Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Satu di antara dampak dari pandemi Covid-19 adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini bukti pergerakan roda ekonomi Indonesia memang tengah terganggu.

Pemerintah mengatakan, Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran yang terus turun dalam lima tahun terakhir akan berbalik mengalami kenaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kemungkinan akan ada kenaikan 5,2 juta pengangguran baru.

”Skenario berat ada kenaikan sampai 2,9 juta orang pengangguran baru dan skenario lebih berat akan ada kenaikan 5,2 juta,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta kemarin.

Menurut Menkeu, satu di antara sektor yang paling terdampak adalah pekerja di sektor informal. Tercatat ada sekitar 265.000 pekerja sektor informal yang sudah dirumahkan. “Jumlah pekerja yang dirumahkan dalam hal ini dari April adalah 1,24 juta dari sektor formal. Sektor informal, pencatatan harus dilihat lagi, sebanyak 265.000 pekerja,” kata dia.

Sri menyatakan, pandemi Covid-19 yang sudah meluas ke berbagai negara itu membuat aktivitas ekonomi di berbagai negara turun tajam. Mulai dari PMI manufaktur dan jasa. Dengan penurunan cepat dan tajam ini, angka pengangguran pun meningkat di berbagai negara.

“Semua negara sudah double digit growth tingkat penganggurannya. Dia AS 10%, bahkan ada yang estimasi di atas 15-20%. Ini tingkat pengangguran terbesar dunia,” tutur dia.

Sebelum itu, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) per 7 April 2020, jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan melakukan PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 74.430 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.200.031 orang. Mereka terdiri atas 39.997 perusahaan sektor formal dan 34.453 perusahaan sektor informal.

Untuk sektor formal, dari total perusahaan tersebut, sebanyak 17.224 perusahaan merumahkan 873.000 pekerjanya. Sedangkan 23.753 perusahaan lainnya memilih melakukan PHK terhadap 137.489 karyawannya. Jadi, total pekerja sektor formal yang terdampak mencapai 1.010.579. Sementara di sektor nonformal, perusahaan yang terdampak mencapai 34.453 perusahaan dengan jumlah pekerja 189.452 orang.

Satu di antara perusahaan yang melakukan PHK karyawan pada awal April lalu adalah Ramayana Depok. Kebijakan itu kemudian menjadi sorotan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia karena dilakukan secara sepihak, massal, dan hanya dalam satu hari tanpa mengindahkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mirah Sumirat, presiden ASPEK Indonesia, mengatakan, pengusaha harus lebih manusiawi dalam memperlakukan karyawan mereka, terlebih pada saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Sebetulnya bisa saja Ramayana hanya menutup sementara operasional toko, tidak perlu menutup selamanya. Masih banyak cara lain yang bisa ditempuh dengan musyawarah untuk bisa disepakati agar perusahaan bisa tetap eksis dan karyawan tidak kehilangan pekerjaan,” tegas Mirah.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku, Pasal 151 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

ASPEK menyadari dampak penyebaran Covid 19 itu membuat perusahaan menekan pengeluaran karena tidak beroperasi seperti biasa. Mirah menyebut, seharusnya perusahaan memberi kebijakan merumahkan pekerjanya dengan tetap membayar upah tanpa membayar uang transpor dan uang makan. Perusahaan juga bisa melakukan efisiensi biaya di pos-pos lain seperti listrik, air, AC, dan biaya operasional lainnya, tanpa harus melakukan PHK.

Angka PHK dari Kemenaker memang fakta di lapangan, Mirah menyebut, kini sudah banyak anggotanya yang mengalami hal serupa. Sektor pariwisata yang paling terdampak, banyak tenaga kerja yang berkaitan dengan operasional hotel dirumahkan, bahkan PHK.

Awal April lalu misalnya ada sekitar 1.139 hotel di 29 provinsi di Indonesia ditutup dan atau melaksanakan cuti serta cuti tidak bayar. Dari total itu, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi kota yang paling banyak menutup hotelnya, yakni sekitar 108 hotel. Itu belum termasuk kota-kota wisata lainnya di Jabar seperti Kabupaten Bogor 63 hotel, Kota Bogor 39 hotel, dan Kabupaten Pangandaran 15 hotel.

Sementara di DKI Jakarta, ada sekitar 91 hotel yang ditutup dan atau melaksanakan cuti serta cuti tidak bayar, termasuk PHK. Begitu juga di Kota Yogyakarta, DIY, tak kurang dari 84 hotel dan penginapan yang ditutup.

Kondisi sama juga terjadi di pusat wisata dunia, Bali, ratusan hotel ditutup. Di Badung misalnya ada sekitar 88 hotel yang tutup, di Buleleng 31 hotel, di Denpasar 14 hotel, dan Gianyar 19 lokasi.

Di Nusa Tenggara Barat juga dilakukan hal sama. Tak kurang dari 75 hotel tutup, 52 hotel di antaranya berada di Lombok Tengah. Sementara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, ada dua hotel yang dilakukan penutupan akibat wabah korona ini.

Situasi sama juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, serta Papua dan Papua Barat.

Sektor manufaktur juga ritel garmen dilaporkan banyak melakukan PHK dan merumahkan karyawannya. Pabrik-pabrik ritel itu kebanyakan berada di Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Untuk perhotelan dan ritel mayoritas mengurangi jumlah jam kerja sehingga hanya mengurangi gaji. Sektor manufaktur yang mengalami banyak PHK alasannya karena bisnis mereka berbasis ekspor-impor yang sedang lesu karena virus korona,” jelas dia

Perihal kompensasi, ASPEK dan para serikat buruh tengah memperjuangkan hak-hak karyawan terlebih bagi mereka yang sudah bekerja puluhan tahun.

“Banyak yang belum dibayar kebanyakan perusahaan garmen yang mengaku hanya mampu membayar enam kali gaji, padahal masa kerjanya sudah lebih dari 20 tahun. Kami akan terus mengawal agar pekerja mendapat hak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003,” ungkap Mirah.

ASPEK Indonesia juga menerima banyak laporan dan pengaduan tentang ada sikap “aji mumpung” yang dilakukan manajemen perusahaan. Di antaranya mengaku mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu membayar pesangon. Padahal, hak pesangon adalah hak pekerja yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.

Tunjangan hari raya (THR) juga enggan dibayar, padahal THR adalah pendapatan nonupah yang merupakan hak pekerja, dihitung dari masa kerjanya yang sudah lebih dari satu bulan.

ASPEK Indonesia mendesak para pengusaha untuk berempati kepada pekerjanya dengan tidak melakukan PHK dan ikhlas membagi keuntungan perusahaan untuk pekerjanya agar bisa tetap membeli kebutuhan pokok saat pandemi serta menjelang Ramadan dan Lebaran. Mirah juga meminta pemerintah menindak tegas oknum perusahaan yang “aji mumpung”. Kartu Prakerja yang dinilai menjadi solusi juga diharapkan maksimal menjangkau sasaran.

“Sangat disayangkan kenapa seperti undian. Untuk apa ada regulasi kebijakan mengenai Kartu Prakerja kalau ternyata tidak ada kepastian siapa yang dapat. Kalau seperti ini, malah mengecewakan,” pungkas dia.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, total penghematan belanja yang bisa didapatkan dengan mengurangi tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) mencapai Rp 5,5 triliun. Dana ini terutama akan dialokasikan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Baca Juga
Jabar Turunkan 100 ASN untuk Perkuat Data Covid-19 PGRI Minta Pemerintah Mudahkan Akses Internet Ribuan Pekerja Malang Dirumahkan

Sri menyebutkan, pemerintah membuat dua kebijakan baru mengenai THR untuk ASN. Pertama, jumlah pejabat yang mendapatkan THR akan dikurangi. Pejabat eselon dua ke atas, termasuk jajaran menteri, wakil menteri, hingga presiden, tidak mendapatkan THR.
Selain itu, pejabat eselon tiga ke bawah yang masih mendapatkan THR pun akan dikurangi secara besaran. Pasalnya, tunjangan kinerja tidak akan dimasukkan.

“Yang dibayar hanya gaji pokok dan tunjangan pelekat,” tutur Sri dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2020 melalui telekonferensi, Jumat kemarin (17/4).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, selama ini tunjangan kinerja masuk dalam komponen perhitungan THR bagi ASN. Namun, seiring dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, komponen tersebut tidak lagi dimasukkan.

Askolani menekankan, kebijakan ini berlaku untuk semua ASN di pemerintahan pusat maupun daerah. “Satu lagi, pensiunan juga diberikan seperti yang mereka dapatkan pada tahun lalu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Hasil penghematan belanja pegawai akan dikelola secara komprehensif atau tidak parsial dalam pengelolaan APBN. Askolani menuturkan, hal ini menjadi salah satu langkah kebijakan pemerintah untuk mendukung penanganan Covid-19.

Askolani menekankan, pengendalian tidak hanya dilakukan melalui APBN, tetapi juga APBD. Anggaran belanja pegawai dalam kas yang dikelola oleh pemerintah daerah ini juga bisa dialihkan untuk mendukung penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Penghematan belanja dan pelaksanaan refocusing dalam percepatan penanganan Covid-19 dilakukan setelah penetapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Selain penghematan THR ASN yang masuk dalam belanja pegawai, pemerintah juga melakukan penghematan pada perjalanan dinas, biaya rapat, dan honorarium. Belanja modal untuk proyek atau kegiatan pun diprioritaskan untuk ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya.(*/Tya)

SLEMAN – Warga desa rencananya bakal menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang sumbernanya dari dana desa. Hal itu dilakukan lantaran desa-desa di Sleman kesulitan mendapatkan penerima BLT sesuai 14 kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Sekretaris Desa Tridadi Johan Enry Kurniawan menjelaskan, penerima BLT Dana Desa Rp600.000 per bulan terdiri dari kelompok miskin yang belum mendapatkan PKH dan bantuan dari Pemda DIY dan Pemkab Sleman. Penerima BLT juga mereka yang kehilangan mata pencaharian yang mendadak miskin karena situasi Covid-19.

Masalahnya, kata Johan, desa-desa di Sleman sangat kesulitan untuk menemukan 14 kriteria warga miskin yang ditetapkan Kemendes PDTT agar menerima BLT Dana Desa. Misalnya warga miskin yang rumahnya masih menggunakan lantai tanah, memasak menggunakan kayu bakar, penerangan tanpa listrik, atau tidak sanggup berobat ke Puskesmas.

“Kami hanya bisa mencari sembilan kriteria dari 14 kriteria warga miskin yang ditentukan Kemendes,” katanya, Jumat (17/4/2020).

Pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Pemkab agar ada diskresi terkait penerima BLT Dana Desa tersebut. Apalagi penerima BLT Dana Desa harus di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Kartu Prakerja Kementerian Ketenagakerjaan.

“Di sini warga miskin tidak ada yang rumahnya lantai tanah. Kami jelas akan kesulitan untuk menentukan penerima BLT Dana Desa ini. Apalagi penerimanya di luar penerima PHK,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Sidokarto Godean, Istiyarto Agus Sutaryo. Menurutnya, jika dilihat secara nyata 14 kriteria warga miskin sesuai aturan Kemendes di desanya sedikit sekali. “Dan mungkin sulit untuk menilai yang sesuai kriteria saya lihat mungkin hanya tiga kriteria warga miskin penerima BLT saja yang masih ada,” katanya.

Menurutnya, bagi orang yang memiliki sepeda motor, TV, lantai rumah keramik, pasang listik sudah tidak masuk kriteria sebagai warga miskin. Hal tersebut yang menyulitkan Pemdes menyakurkan BLT Dana Desa jika 14 kriteria warga miskin harus dipenuhi.

Dia mengusulkan agar BLT Dana Desa disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 yang benar-benar terdampak dan membutuhkan bantuan. “Misalnya mereka yang terkena PHK, dirumahkan, dan punya kartu miskin/tidak punya kartu miskin tapi memang miskin karena tidak tercover, yang diluar penerima PKH dan BPNT,” katanya.

Baca Juga : Pedagang Pasar Diberi Masker hingga Vitamin C Gratis untuk Cegah Corona

Persoalan yang sama juga sampaikan oleh Kepala Desa Sendangtirto Berbah Sardjono dan Kepala Desa Candibinangun, Pakem Sismantoro. “Sulit untuk memenuhi 14 kriteria warga miskin itu,” katanya.

Sebelumnya, Kemendes PPT Permendes No.6/2020 sebagai perubahan Permendes No.1/2019. Isi dari permendes ini adalah pertama bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT segera disalurkan sebesar Rp600.000 dimulai pada April 2020 ini.((*/D Tom)

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi di Indonesia tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar.

Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur hingga sektor jasa seperti pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lain-lain.

Ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Jika pandemi ini berlangsung lebih lama, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengingatkan akan potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dalam tahun ini.

“Pada Agustus 2019, Jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang,” ujar ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto di Jakarta, Rabu Kemarin (15/4/2020).

Selain PHK pada sektor formal, dampak pandemi Covid-19 terhadap hilangnya mata pencaharian di sektor informal perlu lebih diwaspadai. Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal.

“Terlebih lagi jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibanding pekerja sektor formal, yakni mencapai 71,7 juta orang atau 56,7% dari total jumlah tenaga kerja. Mayoritas dari mereka bekerja pada usaha skala mikro (89% di tahun 2018),” tambah Akhmad.

CORE Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II/2020 dalam tiga skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat.

“Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat,” jelasnya.

Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal II/2020 diperkirakan mencapai 8,2% dengan skenario ringan, 9,79% dengan skenario sedang dan 11,47% dengan skenario berat.

Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (yang menurut proyeksi CORE Indonesia akan berkisar -2,00% hingga 2,00% pada tahun 2020), melainkan juga disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.(*/Yo)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyebut pandemi virus corona yang meluas ke seluruh dunia telah berdampak pada meningkatnya risiko resesi perekonomian global pada tahun ini. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta terganggunya proses produksi seperti pembatasan mobilitas manusia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di kawasan Eropa akan mengalami kontraksi pada tahun ini. Meskipun berbagai kebijakan ultra-akomodatif dari kebijakan fiskal dan moneter telah ditempuh.

“Risiko resesi ekonomi dunia akan terjadi pada triwulan dua dan triwulan tiga 2020, sesuai dengan pola pandemi covid-19. Namun, pada triwulan empat 2020 diperkirakan kondisi ekonomi dunia akan kembali membaik,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Menurutnya pemulihan kondisi ekonomi dunia pada kuartal empat 2020 akan tercermin berkurangnya kepanikan pasar keuangan dunia pada April 2020. Perry menekankan berkurangnya kepanikan didukung oleh sentimen positif atas berbagai respons kebijakan yang ditempuh banyak negara.

“Risiko pasar keuangan dunia yang berkurang seperti tercermin pada penurunan volatility index (VIX) dari 85,4 pada 18 Maret 2020 menjadi 41,2 pada 14 April 2020,” jelasnya.

Atas hal tersebut, Perry menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami penurunan signifikan pada triwulan dua dan triwulan tiga 2020. Hal ini sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global dan juga dampak ekonomi dari upaya pencegahan peyebaran virus corona.

“Perekonomian nasional diperkirakan kembali membaik mulai triwulan empat 2020 dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan dapat menuju 2,3 persen dan akan meningkat lebih tinggi pada 2021,” jelasnya.(*/Fet)

JAKARTA – Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid -19 Doni Monardo mengungkapkan, jutaan warga sudah tidak bekerja akibat dampak pandemi corona. Menurutnya, jutaan orang itu sebagian terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terpaksa dirumahkan akibat banyak sektor usaha yang tertekan.

“Dari beberapa laporan para menteri, sekitar 1,6 juta orang kena PHK,” ujar Doni dalam konferensi pers seusai rapat terbatas via teleconference bersama Presiden Widodo hari ini, Senin (13/4/2020).

Untuk itu, lanjut Doni, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini. Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako.

“Dimulai juga pekan ini program jaring pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar Doni

Tak hanya bagi warga yang tinggal di Indonesia, Doni menambahkan, Presiden juga meminta agar TKI yang berada di Malaysia dijamin kebutuhannya.

“Termasuk TKI kita yang ada di Malaysia, telah diperintahkan Presiden untuk segera diperhatikan terus menerus sehingga mereka tidak kekurangan bahan makanan,” terangnya.(*/Ind)

SOLO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daop VI Yogyakarta membatalkan 14 perjalanan KA mulai 10 hingga 23 April 2020. Ke-14 perjalanan kereta yang dibatalkan perjalananya itu seluruhnya rute Solo–Jakarta.

Di antaranya KA Argo Dwipangga, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, dan Bengawan.

Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta Eko Budiyanto mengatakan pembatalan perjalanan 14 kereta api tersebut terpaksa dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan persebaran corona virus disease (covid-19). Kemudian juga dikarenakan jumlah penumpang yang semakin berkurang.

“Untuk efisiensi operasional karena jumlah penumpang makin menurun, maka perjalanan kereta dari Solo menuju Jakarta, begitu juga sebaliknya, terpaksa dibatalkan,” papar Eko, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, ada juga KA Gajayana jurusan Surabaya–Jakarta PP, Matarmaja rute Malang–Jakarta PP, dan Brantas jalur Blitar–Jakarta PP juga ditangguhkan.

Eko menambahkan, KA Bengawan yang merupakan public service obligasi (PSO) perjalanannya juga dibatalkan. Sehingga tinggal 8 kereta api yang beroperasi di Daop VI Yogyakarta.

“Masing-masing Batara Kresna, Prameks, Joglosemarkerto, Kahuripan, Sriitanjung, Ranggajati, Sancaka dan Wijaya Kusuma,” terangnya.

Sementara itu, jumlah pemudik yang terpaksa dikarantina mengalami penambahan. Informasi yang diterima Okezone ada sebanyak 22 orang yang baru turun di Bandara internasional Adi Soemarmo terpaksa diangkut menuju lokasi karantina.

Ke-22 orang yang terpaksa dibawa untuk menjalani karantina selama 14 hari ini berasal dari 18 orang penumpang Batik Air ID 7368 yang mendarat pukul 09.45 WIB dan 4 penumpang Citilink QG 122 yang mendarat pada pukul 11.43 WIB.(*/D Tom)

JAKARTA – Pemerintah memutuskan memperluas jaring sosial untuk membantu masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonominya terdampak Covid-19. Melalui Polri, pemerintah akan meluncurkan ‘Program Keselamatan’ yang ditujukan bagi pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet. Mereka semua akan mendapat program pelatihan kerja dan insentif dengan total nilai Rp 600 ribu per orang per bulan, selama tiga bulan.

“Ini seperti kartu prakerja, yakni program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan. targetnya 197 ribu pengemudi. Anggarannya Rp 360 miliar,” jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers, Kamis (9/4).

Selain memberikan bantuan kepada para pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet, pemerintah juga telah mengumumkan pemberian jari pengaman sosial dalam berbagai wujud. Di antaranya, program keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.

Kedua, penyaluran kartu sembako murah kepada 20 juta penerima. Per orang akan mendapatkan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan dan total anggaran Rp 43,6 triliun.

Ketiga, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran kartu prakerja. Sasarannya adalah 5,6 juta orang, dengan nilai insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per orang selama 4 bulan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20 triliun.

Keempat, pembebasan tarif listrik bagi 24 pelanggan 450 Va dan diskon 50 persen tarif untuk 7 juta pelanggam 900 Va. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3,5 triliun.

“Selanjutnya, dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru,” kata Jokowi.

Bantuan sosial bentuk baru yang dirancang adalah paket sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan, selama tuga bulan ke depan, untuk warga Jabodetabek. Rinciannya, 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK di DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 3,2 triliun untuk Jabodetabek.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp 16,2 triliun,” imbuh Presiden.

Selain itu, bantuan sosial juga akan memanfaatkan sebagian alokasi dana desa. Bansos dengan dana desa ini akan menyasar 10 juta keluarga dengan indeks nominal Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun.

“Sejalan dengan hal tersebut kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun,” ungkapnya.(*/Ind)

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo tidak pernah mengambil kebijakan untuk menutup pasar. Menyusul isu liar yang berkembang di masyarakat bahwa sejumlah pasar akan ditutup terkait wabah virus corona yang kini sedang menjangkit.

“Memang isu itu sempat muncul bahkan sudah meresahkan pedagang, tapi kami yakinkan bahwa di Purworejo tidak ada kebijakan menutup pasar dalam kondisi seperti sekarang ini,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Purworejo Bambang Susilo, Ssos belum lama ini.

Dikatakan, sejumlah pedagang pasar sempat meminta agar pasar tidak ditutup, karena mereka tetap ingin berdagang. Mereka mengandalkan hidup dari pasar. “Intinya mereka tetap akan taat terhadap berbagai aturan, asal pasar tidak ditutup,” tandasnya.

Hanya saja karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga suasana pasar tetap sepi. Bahkan omzet perdagangan di Purworejo diperkirakan turun drastis hingga sekitar 50 persen dibanding sebelum adanya wabah penyakit.

“Hanya Pasar Suronegaran yang tetap normal karena merupakan pasar grosir atau pasar bongkar muat dagangan, terutama sayuran dan bahan pangan lainnya di Purworejo,” katanya.

Pasar Suronegaran setiap hari tetap ramai, mulai sekitar pukul 03.00 sehingga sekitar pukul 08.00. “Pasar ini aktif pada pagi hari, dan siangnya memang sepi karena sebagai tempat bongkar muat dagangan,” kata Bambang Susilo.

Diakui pula bahwa penurunan omset perdagangan ini, kecuali Pasar Suronegaran, terjadi di hampir seluruh pasar di Purworejo, 27 pasar yang tersebar hingga kecamatan.

“Hanya saja warga yang berbelanja di pasar tetap dihimbau untuk tetap berperilaku bersih, mengenakan masker, dan lebih sering cuci tangan, karena di pasar juga sudah disediakan wastafel lengkap dengan sabunnya,”paparnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri akan dicairkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri telah disiapkan dan tengah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, dia mengatakan, gaji ke-13 hanya akan dibayarkan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri golongan I, II, dan III. “Untuk gaji ke-13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di sidang kabinet.

Perhitungannya untuk ASN, TNI, dan Polri yang terutama kelompok pelaksana golongan I, II, dan II. THR dalam hal ini sudah disediakan,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (7/4/2020).(Baca Juga: APBN Tertekan, Menkeu Berencana Tunda THR dan Gaji ke-13 PNS)

Dia melanjutkan, untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS untuk golongan IV dan pejabat negara akan ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk THR dan gaji ke-13 untuk para menteri, anggota DPR, hingga pejabat eselon I dan II di kementerian dan lembaga (K/L).
“Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Presiden. Presiden minta kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan dalam sidang kabinet dalam minggu-minggu ke depan,” jelasnya.

Dia menegaskan, saat ini prioritas belanja tengah difokuskan pada penanganan Covid-19.
“Kami bersama Presiden mengkaji untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat,” paparnya.(*/Tya)