Pilkades Serentak

BUPATI ADE YASIN LANTIK 222 KADES TERPILIH

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin melantik dan mengambil sumpah 222 kepala desa terpilih dalam Pilkades Serentak 2019 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (18/12/2019).

Hadir dalam pelantikan Kades diantaranya Danrem, 061/SKl diwakili May Inf Mulyadi Pasi bakti TNI, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Dandim 0621/Kab.Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno, Kapolres Bogor AKBP Muhammad Jhoni, Sekda Burhanudin, Kejari Kabupaten Bogor, Munaji, Kadis DPMD Drs.Ade Jaya Munadi dan para Ketua BPD Desa yang Kadesnya dilantik

Dari total 273 Kepala Desa terpilih, sebanyak 222 Kades dilantik pada gelombang pertama termasuk diantaranya kepala desa tergugat oleh calon Kades lainnya. Sementara 51 Kades lainnya akan dilantik pada Januari 2020.

Kepala Desa terpilih tergugat yang dilantik Bupati, diantaranya Kepala Desa terpilih Sukahati Kecamatan Citeureup, Desa Babakan Kecamatan Dramaga, Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja, Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari, Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede dan Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin.

Bupati Ade Yasin dalam sambutannya mengatakan desa diberikan kewenangan yang cukup banyak untuk mengembangkan dana desa dan potensi desanya dan Sumber keuangan dana desa agar dilaksanakan secara tertib dan transparan.

Kepala desa tentunya membutuhkan perangkat desa yang handal dalam melaksanakan progam desa dan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor yang mempunyai progam Panca Karsa, hal itu tentunya hal itu dapat dilakukan dengan pelatihan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Bupati menjelaskan kepala desa yang terpilih hari ini adalah kepala desa yang siap membantu pemerintah Kabupaten Bogor.

“Saudara-saudara tidak usah takut dalam menggunakan dana desa tersebut yang penting sudah terarah dan transparan dalam penggunaannya,” ujar Bupati. (Omen)

BOGOR – Gelaran Pilkades Serentak sudah berlangsung. Kendati hingga saat ini masih banyak panitia yang masih melakukan penghitungan namun secara umum Pilkades yang berjalan aman dan terkendali.

Di Kecamatan Bojonggede misalnya. Dari total 9 desa, lima diantaranya menggelar Pilkades. Hingga berita ini diturunkan, Senin (4/11/2019), pukul 17.00 WIB, semua proses penghitungan telah selesai.

Informasi yang diperoleh dari Camat Bojonggede, Dace Hatomi, Pilkades Serentak berjalan lancar dan penuh dengan antusiasme warga. Hal itu dapat dilihat dari tingkat kehadiran warga di masing-masing TPS yang sudah ditentukan.

“Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Semoga proses demokrasi ditingkat desa ini dapat jadi momentum dalam peningkatan kesejahteraan warga kedepan,” paparnya.

Uniknya, dalam Pilkades di Bojonggede yang digelar pada 3 November 2019, kemarin, pemenang Kepala Desa didominasi muka lama. Namun ada juga muka lama tapi baru. (Fuz)

Berikut data dan fakta Pilkades di Kecamatan Bojonggede:

Hasil penghitungan suara Pilkades di Kecamatan Bojonggede;

1. Desa Kedung Waringin
Perolehan suara;
No. 1 Sukarno.   5.005
No. 2 Nuryadi.   5.681
Tidak sah.              110
Jumlah.               10.796

2. Desa Cimanggis
Hasil perolehan suara Desa Cimanggis
No 1 Nining.           3.431
No 2 Abdul Aziz.    4.882
No 3 asan ingun.     247
Suara tidak sah.        90

3. Desa Susukan
Hasil penghitungan pilkades Susukan
No. 1.   Sudirman = 3.380
No. 2.  Gunardi.    = 1.341
No. 3. M. Irfan. S  = 3.745
Tidak sah.              =      95
—————————————-
Jml suara masuk = 8.561

4. Desa Bojongbaru
Hasil perhitungan (selesai)
1. Nurpalah.       923
2. Adiwinata.      335
3. Nursilah.        835
4. Bukhori.       4.249
5. Burdah.          2.421

5. Desa Ragajaya
Hasil perolehan suara Pilkades Ragajaya :
1. H. Eko supriyadi 4666
2. Mulyadi 672
3. Afrizal 2589
4. Muhammad idrus 668
5. H. Hasan 475
Suara tidak sah : 58
Blangko : 15
Jumlah suara masuk : 9143

BOGOR – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Bogor dilakukan serentak pada Minggu (3/11/2019). Berbagai cara unik dilakukan oleh panitia pemungutan suara untuk menarik masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya.

Salah satunya digelar di Desa Bantarsari, Kacamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, lantaran penyelenggaraan pilkades digelar dengan konsep resepsi pernikahan.

Konsep tersebut dipilih karena calon kepala desa yang bertarung merupakan pasangan suami, istri Lukmanul Hakim dan Silfiyani. Lukmanul yang maju sebagai calon petahana tidak mempunyai lawan lain sehingga sang istri ikut maju menjadi rival suaminya.

“Sesuai tahapan yang dilakukan panitia dengan membuka pendaftaran calon. Awalnya memang saya aja, karena aturan tidak boleh kotak kosong, istri saya juga boleh, kemudian masuk dalam pencalonan,” kata Lukmanul, Minggu (3/11/2019).

Atas dasar itu, panitia pun memutuskan untuk menggelar pemungutan suara dengan konsep respsi pernikahan. Keduanya pun dirias bak pengantin baru dan duduk di atas pelaminan seraya menyambut masyarakat yang selesai menyalurkan hak pilihnya.

Kemudian, masyarakat yang hadir juga dihibur dengan penampilan kesenian dan dijamu berbagai makanan gratis hasil swadaya paguyuban desa setempat.

“Ini yang kita kemas dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa tumpah ruah. Ternyata terbukti, kami juga kaget dengan kita mengadakan kirab budaya saya dikawal dengan pasukan pungguawa dan srikandi, naik kereta kencana diiring lagu kerajaan. Di sini disambut masyarakat dan diterima oleh panitia Pilkades,” ungkapnya.

Ia mengaku senang dengan konsep Pilkades di wilayahnya ini. Karena mampu menarik minat masyarakat menyalurkan hak plihnya sekaligus membuat suasana gembira menyambut pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

“Saya kira lebih fun, lebih gembira bisa tidur nyenyak itu yang paling penting. Di tengah orang lain sikut-sikutan, tapi di Desa Bantarsari Pilkadesnya bisa membangkitkan semangat bersatu,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Bantarsari Samsuary mengaku senang dengan konsep pernikahan mampu menarik minat masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya yang mempunyai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 5.154 orang.

“Ini pertama kalinya (konsep pernikahan), Nanti kita lanjutkan dengan penghitungan suara, mudah-mudahan suara bisa 100 persen,” katanya.

Untuk diketahui, Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Bogor hari ini diikuti oleh 1.064 calon kepala desa dari 273 desa. Masa kampanye pun sudah berlangsung dari tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 2019 lalu.(Igon)

BOGOR – Setelah mendapatkan laporan dari team dilapangan yang bertugas memantau jalannya Pilkades Serentak 2019 di 273 Desa se Kabupaten Bogor, ternyata di seluruh Desa terdapat Keluarga Besar Partai Golkar yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, baik kader maupun simpatisan Partai.

Hasil laporan team pemantau lapangan yang dihimpun team independent DPD Partai Golkar hasil sementara 121 Desa atau sekitar 45% dari Desa yang mengikuti Pilkades Serentak dimenangkan oleh Keluarga Besar Partai Golkar.

“Alhamdulillah cukup banyak kader dan simpatisan Partai Golkar yang unggul,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, H. Ade Ruhandi, SE yang akrab disapa Jaro Ade ini.

Jaro Ade juga mengapresiasi Pilkades Serentak Kabupaten Bogor tahun ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif berkat kerja keras dan kerjasama yang baik dari jajaran Polres Bogor, Kodim, Jajaran Muspika dan Panitia Pilkades.

“Saya juga menegaskan kepada keluarga besar Partai Golkar yang terpilih sebagai Kepala Desa untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat dan jangan sekali-kali berfikir untuk korupsi, selanjutnya segera melakukan komunikasi dan merangkul lawan politik di Pilkades dan diajak duduk bersama untuk merumuskan arah pembangunan Desanya kedepan, seperti yang di contohkan Bapak Presiden RI, Joko Widodo yang merangkul semua element bangsa untuk bersama-sama membangun Bangsa,” paparnya.

Lebih lanjut, Jaro Ade juga menghimbau kepada para Kades terpilih agar jangan juga memilih staff, RW, RT hanya mengakomodir kepentingan team sukses saja.

“Semua bertugas professional melayani semua masyarakat di Desa baik yang memilih ataupun berbeda pilihan pada Pilkades ini, rangkul semua element, jangan ada yang dibeda-bedakan, tujuan utamanya membangun Desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Jaro Ade. (Fuz)

BOGOR – Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bogor yang digelar pada 3 November 2019, mendatang, cukup menyedot perhatian banyak pihak. Tak hanya warga di 273 desa yang menggelar pemilihan tapi juga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda).

Terbukti, baik Pemerintah Kabupaten Bogor dan jajaran Kepolisian, TNI dan instansi terkait lain terus menggelar sejumlah giat dan pemantauan khusus untuk menyukseskan pesta demokrasi di wilayah ini.

“Kita sudah komunikasi dengan Polres dan TNI untuk mengamankan Pilkades Serentak ini. Bahkan sebelumnya kita juga undang para calon untuk deklarasi damai. Tentu kita berharap, Pilkades ini berjalan dengan baik dan sukses tanpa ekses,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat membuk Dialog Terbuka Pilkades Serentak, “Menangkal Politik Uang Pilkades” yang digelar Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor bersama KPU Kabupaten Bogor di Auditorium Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (24/10/2019).

Namun sayang, antusias ini tak dibarengi dengan tata aturan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Hal ini dibenarkan Sekretaris DPMPD Kabupaten Bogor, Adi Henryana yang menuturkan secara implisit, payung hukum yang ada saat ini belum siap menggelar Pilkades Serentak.

“Contoh dalam hal adanya kecurangan. Tak ada ancaman hukum apapun dan sengketa diselesaikan secara musyawarah ditingkat Panitia Desa. Jika pun ada yang lain, sifatnya hanya administratif seperti penghentian kampanye calon saja. Tapi bukan tidak mungkin dapat dibawa ke ranah hukum jika memang hasil musyawarah tidak menemui titik temu,” ungkapnya.

Apa yang disampaikan Adi, disambut Ketua Tim Pemantau Independen Pilkades Kabupaten Bogor, Sofyan Sjaf. Menurutnya, harus ada regulasi yang benar-benar mengingkat secara teknis terkait tata pelaksanaan Pilkades.

“Harus ada revisi Perbup. Ini penting karena desa merupakan bagian yang fundamental sebuah negara. Apalagi, dari data yang saya ambil, saat ini angka indek desa mendekati ketimpangan. Ini bisa jadi cermin demokrasi nasional,” papar pria asal Sulawesi ini.

Karena itu, ia berharap Pemkab Bogor dapat bertindak cepat untuk melakukan perbaikan aturan. “Kabupaten Bogor dengan luas wilayah dan kondisi demografis yang dekat dengan Ibukota harus jadi yang pertama melakukan perubahan aturan yang ketat. Soal data, kita punya. Bila perlu kita buat aplikasi khusus untuk pemantauan jalananya Pilkades,” tandasnya. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mengelar Deklarasi Damai Calon Kepala Desa (Cakades) pada pemilihan serentak Gelombang III tahun 2019 yang diikuti 1.064 orang calon Kepala Desa dari 273 Desa se Kabupaten Bogor, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong pada Selasa (22/10/2019).

Dalam amanatnya deklarasi damai berintegritas ini merupakan salah satu momentum penting dalam rangkaian proses tahapan pemilihan kepala desa dan Deklarasi damai pilkades ini sangatlah penting demi terciptanya keamanan dan ketentraman di Kabupaten Bogor.

“Momentum ini untuk membuktikan adanya kesatuan dan persatuan serta semangat kebersamaan dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilihan kepala desa yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sukses tanpa ekses,” ujarnya.

Ia mengingatkan walaupun ini ajang tingkat desa, namun gesekan antar masyarakat itu bisa lebih kencang ketimbang ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan Presiden (Pilpres).

“Gesekan antar masyarakat di Pilkades ini bisa lebih kenceng ketimbang Pilkada maupun Pilpres hingga kami dalam mengupaya tercipta situasi yang kondusif kami libatkan KPU, Bawaslu, mahasiswa, pengamat politik dan akademisi yang memang memahami permasalahan dalam pemilihan umum (pemilu) ini,” sambungnya.

Untuk keamanan Pilkades, tim panitia Pilkades ia minta untuk tidak segan – segan meminta bantuan aparat kepolisian (polsek)  maupun TNI (Koramil) dan bukannya ABCD (Abri Bukan Cepak Doang) atau organisasi massa (Ormas).

“Serahkan keamanan Pilkades kepada Polisi maupun TNI, kepada ABCD kami himbau jangan ikut – ikutan mengamankan perhelatan pelaksanaan Pilkades dan memihak salah satu calon kepala desa,” pintanya.

Kepada pendukung calon kepala desa, Bupati Bogor juga mencontoh ajang Pilkada dan Pilpres yang berlangsung aman karena masing-masing masyarakat menghargai perbedaan dan memelihara kesatuan.

“Walaupun kita berbeda – beda pilihan tetapi jangan diperuncing hingga tidak ada satu gelaspun yang pecah apalagi baku hantam antar calon ataupun pendukung, masyarakat harus bersikap dewasa dalam hal politik. Saya sebagai Bupati dan Iwan Setiawan sebagai Wabup bersikap netral hingga berpihak kepada salah satu calon kepala desa hingga jangan khawatir ajang Pilkades serentak ini akan berjalan jujur dan adil,” paparnya.

Sementara itu, Dandim 0621/​Kabupaten Bogor, Letkol Inf Harry Eko mengatakan jajaran di masing-masing koramil Kabupaten Bogor akan melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap perkembangan situasi di wilayah, dengan harapan terciptanya suasana yang kondusif.

“Semoga pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Bogor dapat berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin tingkat desa yang berprinsip memajukan Kabupaten Bogor,” katanya.

Adapun Kapolres Bogor AKBP M. Joni mengungkapkan Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat,  pemilu tingkat Desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desa selama 6 tahun ke depan.

“Banyak yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang, Pilpres, Pilkada Gubernur dan Bupati dan pemilu legislatif. Tak ketinggalan adalah Pilkades, begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini,” tandasnya. (Fuz)

BOGOR – Ribuan personil gabungan dari Polres Bogor, Depok dan Polda Jawa Barat bakal diterjunkan ke 273 Desa di Kabupaten Bogor untuk mengamankan Pilkades serentak yang akan digelar 3 November 2019.

Tak hanya anggota Kepolisian, sejumlah personil dari TNI, Satpol PP, DLLAJ dan unsur lainnya pun ikut dilibatkan untuk mengamankan pesta demokrasi ditingkat wilayah yang untuk perdana kalinya digelar secara serentak.

“Satu desa kita kerahkan 10 anggota untuk satu TPS. Tapi dari hasil maping kita, baik dari sisi potensi kerawanan, historis, tingkat kriminal dan luas wilayah serta jumlah pemilih akan ada penambahan personil pengamanan,” tegas Kapolres Bogor, AKBP M. Joni kepada jurnalmetro.com di Gedung Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut Kapolres Bogor menjelaskan, selain beberapa unsur pengamanan diatas, pihaknya juga berkoordinasi dengan beberapa wilayah tetangga untuk pengamanan Pilkades kali ini.

“Dari hasil maping kami ada puluhan desa yang masuk kategori penambahan personil pengamanan, seperti Babakan Madang, Gunung Putri, Parung Panjang dan Leuwiliang. Karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita berkoordinasi juga dengan beberapa Polres tetangga seperti Cianjur, Sukabumi dan Kota Bogor untuk back up,” jelasnya.

Senada, Kapolres Depok, AKBP Azis Andriansyah mengatakan siap membantu Polres Bogor untuk mengamankan Pilkades serentak tahun ini. “Apalagi secara teritori hukum, ada dua wilayah kami yang juga menggelar Pilkades, yakni Bojonggede dan Tajurhalang,” sebutnya.

Terpisah, Bupati Bogor, Ade Yasin berharap, gelaran Pilkades serentak jni dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan ekses. “Ada 273 Desa yang menggelar Pilkades serentak tahun ini, kami dari Pemkab Bogor sudah menyiapkan seluruhnya mulai dari sisi anggaran hingga pengamanan yang melibatkan seluruh perangkat instansi baik kepolisian, KPU dan Kejaksaan serta instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Bogor,” beber politisi PPP ini.

Ade juga mengatakan, dalam Pilkades serentak ini, Pemkab Bogor juga telah membentuk tim Ad Hoks yang akan membantu mengawasi jalannya pemilihan. Diharapkan dengan adanya tim ini akan meminimalisir adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkades. “Tim Ad Hoks ini sendiri terdiri dari tim profesional yang akan mengawasi jalannya Pilkades,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor dipastikan akan menggelontorkan dana sebesar Rp37 Miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 3 November 2019, ini. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi.

“Total ada 273 desa. Anggarannya Rp15 ribu per-DPT jadi total Rp37 Miliar. Dana ini dari anggaran perubahan tahun 2019 ini,” kata Ade Jaya saat dikonfirmasi via telepon seluler, (7/10/2019).

Lebih lanjut, Ade menjabarkan sebagian besar anggaran itu, dialokasikan untuk membantu panitia Pilkades dan bantuan untuk setiap  desa berbeda-beda, tergantung dari jumlah DPT yang diajukan.

“Dengan adanya bantuan dari APBD, panitia tak perlu lagi minta sumbangan kepada calon, karena semua kebutuhan untuk menyelenggarakan Pilkades, dari mulai pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pencetakan surat suara semuanya ditanggung APBD,” katanya.

Diketahui, pendaftaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Bogor November mendatang, sudah dibuka pada tanggal 25 Agustus lalu.

Untuk peserta, masing-masing Desa maksimal diikuti oleh lima orang calon. Jika lebih dari itu, maka ada seleksi tambahan untuk menentukan siapa yang berhak maju dalam Pilkades tersebut.

Ada dua indikator penting dalam seleksi. Pertama adalah batasan usia, pendidikan, serta pengalaman di pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan.(Fuz)