BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana turun langsung meninjau pabrik mobil listrik BYD di kawasan Cipeundeuy, Subang, menyusul gangguan berulang dari organisasi kemasyarakatan (ormas). Langkah ini dibarengi dengan konsolidasi bersama jajaran aparat keamanan setempat guna memastikan iklim investasi daerah tidak terhambat.
“Sudah. Sudah nanti kita mau datangin. Mau saya undang seluruh jajaran keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Subang-nya untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11).
Dikutip Antara, Rabu (18/11), rencana pengamanan terpadu tersebut ditempuh setelah sejumlah kelompok massa, termasuk Forum Masyarakat Subang Bersatu, menggeruduk kawasan industri BYD pada akhir Oktober 2026 lalu.
Meski sempat diwarnai ketegangan di sekitar area pabrik, Dedi memastikan aktivitas operasional produsen otomotif asal China itu tetap berjalan aman. Sejauh ini, pemerintah provinsi belum menerima laporan keluhan gangguan kenyamanan dari pihak investor.
Menurutnya, gesekan yang terjadi di lapangan dipicu oleh persoalan perekrutan tenaga kerja.
“Enggak sampai sekarang sih masih aman. Itu kan masalah rekrutmen tenaga kerja ya,” ungkapnya.
Untuk menyelesaikan akar persoalan secara menyeluruh tanpa mengusik aktivitas industri, Dedi akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan komunikasi lintas pihak. Ia merujuk pada keberhasilan menjaga kondusivitas kawasan industri perakitan mobil di Kabupaten Purwakarta sebagai acuan.
“Sebenarnya nanti deh saya cek langsung lebih banyak pada aspek humanity-nya sih. Misalnya di Purwakarta tuh ada juga kan industri mobil walaupun perakitan. Saya lihat enggak ada problem apa pun ya. Nah nanti mungkin ada faktor-faktor penyebab lain yang harus segera dikomunikasikan,” tutur Dedi.
Sebelumnya, pihak PT BYD Motor Indonesia sempat menyayangkan aksi demonstrasi berulang kali yang terjadi di fasilitas produksinya di Subang dan berharap pemerintah turun tangan membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Aksi unjuk rasa di pabrik BYD Subang tercatat bukan kali pertama terjadi. Selain aksi pada akhir Oktober 2026 yang menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal, gangguan serupa juga sempat mencuat pada 2025 lalu dan turut disoroti Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menilai stabilitas operasional pabrik sangat krusial bagi kenyamanan berinvestasi. Ia pun meminta pihak berwenang memberikan penjelasan terang terkait tuntutan demonstran agar tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” ujar Luther di Pabrik BYD Subang, Selasa (10/11), dikutip detikFinance.
Luther juga menyebut, sebagai perusahaan global yang menjadi sorotan pemangku kepentingan internasional, BYD berupaya mencegah munculnya persepsi keliru atas situasi di sekitar pabrik.
“Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global,” demikian ujar Luther.(*/Hen)
