PANSUS PT PPE DIBENTUK, DUA FRAKSI SUDAH SIAP MENUNGGU FRAKSI YANG LAIN MENYUSUL

BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto masih menunggu usulan dari fraksi - fraksi terkait rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

"Dari jumlah tujuh fraksi, minimal empat fraksi mengusulkan Pansus PT. PPE maka kami pun segera membentuk pansus tersebut karena menurut saya setelah digelontorkan modal kerja sebesar Rp 165 miliar tidak ada yang mau ngomong apalaj Badan Usaha Milil Daerah (BUMD) ini mau brangkrut, rugi ataupun untung hingga ini ada apa?," kata Rudy kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan sebagai perusahaan publik milik masyarakat Kabupaten Bogor, maka setiap uang yang dikelola oleh PT. PPE maka harus diberitahukan kepada publik.

"Kita kan harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena modal yang kita berikan kepada PT. PPE itu uang negara atau pemerintah daerah dan bukan milik pribadi para pejabat, sudah dilantiknya Direksi PT. PPE yang baru yaitu Agus Setiawan kami juga ingin tau apa program kerja beliau kedepan untuk menyelamatkan PT. PPE," terangnya.

Rudy menegaskan hingga saat ini, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD, baru Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar saja yang siap membentuk Pansus PT. PPE hingga dirinya tinggal butuh dua fraksi lagi.

"Baru Fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Golkar saja yang sudah mengusulkan pembentukan Pansus PT.PPE, kami tunggu teman - teman fraksi lainnya demi mengetahui pertanggungjawabannya Direksi PT. PPE yang lama itu seperti apa," tegas Rudy.
Ketua Fraksi Partai Golkar Ahmad Tohawi membenarkan bahwa fraksinya menyetujui pembentukan Pansus PT. PPE, ia juga berharap Komisi II DPRD Kabupaten Bogor juga mengajukan usulan yang sama.

"PT. PPE atau BUMD ini pengelolaannya dibawah pengawasan Komisi II DPRD Kabupaten Bogor hingga alangkah baiknya pembentukan Pansus PT. PPE ini diinisiasi oleh mereka," ucap Tohawi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang juga ketua DPD PKS Kabupaten Bogor KH. Agus Salim meminta kepada direksi PT. PPE yang lama untuk mempertanggungjawabkan modal Rp 165 miliar yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

"Kondisi keuangan PT. PPE ini dalam kondisi tidak sehat walaupun Pemkab Bogor sudah memberikan modal sebesar

Rp 165 miliar, oleh karena itu harus ada pertanggung jawaban dari direksi PT. PPE yang lama. Fraksi PKS menyetujui pembentukan Pansus PT. PPE," ketus KH Agus Salim.

Ia melanjutkan Fraksi PKS juga tidak akan menyetujui penambahan modal apabila tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terkait dugaan kerugian negara yang diderita oleh Pemkab Bogor kareba salah kelolanya PT. PPE.

"Laporan pertanggungjawaban direksi yang lama ga jelas, selain itu juga kami menunggu hasil kajian atau feasibility study. Jika dua hal itu belum terpenuhi maka kami tidak akan menyetujui penyertaan modal tambahan pada tahun 2021 mendatang kepada PT. PPE," tandasnya. (*/He)