Ekonomi dan bisnis

BOGOR – Seorang nasabah kecewa dengan pelayanan BCA Cileungsi dikarenakan dana miliknya senilai ratusan juta rupiah hingga saat ini belum bisa dicairkan dengan beragam dalih.

Dana tersebut sebelumnya diblokir seseorang dikarenakan memiliki masalah dengan Hendro Prato Tarigan. Masalah itu sudah diselesaikan, namun pihak bank tidak kunjung membuka blokir rekening nasabah tersebut.

“Saya kecewa dengan pelayanan BCA Cileungsi dan terkesan mempermainkan saya. Masalah saya dengan pihak yang memblokir tabungan saya sudah selesai. Pihak BCA belum mau mencairkan dana tabungan saya, awalnya dikarenakan harus ada surat dari Kapolres Bogor. Sekarang, giliran saya sudah mendapatkan surat dari Kapolres Bogor,  pihak bank masih tetap tidak bersedia membuka blokir dengan dalih harus menunggu keputusan kantor pusat BCA,” kata Hendro kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Padahal, menurutnya, dia sangat membutuhkan pencairan dana itu secara cepat untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. “Saya merasa dirugikan dengan sikap pihak BCA Cileungsi dan saya minta secepatnya dibukakan blokir rekening saya,” tegasnya.

Pemblokiran rekening miliknya berawal dari bisnis logam yang digelutinya dengan pihak lain. Rekan bisnisnya melaporkannya ke polisi terkait tudingan kepada Hendro penggelapan 2 ton logam. Pelapor dan pemblokiran rekening dilakukan pada 2014 lalu.

Namun,  sekitar Juli yang lalu,  Hendro bersama rekan bisnis yang melaporkannya ke polisi sudah menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan hingga kemudian terbit surat dari Kapolres Bogor untuk pembukaan blokir rekening.

“Sayangnya tidak berjalan mulus karena BCA belum membuka blokir dengan dalih menunggu ijin Kantor Pusat BCA, ” tambahnya.  (Omen)

JAKARTA – Kabut asap kembali memenuhi udara di Kota Jambi. Merespons kejadian ini, Aksi Cepat Tangap (ACT) Jambi meninjau kondisi kota, tepatnya di Jembatan Gentala Arasy. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang semakin dekat serta membuat mata perih.

Baca Juga
ACT: Tiga Pekan Berlalu, Pengungsi Ambon Masih Alami Trauma ACT Bantu 100 Ton Logistik ke Maluku ACT Dorong Masyarakat Yogyakarta Peduli Bencana dan Konflik

“Kita lihat sendiri keadaan udara pagi ini juga sangat membuat kita sesak. Sepanjang Sungai Batang kabut asap sangat-sangat pekat. Bahkan sekitar jam 10 pagi tadi, cahaya matahari seperti belum masuk ke kota. Jarak pandang juga jadi sangat dekat,” kata Husen Wijaya selaku Kepala Program ACT Jambi, dalam siaran persnya, Kamis (17/10).

Menghadapi titik asap ini, tim ACT Jambi membagikan sejumlah masker kepada masyarakat. Sekitar 500 masker dibagikan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, salah satunya para pengendara yang berada di Simpang Jelutung, Kota Jambi.

“Untuk pagi ini kita sudah bagikan sekitar 500 masker. Kalau dari kemarin itu sudah sekitar 2.000 masker yang sudah kita bagikan kepada masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas di luar rumah,” ujar Husen.

photo
Pemandangan salah satu ruas jalan di Kota Jambi yang terpapar kabut asap.
Pemadaman titik api sebelumnya telah dilakukan oleh tim ACT Jambi pada saat kabut asap pertama datang, yakni pada 26 September hingga 8 Oktober 2019 lalu. Pemadaman titik api ini dilakukan bersama dengan relawan ACT yang didatangkan langsung dari Sumatra Barat. Namun kabut asap tak kunjung mereda.

Husen menjelaskan, mereka akan kembali meninjau titik api yang ada untuk memastikan kabut asap kali ini berasal dari titik yang sama dari lokasi sebelumnya. Husen berharap agar ACT dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuat rumah oksigen.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan survei kembali ke daerah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni Kumpeh, Muaro Jambi, dan kita akan pastikan kembali apakah titik api yang kemarin padam menyala kembali. Dan insyaallah kita akan berkoordinasi dengan dinas setempat untuk membuat Posko Rumah Oksigen yang akan kita dirikan di Kumpeh,” katanya.(*/Joh)

TEMANGGUNG – Industri rokok kretek di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diharapkan tetap membeli tembakau petani dengan harga wajar, sesuai kualitas.

“Kualitas tembakau tahun ini sangat bagus, pabrikan akan rugi sendiri jika tidak melakukan penyerapan hingga akhir panen raya,” kata Bupati Temanggung M Al Khadziq saat mengunjungi salah satu gudang tembakau perwakilan PT Djarum di Temanggung, Selasa (15/10/2019).

Ia meminta, pada akhir panen, tembakau dari petani jangan dibeli dengan harga murah. Pabrikan harus membeli tembakau dari petani dengan harga sesuai kualitas dan pada akhir panen seperti ini tembakau justru berkualitas bagus

Ia mengakui, rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23%, sangat berimbas kepada penyerapan tembakau dari petani. Namun demikian, saat ini masih banyak tembakau milik petani yang belum dibeli.

Bahkan, katanya masih ada daun tembakau yang belum dipetik dari lahan, terutama tembakau di wilayah selatan Temanggung atau daerah lereng Gunung Sumbing. “Petani di lereng Gunung Sumbing ini masa tanamnya paling akhir, jadi sampai saat ini masih ada yang belum selesai panen,” katanya.

Al Khadziq mengatakan, dalam dua hari teakhir pihaknya mengunjungi dua perwakilan pabrik rokok kretek yang melakukan pembelian tembakau di Temanggung. Dalam kunjungan tersebut pihaknya meminta agar semua perwakilan pabrik rokok melakukan penyerapan hingga akhir panen raya. “Kemarin ke perwakilan Gudang Garam di Bulu dan hari ini berkunjung ke perwakilan Djarum,” katanya.

Ia menuturkan sampai saat ini kedua perwakilan pabrik rokok kretek tersebut masih melakukan penyerapan tembakau. “Kedua pabrikan itu sudah sanggup akan melakukan pembelian hingga akhir panen, saya minta harganya yang wajar, agar semuanya untung,” katanya.

Perwakilan dari PT Djarum, Hugiono menuturkan, sejak awal panen tembakau hingga saat ini, pihak Djarum masih membeli tembakau dari petani. “Penyerapan tidak hanya dari petani yang bermitra dengan Djarum saja, melainkan dari semua petani, tembakau berkualitas bagus tetap kami beli,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini harga tembakau termahal yang dibeli dari petani Rp250 per kilogram, harga ini untuk tembakau dengan grade G. (*/D Tom)

JAKARTA – Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan seluler yang rendah turut menghambat bisnis di Indonesia.

Padahal, menurut Direktur Kebijakan Legatum Institute Stephen Brien pertukaran informasi yang didukung oleh infrastruktur telekomunikasi yang baik adalah komponen vital dari keterbukaan ekonomi.

“Dalam riset yang kami lakukan, teknologi telekomunikasi sebagai produk akhir telah menciptakan peluang ekonomi bagi perusahaan dan negara yang inovatif,” katanya di Jakarta, (15/10/2019).

Brien menjelaskan Indonesia menduduki peringkat 114, naik enam peringkat dalam satu dekade terakhir, dari 157 negara yang disurvei dalam indikator infrastruktur komunikasi dalam Indeks Global Keterbukaan Ekonomi 2019.

Infrastruktur telekomunikasi yang baik dinilai krusial untuk mendukung industri perdagangan elektronik yang diperkirakan akan mendukung 26 juta orang.

“Sayangnya, bisnis masih terhambat internet yang lambat dan bandwidth jaringan seluler yang rendah,” katanya.

Kendati demikian, pemerintah telah melakukan perbaikan melalui proyek Palapa Ring yang rampung pada 2019 ini.

Di sisi lain, Brien mengatakan regulasi dan pembatasan yang ketat semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh investor potensial. Hal itu misalnya terkait ketentuan konten lokal untuk peralatan nirkabel.

“Kondisi ini membatasi investasi telekomunikasi Indonesia, kemungkinan juga memperlambat pertumbuhan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Brien menilai peluang terbesar Indonesia adalah dengan memastikan infrastruktur komunikasi yang sedang dikembangkan dapat mendukung ekonomi digital.

“Ini akan melibatkan proyek Palapa Ring yang sekarang selesai untuk memperluas broadband dan 4G/5G ke daerah-daerah terpencil lainnya serta meningkatkan bandwidth keseluruhan,” katanya.

Untuk mewujudkan itu, maka Indonesia akan lebih banyak membutuhkan penyedia layanan komunikasi internasional dan investasi swasta.

“Pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah untuk memfasilitasi keterlibatan semacam itu, termasuk mengurangi persyaratan konten lokal,” pungkas Brien.(*/Joh)

JAKARTA – Petani kopi yang tergabung dalam Paguyuban Petani Sunda Hejo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerem laju impor kopi dari Amerika Latin dan Vietnam. Waduh.

Perwakilan petani kopi, Hamzah, mengeluhkan banjirnya pasokan kopi impor yang mengalir ke kedai-kedai kopi dalam negeri. Hamzah mengungkapkan, Amerika Latin lebih banyak mengirim kopi arabika, sementara Vietnam lebih banyak jenis robusta.

“Ada masalah besar Pak, di setiap kedai kopi muncul kopi impor Amerika Latin dan Vietnam. Mohon kebijakan agar impor tidak gampang mengalir. Karena harga akan lebih rendah di kami,” ujar Hamzah kepada Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/19).

Menurutnya, kopi impor asal Amerika Latin dan Vietnam memiliki harga jual lebih murah ketimbang kopi lokal. Alasannya, produski kopi impor sudah menggunakan otomatisasi mesin. “Sedangkan kami masih pakai tangan metiknya. Kalau kami tak bisa bersaing, harga kopi bisa turun,” kata Hamzah.

Jokowi mengaku akan menindaklanjuti masukan dari para petani. Dalam sebuah kesempatan pada Agustus 2019 lalu, Jokowi juga sempat menyindir pengelola mal-mal yang selalu menempatkan merek kopi asing di posisi paling strategis.

Meski tak menyebutkan merek kopi tersebut, Jokowi menilai bahwa seharusnya merek-merek kopi lokal bisa mendapat posisi yang setara. “Kalau sudah mau minum kopi yang ditaruh di depan si itu. Saya nggak usah sebut sudah tahu semuanya. Kopi kita kurang enak? Coba datang ke Tuku Coffee, datang ke Kenangan. Nggak ada bedanya. Harga separuh atau sepertiga,” ujar mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI itu.

Jokowi meminta Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) untuk memfasilitas pemilik merek lokal demi bisa mendapat lokasi berdagang yang strategis. Presiden juga mengingatkan pengelola mal atau pusat perbelanjaan untuk bisa memberikan prioritas bagi merek lokal, bukan merek asing.(*/Tul)

JAKARTA – Meningkatnya penderita penyakit jantung di Indonesia, tidak lepas dari perubahan gaya hidup masyarakat.

Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, Sp.PD, KKV, FACC, FESC Dokter Spesialis Kardiovaskular dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC), mengatakan, kemajuan teknologi yang membuat semua serba mudah, membuat kita kurang dalam bergerak, kurang olah raga, stress, belum lagi kebiasaan merokok dan minuman alkohol.

“Gaya hidup seperti ini yang pada akhirnya memunculkan degenerative, salah satunya penyakit jantung. Di RS MMC, dari keseluruhan pasien penyakit jantung, sebagian besar adalah pasien yang menderita penyakit jantung dikarenakan gaya hidup, bukan karena genetic,” kata Idrus Alwi, Jakarta, Kamis, (10/10/2019).

Data World Heart Federation (WHF) menyebutkan bahwa penyakit jantung sebagai pembunuh nomor satu di dunia dengan membunuh lebih dari 17 juta jiwa setiap tahunnya, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 23,3 juta jiwa di tahun 2030.

“Hal tersebut sejalan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan bahwa 31 persen dari seluruh kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung koroner,” tambahnya.

Di Indonesia, merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1000 orang atau sekitar 2,8 juta individu di Indonesia menderita penyakit jantung.

Mengutip Sample Registration System (SRS) 2014, penyakit jantung menduduki peringkat kedua tertinggi setelah stroke untuk tingkat kematian terbanyak di Indonesia.

Penderita penyakit jantung yang berasal dari berbagai kelas lapisan masyarakat ini, mendapat perhatian dari RS Metropolitan Medical Centre, dengan terus meningkatkan fasilitas dan layanan bagi pasien penyakit Jatung.

Di Rumah Sakit yang sudah 32 Tahun beroperasi di Indonesia ini, berbagi peralatan dengan teknologi terbaru untuk penanganan penyakit jantung sudah tersedia.

Saat ini, RS MMC telah memiliki Cardio Cerebro Vascular Centre (CCVC) atau Pusat Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah. (*/Nia)

CIKARANG – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan produk baja ringan yang dihasilkan dari beberapa perusahaan produsen baja di dalam negeri.

Direktur Industri Logam Kemenperin Dini Hanggandari mengatakan produksi baja ringan sebagai bahan pembangunan rumah hunian dan infrastruktur masih kurang, sehingga memaksa negara melakukan impor dari negara lain.

Menurut dia, produksi baja ringan dari lima produsen nasional hanya 1,2 juta ton per tahun, padahal kebutuhannya mencapai 1,5 juta ton per tahun.

“Oleh karena itu, adanya ekspansi yang dilakukan PT Tata Metal Lestari dengan membangun pabrik baru di kawasan Cikarang ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan baja ringan di Tanah Air,” kata Dini usai peresmian pabrik di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/10/2019).

Dia berharap kapasitas produksi dari pabrik baru tersebut mampu memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan baja ringan di dalam negeri guna mendukung pembangunan rumah hunian dan konstruksi infrastruktur.

“Dengan kapasitas produksi sebesar 225.000 ton setahun diharapkan PT Tata Metal Lestari ini mampu berkontribusi optimal,” ujar Dini.

Dini mengatakan industri baja merupakan induk dari industri mengingat kemajuan industri baja di suatu negara akan memicu penguatan sektor industri lainnya.

Ia pun kemudian memperkirakan industri baja di Indonesia akan terus tumbuh rata-rata enam persen per tahun hingga tahun 2025.

“Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan bahan baku untuk sektor konstruksi yang saat ini tumbuh hingga 8,5 persen,” kata Dini.

Bahkan pemerintah juga mendorong produsen baja ringan dalam negeri untuk mampu menambah kapasitas produksinya agar mampu menopang seluruh kebutuhan dalam negeri.

“Kementerian PUPR dalam melakukan pembangunan rumah hunian pun telah mewajibkan penggunaan baja ringan produksi dalam negeri untuk menekan nilai impor baja ringan,” kata Dini.(*/Al)

PADANG – Guna memacu dampak ekonomi lebih baik, Kementerian Perindustrian mendorong pertumbuhan lima sektor industri. Yaitu, industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, elektronika.

“Sektor-sektor itu dipilih berdasarkan evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup kontribusi PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono pada acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan di Padang,(8/10/2019).

Lima sektor manufaktur yang menjadi andalan tersebut, dinilai mampu memberikan kontribusi signfikan hingga lebih dari 60 persen terhadap share ke PDB, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

“Sehingga kalau kelima sektor ini kita garap bersama-sama, tentunya akan men-trigger pertumbuhan ekonomi kita lebih signifikan,” ujar dia.

Misalnya, industri makanan dan minuman, dalam kurun lima tahun terakhir tumbuh rata-rata di atas 8-9%. “Jadi, kalau industri makanan dan minuman ini kita berikan upaya-upaya peningkatan yang lebih besar lagi melalui industri 4.0, tentu pertumbuhannya bisa double-digit,” ungkap Sigit.

Menurutnya, sektor ini memang mempunyai nilai tambah paling tinggi, karena seluruh komponen bahan bakunya sebagian besar itu berasal dari dalam negeri. Apalagi, sektor ini didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) sehingga bisa mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, mengenai pengembangan di sektor industri kimia, pemerintah sedang gencar menarik investasi untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri.

“Sebab, dari tahun 1998, belum ada investasi yang besar khususnya di industri petrokimia. Padahal, produksi dari sektor tersebut banyak dibutuhkan untuk memasok kebutuhan bagi sektor lainnya,” ujar Sigit.

Untuk itu, dengan memprioritaskan pengembangan industri kimia, Kemenperin mendorong agar dapat menghasilkan produk substitusi impor sehingga bisa menakan defisit neraca perdagangan.

Terkait industri tekstil dan pakaian, Sigit mengemukakan, sektor ini merupakan yang tertua struktur manufakturnya di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan program restrukturisasi mesin produksi yang lebih modern sehingga dapat memacu produktivitas dan daya saingnya.

“Potensi kita, industri tesktil dan pakaian ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kalau didorong dengan penerapan industri 4.0, kami optimistis bisa mengejar kapasitas produksi dari negara-negara kompetitor,” lanjutnya.

Di industri elektronika, Kemenperin juga sedang mendongkrak kinerjanya melalui peningkatan investasi. “Kita masih memerlukan investasi yang cukup besar khususnya di sektor hulu, yang bisa menghasilkan berbagai komponen untuk memasok kebutuhan bagi sektor-sektor lainnya seperti industri otomotif,” tutur Sigit.

Sementara di industri otomotif, Sekjen Kemenperin menilai kinerja sektor tersebut mulai bergerak naik signifikan dibanding 20 tahun lalu. Hal ini seiring terjadinya peningkatan investasi di dalam negeri, di mana sejumlah produsen global menjadikan Indonesia basis produksinya untuk mengisi pasar ekspor.

Sigit menegaskan, pemerintah telah menyusun langkah strategis untuk menggenjot kinerja lima sektor tersebut, yang tertuang di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini diyakini akan dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara 10 besar yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Kami optimistis, implementasi industri 4.0, akan mengoptimalkan potensi-potensi lainnya seperti penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen, peningkatan kontribusi sektor terhadap PDB hingga 25% pada 2030, peningkatan net export hingga 10%, serta mengisi kebutuhan tenaga kerja yang melek digital hingga 17 juta orang untuk mendorong peningkatan nilai tambah terhadap PDB nasional hingga 150 Miliar dolar AS pada 2025,” kata dia. (*/Nia)

JAKARTA – Mulai 1 Januari 2020, pemerintah melarang minyak goreng curah. Alasannya demi menjamin kesehatan masyarakat dari produk minyak goreng yang tak memenuhi standarisasi.

“Kami melarang beredarnya minyak goreng yang tidak memiliki jaminan kesehatan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita,(6/10).

Sebelumnya, pemerintah melarang minyak goreng curah tanpa kemasan. Agar bisa diperdagangkan, minyak goreng curah lalu dikemas. Namun dalam perkembangannya, produk minyak goreng yang sudah dikemas juga belum memberi jaminan kesehatan.

“Meski minyak goreng curah dikemas, namun tidak memberi jaminan kesehatan sama sekali,” ungkapnya.

Bisa saja bahan minyak goreng adalah campuran dari bahan minyak yang berbahaya, seperti minyak goreng bekas. Hanya diolah diputar beberapa kali saja sudah bisa dijual. Padahal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, Enggar membeberkan harga minyak curah terkadang dijual lebih mahal dari minyak kemasan. Karena itu seluruh penjualan minyak goreng wajib dalam bentuk kemasan dan diproses sesuai standarisasi.

Karenanya, ia meminta seluruh produsen atau pabrik agar tidak lagi memasok minyak goreng dalam bentuk curah. Sehingga masyarakat mengkonsumsi minyak goreng kemasan yang memberi jaminan kesehatan.

“Kalau pabrik-pabrik ini tidak mensuplai lagi, semua tahu minyak goreng yang dijual dalam curah itu adalah minyak yang tidak sehat, minyak bekas, minyak yang tidak ada jaminan halalnya,” kata Enggar.

Karenanya ke depan, minyak goreng kemasan akan dipasarkan secara massif. Mendag mengaku pemerintah menunjuk PT Pindad agar nantinya minyak goreng kemasan bisa diperjualbelikan dalam bentuk eceran.

“Ada alasan Pindad yang dibuat, minyak gorengnya itu di dalam satu tempat. Lalu dengan literannya semua,” jelas menteri.

Masyarakat bisa membawa masing-masing botol dari rumah. Kemudian botol tersebut akan diisi dengan minyak goreng kemasan yang dijamin lebih higienis.

Selain itu, pihaknya juga terus meningkatkan mutu dan keamanan pangan, salah satunya melalui program pengalihan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menegaskan, larangan penjualan minyak goreng curah ini sudah sejak 2014.

Namun kala itu, pabrik belum siap. Karena itu, mereka minta diundur larangan menjual minyak goreng curah, sehingga diputuskan berlaku mulai 2020. (*/Nia)

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mendorong pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki sertifikasi.

Bagi yang belum, dia menyarankan agar pelaku UKM segera berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar. Suka atau tidak, sertifikasi halal sangat penting untuk menjamin rasa aman bagi konsumen, terutama bagi warga muslim sebagai mayoritas di Jabar. “Maka sertifikasi itu wajib,” tambah Uu saat membuka festival kuliner ‘Beragam Rasa Satu Keju’ di kawasan Lapangan Gasibu Kota Bandung, Sabtu (7/9/2019).

Setiap tahun, lanjut Uu, Pemprov Jabar memiliki anggaran untuk terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UKM dengan sertifikasi halal, termasuk dengan sokongan anggaran dari Bank bjb.

Anggaran disiapkan agar biaya sertifikasi halal tidak dibebankan kepada pelaku UKM. Dengan kata lain, pengusaha kecil bisa melakukan sertifikasi halal secara gratis. “Kami dorong setiap tahun untuk sertifikasi (halal) ini, kami sudah menganggarkan dananya ditambah CSR Bank bjb,” kata Uu.

“Kami anggarkan agar yang ingin ikut sertifikasi bisa gratis. Kami tidak akan membebankan kepada pelaku UKM. Alhamdulillah peminatnya selalu banyak,” tambahnya.

Tak lupa, Uu mengapresiasi penyelenggaraan festival kuliner nusantara berbahan dasar keju ini karena mampu membangkitkan minat para masyarakat untuk menjadi pelaku UKM. Peningkatan kesejahteraan pun akan dirasakan oleh peserta festival.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan positif untuk meningkatkan atau membangkitkan para pengusaha kuliner, ini jadi daya dorong untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama para pengusaha kecil,” ujar Uu.

Uu mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Jabar yang berada di atas rata-rata nasional juga harus diiringi oleh pemerataan ekonomi, termasuk dengan memperbanyak pelaku UKM khususnya di perdesaan.

“Pertumbuhan ekonomi di Jabar memang tinggi diatas rata-rata nasional, tetapi itu tidak cukup karena harus ada pemerataan antara lain mendorong perekonomian di desa-desa dan meningkatkan pelaku UKM,” kata Uu mengakhiri.(*/Asp)