JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut uang tersebut diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia mengaku awalnya menolak permintaan itu sebelum bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi.

Gus Ipul menepis klaim yang disampaikan Fahd Arafiq.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” katanya kepada NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).

Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan tudingan tersebut untuk menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan seseorang tanpa disertai bukti tidak seharusnya menyeret nama NU sehingga dapat merugikan nama baik PBNU.

“Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam’iyyah,” tegasnya.

Ia mengatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan mendatang.

“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya.

Gus Ipul kembali memastikan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak memiliki kaitan dengan penggunaan uang hasil korupsi.

“Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu,” terangnya.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon Agung Tbk, serta sejumlah pihak swasta dan politisi.

Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang diduga menjadi perantara pihak Summarecon.

Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.(*/Adyt)

By admin