BOGOR - Beras yang selama ini di distribusikan pada warga yang terdampak corona banyak menuai protes dan kecaman karena beras yang di salurkan Bulog dianggap tak sesuai dan tak memenuhi standar untuk dikonsumsi .
Pemkab Bogor menghentikan kerjasama dengan Perum Bulog untuk menyiapkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak pandemi Corona (Covid-19).
Kualitas beras yang tidak konsisten jadi alasan pemutusan kerjasama Pemkab Bogor ini.
Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan dalam penyaluran bantuan 30 kilogram beras tahap dua, Pemkab Bogor menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pasar Tohaga.
“Ini sedang dipersiapkan. Kita ingin lebih lancar distribusinya dan kualitasnya bagus. Saya minta PD Pasar Tohaga menyiapkan 6.000 ton beras untuk distribusi bantuan tahap dua,” kata Ade, Jumat (3/7/2020).
Dengan menunjuk perusahaan pelat merah sendiri, Ade berharap mampu mengontrol kualitas beras yang diterima masyarakat.
Selain itu, ketersediaannya pun diharapkan bisa terkontrol dan lebih cepat.
“Kita inginkan kualitas bagus dengan harga lebih murah. Jadi untuk tahap dua ini tidak dengan Bulog lagi. Kita gantian ingin BUMD dilibatkan,” tegasnya.
Ade Yasin sendiri mengaku kecewa dengan kualitas beras yang disiapkan Bulog selama pendistribusian tahap pertama sebanyak 6.000 ton. Karena berasnya berdebu dan berkutu. Tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.
Kata dia, untuk penyaluran tahap dua ini, PD Pasar Tohaga ditarget menyelesaikannya dalam satu bulan dengan jumlah 200 ribu rumah tangga sasaran.
“Kita tidak bisa mengandalkan beras dari petani lokal. Tapi nanti kita beli dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi juga untuk memenuhi kebutuhan 6.000 ton itu,” kata Ade.
Sementara Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengaku belum bisa berbicara banyak. Karena saat ini masih tahap pemaparan bersama Bupati Ade Yasin.
“Nanti kalau sudah fixed saja,” jelas Dirut PD Pasar Tohaga Haris.(*/T Abd)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro