JANGAN JADIKAN ASN KORBAN BERAS BUSUK BULOG

JAKARTA - Perum Bulog akan memberikan tunjangan beras atau natura untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti, PNS, TNI, dan Polri. Celakanya kualitas beras yang akan dibagikan sangat memprihatinkan.

Ini dilakukan lantaran stok beras di gudang Bulog melimpah hingga 2 juta ton. Artinya, penyalurannya tak lancar ke pasar. Kalangan DPR dan pengamat mengkritisi kebijakan ini. Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengingatkan, Bulog jangan memaksa ASM makan beras yang tak layak. Tersiar kabar beras yang dibagikan itu berkutu.

Biasanya, kata dia, beras Bulog bisa bertahan tiga sampai empat bulan. Alasan pemerintah memberikan ASN uang tunai, lebih disebabkan karena kualitas beras yang tak layak konsumsi

Karenanya, ia mewanti-wanti, jika memang beras yang diberikan dari Buloh ini lebih baik dari harga pasaran, hal ini bisa dilakukan. "Tetapi ini kualitasnya sudah tidak bisa dimakan dan untuk habisin stok tidak benar," kata Darori kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dihitung, sebelum kebijakan itu dilakukan. Transportasi beras dan penyimpanannga adalah diantaranya. "Kalau 5 bulan, warnanya berubah dan tidak bagus. Sekarang beras yang mau dibagiin bagaimana kondisinya. Terus pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bis tidak mengganggu. Jadi segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya. Jadi transportasinya bagaimana. Biasanya mereka beli beras di pasar rumahnya," imbuhnya.

Kalangan DPR, menurutnya, akan mempertanyakan kebijakan ini. Banyak aspek yang akan dibahas dengan pemerintah. "Harus dipikirkan lah itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini. Kemudian apakah pemerintah sudah setuju dari mentri keuangan yang membayarkannya. Apakah Menkeu dan Bulog sudah sepakat," paparnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman mengatakan, rencana penyaluran beras Bulog kepada ASN, dibutuhkan pertimbangan yang matang. Jangan sampai kebijakan itu justru memberikan dampak kepada lesunya perdagangan di pasaran. Ujung-ujungnya pendapatan para pedagang anjlok.

Apalagi mengingat, jumlag ASN di Indonesia tidaklah sedikit. "Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras dipasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan," ungkap Ilman.

Dia mengakui, salah satu penyebab rendahnya serapan Bulog terhadap gabah kering panen (GKP) dari petani, karena masalah penyaluran. Sehingga, angka penyerapan belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

"Mungkin bahasa kasarnya, Bulog agak ogah-ogahan. Dalam pengertian, kenapa serapannya belum banyak, karena Bulog juga bingung penyalurannya seperti apa. Apalagi penyaluran itu kan sebagai bentuk bagi Bulog untuk mendapatkan pendapatan," ujar Ilman.

Menurutnya, rendahnya serapan Bulog dari GKP petani lokal juga disebabkan karena rendahnya harga pokok penjualan (HPP). Sehingga, para petani lebih memilih menjual gabah kepada para tenggkulak. Untuk itu, usul dia, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengkaji ulang keberadaan HPP.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, pemberian beras Bulog untuk ASN adalah hal lucu. Apalagi dengan alasan mencegah kerusakan beras di gudang.

"Kalau impor beras sesuai kebutuhan masyarakat, Bulog tak akan kesulitan menyalurkan beras. Hal ini ni memperlihatkan bahwa impor beras bukan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan terhadap Bulog, atas impor beras yang terjadi. Karena beras di gudang Bulog mubajir tak bisa disalurkan.

Diketahui, Menko Perekonomian Darmin Nasution, tengah mencari cara yang terbaik agar stok beras impor yang saat ini tertahan di sejumlah gudang Perum Bulog, dapat tersalurkan ke masyarakat.

Alasannya, apabila tidak segera disalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka kualitas beras hasil impor tahun lalu tersebut akan semakin menurun.

Darmin mengakui, saat ini, Perum Bulog kesulitan menyalurkan beras lantaran tidak lagi memiliki saluran yang tepat, seperti sebelumnya yakni melalui Program Beras Sejahtera (Rastra).(*/Nia)