BANDUNG – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 mendapat banyak sorotan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengevaluasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar menyusul berbagai polemik yang muncul dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut.
Porprov XV Jabar 2026 yang digelar di Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Bogor itu menuai kritik terkait sejumlah persoalan. Mulai dari teknis pertandingan, sarana dan prasarana, dugaan pelanggaran sportivitas hingga sengketa antarcabang olahraga.
Dedi mengatakan, evaluasi akan dilakukan terhadap KONI Jabar, terutama menyangkut titik-titik kelemahan dalam pelaksanaan Porprov. Sebab, aspek teknis penyelenggaraan pertandingan berada di bawah kewenangan KONI.
“Ya nanti dievaluasi oleh KONI-nya. Karena kalau dari sisi aspek pelaksanaan teknis kegiatan kan di bawah KONI. Nanti saya ngundang KONI-nya untuk titik-titik mana yang lemah,” kata Dedi dikutip dari detikjabar, Rabu (18/11/2026).
Menurut Dedi, persoalan sportivitas menjadi hal paling penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Porprov. Ia menegaskan, kompetisi olahraga seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan fair play, bukan sekadar mengejar kemenangan.
“Dan yang paling utama bagi saya sportivitas harus nomor satu karena olahraga,” ujarnya.
Selain persoalan teknis pertandingan, Dedi juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah daerah yang menjadi tuan rumah Porprov. Ia mengakui kondisi keuangan kabupaten dan kota saat ini tidak sekuat sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menyiapkan fasilitas pertandingan.
“Kemudian kalau sarana dan prasarana, ya menurut saya karena memang saat ini kan banyak sekali kabupaten kota termasuk tuan rumah kan kondisinya kita tahulah ya, mereka tidak se-survive dulu dari sisi keuangan. Ya mungkin ya pasti ada keterbatasan-keterbatasan,” ucapnya.
Meski demikian, Dedi menegaskan pelaksanaan Porprov tetap harus berjalan. Ia menyebut sebelumnya sejumlah kepala daerah sempat keberatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Namun, Dedi meminta Porprov tetap digelar agar para atlet memiliki ruang untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan mereka. Pada akhirnya, seluruh daerah sepakat mengikuti penyelenggaraan Porprov.
“Dan ini tetap kita laksanakan karena banyak bupati wali kota yang tadinya tidak mau melaksanakan Porprov gitu. Tetap saya bilang atlet harus bisa tetap melaksanakan kegiatan, akhirnya mereka kompak mengikuti,” ungkap dia.(*/Hen)
