Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang dalam rangka mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah. Infrastruktrur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang.

“Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Senin (25/9/2023).

Seperti diketahui, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah. Bahkan, krisis air bersih juga mulai dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta.

Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) menyampaikan ada 17 kecamatan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang mengalami krisis air. Salah satu penyebabnya karena Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Hutan Kota dihentikan buntut kemarau panjang.

Salah satu wilayah yang paling terdampak terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Adapun krisis air bersih di wilayah ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Untuk mengantisipasinya, PAM JAYA akan memaksimalkan pelayanan air tangki gratis sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat yang mengalami kekurangan air.

Berkaca dari hal itu, Iwan Aras menilai pemaksimalan layanan air gratis melalui truk-truk pengangkut air merupakan solusi jangka pendek. Ia menyebut solusi tersebut hanya akan bertahan dalam waktu singkat sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi atau program jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih yang juga berpotensi terjadi di masa akan datang.

“Distribusi air bersih darurat ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh krisis air memang tepat dilakukan sebagai upaya siaga pemerintah dalam membantu masyarakat. Namun bukan di situ letak penyelesaiannya. Harus ada strategi yang disiapkan untuk jangka panjang, seperti teknologi pemurnian air,” ujarnya.

Terkait inftastruktur teknologi pemurnian air, Iwan mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara Reverse Osmosis (RO). Metode ini cukup efisien sebab menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air laut, termasuk garam, ion logam, dan senyawa organik.

“Jakarta yang lokasinya tidak jauh dari laut memungkinkan berinvestasi dengan teknologi pemurnian air yang menyaring kualitas air laut sehingga menjadi air bersih yang dapat didistribusikan ke masyarakat. Ini salah satu langkah konkret investasi infrastruktur yang bisa dilakukan,” tuturnya.

Iwan menegaskan, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, pemerintah pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.

“Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah,” katanya.

Selain teknologi pemurnian air, Iwan menilai diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah. Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.

Komisi V DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan infrastrukrur itu mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.

“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Iwan menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.(*/Joh)

“Selain itu, penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional,” pungkasnya.

CIBINONG – Turut mensemarakkan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2023, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kembali memberikan kejutan istimewa untuk pelanggan yang selalu membayar tepat waktu dan diskon 50% untuk masyarakat yang ingin menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Kejutan ini dilakukan di seluruh cabang pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan secara serempak di loket cabang pelayanan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, mulai dari goody bag, minyak goreng hingga e-money dapat langsung dibawa pulang.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad pun memberikan apresiasi secara langsung kepada pelanggan terpilih yaitu ibu Ninuk Bektiningtyas dan ibu Nuryana Simanjuntak warga Perumahan Kota Wisata yang telah membayar tagihan rekening air pada tanggal 1 setiap bulannya selama satu tahun berturut-turut.

“Semoga perilaku membayar tepat waktu ini dapat dijadikan contoh kepada pelanggan lainnya. Dan sebagai apresiasi untuk Ibu Ninuk dan Ibu Nuryana, kami juga memberikan goody bag, minyak goreng dan e-money dan untuk para pelanggan setia kami yang datang melakukan pembayaran pada Hari Pelanggan Nasional melalui kantor cabang pelayanan akan mendapat merchandise lainnya” ungkap Abdul Somad kepada wartawan, Senin, 4 September 2023.

Ninuk pun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungan dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kepada mereka sebagai pelanggan.

“Padahal membayar tagihan langganan air itu adalah kewajiban kami karena air sudah kami gunakan selama sebulan penuh dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mempunyai peran untuk menjaga kelestarian bumi dibandingkan menggunakan sumur yang dapat menyebabkan penurunan tanah ” ucap Ninuk.

Ninuk mengaku sudah menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan setia selama 13 tahun.

Selain pemberian apresiasi kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga meluncurkan Program Diskon 50% demi membantu masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin mendapatkan pelayanan air bersih sekaligus menambah jumlah pelanggan dan program ini ditargetkan menambah jumlah pelanggan hingga 500 Sambungan Langganan.

Adapun ketentuan dalam program diskon penyambungan baru ini adalah besaran pemberian diskon adalah sebesar 50% dari biaya penyambungan normal, wilayah/perumahan yang sudah terdapat jaringan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, wilayah pelayanan memiliki sisa kapasitas air, berlaku untuk Kelompok Rumah Tangga dan Niaga Kecil dan Menengah dan tidak berlaku untuk perumahan yang terikat kerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Abdul Somad pub melakukan pembacaan meter melalui aplikasi SiBatik “Sistem Pembacaan Meter Tirta Kahuripan” sebagai penerapan teknologi untuk membantu petugas pembaca meter mengurangi risiko terjadinya kesalahan pembacaan meter air pelanggannya, tentunya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. (*/Angg)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sebanyak 3.490 temuan dari hasil pemeriksaan yang memuat 5.266 permasalahan Tata Kelola Keuangan Negara senilai Rp 25,85 triliun. Adapun temuan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.

Kepala BPK Isma Yatun mengatakan, temuan tersebut meliputi 1.295 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.766 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 14,65 triliun. “Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp 577,69 miliar,” tulis Isma dalam LHP LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 dikutip Rabu (21/6/2023).

Menurutnya dari 1.766 permasalahan ketidakpatuhan telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 536,81 miliar pada 157 objek permasalahan.

Selain itu, BPK juga menemukan sebanyak 2.205 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Alhasil, permasalahan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11,20 triliun.

Dari sebanyak 2.205 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, terdapat 76 permasalahan ketidakhematan senilai Rp 277,11 miliar, dua permasalahan ketidakefisienan, dan sebanyak 2.127 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp 10,93 triliun.

“Permasalahan ketidakpatuhan juga telah menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 11,53 triliun pada 94 objek pemeriksaan, juga kekurangan penerimaan sebesar Rp 2,58 triliun,” tulis BPK dalam Laporan IHPS II Tahun 2022.

Kemudian terdapat 488 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.(*/Tri)

JAKARTA – Pada Rabu (14/6/2023) pagi, terpantau harga beras medium di pedagang eceran kembali mengalami kenaikan. Harga rata rata beras nasional saat ini di angka Rp 11.980 per kilogram setelah selama sepekan kemarin berada di harga Rp 10.000 – Rp 11.000 per kilogram.

Kemarin di DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kenaikan harga beras dinilai wajar. Meski begitu, alasan Syahrul mengacu pada harga beras di negara lain tanpa melihat dampak kenaikan harga dan tingkat daya beli masyarakat.

“Jadi kalau harga naik, kalau saya ditanya sebagai Mentan ini harga yang wajar. Harga beras di Indonesia saat ini termurah di dunia,” kata Syahrul di Komisi IV DPR RI, Selasa (13/6/2023).

Syahrul menjelaskan harga beras yang wajar ini akan memberikan dampak pada kenaikan kesejahteraan petani. Namun, justru data menunjukan GKP di Tingkat Petani pada Rabu ini kembali turun ke harga Rp 5.310 per kilogram. Sedangkan di penggilingan sebesar Rp 5.630 per kilogram.

Beras Medium di tingkat penggilingan dibanderol Rp 10.470 per kilogram. Sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp 11.480 per kilogram.

Kondisi stok beras saat ini disinyalir bukan jadi penyebab fluktuasi harga beras. Padahal, disatu sisi Indonesia masih bergantung pada impor beras dari Vietnam. Saat ini, Vietnam sendiri memangkas kuota ekspor beras mereka hingga 44 persen.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan rencana negara produsen beras Vietnam untuk memangkas ekspor tidak akan membahayakan ketersediaan beras di Indonesia karena kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berjalan.

“Insya Allah aman, karena kita kan membicarakan juga ini, tidak terus dengan kita menganggap enteng, tidak. Tapi kita juga antar negara-negara itu kita sudah ada,” kata Budi.

Sebagaimana dikutip dari laporan Reuters, Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. Vietnam merupakan negara terbesar ketiga untuk ekspor beras dunia.

Berdasarkan laporan yang mengutip dokumen Pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya, melindungi lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta meningkatkan ekspor beras berkualitas.

Dengan kebijakan ini, ekspor beras Vietnam diperkirakan bakal turun menjadi 2,62 miliar dolar AS per tahun pada 2030, dari sebelumnya mencapai 3,45 miliar dolar AS pada 2022. Saat ini stok cadangan beras Pemerintah Indonesia di Gudang Bulog sebesar 605 ribu ton.(*/Tri)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemulihan ekonomi kita terjadi mulai 2022 dan diteruskan pada kuartal I 2023 dan menunjukkan pemerataan antardaerah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Dia menjelaskan, daerah-daerah yang berada di luar Jawa juga menunjukkan pergerakan yang mengarah pada pemulihan. Misalnya, daerah-daerah di wilayah Sumatra yang secara kolektif mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen pada 2022 dan 4,8 persen pada kuartal I 2023.

Selain itu, Kalimantan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada 2022 dan 5,8 persen pada kuartal I 2023. Data-data tersebut mengindikasikan perbaikan ekonomi juga berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Bendahara umum negara itu berpendapat capaian tersebut memberikan suatu optimisme bahwa pemulihan dan pertumbuhan Indonesia tidak hanya ditopang oleh daerah yang memang paling besar, yaitu Jawa dengan kontribusi sebesar 57,2 persen, tetapi juga oleh daerah-daerah lain. “Yang meski memiliki kontribusi lebih kecil tapi pertumbuhannya sudah menunjukkan suatu pemulihan,” ujar dia.

Adapun kontribusi ekonomi wilayah lain yang tercatat adalah Sumatra sebesar 21,8 persen, Kalimantan 9,0 persen, Sulawesi 6,9 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,7 persen serta Maluku dan Papua 2,5 persen.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal telah turut mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya juga ditopang oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang diyakini mampu memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan.

Melihat hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi yang potensial ke depannya.(*/Ta)

JAKARTA – Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat pada Selasa (16/5/2023) jumlah pembukaan rekening baru mencapai 6.737 rekening atau naik dua kali lipat dibanding hari sebelumnya sebanyak 3.670 rekening. Selain setoran tunai, pada hari yang sama, BSI juga membukukan setoran nasabah institusi dan mitra bayar hingga mencapai Rp33,11 miliar dari 1.494 transaksi.

Pencapaian ini pun tumbuh signifikan dibandingkan hari sebelumnya sebanyak Rp18,26 miliar dari 1.307 transaksi. Dari data singkat ini menggambarkan kenaikan dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap BSI cenderung baik seiring dengan sempat adanya gangguan pada Senin (8/5/2023) lalu. Kepercayaan nasabah juga tercermin pada kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) harian dan mencetak volume setoran senilai hampir Rp1 triliun pada operasional yang dilakukan pada hari yang sama.

Catatan rekapitulasi dari 1.132 kantor cabang BSI di Indonesia menunjukkan total nilai setoran tunai yang dilakukan oleh nasabah mencapai Rp981,59 miliar dengan transaksi tunai mencapai 40.142 transaksi. Nilai ini bertumbuh signifikan dari pencapaian pada Senin (15/5/2023), di mana total volume transaksi tercatat Rp637,69 miliar.

Untuk memberikan apresiasi pada nasabah setia tersebut, BSI memberikan promo kepada nasabah yang menggunakan fitur BI Fast. Promo spesial tersebut adalah biaya transfer dengan hanya Rp5 per transaksi mulai tanggal Jumat Jumat (19/5/2023) hingga Rabu (31/5/2023).

“Apresiasi ini ditujukan untuk seluruh nasabah BSI yang setia mendukung hingga saat ini transaksi telah berjalan normal di seluruh channel layanan,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dikutip Minggu (21/5/2023).

Promo BI Fast bisa diakses lewat BSI Mobile, Netbanking, CMS dan Teller di Kantor Cabang BSI Seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan promo spesial ini nasabah dapat langsung bertransaksi transfer BI fast dan tarifnya sudah otomatis berubah menjadi Rp5, dimana pada hari biasa biaya transfer BI Fast-nya sebesar Rp 2.500.

Bank Syariah Indonesia termasuk dalam batch pertama yang mendapat amanah dari Bank Indonesia sebagai bank peserta yang mendapatkan fitur BI Fast. Adanya peningkatan transaksi BI Fast melalui BSI tercemin dalam kenaikan per Maret 2023 secara year on year 1.372 persesn. Transaksi BI Fast didominasi di channel BSI Mobile sebesar Rp 36,9 Triliun dan mencapai 14,44 juta transaksi, disusul CMS, internet banking, dan layanan teller di kantor cabang.(*/In)

LAMPUNG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II menemukan terjadinya perilaku penjualan bersyarat (tying) yang dilakukan oleh distributor terhadap penjualan minyak goreng rakyat merek Minyakita di Provinsi Lampung.

Kepala KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, perilaku penjualan bersyarat tersebut diduga dilakukan oleh PT Indomarco Adi Prima (PT IAP) dan PT Agung Putra Niaga Mandiri (PT APNM).

Dua distributor tersebut mengharuskan Pasar Rakyat (toko/kios yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah) untuk membeli produk lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan minyak goreng rakyat merek Minyakita.

PT IAP mensyaratkan Pasar Rakyat membeli produk lainnya yakni lada putih bubuk dan garam merek tertentu untuk mendapatkan suplai minyak goreng Minyakita.

Sementara, PT APNM mensyaratkan Pasar Rakyat membeli produk lainnya yakni bawang putih bubuk dan minyak goreng kemasan nonsubsidi sebagai syarat untuk mendapatkan Minyakita.

“Produk yang disyaratkan tersebut merupakan produk yang sulit untuk dipasarkan sehingga dikeluhkan karena rendahnya minat konsumen terhadap produk yang disyaratkan oleh distributor,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

Meskipun distributor telah memasarkan minyak goreng rakyat merek Minyakita di bawah harga HET (harga eceran tertinggi), tetapi penjualan bersyarat tersebut mendorong pasar rakyat untuk menjual di atas HET. Ini merupakan upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan atas pembelian produk yang disyaratkan oleh distributor.

Wahyu melanjutkan, KPPU juga menemukan Pasar Rakyat yang menolak untuk disuplai Minyakita karena tidak ingin mengambil resiko atas tidak lakunya produk yang disyaratkan untuk mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

“KPPU Kanwil II menilai praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terbatasnya kesediaan stok dan penjualan di atas HET terhadap minyak goreng rakyat merek Minyakita,” kata Wahyu.

Atas temuan tersebut, KPPU Kanwil II telah menyampaikan surat tertulis kepada PT IAP dan PT APNM untuk memberikan penjelasan atas perilaku penjualan bersyarat terhadap Minyakita di Provinsi Lampung.

Adapun Tying adalah upaya yang dilakukan pihak penjual yang mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama. Perilaku tying dilarang dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

KPPU memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha untuk segera menghentikan praktik penjualan bersyarat terhadap produk minyak goreng rakyat merek Minyakita di Provinsi Lampung. KPPU akan mengambil langkah sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1999.(*/Kri)

INDRAMAYU – Harga bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, mengalami kenaikan. Kondisi itu dikeluhkan para konsumen maupun pedagang.

Berdasarkan pantauan Republika di Pasar Baru Indramayu, Minggu (5/2/2023), harga bawang merah kualitas biasa saat ini mencapai Rp 44 ribu per kilogram. Sedangkan bawang merah kualitas super, harganya Rp 48 ribu per kilogram.

Dalam kondisi normal, harga bawang merah hanya di kisaran Rp 25 ribu per kilogram. Mulai awal tahun baru yang bersamaan dengan meningkatnya curah hujan, harga bawang merah mengalami kenaikan bertahap menjadi Rp 30 ribu, Rp 32 ribu, Rp 35 ribu dan terus naik hingga kini menjadi Rp 44 ribu per kilogram.

Seorang pedagang sayuran di Pasar Baru Indramayu, Opik, mengatakan, kenaikan harga bawang merah itu sudah terjadi sejak di tingkat pemasok. Kondisi itupun selalu diprotes oleh para konsumennya.

“Mereka mengurangi pembelian bawang merah, jadi setengah dari biasanya,” kata Opik.

Opik mencontohkan, pelanggannya yang biasa membeli bawang merah satu kilogram, kini hanya membeli 0,5 kilogram.

Hal senada diungkapkan seorang pedagang sayuran di Pasar Induk Sayuran Patrol, Kabupaten Indramayu, Endang. Dia mengatakan, mahalnya harga bawang merah telah membuat omsetnya menurun karena konsumen banyak yang mengurangi jumlah pembelian.

“Pelanggan yang biasanya beli lima kilogram, sekarang jadi tiga kilogram,” tutur Endang.

Endang menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, kenaikan harga bawang merah itu dipicu tingginya curah hujan salaam Januari 2023. Hal itu akhirnya mempengaruhi hasil panen di tingkat petani.

Salah seorang pedagang masakan di Kecamatan Patrol, Erni, mengungkapkan, mahalnya harga bawang merah sangat memberatkannya. Pasalnya, semua masakan yang dijualnya menggunakan bawang merah sebagai bumbu utama.

“Kalau bawang merahnya dikurangi, nanti kurang sedap. Tapi kalau bawang merahnya tidak dikurangi sementara harga jual masakan tidak dinaikkan, ya jadinya rugi,” keluh Erni.

Erni berharap, harga bawang merah bisa segera turun. Apalagi, saat ini harga beras juga mahal sehingga sangat berdampak pada pemilik usaha kuliner seperti dirinya.(*/Iln)

CIBINONG – Sepanjang tahun 2022 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum TirtaKahuripan Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Namun pencapaian tersebut tidak akan menjadikan perusahaan berplat merah dengan jumlah pelanggan terdaftar sebanyak 211.311 sambungan langganan berpuas diri dan justru akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan di tahun yang akan datang.

Direktur Utama Perumda Air Minum TirtaKahuripan, Yuliansyah Anwar dalam keterangannya menyampaikan beberapa pencapaian membanggakan yang diraih di tahun 2022.
Diantaranya penghargaan dari BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai BUMD terbaik se-Jawa Barat dan BUMD Air Minum dengan kategori capaian terbaik kinerja keuangan, operasional dan tata kelola perusahaan.

Penghargaan KemenPUPR dengan predikat BUMD sehat dan kinerja terbaik peringkat pertama se-Jawa Barat sekaligus menduduki peringkat keempatdari 288 BUMD Air Minum se-Indonesia.

Sedangkan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Menteri Ketenaga kerjaan RI atas keberhasilan penerapan P2K3 dengan kategori Platinum dan zero accident selama 5.044.232 jam kerja tanpa kecelakaan terhitung Januari 2019 sampai dengan September 2022.

“Tentunya pencapaian ini adalah hasil dari sinergi yang baik antara Perumda Air MinumTirta Kahuripan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Pencapaian tersebut akan dijadikan pemacu untuk menjadi lebih baik lagi dan mengejar dibidang yang masih tertinggal demi Menjadi Perusahaan Air Minum Termaju dan Terbaik di Indonesia,” ujarYuliansyah.

Dalam perencanaannya, Perumda Air Minum TirtaKahuripan telah memiliki target yang tertuang dalam rencana bisnistahun 2023-2027 dengan skema pendanaan melalui pendanaan pemerintah maupun swastau ntuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sertameningkatkan deviden sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Yuliansyahmengatakan, pihaknya juga sudah menyusun beberapa program untukdirealisasikan di tahun 2023, mulaidarioptimalisasi dan rehabilitasi jaringan perpipaan, penambahan kapasitas produksi, penekanan kehilangan air, pengembangan sumber daya manusia, hingga pengembangan teknologi informasi.(*/Angg)

CIBINONG – Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kembali mendapatkan apresiasi, kali ini meraih Penghargaan Kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada 15 Desember 2022 di Sutan Raya Hotel, Bandung.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tim penilai penghargaan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dengan .empertimbangkan capaian penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan, termasuk pelaksanaan uji petik secara luring di beberapa perusahaan.
Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil selama 5.044.232 jam kerja tanpa kecelakaan terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan September 2022 dan Penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan kategori Platinum.

Direktur Utama sekaligus Ketua P2K3 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Yuliansyah Anwar menerima langsung penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang telah mendukung penerapan K3 hingga berhasil meraih penghargaan.

“Alhamdulillah, kami (Perumda Air Minum Tirta Kahuripan) mendapatkan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi dari Gubernur Jawa Barat. Kepada direksi, seluruh jajaran manajemen dan karyawan saya ucapkan selamat, semoga prestasi ini terus bisa dipertahankan dengan baik dan kedepannya kita targetkan berkiprah di tingkat nasional” ucap Yukiansyah Anwar kepada wartawan, Minggu, (17/12/2022).

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, penerapan K3 bertujuan untuk, yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dan ketiga meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kerja.

“Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kedepannya tetap berkomitmen akan melaksanakan penilaian tingkat lanjutan yaitu penerapan SMK3 terhadap 166 kriteria sesuai amanat dari PP Nomor 50 Tahun 2012,” tukas Yuliansyah Anwar. (*/Angg)