Latest

JAKARTA – Capres nomor urut 01, Joko Widodo menegaskan tak menyerang personal Prabowo Subianto. Sebelumnya, Jokowi menyebut-nyebut Prabowo memiliki tanah yang cukup besar di Indonesia.

“Enggak ada, endak ada menyerang personal. Yang namanya (menyerang) personal itu kalau menyangkut rumah tangga, menyangkut rumah tangga, istri, enggak ada personal. Itu kebijakan kok,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Jokowi kemudian ditanya soal debat Capres kedua yang berlangsung tadi. Jokowi menyerahkan kepada masyakarat untuk menilai debat Capres kedua.

“Ya, biasa-biasa aja masyarakatlah yang menilai. Subtansi-subtansi apa yang kita sampaikan. Tetapi tadi saya sudah menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang kurang lebih akan kita kerjakan ke depan. Saya kira jelas semuanya,” ucap Jokowi.

Saat ditanya soal penampilan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Jokowi memuji Prabowo dengan kalimat bagus.

“Ya.. oh dia sangat bagus. Beliau sangat bagus,” katanya.(*/Adyt)

SEMARANG – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengawali pidatonya kebangsaan dengan meminta kepada para pemimpin di Indonesia untuk tidak menutup-nutupi masalah bangsa.

Prabowo meminta para elite berani jujur kepada rakyat.

“Sudah berapa kali saya sampaikan kalau kita ingin dengan jujur, dengan realistis, dengan berani untuk meneliti diri sendiri, badan kita sendiri, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kalau para pemimpin” bangsa di berbagai sektor terutama,
kalau pemimpin” ini punya tanggung jawab sesungguhnya kepada bangsa, kalau pemimpin punya kejujuran hati untuk menjalankan peran sebagai pemimpin. Maka tidak lain, para pemimpin itu harus jujur pada rakyatnya sendiri,” kata Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di Pidato kebangsaan ‘Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan dan Air’ di Universitas Kebaktian Bangsa, Semarang, (15/2/2019).

Prabowo menganggap elite sekarang banyak membohongi rakyatnya dengan menutup-nutupi masalah. Padahal, banyak masalah yang menaungi bangsa Indonesia.

“Menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi seorang yang didengar tidak ringan tapi seorang guru seorang profesor, pendeta, pastor, itu didengar, ditunggu ucapannya. Jadi kalau negara dalam keadaan sulit, para pemimpin”, cendekiawan harus berani meneliti keadaaan sendiri, harus berani melihat realita. Kalau ada Maslah, kekurangan, penyakit harus berani menyatakan ini masalahnya, ini kekurangannya,” jelasnya.

Prabwowo menambahkan jika Bangsa Indoenesia tidak sehat atau sedang menghadapi masalah maka rakyat yang akan menjadi korban.
“Dan kalau kita (Indonesia) sakit. Yang menderita adalah kita semua,” tututrnya.(*/D Tom)

JAKARAT – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengakui tarif tol TransJawa mahal karena investasi juga mahal. Kalau keberatan sebaiknya tidak usah lewat Tol TransJawa.

“Karena investasinya memang mahal, tapi itu (mahal) kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, (pakai) jalan biasa saja. Tapi (jalan tol) itu alternatif dari kecepatan, dia memang mahal tapi cepat,” kata Kalla di Jakarta, (12/2/2019).

Penerapan tarif jalan tol yang mahal itu, menurut Kalla yang berlatar pengusaha itu, juga tidak merugikan perusahaan pengiriman karena sistemnya juga diintegrasikan dengan jalan biasa.

Sehingga, pengendara yang keberatan untuk membayar mahal tarif jalan tol, bisa menggunakan jalan alternatif namun dengan risiko kecepatan seperti melalui jalan bebas hambatan.

“Saya pikir tidak merasa dirugikan karena seluruh sistem jalan tol itu ada alternatifnya. Kalau Anda merasa mahal, ya lewat jalan biasa. Pantura khan tidak ditutup, tetap jalan. Tetapi kalau merasa mahal, ya kembali ke jalan biasa,” jelasnya.

Kalla mengatakan, penggunaan jalan tol memang lebih efektif jika digunakan oleh kendaraan besar yang menampung banyak penumpang, serta menempuh jarak jauh. “Tol itu kalau seperti bus, bagus, karena yang bayar kan mobilnya. Tapi kalau mobil jalan sendiri, cuma satu penumpang, ya kemahalan,” katanya.

Ia kembali menegaskan, masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau jalan alternatif. Tidak ada paksaan dari pemerintah agar masyarakat harus menggunakan jalan bebas hambatan.

“Jadi tergantung mau pilih yang mana, mau murah atau mau cepat, semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya. Tapi kalau mau pakai jalan biasa, mungkin butuh 12 jam,” pungkasnya.(*/Di)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahrga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ketiga tersangka itu adalah Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 16 Februari 2019 sampai 17 Maret 2019 untuk 3 tersangka kasus suap terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (14/2/2019).

Dia menjelaskan, alasan perpanjangan masa penahanan para tersangka karena penyidikan masih berjalan. “Sehingga sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara serta alasan objektif dan subjektif, maka dilakukan perpanjangan penahanan,” ujarnya.

Dalam perkara ini KPK menduga sepanjang 2018, Kemenpora memberikan sejumlah dana sebagai bantuan kepada KONI mencapai Rp67,9 miliar. Dana miliaran tersebut diduga terkait dengan Pengawasan dan Pendampingan (Wasping) untuk atlet atau pelatih pada Kemenpora sebesar Rp17,9 miliar dan dana bantuan kepada KONI diperkirakan sebesar Rp50 miliar pada 2018.

Dalam perkara ini KPK menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy, yang diduga sebagai pihak pemberi.

Sedangkan, Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto, yang diduga sebagai pemerima.

KPK menduga Jhonny dan Ending memberikan uang senilai Rp318 juta kepada Adhi Pumomo dan Eko Triyanto. Uang itu diduga terkait dana hibah Pamerintah kepada KONI malalui Kemanpora.

Tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, dari pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.(*/Adyt)

CIREBON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan 696 kotak suara rusak terkena air hujan saat inspeksi mendadak (Sidak) di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Minggu (10/2/2019).

“Dari hasil sidak ini, kami mencatat terdapat 696 kotak suara yang rusak.

Kerusakan ini menyebabkan logistik jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang, berkurang,”kata Koordinator Bawaslu Provinsi Jabar Zaki Hilmi.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta kotak suara rusak itu segera diganti dengan yang baru. Selain itu, ujar Zaki, pihaknya juga mengkritisi standard operational procedure (SOP) yang diterapkan KPU Kabupaten Cirebon dalam penyimpanan kotak suara di gudang.

“Bawaslu meminta agar KPU Cirebon segera mengganti kotak suara yang baru dengan mengajukannya kepada KPU RI. Seharusnya, dalam menyimpan kotak suara tersebut diberikan alas kayu atau sesuatu yang tidak mudah rusak atau basah,” kata Zaki.

Saat ini, KPU Kabupaten Cirebon tengah memindahkan ribuan kotak suara ke gudang yang lebih aman guna mengantisipasi terjadinya kejadian serupa. Selain itu, KPU Cirebon juga telah melaporkan kerusakan ratusan kotak suara yang terbuat dari kardus tersebut ke KPU RI.(*/Dang)

KUDUS – Pemerintah Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jateng, mencatat masih adanya sawah yang masih terendam banjir sejak sepekan lalu. Totalnya sekitar 60 hektare.

“60 hektare di antaranya terendam banjir. Dari lahan sawah di Desa Undaan Lor seluas 240 hektare,” kata Kepala Desa Undaan Lor, Edy Parnoto, ditemui wartawan di desanya, Selasa (5/2/2019).

Menurut Edy sudah seminggu terakhir air masih menggenangi sejumlah lahan milik petani tersebut. Praktis, petani harus segera memanen. Kalau tidak, bisa terancam gagal panen atau puso.

“Seminggu terakhir terendam. Kalau tidak segera dipanen, maka ternacam puso atau gagal panen,” imbuhnya.

Dampak banjir di sawah itu, kata dia, padi mengalami penurunan kualitas, juga mengalami penurunan harga. Dengan harga borongan oleh tengkulak bisa mencapai Rp 35 juta per hektare.

“Namun padi yang terendam banjir harga tertinggi saat ini hanya mencapai Rp 25 juta per hektare,” ujarnya.

Dia menyatakan normalisasi sungai harus dilakukan. Sebab, air yang saat ini menggenangi lahan persawahan tidak bisa dibuang ke sungai. Hal itu juga karena debit air yang ada di sungai masih cukup tinggi.

Baca juga: 3 Bocah Tewas Tenggelam saat Bermain di Sawah Kebanjiran di Kudus

“Dinormalisasi Kali Wulan dan Kali Londo, masuknya nanti Kali Patusan. Agar tidak terjadi genangan lagi di lahan pertanian,” ujarnya.

Petani di Desa Undaan Lor, Suprat mengatakan, lahan sawahnya terendam banjir sejak sepekan terakhir. Kondisi demikian berdampak buruknya kualitas padi dari sawahnya.

“Bulir padinya berisi tapi kualitasnya jelek karena terendam air kurang lebih seminggu,” ujarnya di lokasi sawahnya.

Lantaran lahannya masih terendam maka dia memanen padi dengan memanfaatkan plastik yang dibentuk mirip perahu kecil untuk meletakkan padi saat memanen.(*/D Tom)

JAKARTA – Hari Pers Nasional (HPN) akan diperingati pada 9 Februari nanti. Memeriahkan acara ini, akan digelar Pameran Pers yang diikuti berbagai media cetak, online, televisi, radio, kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)di Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur (Jatim), selama tiga hari, 7-9 Februari 2019.

Menurut penanggung jawab pameran Panitia Pusat HPN 2019 Adhy Trisnanto, Pameran Pers merupakan salah satu dari sekian puluh acara untuk memeriahkan Hari Pers Nasional yang puncaknya pada tanggal 9 Februari 2019. Rencananya kegiatan ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh-tokoh pers Indonesia dari berbagai pelosok Tanah Air.

“Dengan melihat pameran pers ini, pengunjung dapat melihat perkembangan pers di era digitalisasi. Selain itu berbagai program kementerian, BUMN, UMKM dalam pengembangan ekonomi berbasis digital,” kata Adhy Trisnanto.

Ady mengatakan, peserta Pameran Pers tahun ini sekitar 60 stan. Rencananya pameran dibuka pada Kamis sore, 7 Februari 2019, pukul 16.30 WIB oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Masyarakat dapat menyaksikan acara dan bisa memperoleh berbagai informasi di masing-masing stan secara gratis,” katanya.

Khusus untuk stan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, seperti HPN-HPN sebelumnya akan menampilkan karya-karya pemenang Adinegoro 2018 seperti karya foto jurnalistik dan editorial kartun atau kartun opini. Selain itu juga ada pameran buku karya para wartawan yang bergabung dalam PWI.

Kartunis yang ikut menangani pameran pers ini, Gatot Cahyono mengatakan, pameran karya jurnalistik terbaik dalam kegiatan itu diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa para wartawan punya standarisasi mutu dalam berkarya. Wartawan tidak bekerja asal asalan.
“Dalam kegiatan nanti juga diharapkan ada dialog positif dengan masyarakat dan para wartawan khususnya di Surabaya,” kata Gatot Cahyono.(*/Adyt)

JAKARTA – Pembangunan jalan bebas hambatan tol Trans Jawa justru dianggap mematikan ribuan mata pencaharian warga di Jalur Pantura dari Indramayu Jawa Barat hingga Pekalongan Jawa Tengah.

Setelah ribuan sopir angkutan barang memprotes tarif tol tran Jawa dianggap mahal hingga harus mengeluarkan jutaan rupiah, kini protes datang dari ribuan masyarakat Pantai Utara (pantai utara) yang biasa berjualan di sepanjang jalan hingga pedagang batik Pekalongan.

Warga yang selama ini berjualan bawang merah, mangga, telur asin, rumah makan, dan masih banyak lagi jenis usaha lainnya mengaku penghasilannya turun antara 50-70 persen lantaran sepinya kendaraan mobil pribadi maupun sopir bus melintas di Jalur Pantura.

Begitu halnya dengan pengrajin batik di sekitar Pekalongan dan Jawa Tengah lainnya pendapatannya menurun signifikan.

“Sudah hampir satu bulan dagangan saya nyaris tidak ada yang beli. Biasanya selalu rame dikunjungi orang yang berpegian maupun balik ke Jakarta guna membeli oleh-oleh,” tutur Sholeh warga Brebes.

Banyak jenis makanan dan buah-buahan seperti telur asin, mangga Indramayu, bawang merah dan lainnya yang dijajakan warga kepada pengendara mobil yang melintas di jalur pantura.

Namun sejak tol trans Jawa diresmikan kendaraan pribadi tidak lagi lewat jalan pantura dan memilih jalan tol yang baru.

Keluhan juga dilontarkan Heru pemilik rumah makan sate dan warteg. Biasanya bis banyak parkir berhenti di rumah makannya dengan membawa ratusan penumpang singgah makan di warungnya.

Namun sekarang sudah hampir tidak ada sama sekali. Padahal dia memiliki 20 karyawan yang biasa melayani penumpang bis.

“Kalau begini terus saya kehilangan pendapatan yang tidak sedikit dan akan memberhentikan seluruh karyawan saya karena sudah tidak ada lagi yang makan,” akunya.”Kalaupun ada sopir truk yang tidak mau masuk tol baru karena mahalnya tarif tol. Di sepanjang Pantura ada ratusan warung makan.”

Keluhan juga terucap dari pengrajin dan penjual batik Pekalongan. “Saya nggak habis pikir kepada pemerintah, ternyata pimpinannya hanya memperhatikan orang kaya saja tapi tidak melihat bagaimana dampaknya dengan pembangunan jalan tol yang sekang,” curhat Edy pedagang barik Pekalongan.

Sejumlah sopir bus malam membenarkan mereka tidak lagi melintas di Jalan Pantura dikarenakan dengan adanya tol trans Jawa makan bisa menghemat waktu lebih cepat meskipun harus ngeluarin biaya tol yang cukup besar hampir satu juta rupiah mulai masuk tol dalam kota sampai akhir trans Jawa.

“Untungnya semua biasa uang tol dapat ganti sama bos pemilik bis. Kalau suruh bayar sendiri yang kita mau dapat uang apa.” Tutur Sugi sopir bis malam. (*/Adyt))

JAKARTA – Sejumlah komponen pers bergandengan untuk menyukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2019.

Tahun ini mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai penggeraknya, komponen pers lain yang ikut serta menyukseskan HPN 2019 ialah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurut Direktur Komunikasi PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah HPN 2019 diputuskan karena Surabaya adalah daerah yang merupakan pusat kegiatan metropolitan kedua setelah Jakarta.

“Rangkaian HPN juga digelar di daerah lain di Jatim. Di antaranya di Jombang, Bangkalan, dan Jember. Kegiatannya berbeda-beda, namun, seiring dengan menguatnya era digital, tidak jauh-jauh dari tema besar, yakni ‘Pers, Menguatkan Ekonomi Kerakyatan, berbasis digital,” kata Yusuf, Minggu, 3 Februari 2019.

Selain dengan Pemprov Jatim, komponen pers juga menggandeng berbagai kementerian, perusahaan swasta, media massa, serta para tokoh dari kalangan media massa, media sosial, perguruan tinggi, kalangan milenial, dan lainnya.

Hal itu karena disadari pers juga milik masyarakat.(*/Adyt)

BOGOR – Setelah adanya serangkaian uji coba beberapa waktu lalu, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi I dengan panjang 15,3 kilometer diberlakukan tarif mulai Jumat (1/2/2019).

Menurut Manajer Operasi Trans Jalan Tol (TJT) Bocimi Said Sudiarto mengatakan tepat pada pukul 00:00 WIB kemarin, Tol Bocimi telah memberlakukan tarif.

Tarif dari tol bocimi sendiri sesuai famplet yang sudah tersebar. Tol ruas Ciawi Cigombong, Transaksi Gerbang Ciawi Selatan, Gol l Rp1.500, Gol ll Rp2.500, Gol lll Rp2.500. Gol lV Rp3.000 dan Gol V Rp3.000.

“Untuk Transaksi Gerbang Caringin dan Cigombong 1 Gol I Rp12.000, GoI II Rp18.000, Gol III Rp18.000, Gol IV Rp24.000 dan Gol V Rp24.000,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengaktifkan seluruh gerbang yang ada yakni untuk Cigombong tiga gerbang entrance dan tiga gerbang exit, Caringin dua gerbang entrace dan dua gerbang exit dan gerbang Ciawi dua gerbang exit. “Tidak ada perubahan saat sebelum dan setelah bertarif,” katanya.

Untuk para pengguna Tol Bocimi, lanjut Said, kami meminta pengendara selalu berhati-hati. “Patuhilah seluruh rambu-rambu jalan tol dan menyiapkan uang elektronik dengan saldo yang cukup,” imbuhnya.

Walaupun sudah diberlakukan tarif Tol Bocimi, masih minimnya fasilitas seperti lampu penerangan jalan belum semuanya dipasang dan ada beberapa jalan yang sudah berlubang.

“Kalau malam hari saat kita jalan mungkin dengan kecepatan tinggi begitu kena lubang itu bisa langsung banting setir. Artinya membahayakan pengguna jalan,” jelas salah seorang pengguna Tol Bocimi, Agus.

Ia juga mengatakan bahwa pagar pembatas belum maksimal, kadang ada masyarakat yang masih turun ke jalan. “Yang terakhir kami minta ditingkatkan keamanannya karena beberapa teman saya pernah kejadian ada orang yang coba melempar batu dari atas jembatan yang ada di perlintasan tol,” katanya.

Usai dikenai tarif, tambah Agus, harusnya bisa ditingkatkan lagi safety kenyamanan dan keamanan dari penggunaan jalan Rp12.000 dari Ciawi-Cigombong satu arah, PP Rp24.000.

“Idealnya mungkin harga bisa dibuat setengahnya dulu. Karena kalau bicara kilometer yang dari Ciawi- Jakarta saja hanya Rp6.500,” tandasnya.(*/DP Alam)