Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Sebanyak 1.207 petugas gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov DKI diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Jakarta International Marathon 2024, Minggu (23/6/2024).

“Petugas tidak membawa senpi, lakukan pelayanan humanis yang mengikuti lari marathon supaya berjalan dengan aman dan lancar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Susatyo menjelaskan, pengalihan arus lalin jalan disekitar rute sudah dilakukan mulai pukul 02.00 WIB sampai 12.00 WIB.

Rute yang dialihkan terpusat di kawasan Sudirman-Thamrin, kawasan Medan Merdeka, Monas Jakarta Pusat, hingga Rasuna Said di Jakarta Selatan.

“Bagi warga yang bepergian agar mencari jalan alternatif karena jalan yang akan dilalui untuk lari Marathon dialihkan,” ucap Susatyo.

Dia meminta juga kepada para penonton untuk berhati-hati karena ancaman kejahatan bisa datang kapan saja.

“Bagi penonton agar berhati-hati, jaga barang bawaannya seperti HP dan perhiasan jangan sampai pindah tangan. Lalu orang tua yang membawa anak balitanya agar diperhatikan jangan sampai hilang,” ungkap Susatyo.

Sebagai informasi, Jakarta Internasional Marathon yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-497 Jakarta ini diramaikan oleh 15 ribu peserta dari 32 negara.(*/Ta)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengoptimalkan pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

“Kami menyambut kehadiran baik Rest Area Gunung Mas Puncak. Semoga fasilitas ini segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rudy Susmanto, Sabtu (21/6/24).

Rudy Susmanto meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, PT Sayaga Wisata, untuk optimal dalam melakukan pengelolaan rest area ini. “Rest Area Gunung Mas ini harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini.

Rudy Susmanto mengajak masyarakat, terutama pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor, untuk segera memanfaatkan rest area tersebut.

“Sarana dan fasilitasnya sudah dibangun. Ayo segera manfaatkan rest area ini. Tempatnya aman dan nyaman,” ajaknya.

Rudy Susmanto menyebutkan, pemanfaatan rest area gunung mas puncak merupakan upaya Pemkab Bogor dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada para pedagang dan pelaku UMKM di wilayah Puncak.

“Pemkab Bogor ingin melakukan optimalisasi pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak ini demi meningkatkan perekonomian daerah,” tutur Rudy Susmanto.

Sebelumnya, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan Rest Area Gunung Mas Puncak akan dibuka pada 27 Juni 2024.

“Pada prinsipnya semua pihak bersepakat, punya komitmen yang sama, punya semangat yang sama untuk segera memanfaatkan rest area secara optimal pada 27 Juni 2024,” ujarnya.

Oleh karena itu, Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Puncak diminta pindah ke Rest Area Gunung Mas pada 24 Juni 2024.

“Kami memberikan insentif berupa bebas parkir alias parkir gratis di kawasan Rest Area Gunung Mas Puncak,” ucapnya.

Asmawa juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk memasang peringatan rambu-rambu di kawasan rest area.

“Ini upaya kami untuk mencegah adanya parkir liar dan menciptakan kelancaran, kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas di wilayah Puncak,” tandasnya. (*/Ju)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam mengatasi polusi udara ekstrem.

“Kami akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG mengenai arahan Pj Gubernur untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Jakarta, seiring dengan kondisi udara Jakarta yang sedang memburuk beberapa waktu terakhir,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Minggu (23/6/2024).

Isnawa mengatakan, wilayah Jakarta dan sekitarnya pernah melakukan TMC untuk mengatasi kondisi cuaca ekstrem dan polusi udara seperti akhir tahun 2022 lalu, BPBD berkoordinasi dengan tim gabungan TMC yang terdiri dari BMKG, BRIN, BNPB, dan TNI AU untuk melakukan penyemaian garam di langit Jakarta untuk menanggulangan potensi cuaca ekstrem yang terjadi.

“Pada pertengahan tahun 2023 juga pernah dilakukan TMC untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta pada saat musim kemarau dengan kolaborasi dari tim gabungan,” ungkap Isnawa.

Upaya yang dilakukan ini tentunya bertujuan untuk memastikan polusi udara Jakarta dapat terkendali dan tidak memberikan dampak lanjutan yang serius bagi masyarakat Jakarta.

Untuk saat ini, BPBD DKI akan kembali melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk kembali melakukan TMC, salah satunya adalah BMKG.

“BMKG telah membentuk kedeputian yang khusus bekerja melakukan operasi modifikasi cuaca, yang nantinya dapat membantu Jakarta untuk membahas lebih teknis mengenai pelaksanaan operasional TMC ke depan,” tandasnya.(*/Bi)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto secara tegas mengatakan sangat mendukung kehadiran Special Olympics Indonesia ( SOina ) Kabupaten Bogor sebagai organisasi olahraga penyandang disabilitas intelektual.

Politisi Partai Gerindra tersebut akan memperlakukan hak yang sama kepada Soina Kabupaten Bogor dalam perhatian anggaran dan fasilitas sama seperti KONI, KORMI dan NPCI yang sudah mendapatkan anggaran rutin dari Pemkab Bogor.

“Selamat datang Soina Kabupaten Bogor. Semoga ini akan menjadi ruang baru untuk berprestasi para atlet disabilitas intelektual di Kabupaten Bogor yang punya talenta olahraga,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan. Minggu, 24 Juni 2024.

Selaku Pembina Soina Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun meminta semua pihak memberikan dukungan penub kegiatan yang akan dilakukan Soina ataupun dengan organisasi olahraga lainnya di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Soina ini sudah ada dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang keolahragaan No : 11 Tahun 2022, jadi tidak ada alasan kalau Pemkab Bogor tidak mendukung penuh Soina Kabupaten Bogor.

“Pemkab Bogor harus berterimakasih dengan adanya elemen masyarakat yang punya kepedulian tinggi dengan membentuk Soina yang akan banyak melakukan kegiatan olahraga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bogor,” ucap pengurus olahraga Polo nasional ini.

Ia menuturkankan, saat ini jarang sekali kegiatan olahraga antar SLB se Kabupaten Bogor melalui Soina yang harusnya menjadi program Dispora Kabupaten Bogor.

Mudah mudahan, tambah Rudy, dengan adanya Soina Kabupaten Bogor diharapkan kegiatan olahraga antar SLB se Bumi Tegar Beriman akan lebih sering digelar di Kabupaten Bogor.

Ia pun mendukung penuh rencana Soina Kabupaten Bogor menggelar kegiatan atau kejuaraan olahraga Soina pada tanggal 5 Juli 2024 di Area Stadion Pakansari.

“Saya berharap Dispora atau SKPD lainnya bisa mengakomodir Soina Kabupaten Bogor sebagai organisasi olahraga yang memang sudah berdiri sendiri berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Keolahragaan No 11 Tahun 2022,” jelas Politisi Gerindera.(Rez)

CIREBON – Pengelola Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, menyediakan paket wisata khusus untuk menarik minat wisatawan mancanegara (wisman) agar berkunjung ke destinasi tersebut sambil mempelajari sejarahnya.

Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan Ratu Alexandra di Cirebon, Selasa, mengatakan paket tersebut bisa dipesan oleh turis yang tertarik untuk mempelajari kekayaan sejarah di keraton serta beberapa bangunan cagar budaya di sekitarnya.

Para turis, kata dia, nantinya diajak melihat dan menelusuri berbagai bangunan bersejarah hingga benda pusaka di Keraton Kasepuhan.

“Keraton Kasepuhan itu wisata sejarah. Kita sediakan paket edukasi, jadi wisatawan (asing) belajar mengenai sejarah terkait benda-benda pusaka atau cagar budaya yang ada di sekitar keraton,” katanya.

Selain sejarah, Alexandra menuturkan pengunjung dari mancanegara itu bisa mempelajari kesenian serta mengikuti kegiatan pelatihan seperti membuat kain batik dan melukis topeng.

“Tidak hanya bisa berwisata, pengunjung juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah dan keunikan budaya di Cirebon. Khususnya berkaitan dengan peninggalan Sunan Gunungjati di Keraton Kasepuhan,” ujarnya.

Menurut dia, strategi ini cukup efektif karena ada beberapa turis asing asal Jepang dan China yang berkunjung ke Keraton Kasepuhan pada momen libur panjang Idul Adha 1445 Hijriah.

Pihaknya juga mencatat terdapat wisatawan domestik dari Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang dan Sukabumi yang datang untuk menghabiskan waktu liburan di Keraton Kasepuhan.

“Hari sebelumnya ada 300 wisatawan. Kemudian saat Idul Adha ada 130 orang. Untuk paket wisata tadi sebesar Rp65.000 per orang. Tapi belum termasuk jika wisatawan ingin belajar membatik atau melukis topeng,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan untuk mengenalkan keunikan sejarah berbasis keraton kepada turis, pihaknya bakal mengoptimalkan Program Wisata Edu Heritage Jakarta-Cirebon.

Melalui program itu, lanjut dia, potensi wisata di keraton bisa dioptimalkan dengan menambah atraksi budaya maupun menyediakan sarana edukasi terkait hubungan Jakarta dengan Cirebon pada masa lalu.

Agus menyampaikan apabila program ini berjalan lancar maka destinasi wisata di bidang sejarah, religi sampai kuliner dari Cirebon dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat luar daerah.
“Program inisiasi bersama Pemkot Cirebon dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, diharapkan mampu mendatangkan wisatawan lebih banyak. Khususnya kunjungan turis dari Jakarta ke Cirebon,” kata Agus.(Antara)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai, pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji berdasarkan temuan masalah oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, tidak diperlukan.

Yandri menilai, upaya evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag) cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI. “Tidak perlu dibentuk Pansus untuk menyikapi hasil temuan Timwas Haji DPR,” kata Yandri dalam siaran pers di Jakarta, (18/6/2024).

Adapun salah satu temuan yang dipersoalkan, menurut Yandri, adalah terkait bahan baku pangan yang berasal dari Thailand. Dengan jumlah 240 ribu lebih jamaah asal Indonesia, seharusnya bahan baku pangan berasal dari dalam negeri.

Yandi mengatakan, inisiasi bahan baku pangan dari Indonesia sudah dimulai ketika dirinya menjadi Ketua Komisi VIII Tahun 2019-2022. Realisasinya, kata dia, keran ekspor untuk pemenuhan bahan baku asal Indonesia sudah dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifki Hasan.

“Saat ini tinggal memaksimalkan pelaku usaha nasional untuk menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan oleh jamaah,” kata politikus PAN tersebut.

Namun apabila bahan baku dari Tanah Air belum tersedia, Yandri menilai, penyelenggara pun harus tetap menyediakan konsumsi bagi jamaah walaupun bahan bakunya berasal dari negara lain.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. “Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024,” kata Puan di Jakarta, Senin (17/6/2024).

Puan menjelaskan, pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.(*/Ag)

JAKARTA – Kualitas udara di DKI Jakarta, mengutip data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada Rabu pagi menjadi yang terburuk ketiga di dunia.

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 177 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5, yang berarti masuk kategori tidak sehat.

Adapun kota dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia adalah Delhi, India dengan indeks kualitas udara di angka 302, kemudian di urutan kedua diikuti Kinshasa, Kongo di angka 251 dan di urutan keempat diikuti Kumpala, Uganda di angka 176.

Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta juga berada pada kategori tidak sehat.

Kategori kualitas udara tersebut berarti tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sejumlah wilayah yang terpantau Bundaran HI (106), Kelapa Gading (116), Jagakarsa (127), Kebon Jeruk (136) dan Lubang Buaya (106).(*/Ad)

CIBINONG – Seluruh kepala sekolah (Kepsek) di tingkatan SD maupun SMP negeri di Bumi Tegar Beriman yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) akan diaudit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor.

Hal itu ditegaskan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu agar bisa menemukan fakta terkait dugaan adanya pungli yang dilakukan sejumlah Kepsek. Inspektorat Kabupaten Bogor akan bekerja berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat terkait pengelolaan pemerintahan pada 2023 lalu.

“Inspektorat Kabupaten Bogor akan melakukan audit investigasi, karena kami ingin mengetahui fakta yang sesungguhnya seperti apa terkait dugaan pungli yang dilakukan sejumlah Kepsek,” tegas Asmawa Tosepu kepada wartawan, Selasa 18 Juni 2024.

Asmawa Tosepu menuturkan, ada sekitar 129 sekolah yang terindikasi terjadi praktik pungli. Jika terbukti, mereka akan mendapat label tidak memiliki intergritas karena melanggar norma hukum maupun etika aparatur sipil negara (ASN).

“Ada 129 sekolah yang ada temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, ini bukan karena orang lain tetapi karena ulah kita sendiri. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga Camat sebagai pemimpin dan pembina di wilayah,” tutur Asmawa Tosepu.

Ia mengaku akibat temuan pungli dan lainnya, Pemkab Bogor untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mendapatkan opini, predikat atau penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Apa kita nyaman dengan raihan predikat WDP? Oleh karena itu temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ini harus ditindak lanjuti, dibedah dan dicari solusinya,” tukas Asmawa Tosepu.

Selain temuan di lingkungan Dinas Pendidikan, informasi yang dihimpun INILAHKORAN, temuan juga terjadi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selama tiga tahun raihan predikat WDP, BPK-RI Perwakilan Jawa Barat selalu menemukan temuan atau catatan di DPUPR.

Tak hanya itu, oknum pejabat Dinas PUPR, BPKAD dan auditor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat serta Bupati Bogor Ade Yasin bahkan terjerat perkara atau kasus suap, agar Pemkab Bogor bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mereka pun divonis bersalah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.(Rez)

CIBINONG – Dunia Pendidikan saat ini menjadi sorotan semua pihak karena begitu banyak cara untuk membuat pihak sekolah atau siswa memberikan pungutan yang tidak sesuai dengan Undang Undang yang belaku di Sekolah . Salah satu dugaan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bogor kembali membuat sensasi dengan mengkordinir uang kurban kepala sekolah se-kabupaten Bogor dengan nominal Rp 100.000. perkepala sekolah.

Sungguh tidak belajar dari pengalaman yang sudah atau pernah di alami. Hal ini sangat pantas di tujukan kepada ketua K3S Kabupaten Bogor yang diduga melakukan pungli .

Kejadian tahun lalu 1444 hijriah kembali diulanginya dalam perayaan idul Adha 1445 hijriah dangan mengintruksikan agar semua kepala sekolah se- Kabupaten berpartisipasi sebesar Rp 100.000 dengan modus uang kurban dan melalui ketua K3S setiap Kecamatan.

Salah satu sumber mengungkapkan di minta sebesar Rp 100.000 untuk uang kurban.
” Ya benar kita diminta partisipasinya sebesar Rp 100.000, melalui ketua K3S (kecamatan) katanya buat uang kurban, ya kita transfer ke rekening bendahara, ya kitakan serba salah gak ikut di omongin,” ungkapnya.

Sekedar ilustrasi,di Kabupaten Bogor terdapat 40 Kecamatan dengan demikian ada 40 ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan jika satu perwakilan k3s menyetorkan Rp 5000.000,00 X 40 = Rp. 200.000.000,00. Di kemanakan dan untuk apa saja uangnya yang terkumpul?

Masih dari narasumber yang tidak mau di sebutkan nama,” lnikan sangat di sayangkan, apalagi tahun lalu ketua K3S Kabupaten Bogor sempat di demo karena penghimpunan uang kurban. Nah kenapa tahun ini di ulang lagi,” ungkapnya.

“Apapun alasannya tidak di benarkan, menghimpun dana apalagi di bebankan kepada sekolah yang pada akhirnya peserta didik terkena imbasnya, jangan alasannya sudah rapat, apa mereka semua lupa , mereka itu PNS, mereka itu pejabat. Kan sudah melanggar UU N0 . 20 tahun 2001. Dan sangat di sayangkan lagi bahwa Kabupaten Bogor itu masih di sorot dengan banyaknya temuan BRK ,” tegasnya lagi.

Pasal 12e
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(*/End)

CIBINONG – Di duga dan atau terindikasi Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bogor berinisial “E,” mengintruksikan kepada setiap sekolah untuk menghimpun dana untuk hewan kurban tahun 2024/ 1445 hijriah.

Berdasarkan investigasi serta informasi yang di himpun di lapangan tim mendapatkan keterangan dari berbagai sumber. Jumat 14 Juni 2024. Salah seorang orang tua siswa yang meminta namanya tidak disebutkan.

“Ya bener, anak saya di minta untuk sumbangan uang untuk kurban tapi saya gak tau hewan kurban di potong di sekolah apa tidak,” katanya.

Di lain pihak sumber mengatakan,” sekolah di minta menghimpun dana untuk hewan kurban, masing-masing sekolah Rp.100.000, dan sudah di setorkan, namun pada akhirnya di bebankan kepada peserta didik. Ini sangat di sayangkan karena berpotensi pungli,” ungkapnya.

Masih dari narasumber yang tidak mau di sebutkan nama,” lnikan sangat di sayangkan, apalagi tahun lalu ketua K3S Kabupaten Bogor sempat di demo karena penghimpunan uang kurban. Nah kenapa tahun ini di ulang lagi,” tandasnya lagi.

“Apapun alasannya tidak di benarkan, menghimpun dana apalagi di bebankan kepada sekolah yang pada akhirnya peserta didik terkena imbasnya, jangan alasannya sudah rapat, apa mereka semua lupa , mereka itu PNS, mereka itu pejabat. Kan sudah melanggar UU N0 . 20 tahun 2001. Dan sangat di sayangkan lagi bahwa Kabupaten Bogor itu masih di sorot dengan banyaknya temuan BRK ,” tegasnya lagi.

Pasal 12e
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(*/Ind)