JAKARTA – Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan RUU Perampasan Aset akan mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset Rampasan.
Lembaga itu nantinya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tandra mengatakan pengangkatan pimpinan badan tersebut akan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan itu menjadi bagian dari mekanisme yang diatur dalam RUU Perampasan Aset.

“Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” kata Tandra kepada wartawan Rabu (18/11).

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan untuk mengelola aset hasil perampasan. Namun, DPR menghendaki lembaga tersebut berbentuk badan agar memiliki kewenangan lebih kuat dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Tandra, bentuk badan dinilai lebih efektif karena pimpinan memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada anggota.

“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata dia.

Tandra mengatakan badan tersebut akan menjalankan sejumlah tugas, mulai dari menyimpan, merawat, hingga menjual aset yang telah dirampas. Status independen juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan aset tidak dipengaruhi intervensi pihak lain.

“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo juga menyampaikan bahwa badan khusus pengelola aset hasil perampasan nantinya akan berada langsung di bawah Presiden.

Menurut Rudianto, keberadaan lembaga tersendiri dibutuhkan agar aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola secara khusus.

“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto dikutip dari laman resmi DPR RI.(*/Ad)

By admin