JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini melihat masih banyak kebijakan sepanjang 2013 yang patut dipertanyakan.
Salah satunya kebijakan pengupahan yang berimbas pada penciptaan lapangan kerja.
"Saat ini pengelolaan kebijakan pengupahan nasional menjadi salah satu isu penting.
Alasannya, isu upah dan buruh berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja (netto) per satu persen pertumbuhan semakin turun," jelas Hendri dalam siaran pers,(18/12).
Dalam dua tahun terakhir penciptaan lapangan kerja hanya sebesar 235.404 orang (2011) dan 196.774 (2012), jauh lebih rendah dari target pemerintah sebesar 500.000 ribu.
CORE menilai pengelolaan kebijakan pengupahan yang tidak tepat semakin menekan jumlah lapangan kerja baru karena digerogoti besarnya gelombang PHK.
Dalam paket kebijakan, pemerintah secara parsial telah memuat perubahan penetapan upah, tetapi bukan reformasi kebijakan pengupahan yang harus dilakukan secara menyeluruh.
Dalam catatan akhir tahun ini, CORE juga mendorong pemerintah menjadikan berbagai kelemahan dalam pengelolaan ekonomi 2013 sebagai pembelajaran penting untuk perbaikan di tahun mendatang. Sikap denial (mengingkari) sangat merugikan dalam pengelolaan ekonomi karena akan berakibat pada respon kebijakan tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak memadai dan bahkan berbahaya karena dapat membelokkan arah pembangunan ekonomi yang seharusnya tetap menomorsatukan daya saing dan kepentingan nasional.(Sind/Ind)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro