BOGOR – Upaya Nawacita Pemerintah dalam menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepertinya tak diindahkan banyak pihak. Salah satunya oleh jajaran politisi di Kabupaten Bogor.
Hal ini terbukti dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah Sejahtera yang mengaku menemukan sejumlah data dan fakta otentik terkait dugaan praktik nepotisme di kalangan birokrasi Kabupaten Bogor.
“Kami mempunyai data otentik termasuk memo tulisan tangan lengkap dengan logo DPRD Kabupaten Bogor yang isinya meminta agar dinas terkait untuk mengangkat saudara sang legislator itu menjadi Kepala Tata Usaha (TU) di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dibawah Dinas yang ada di Pemkab Bogor. Kami bisa buktikan itu,” kata Ketua LSM Amanah Sejahtera, Fariq kepada jurnalmetro.com.
Lebih lanjut, Fariq secara terbuka menyebut jika praktik nepostisme itu dilakukan oleh salah satu politisi yang kini bernaung dibawah Partai Golkar.
“Karenanya saya minta, DPD Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran politisi di DPRD karena ini sudah mencederai Nawacita Pemerintah dalam memberantas KKN. Terlebih, ini sudah melanggar dari fungsi dewan dimana legislatif tak boleh mengintervensi eksekutif. Karenanya sekali lagi yang minta Partai Golkar harus lakukan evaluasi, bila termasuk pelanggaran kode etik, saya minta dewan tersebut di PAW,” tegas Fariq.(Fuz)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro