PEMBEBASAN ABU BAKAR BA’ASYIR JANGAN DIPOLITISASI

JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, jangan ada pihak yang mempolitisasi pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir untuk kepentingan politik elektoral, meski pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.

“Secara prinsip kami harus apresiasi pembebasan Ba’asyir. Namun, digarisbawahi jangan ada pihak-pihak yang memolitisasi pembebasan tersebut karena murni hukum,” kata Habiburokhman di Jakarta, Sabtu, 19 Januari 2019.

Ia menilai, pembebasan tersebut murni alasan hukum karena secara aturan, Ba’asyir sudah mendapatkan remisi dan saat ini sudah dapat dibebaskan.

Oleh karena itu, menurut dia, pembebasan tersebut sudah secara hukum harus dilakukan dan bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan sebuah rezim atas Ba’asyir.

“Jadi, bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan dari rezim ini pada Ustaz Ba’asyir,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa hal-hal terkait hukum, seperti pembebasan Ba’asyir, jangan dikaitkan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Karena menurut dia, meski tidak ada momentum pilpres, Ba’asyir harus bebas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Ya, yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya, beliau ‘kan sudah sepuh, ya, pertimbangannya kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat, 18 Januari 2019.

Presiden yang menugasi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Ba’asyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Ba’asyir yang menurun menjadi pertimbangan utama.

Namun, kata dia, banyak pertimbangan lain yang diperhatikan, termasuk kondisi kesehatan.(*/Ag)