BOGOR - Kabupaten Bogor termasuk daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dana di bank dalam jumlah cukup besar, yakni Rp 1,9 triliun.
Padahal, kabupaten berpenduduk 5,3 juta jiwa ini membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan insfrastruktur.
Nurhayanti mengultimatum kepala dinas yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik. Ada tiga dinas di Kabupaten Bogor yang menjadi sorotan karena tidak bisa mengelola anggaran daerah.
Pada akhir tahun 2015 lalu dengan jumlah Sisa Laporan Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp 1 triliun.
Bupati Nurhayanti mengumpulkan para pejabatnya di Pendopo. “Laporan dari Kementerian Keuangan, seperti yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo, bila uang APBD Kabupaten Bogor yang belum terserap mencapai Rp 1,9 triliun itu dikisaran bulan Juni lalu, tapi sekarang uang yang terserap meningkat, sehingga tersisa Rp 1,7 triliun,” katanya.
Menurut Nurhayanti, berkurangnya uang APBD dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 1,7 triliun, karena pada awal Juli lalu, sekitar Rp 200 miliar sudah dialokasikan untuk pembayaran sertifikasi guru dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Yanti optimis, sisa anggaran Rp 1,7 triliun akan terserap. ‘’Biasanya jelang akhir tahun para penyedia jasa atau kontraktor melakukan penagihan atas pekerjaan yang mereka kerjakan,’’ katanya.
Mengenai tiga dinas yang mendapatkan sorotan Bupati, antara lain Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor. Khusus Dinas Bina Marga dan Pengairan, Bupati terus mendorong agar penyerapan modal anggaran terkait perbaikan infrastruktur jalan bisa cepat direalisasikan.
“Program-programnya sudah berjalan. Saya yakin triwulan keempat sudah selesai dan pencapaian serapan anggaran pada akhir 2016 nanti sudah di atas 70 persen,” kata Bupati Nurhayanti.(Dung)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro