JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga mantan Wakil Ketua Umum PBNU Nusron Wahid sangat berpeluang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal itu dapat terjadi apabila penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keterlibatannya.
Pernyataan tersebut merespons pengakuan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, yang mengaku telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026.
“Menurut saya, sangat memungkinkan yang bersangkutan (Nusron Wahid) menjadi tersangka selama aparat penegak hukum menemukan dua alat bukti. Dan menurut saya, ini mudah ditemukan,” kata Hudi saat dihubungi media di Jakarta, Rabu (18/11/2026) malam.
Menurut Hudi, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mendalami setiap keterangan tersangka atau terdakwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
“Apa yang disampaikan oleh Fahd Arafiq perlu ditelusuri kebenarannya. Semua yang disebut oleh yang bersangkutan perlu diperiksa dan diproses hukum,” ujarnya.
Hudi menekankan, aparat penegak hukum seharusnya peka terhadap setiap informasi yang disampaikan tersangka maupun terdakwa, baik ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) maupun saat persidangan berlangsung.
“Jangankan di depan persidangan, ketika baru memberikan keterangan saat BAP pun, aparat penegak hukum harus peka dengan keterangan tersangka atau terdakwa,” tuturnya dikutip dari Inilahcom.
Lebih lanjut, Hudi menekankan bahwa seluruh pihak yang diduga menikmati uang tersebut harus diperiksa.
“Semua yang menikmati uang itu perlu diperiksa atau diproses hukum karena melakukan kegiatan yang bersumber dari uang di luar prosedur,” jelasnya.
Hudi kembali menegaskan, pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
“Menurut saya, semua nama yang disebut oleh yang bersangkutan memang harus diproses hukum,” tegasnya.(*/Di)
