harus dilakukan di lingkup desa.

“Ini dimaksudkan agar dana desa tetap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Uang ini beredar hanya di lingkup desa terus. Ini yang kita harapkan,” ujarnya.

“Banyak yang bertanya ke saya, ‘Pak, beli semen di desa lebih mahal Rp5.000.’ Enggak apa, kalau hanya terpaut Rp5.000 enggak apa. Karena uangnya nanti juga masuknya ke desa itu,” imbuh mantan Wali Kota Solo ini.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar proyek-proyek yang dibangun dengan menggunakan dana desa benar-benar merupakan kebutuhan bagi masyarakat suatu desa.

“Penggunaan dana desa ini dimusyawarahkan, harus betul-betul fokus dan ada manfaatnya untuk desa. Saya berikan contoh misalnya jalan desa. Kalau memang dibutuhkan, jalan desa yang sebelumnya becek dan tidak bisa dilewati kalau hujan, diperbaiki ya bisa,” tuturnya.

Menurutnya, sudah saatnya bagi seluruh pihak untuk mulai memetik hasil dari investasi pembangunan yang didanai oleh dana desa sebelumnya.
Dirinya mendorong desa-desa untuk mulai melirik pada potensi kebutuhan industri. Dalam hal ini desa dapat berperan sebagai penghasil bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di Tanah Air. (*/Nia)

JAKARTA – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut tak akan pernah mengkhianati bangsa Indonesia. Prabowo mengaku telah mewakafkan seluruh jiwa dan raganya untuk Indonesia.

“Saya telah mewakafkan hidup saya untuk negara dan bangsa Indonesia, saya telah mendarmabaktikan sisa hidup saya untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak atas apa yang telah Saudara berikan kepada saya dan Pak Sandi dan saya telah disumpah untuk tidak mengkhianati perjuangan rakyat Indonesia,” kata Prabowo di kediamannya di Bukit Hambalang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,(22/12/2018).

Prabowo bicara itu dihadapan alumni lintas SMA se-Jakarta yang juga turut memberi sumbangan dana perjuangan untuk Prabowo-Sandiaga Uno. Prabowo mengaku tak bisa berjuang sendirian, oleh karena itu, ia mengajak untuk bahu-membahu memenangkan Prabowo – Sandiaga.

“Saya tidak bisa berjuang sendirian, karena itu marilah kita berjuang bersama untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku bicara melihat banyak fakta dilapangan yang ia temui selama masa kampanye. Fakta itu menunjukan bahwa masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik.

“Saya melihat dan memahami bahwa rakyat Indonesia menginginkan perubahan yang lebih baik, itu yang saya rasakan ketika saya dan Pak Sandi bertemu masyarakat di bawah. Banyak sumbangan materi yang diberikan kepada kami dan saya berterima kasih atas pengorbanan Saudara untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk perjuangan kami,” ucap Prabowo.(*/DP Alam)

MERAK – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan bahwa kondisi operasional Pelabuhan Merak dan Bakauheni tetap berjalan normal pasca tsunami yang terjadi dan menerjang beberapa wilayah pantai di Selat Sunda, diantaranya di pantai di Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan pada Sabtu (22/12/2018).

“Hingga Minggu (23/12) pagi ini, layanan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni masih tetap aman, namun pihak ASDP terus berkordinasi dengan pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Hal ini untuk memastikan kondisi cuaca serta pengoperasian kapal berjalan lancar dan aman selama pelayaran.” kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Imelda Alini.

Saat ini, di lintasan Merak-Bakauheni beroperasi 31 dari total 59 kapal yang ada, dimana 6 diantaranya adalah milik ASDP. Keenam kapal ASDP yang beroperasi yaitu KMP Jatra 1, KMP Portlink, KMP Portlink III, KMP Portlink V, KMP Sebuku, dan KMP Batumandi.

“ASDP tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar tetap waspada selama dalam perjalanan terkait kondisi cuaca yang ekstrim, dan disarankan untuk menyeberang pada siang hari,” tandasnya.(*/Dul)

BANTEN – Duka menyelimuti grup band Seventeen. Saat tsunami menerjang kawasan Pandeglang, Banten, Sabtu (22/12/2018) malam, band yang diawaki Bani (bass), Yudhi (gitar), Herman (gitar), Andi (drum), dan Ifan (vokal) terkena ombak saat manggung di acara Employee Gathering PLN UIT JBB, di Tanjung Lesung Beach Resort Anyer Pandeglang, Banten.

Disebutkan, tiga personel grup dan istri dari sang vokalis Ifan tersapu ombak dan belum ditemukan hingga kini. Hal ini disampaikan langsung oleh Ifan lewan akun instagramnya.

“Andi, Herman, dan Ujang belum diketemukan, minta doanya untuk istri saya belum diketemukan,” kata sambil menangis.

Namun, bassist dari band ini Muhammad Awal Purbani atau Bani serta manajer grup Oki Wijaya telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Badan Meteorogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan musibah yang terjadi di Anyer, Banten adalah gabungan dari gelombang tinggi dan tsunami. (*/Dul)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu dan perempuan di seluruh Tanah Air. Peringatan Hari Ibu di tanah air diperingati setiap tanggal 22 Desember tiap tahunnya.

“Untuk para ibu dan perempuan yang luar biasa yang telah berjuang membangkitkan semangat nasionalisme, memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan bangsa,” kata Presiden sebagaimana dikutip dari siaran pers yang dirilis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (22/12) pagi.

Presiden Jokowi dalam ucapannya juga mengingatkan peran yang telah dijalankan Ibu dan perempuan Indonesia dalam menjaga persatuan dan kebinekaan bangsa.

“Yang terus-menerus mengingatkan persatuan dan kebinekaan Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu, tanggal 22 Desember,” kata Presiden. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecam keras bebasnya mantan terpidana mantan pemilik Bank Century Robert Tantular setelah memperoleh ‎pembebasan bersyarat pada Juli 2018 lalu.‎

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menegaskan, ‎pemberian remisi yang berujung pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bagi para terpidana pidana khusus seperti narkoba maupun korupsi sampai saat ini memang masih menyisakan banyak persoalan. Syarif menuturkan, salah satu yang menjadi sorotan KPK adalah bebasnya ‎mantan pemilik Bank Century Robert Tantular pada Juli 2018.

Syarif membeberkan, dari beberapa perkara sebenarnya total pidana untuk Robert Tantular yakni 21 tahun. Saat 2018 ini, menurut hitungan KPK Robert baru menjalani masa pidana selama sekitar 10 tahun. Semestinya, tutur Syarif, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tidak ceroboh memberikan remisi maupun pembebasan bersyarat bagi Robert.

Apalagi Robert bukan justice collaborator kalau melihat perkara korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan kerugian lebih dari Rp8,012 triliun‎ yang ditangani KPK.‎

“Robert Tantular kan dia bukan JC. Dia bahkan mempersulit banget dulu (saat penyidikan kasus Century di KPK) dan kerugian negaranya besar sekali. Dia dihukum sebenarnya 21 tahun,dan dia hanya menjalani setengah, itu pun 10 tahun lebih ya. Kita minta pada Ditjen Pemasyarakatan dan Kemenkumham, bukannya kita mau balas dendam, tetapi bahwa khusus untuk misalnya narapidana kekerasan terhadap anak, korupsi, terorisme, narkoba, itu harus ketat sekali pemberiannya,” tegas Syarif (21/12/2018).

Dia membeberkan, sehubungan dengan remisi dan pembebasan bersyarat bagi para narapidana korupsi yang ditangani KPK memang sangat diwajibkan adanya status justice collaborator. Dengan status tersebut tentu pelakunya telah berkontribusi membongkar kasus yang lebih besar. Atas jasa tersebut maka pelaku berstatus justice collaborator harus diberikan apresiasi berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat.

Syarif membeberkan, sebenarnya KPK pernah menerima laporan pengaduan masyarakat tentang transaksi uang dalam pemberian remisi oleh Ditjenpas ke para narapidana. Laporan tersebut bahkan sempat ditelusuri lebih lanjut. Tapi menurut dia, belakangan KPK belum berhasil mendapatkan bukti-bukti yang valid dan nama-nama terduga pelaku.

“Pernah kita mendapatkan laporan pemberian remisi salah satunya itu bisa diuangkan,” ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, penyelidik KPK telah memintai keterangan terhadap Robert Tantular terkait penyelidikan baru kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Permintaan keterangan terhadap Robert berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Desember 2018. Hanya Febri belum menerima informasi pasti kapan tanggal permintaan keterang tersebut.

“Yang bersangkutan (Robert Tantular) memang sudah dimintai keterangan di penyelidikan kasus Century. Permintaan keterangan di awal Desember ini. Untuk pemeriksaan kembali atau lanjutan saya belum bisa pastikan,” tegas Febri.

Sekadar diketahui,‎‎ Robert Tantula dijerat Mabes Polri dan dibawa Kejaksaan Agung ke pengadilan dengan berbagai delik. Di antaranya penipuan, beberapa penyimpangan dalam perbankan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada Juni 2016, majelis hakim agung kasasi di Mahkamah Agung (MA) memvonis total pidana penjara 21 tahun untuk Robert. Vonis ini disertai perampasan uang dan sejumlah aset milik Robert dengan nilai ratusan miliar termasuk sebuah mal di kawasan Serpong.
(*/Ag)

JAKARTA – Persoalan umat muslim yang terjadi di Uighur memantik keperihatinan seluruh dunia .
Ketua Komisi I DPR-RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah China untuk klarifikasi segera terhadap berita yang kerap beredar sejak 2014 bahwa memakai jilbab di ruang publik, termasuk di kendaraan umum dan ketika menikah dengan upacara agama dilarang dan didenda sebesar USD 353 bagi umat muslim Uighur.

“Kami juga ingin klarifikasi apakah mereka (muslim Uighur) yang tidak mau minum alkohol, tidak merokok atau tidak mau makan makanan non-halal, dikategorikan radikal dalam definisi pemerintah China,” kata Abdul, Sabtu (22/12/2018).

Politikus PKS itu mengatakan, apabila benar demikian, pemerintah China layak segera mengoreksi kebijakan yang telah melanggar prinsip hak asasi manusia tersebut.

Selain itu, kata Abdul Kharis, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut.

“Pemerintah Indonesia harus mendesak Pemerintah PRC untuk mengijinkan Tim Pencari Fakta Independen melakukan pencarian fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Xinjiang terhadap etnis Uighur,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Prof Dr Dailami Firdaus merasa prihatin atas sikap China yang melakukan penahanan massal terhadap Muslim Uighur China.

“Pemerintah Tiongkok harus menghentikan kamp-kamp reedukasi dan penahanan terhadap Muslim Uighur sekarang juga,” tegas senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta,(20/12/2018).

Ia menambahkan Pemerintahan Tiongkok ditenggarai telah meluncurkan ‘program reedukasi’ semenjak tahun 2012, yaitu program pengumpulan warga yang ditujukan kepada 23 juta Muslim Uighur dalam sebuah lokasi secara massal.

Program reedukasi ini semakin menjadi-jadi ketika Chen Quanguo, pemimpin partai komunis garis keras yang sebelumnya bertugas di Tibet, mengambil alih kepemimpinan partai komunis untuk wilayah Uighur pada tahun 2016.

“Laporan yang masuk ke PBB dan organisasi HAM menyatakan sekira 1 juta warga keturunan Muslim Uighur, Kazakh, dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang, dipaksa mengikuti kamp-kamp reedukasi, atau ditahan karena mempertahankan identitas agama dan budaya mereka,” kata Dailami Firdaus kembali.

Program reedukasi antara lain meliputi pelarangan jenggot panjang, pemakaian jilbab/hijab di tempat-tempat umum, memberi nama anak yang dicurigai berbau identitas keislaman, bahkan penghancuran masjid.

“Pelarangan-pelarangan seperti ini tidak bisa diterima akal sehat, yang hanya mungkin dilakukan oleh kaum anti Tuhan,” kata Dailami.

Dailami Firdaus prihatin pemimpin politik dan anggota parlemen, khususnya di negara-negara muslim seolah-olah tidak peduli dengan tindakan-tindakan mengarah kepada penghapusan etnis (genosida) di Xinjiang, Barat Daya Tiongkok.

“Hanya karena hubungan ekonomi atau mungkin pemberian hutang dari Pemerintah Tiongkok, politisi dan anggota parlemen di negara muslim tidak ada yang mengkritisi isu muslim Uighur dan Xinjiang,” tegas Dailami Firdaus.(*/Adyt)

BOGOR – Calon presiden Prabowo Subianto menyinggung kembali soal kekalahannya di Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, ketika dia bersama Hatta Rajasa berkompetisi dengan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, hari ini.(17/12/2018)

Empat tahun silam, kata Prabowo, tak ada satu pun pihak yang mau mendengarkan alasannya tidak menerima kekalahan di pilpres. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) ketika itu seolah tak ingin membuka bukti kecurangan yang disodorkan pihaknya kepada lembaga peradilan tersebut.

“Saya sudah buktikan, Tahun 2014 sebetulnya pihak kami merasa diperlakukan dengan tidak benar. Hakim-hakim MK tidak mau buka bukti-bukti yang kami bawa,” kata Prabowo dalam pidatonya di Bogor, Senin (17/12/2018).

Kendati demikian, mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (danjen Kopassus) itu akhirnya merasa legawa dan mengakui kemenangan Jokowi.
Bahkan, kelegawaan itu pun dia tunjukkan ketika hadir dalam pelantikan Jokowi sebagai kepala negara. “Saya enggak apa-apa. Terima saja, saya bahkan datang ke pelantikan,” tuturnya.

Prabowo kemudian menyindir sosok pemimpin yang justru enggan datang pada pelantikan lawannya saat kalah dalam kompetisi pilpres. Namun, dia tidak menyebut siapa sosok pemimpin yang dimaksud. Akan tetapi, menurut dia hal itu tidak patut dijadikan sebagai contoh berdemokrasi yang baik.

“Ada yang enggak pernah datang kalau lawannya dilantik. Kasih tangan aja enggak mau,”ungkap Prabowo.(*/P Alam)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui mantan politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti telah tiga kali meminta maaf kepada dirinya. Permintaan maaf itu terkait dengan penyebaran hoaks dirinya terkait PKI yang disebarkan melalui tabloid Obor Rakyat beberapa waktu lalu.

“Pak La Nyalla sudah ketemu saya di Surabaya, sudah minta maaf tiga kali. Pertama karena ‘Pak saya ini (La Nyalla) yang menyebarkan Obor Rakyat dan di dalamnya menjelekkan Bapak, jadi saya mohon maaf’,” kata Jokowi usai menghadiri Konsolidasi Caleg PKB dan Haul ke-9 Gus Dur di Balai Sarbini, Jakarta, (17/12/2018).

Terkait dukungan yang diberikan oleh La Nyalla kepada dirinya di Pilpres 2019, Jokowi menyambut baik. Menurut capres petahana ini, dukungan tersebut merupakan hak pribadi La Nyalla yang harus dihargai.

Adapun mengenai penyebaran hoaks PKI, Jokowi mengaku tidak dendam. Dia juga menerima permintan maaf mantan ketua umum PSSI tersebut. “Ya saya maafkan, wong minta maaf,” ujar Jokowi.
La Nyalla sebelumnya mengaku telah meminta maaf kepada Jokowi atas ulahnya di masa lalu. Sebagai ‘penebusan dosa’ dia pun akan habis-habisan membela Jokowi di Pilpres 2019. Dia juga akan menangkis isu Jokowi PKI dan anti-Islam.

“Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan (tabloid) Obor Rakyat di Jawa Timur, Madura. Akhirnya, saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali,” ujar La Nyalla saat menyambangi kediaman cawapres KH Ma’ruf Amin, Jalan Situbondo Nomor 12 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur ini pun mengaku bersyukur karena pada akhirnya Jokowi mau memaafkannya. La Nyalla mengakui bahwa dirinya sempat mendatangi Boyolali untuk membuktikan bahwa sosok Jokowi bukanlah anti-Islam.(*/Ag)