Ekonomi dan bisnis

LAMPUNG – Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni sampai Palembang sudah bisa dilalui pemudik pada tahun ini. Dari Bakauheni sampai Terbanggi Besar, tol sudah diresmikan dan dioperasikan.

Sementara dari Terbanggi Besar hingga Palembang akan dibuka fungsional mulai 29 Mei 2019. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat melakukan peninjauan, Sabtu (11/5/2019).

Dengan menggunakan Helikopter Basarnas, Menhub bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bagus Puruhito, dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengecek kesiapan arus mudik di tol trans Sumatera, Sabtu (11/5/2019). Titik peninjauan dilakukan di rest area KM 234 jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang dan jalan tol fungsional Pematang Panggang – Kayu Agung (PPKA) tepatnya di Interchange KM 325.

Menhub mengatakan karena rambu-rambu, penerangan jalan dan keberadaan rest area belum maksimal maka fungsionaliasi tol Terbanggi Besar – Palembang akan dilakukan pada siang hari mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Tol fungsional ini akan Diberlakukan mulai 29 Mei – 10 Juni 2019 selama 13 hari.

“Jalan tol Ini fungsional karena rambu-rambu belum maksimal. Oleh karena itu kita gunakan pada siang hari,” ucapnya seperti mengutip dari laman resmi Kemenhub.

Menhub menggarisbawahi bahwa keberadaan rest area untuk mengisi bensin, makan dan minum sangat penting bagi pemudik, karena itu pihaknya akan mengkoordinasikannya dengan stakeholder terkait.

“Yang penting adalah kesiapan bensin, toilet, tempat makan minum. Kita akan koordinasi lagi untuk mengajak stakeholder melengkapi itu. Jalan ini sejajar dengan jalan nasional, jadi ini bisa kita kolaborasikan fungsi-fungsi ini terutama fungsi-fungsi seperti bensin, makan dan sebagainya, mungkin ada informasi yang akan kita berikan melalui petugas-petugas yang ada dilapangan,” sebutnya.

Pada jalan tol fungsional Terbanggi Tinggi – Palembang sejauh 200 Km lebih ini dilaporkan akan telah disiapkan rest area sementara (temporary) di tiga titik sepanjang jalan tol tersebut.

Menhub mengatakan, yang perlu diperhatikan dengan dioperasikannya jalan tol secara fungsional dari Terbanggi Besar menuju Palembang ini yaitu mulai dari Pematang Panggang ke Kayu Agung yang hanya bisa dilalui untuk satu arah.

Menhub menyatakan sudah memikirkan antisipasi apabila terjadi kepadatan dalam ruas tol yaitu dengan mengalihkan kendaraan ke jalan nasional yaitu jalan lintas Sumatera.

“Jalan tol ini kan berhimpitan dengan jalan existing, jadi kalau nanti tol nya padat akan dialihkan ke existing,” terangnya.

Terkait aspek keselamatan, Menhub mengungkapkan bahwa dengan kondisi jalan tol yang masih fungsional, maka dari itu akan diberlakukan pembatasan kecepatan hanya maksimal 40km/jam.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk jalan tol di Terbanggi Besar – Palembang terdapat kendala di jembatan Sodong, namun sudah diselesaikan, sehingga jalan tol ini sudah bisa dioperasikan walaupun fungsional.

“Kendalanya di Jembatan Sodong, laporan Jembatan Sodong telah selesai akan kami tinjau dari udara. Kemudian langsung ke Jakabaring Palembang. Itu sudah bisa dicapai. Jadi dari Bakauheni sampai Jakabaring Palembang sudah bisa digunakan untuk mudik. Mudah-mudahan dengan fungsionalisasi tol ini dapat membantu masyarakat untuk mudik lebih baik,” ujar Basuki.

Menhub mengapresiasi dengan adanya ruas tol yang terhubung antara Lampung menuju Palembang ini dapat mempersingkat waktu tempuh hingga 5 jam. Lampung – Palembang yang semula ditempuh lebih dari 12 jam, dengan dibukanya ruas tol fungsional ini dapat ditempuh selama 7 jam.

“Pak menteri PUPR kerjanya luar biasa, sehingga satu ruas jalan lebih dari 300 km yang selama ini ditempuh lebih dari 12 jam, nanti kalau fungsional bisa ditempuh sekitar 7 jam. Kalau sudah selesai nanti hanya 4 jam dari Bakauheni – Palembang. Ini luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri memastikan bahwa tidak akan ada one way di lintas Sumatera, seperti yang ada di Tol Trans Jawa.

“Untuk lintas Sumatera tidak akan ada one way, karena volumenya sudah proporsional lalu kemudian juga ada jalan nasional lintas timur, tengah dan barat yang bisa dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.(*/Kris)

JAKARTA – Mengantisipasi terjadinya lonjakan lalu lintas selama masa angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan sistem ganjil genap bagi pengguna jasa penyeberangan Merak (Cilegon, Banten) – Bakauheni (Lampung).

Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Budi Setiyadi, Nomor: AP.201/1/3/DRJD/2019 tertanggal 9 Mei 2019 disebutkan, sistem ganjil genap diberlakukan di Pelabuhan Merak pada 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019, mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB (tanggal 3 Juni 2019) untuk setiap harinya.

Sedangkan di Pelabuhan Bakauheni sistem ganjil genap diberlakukan mulai tanggal Juni 2019 hingga tanggal 9 Juni 2019, mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB setiap harinya.

“Mekanisme pengaturan ganjil/genap dilaksanakan BPTD, Dinas Pehubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan,” bunyi surat tersebut.

Melalui surat tersebut, Dirjen Hubla meminta pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. (*/Ag)

JAKARTA – Perum Bulog akan memberikan tunjangan beras atau natura untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti, PNS, TNI, dan Polri. Celakanya kualitas beras yang akan dibagikan sangat memprihatinkan.

Ini dilakukan lantaran stok beras di gudang Bulog melimpah hingga 2 juta ton. Artinya, penyalurannya tak lancar ke pasar. Kalangan DPR dan pengamat mengkritisi kebijakan ini. Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengingatkan, Bulog jangan memaksa ASM makan beras yang tak layak. Tersiar kabar beras yang dibagikan itu berkutu.

Biasanya, kata dia, beras Bulog bisa bertahan tiga sampai empat bulan. Alasan pemerintah memberikan ASN uang tunai, lebih disebabkan karena kualitas beras yang tak layak konsumsi

Karenanya, ia mewanti-wanti, jika memang beras yang diberikan dari Buloh ini lebih baik dari harga pasaran, hal ini bisa dilakukan. “Tetapi ini kualitasnya sudah tidak bisa dimakan dan untuk habisin stok tidak benar,” kata Darori kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dihitung, sebelum kebijakan itu dilakukan. Transportasi beras dan penyimpanannga adalah diantaranya. “Kalau 5 bulan, warnanya berubah dan tidak bagus. Sekarang beras yang mau dibagiin bagaimana kondisinya. Terus pegawai yang tinggal jauh seperti di Bogor, apa bisa bawa berasnya naik bis tidak mengganggu. Jadi segi angkutan bagaimana, apa didrop ke daerahnya. Jadi transportasinya bagaimana. Biasanya mereka beli beras di pasar rumahnya,” imbuhnya.

Kalangan DPR, menurutnya, akan mempertanyakan kebijakan ini. Banyak aspek yang akan dibahas dengan pemerintah. “Harus dipikirkan lah itu. Kami akan tanyakan dalam RDP dengan Bulog, kenapa begini. Kemudian apakah pemerintah sudah setuju dari mentri keuangan yang membayarkannya. Apakah Menkeu dan Bulog sudah sepakat,” paparnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman mengatakan, rencana penyaluran beras Bulog kepada ASN, dibutuhkan pertimbangan yang matang. Jangan sampai kebijakan itu justru memberikan dampak kepada lesunya perdagangan di pasaran. Ujung-ujungnya pendapatan para pedagang anjlok.

Apalagi mengingat, jumlag ASN di Indonesia tidaklah sedikit. “Misalkan nanti diberikan secara gratis kepada PNS, artinya jumlah permintaan beras dipasaran bisa menurun. Selain itu, biaya penyalurannya seperti apa, juga harus dipertimbangkan,” ungkap Ilman.

Dia mengakui, salah satu penyebab rendahnya serapan Bulog terhadap gabah kering panen (GKP) dari petani, karena masalah penyaluran. Sehingga, angka penyerapan belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

“Mungkin bahasa kasarnya, Bulog agak ogah-ogahan. Dalam pengertian, kenapa serapannya belum banyak, karena Bulog juga bingung penyalurannya seperti apa. Apalagi penyaluran itu kan sebagai bentuk bagi Bulog untuk mendapatkan pendapatan,” ujar Ilman.

Menurutnya, rendahnya serapan Bulog dari GKP petani lokal juga disebabkan karena rendahnya harga pokok penjualan (HPP). Sehingga, para petani lebih memilih menjual gabah kepada para tenggkulak. Untuk itu, usul dia, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengkaji ulang keberadaan HPP.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, pemberian beras Bulog untuk ASN adalah hal lucu. Apalagi dengan alasan mencegah kerusakan beras di gudang.

“Kalau impor beras sesuai kebutuhan masyarakat, Bulog tak akan kesulitan menyalurkan beras. Hal ini ni memperlihatkan bahwa impor beras bukan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan terhadap Bulog, atas impor beras yang terjadi. Karena beras di gudang Bulog mubajir tak bisa disalurkan.

Diketahui, Menko Perekonomian Darmin Nasution, tengah mencari cara yang terbaik agar stok beras impor yang saat ini tertahan di sejumlah gudang Perum Bulog, dapat tersalurkan ke masyarakat.

Alasannya, apabila tidak segera disalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka kualitas beras hasil impor tahun lalu tersebut akan semakin menurun.

Darmin mengakui, saat ini, Perum Bulog kesulitan menyalurkan beras lantaran tidak lagi memiliki saluran yang tepat, seperti sebelumnya yakni melalui Program Beras Sejahtera (Rastra).(*/Nia)

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil, menegaskan, semua tanah harus dilegalisasi.

Saat ini, Kementerian ATR memprioritaskan legalisasi tanah transmigrasi dan tanah masyarakat umum. “Transmigran itu banyak yang puluhan tahun sudah tinggal di sana bahkan kampungnya sudah jadi, tetapi sertipikat belum ada. Maka segera kita bereskan,” kata Sofyan dalam siaran pers di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Sofyan menjelaskan, untuk menghindari permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah, maka Kementerian ATR/BPN terus giat melakukan kegiatan Reforma Agraria.

Sebagai informasi, jumlah kasus sengketa tanah yang tercatat di Kementerian ATR/BPN sejauh ini ada 8.959 kasus, di mana 56% sengketa antar masyarakat, dan 15% sengketa antara badan hukum dengan PT dan BUMN.

Ia juga memaparkan, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. “Untuk Penataan Aset ada dua program, pertama Legalisasi Aset kemudian Redistribusi Tanah,” ujar mantan Menko Perekonomian di Kabinet Kerja Jilid I itu.

Sementara, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR, Muhammad Ikhsan Saleh, menjelaskan, jika redistribusi yang dilakukan ada dua yaitu terhadap tanah eks tanah HGU ada 0,4 juta hektare sedangkan yang berasal dari pelepasan hutan itu ada 4,1 juta hektare yang akan diredistribusi.

“Ini dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan tanah eks HGU yang sejak 2005 sudah kita lakukan dan sampai dengan saat ini sudah mencapai 80 persen. Kami punya target 750.000 bidang sehingga permasalahan yang signifikan berkaitan dengan ini masih dalam proses penyelesaian,” katanya.(*/He)

JAKARTA – Penerapan sistem asuransi pertanian oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai memberikan manfaat positif terhadap para petani. Terutama untuk menanggulang terjadinya gagal panen yang berpotensi merugikan secara pendapatan finansial.

Pengamat kebijakan asuransi dari Badan Mediasi Asuransi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, Irvan Rahardjo menyebut meski secara alasan teknis asuransi pertanian tidak mengganti seluruh biaya kerugian, namun nilai yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp144 ribu per hektar atau 80 persen dari total biaya premi Rp180 ribu masih tergolong membantu petani.

“Petani membayar hanya sisanya 20 persen atau Rp 36 ribu. Risiko yang dijamin asuransi untuk tanaman pangan padi (AUTP) meliputi banjir kekeringan dan kerusakan karena hama,” ujar Irvan, Sabtu (4/5/2019).

Irvan menjelaskan, program asuransi pertanian sebetulnya telah digagas sejak 20 tahun lalu oleh pemerintah kemudian diupayakan dengan berbagai inisiatif oleh Kementerian Pertanian hingga kini.

Selanjutnya, ucap Irvan, guna semakin melindungi para petani dari risiko gagal panen, diterbitkanlah dorongan regulasi yakni UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sebagai informasi, untuk saat ini program asuransi pertanian yang sedang dilakukan dikenal dengan sebutan AUTP dan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau (AUTS/K). Pelaksanaannya telah mencakup hampir di seluruh provinsi di Indonesia, khususnya wilayah yang menjadi sentra produksi padi serta peternakan.

Irvan menuturkan, program asuransi pertanian yang telah dilaksanakan memerlukan rumusan sehingga sifatnya menjadi wajib terbatas. Agar tercapai hukum bilangan besar yang dibutuhkan asuransi. Dengan begitu, kata Irvan, dapat menangkal terjadinya defisit keuangan negara sehingga keberlanjutan AUTP dapat terus dijaga.

“Wajib karena sudah ada landasan hukum berupa program asuransi wajib amanat UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan terbatas kepada komoditi tertentu, misal padi, jagung dan kedelai, dan lahan sawah di bawah 0,3 hektare yg dimiliki petani,” ujar Irvan.

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, ke depan peminat asuransi pertanian akan terus meningkat. Apalagi, saat ini sudah ada Sistem Indivasi Asuransi Pertanian (SIAP), sebuah aplikasi pendaftaran peserta asuransi pertanian secara online.

Menurutnya, penggunaan aplikasi IT untuk pendaftaran peserta asuransi sangatlah penting. Hal ini terutama amat berlaku untuk meningkatkan ketertiban administrasi serta transparansi dalam kepesertaan petani. “Dengan aplikasi SIAP, proses pendaftaran semakin cepat dan mudah. Administrasinya juga akan lebih tertib dan peserta asuransi bisa memantau langsung,” ujar Sarwo Edhy.

Hadirnya sistem aplikasi pendaftaran peserta asuransi menggunakan IT ini diharapkan dapat lekas diterapkan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan seperti para petugas dinas kab/kota serta penyuluh. “Mengingat zaman ini sudah semakin canggih, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan dengan cepat. Keikutsertaan petani semakin bertambah banyak,” kata Sarwo Edhy.(*/Ridz)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan importir bawang putih untuk menjaga harga di level Rp25.000/Kg. Demi menjamin stabilitas harga bawang putih selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Sebab, kata Amran, para importir sudah meneken dan menyepakaTi harga bawang putih Rp 25.000. Apabila tidak komitmen dipastikan diberikan sanksi berat yakni diblacklist, sehingga tidak lagi bisa mengimpor bawang putih.

Kementan, lanjut Amran, bersama Satgas Pangan Mabes Polri melakukan monitoring harga secara harian untuk menjaga harga pangan selama bulan suci Ramadhan.

Amran mengatakan, sampai sekarang ini, Kementan sudah blacklist sebanyak 56 importir bawang putih nakal yang terdiri dari hari ini sebanyak 41 importir dan tahun lalu 15 importir yang tidak mentaati aturan wajib tanam dan berproduksi 5% dan selalu mempermainkan harga. Mayoritas importir yang diblacklist domisili Jkt, Surabaya, Medan.

“Dengan demikian, harga bawang putih dan komoditas lainnya ke depan stabil. Petani dan pedagang sama-sama untung serta konsumen menikmati harga pangan yang murah,” kata Amran, Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Selain bawang putih, dalam operasi pangan murah di Pasar Induk Kramat Jati ini, Kementan juga menyediakan komoditas pangan lainnya di antaranya beras, minyak goreng dan gula. Untuk harga cabai, daging ayam dan telur ayam, Amran menyebutkan komoditas pangan ini justru mengalami deflasi di bulan Februari-Maret.

“Tahun ini kita jaga stabil. Kita harapkan harga menguntungkan di tingkat petani, peternak dan di tingkat konsumen harga tetap stabil. Caranya, disparitas harganya kita perkecil karena rantai pasoknya terlalu panjang,” jelasnya.

Buktinya, pasokan cabai besar pada Mei 2019 sebesar 113 ribu ton, sedangkan kebutuhan hanya 76 ribu ton sehingga masih surplus 37 ribu ton. Untuk cabai rawit pasokan 99 ribu ton, kebutuhan 64 ribu ton, surplus 35 ribu ton.

“Sedangkan pasokan bawang merah132 ribu ton, sementara kebutuhan 112 ribu ton sehingga surplus 20 ribu ton,” sebut Amran

Usai operasi pasar murah di Pasar Induk Kramat Jati, Mentan Amran melanjutkan tinjau harga pangan di pasar tradisional yakni Pasar Jaya Kramat Jati. Amran menngatakan dari hasil pengecekan ini, terpantau harga pangan khususnya beras stabil. Amran menjamin harga beras ke depan terus stabil karena stok beras nasional saat ini sebesar 2 juta ton lebih.

“Kemudian saat ini pun sedang panen raya. Nah yang kita jaga, kami sudah diskusi dengan Bulog yaitu harga di tingkat petani, jangan sampai petani rugi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi menambahkan ketersediaan bawang putih nasional saat ini berangsur normal karena sudah mulai masuk bawang putih impor. Selain dari pasokan 115 ribu ton yang sudah masuk, Kementan juga sudah menerbitkan rekomendasi 19 Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH), setara 245 ribu ton bawang putih.

“Terdiri dari tahap pertama pada akhir Maret 2019 sebanyak 8 importir setara 120 ribu ton dan tahap dua sebanyak 11 importir setara 125 ribu ton,” bebernya.

“Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan bawang putih, kami tidak segan-segan memberikan tindakan tegas kepada importir yang tidak melaksanakan kewajiban tanamnya sesuai ketentuan. Importir yang mempermainkan harga pun pasti ditindak keras,” kata dia.(*/Ag)

JAKARTA – Kementerian Pertanian menyatakan, 60.000 ton bawang putih asal Tiongkok masuk ke Indonesia pada pekan ini, melalui Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Tanjung Priok (Jakarta).

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Moh Ismail Wahab menyebutkan, jumlah tersebut merupakan tahap awal dari persetujuan impor yang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan bagi perusahaan swasta mencapai 115.675 ton. “Bawang putih tersebut diprioritaskan untuk mengamankan pasokan di bulan puasa dan Lebaran,” kata Ismail di Jakarta,(3/5/2019).

Ismail memastikan pasokan bawang putih akan segera normal seiring dengan masuknya impor asal Tiongkok sebanyak 60.000 ton pada 2-6 Mei ini. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkrit untuk menstabilkan pasokan bawang putih.

Menurut dia, secara nasional konsumsi dan kebutuhan bawang putih sebulan mencapai 42.000 ton. Dengan digelontorkannya bawang putih impor ini, sangat cukup untuk mengamankan pasokan nasional sekaligus mengerek harga turun ke posisi normal.

Hingga kini, Kementan telah menerbitkan rekomendasi impor bagi perusahaan yang menjalankan wajib tanam bawang putih sesuai ketentuan. Totalnya sementara ada 19 importir yang sudah mendapat rekomendasi impor dan akan terus menyusul importir lain.

“Jadi, sembari mekanisme impor ini jalan, kita terus pacu penanaman bawang putih di dalam negeri. Harapannya tahun 2021 nanti ketergantungan terhadap bawang putih impor seperti saat ini tidak lagi terjadi,” katanya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik menuturkan pihaknya sejauh ini telah mengatur tata niaga bawang putih secara efisien. Karena, 97% dari kebutuhan bawang putih, masih harus diimpor.

Pada akhir Maret, Kementan sudah mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yang disusul penerbitan surat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan 115 ribu ton.

“Jadi sampai saat ini total 240.000 ton lebih yang sudah dikeluarkan rekomendasi impornya. Secara berkesinambungan, bawang putih akan terus masuk, yang dimulai awal Mei ini. Enam bulan ke depan stok bawang putih nasional dijamin aman,” kata Yasid.

Berdasar pemantauan di beberapa pasar di Jakarta, harga bawang putih terpantau di kisaran Rp55.000-65.000 per kilogram. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati di harga Rp45.000 per kg untuk jenis sinco atau bawang banci.

Untuk menekan laju kenaikan harga, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan gencar melakukan operasi pasar di berbagai daerah. Setelah Kamis (2/5/2019), pada Jumat (3/5/2019) Kementerian Pertanian kembali menggelar operasi pasar di 10 titik pasar di Jakarta dengan harga jual Rp15.00-Rp23.000 per kg.(*/Adyt)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyiapkan tambahan alokasi LPG 3 Kg sebesar 14 persen dari kondisi normal yang sekitar 21 ribu MT (ekuivalen dengan 7 juta tabung LPG 3 Kg) menjadi 24 ribu MT (ekuivalen dengan 8 juta tabung LPG 3 Kg) per hari pada minggu pertama Ramadhan 1440 H.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan, penambahan 3 Ribu MT LPG (ekuivalen 1 juta tabung LPG 3 Kg) ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dapat terpenuhi dengan baik mengingat frekuensi penggunaan akan cenderung meningkat.

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pada minggu pertama Ramadhan ini Pertamina menyediakan pasokan LPG lebih besar dari hari-hari biasa,” katanya dalam keterangan persenya, Kamis (2/5/2019).

Peningkatan pasokan LPG tersebut, tambah Fajriyah terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh Marketing Operation Region (MOR) Pertamina telah menyiapkan pasokan LPG sesuai dengan perkiraan kenaikan konsumsi di masing-masing provinsi.

Penambahan alokasi ini bervariasi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pada MOR I (Sumatera Bagian Barat dan Utara), MOR II (Sumatera Bagian Selatan), MOR III (Jakarta, Banten dan Jawa Barat), MOR IV (Jateng & DIY) dan MOR VII (Sulawesi) rata-rata alokasi LPG naik antara 6-11 persen.

Sementara pada MOR V (Jatim, Bali, NTB dan NTT) dan MOR VI (Balikpapan) kenaikan bekisar antara 27-29 persen.

“Dengan adanya tambahan alokasi ini, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pasokan LPG 3 kg. Satgas Pertamina juga akan terus memonitor konsumsi LPG, sehingga bila terjadi lonjakan Pertamina dapat mengantisipasi lebih cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut Fajriyah menuturkan, LPG 3 Kg merupakan produk yang disubsidi oleh negara dan diperuntukkan bagi kalangan warga tidak mampu. Karena itu, masyarakat yang sudah dalam kategori mampu diharapkan dapat menggunakan LPG non subsidi seperti Bright Gas yang juga tersedia di agen, pangkalan dan modern minimarket.

Untuk pemesanan Bright Gas yang lebih mudah, bahkan dapat dilakukan melalui Call Center 135. Dengan menggunakan pemesanan melalui Call Center ini, maka agen resmi akan mengantar Bright Gas ke rumah konsumen. Untuk informasi lebih lanjut dan apabila ada masukan maupun keluhan, masyarakat juga dapat menghubungi Call Center 135.(*/Iw)

JAKRTA – Pemerintah tengah merencanakan pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta ke luar Jawa. Alasan pemindahan, karena Jakarta yang sudah sangat padat dan macet.

Lalu, di mana ibu kota bakal negara yang diincar Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil, belum mau angkat bicara mengenai lokasi pastinya.

Yang jelas, kata mantan Menko Perekonomian ini, keberadaan ibu kota negara anyar beradpa di tengah-tengah Indonesia. “Yang paling penting adalah kalau di Sumatera terlalu jauh dari timur, kalau di Papua lebih jauh dari barat. Oleh sebab jtu cari tempat lokasi yang tengah-tengah,” kata Sofyan di kantornya, Jumat (3/5/2019).

Menurut dia, saat ini, lahan untuk ibu kota negara baru, sudah tersedia. Hanya saja, lagi-lagi dia belum mau mengungkap secara detail ke masyarakat. Kata dia, tempat ibu kota nantinya akan lebih baik dari Jakarta. “Sudah ada gambarnya. Tanahnya ada, lokasi bagus. Tanah negara. Bukan tanah BPN ya. Masih tanah kehutanan,” ujar dia.

Menurut dia, dipilihnya tanah milik negara agar lebih mudah dalam pembebasannya. “Sebagian, cukup besar masih tanah kawasan hutan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi Ibu Kota baru. Namun, saat ditanya di mana daerah yang paling potensial, Jokowi menyebut tiga pulau.

“Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah tengah,” kata Jokowi usai meninjau pabrik di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi Ibu Kota baru. Sebab, banyak hal yang mesti dikaji. Adapun biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.(*/Ni)

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengaku tak bisa apa-apa terkait kisruh laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

“OJK tidak memiliki kewenangan untuk menolak hasil audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik, kebenaran itu tentunya nanti ada pada asosiasi profesi yang melakukan verifikasi hal tersebut,” ujar Wimboh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dia menjelaskan, OJK bukan melakukan pengawasan kepatuhan (compliance), seperti mengawasi bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. “Kami mengawasi dalam konteks Garuda ini bukan lembaga jasa keuangan, kami mengawasi hanya bagaimana maskapai tersebut mematuhi prosedur dalam konteks transparansi dan market conduct dalam rangka laporan yang telah diaudit,” kata Wimboh.

Dalam hal emiten yang terdaftar, Wimboh meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018.

“Jadi OJK meyakini bahwa transparansi perusahaan yang go public atau terbuka, kami meminta self regulatory organizations (SRO) dimana bursa efek melakukan hal tersebut di lapangan dan tentu nanti hasilnya bisa dilaporkan kepada OJK,” kata Wimboh.

Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan Garuda mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Saat ini, menhub tengah menunggu klarifikasi terkait laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia 2018.

Mengingatkan kembali, dua komisaris Garuda menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan itu terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) dan PT Citilink Indonesia. Di mana diakui menjadi pendapatan perusahaan, karena apabila tanpa pengakuan pendapatan ini perseroan akan mengalami kerugian sebesar US$244,95 juta.

Namun, manajemen Garuda mengatakan, kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23.(*/Ni)