Metro Jabodetabek

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara meminta agar pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) selalu mengawasi warganya agar terhindar dari judi online.

“Mereka itu suruh monitor di warganya RT dan RW sendiri,” ujar Juaini, (28/6/2024).

Juaini menyebutkan apabila memang banyak warga yang kedapatan atau dicurigai bermain judi online maka pihak RT dan RW diharapkan segera melapor.

Melalui pelaporan tersebut, nantinya akan dilakukan razia bersama dengan aparat kepolisian, pihal pemkot, dan lainnya.

Ketika razia, pastinya bukan hanya judi online saja, tapi juga penyakit masyarakat lain seperti narkoba dan juga prostitusi.

“Kalau ada yang masih seperti itu, ya, nanti mungkin akan dilakukan razia bareng seperti ketika razia-razia yang lain gitu kan,” tambah Juaini.

Ia juga meminta agar para RT dan RW membentuk petugas piket.

“Jadi petugas piket ini nantinya berkeliling wilayah di waktu-waktu tertentu agar warganya terhindar dari judi online, narkoba, dan prostitusi,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan lima provinsi di Indonesia dengan jumlah pemain judi online terbanyak secara demografi berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 25 Juni 2024 di Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua pemain judi online di Indonesia dengan jumlah pemain judi online sebanyak 238.568 orang dan total transaksi Rp 2,3 triliun.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Jakarta Barat menjadi kota dengan jumlah transaksi judi online terbesar, yakni mencapai Rp 792 miliar. Menyusul Jakarta Timur diurutan keempat sebanyak Rp 480 miliar dan Jakarta Utara diurutan kelima sebanyak Rp 430 miliar.

Sedangkan di tingkat Kecamatan ada enam kecamatan di DKI Jakarta menempati urutan kedua hingga ketujuh yang memiliki transaksi judi online terbesar di Indonesia.

Kecamatan Tambora menempati urutan kedua dengan jumlah pelaku sebanyak 7.916 orang dan uang yang beredar (transaksi) senilai Rp 196 miliar. Ketiga ada kecamatan Cengkareng sebanyak 14.782 pelaku dengan nilai transaksi Rp 176 miliar.

Urutan keempat ada Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 9.554 pelaku dengan nilai Rp 139 miliar. Di posisi kelima ada Kecamatan Kemayoran sebanyak 680 pelaku dengan nilai transaksi Rp 118 miliar.

Kemudian diurutan keenam Kecamatan Kalideres dengan 9.825 pelaku dan nilai transaksi Rp 113 miliar. Lalu di urutan ketujuh ada Kecamatan Penjaringan dengan 7.127 pelaku dan nilai transaksi Rp 108 miliar.(*/Ag)

CIBINONG – Wasekjend DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Dodi Achdi Suhada mendukung penataan di Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor.
Apalagi, pasca penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) akan menggelontorkan uang ratusan miliar untuk membangun pedestrian dan taman di bekas lahan atau lapak PKL.

Dodi Achdi Suhada menuturkan jumlah anggaran yang dikucurkan ke Kawasan Puncak tersebut sekitar Rp 200 miliar, dan itu sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu.

“Saya mendengar, Kemenpupr akan mengucurkan anggaran sekitar Rp 200 miliar, untuk membangun pedestrian dan taman di Jalan Raya Puncak, Cisarua, di bekas lahan atau lapak PKL. Kami sejak awal mendukung relokasi PKL dan ada penataan, demi keindahan di Kawasan Puncak,” tutur Dodi Acĥdi Suhada kepada wartawan, Jumat, 28 Juni 2024.

Pria asli Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor ini berharap Kemenpupr merancang pembangunan pedestrian dan tamannya dengan penuh estetika dan memiliki filosofi keSundaan.

“Harapan kami sebagai warga Kabupaten Bogor tentunya pembangunan pedestrian dan taman bisa mendukung terwujudnya branding Kabupaten Bogor sebagai the city of sport and tourisme namun tidak menghikangkam ciri khas Bogornya,” tutur pria yang sudah sejak lama mengadvokasi PKL Puncak tersebut.

Diwawancarai terpisah, Penjabat Sekda Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengaku belum tau persis bakal mengucurnya anggaran dari Kemenpupr tersebut, namun sebelumnya Pemkab Bogor sudah memohon agar lahan bekas lapak PKL Puncak ditata oleh mereka.

“Mudah-mudahan kabar baik itu benar, karena seiring dengan tujuan kami yaitu menata Kawasan Puncak dan merelokasi PKL ke tempat yang lebih aman dan nyaman,” KATA Suryanto Putra. (rez)

CIBINONG – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan ucapan terimakasih kepada ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dalam mendorong pengembangan atlet berkebutuhan khsusu.

Hal itu disampaikan Asmawa Tosepu usai menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Special Olympics Indonesia (SOINA) Kabupaten Bogor, Minggu, 23 Juni 2024.

“Tadi disampaikan Ketua DPRD terimakasih pak Rudy Susmanto, terkait tindak lanjut pelantikan SOINA hari ini. Beliau akan membuat salah satu event Olahraga khusus, bagi anak yang berkebutuhan khusus,” kata Asmawa.

Ia menyampaikan, dukungan dan dorongan dari seluruh pihak untuk pengembangan olahraga bagi atlet berkebutuhan khusus ini menjadi titik awal berhasilnya olahraga di Bumi Tegar Beriman.

Asmawa mengajak kepada seluruh pihak untuk duduk bersama dalam menyusun Blue Print atau cetak biru sektor olahraga bagi atlet berkebutuhan khusus.

“Secara keseluruhan, mari sama-sama kita duduk untuk menyusun blue print atau rencana cetak biru pengembangan Olahraga di Kabupaten Bogor Bogor. Sehingga ke depan kita punya visi misi yang sama dalam mengembangkan olahraga di Kabupaten Bogor Bogor,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengharapkan SOIna Kabupaten Bogor bisa menjadi ruang baru untuk pengembangan prestasi atlet berkebutuhan khusus.

” Selamat datang SOIna Kabupaten Bogor. Semoga ini akan menjadi ruang baru untuk berprestasi para atlet disabilitas intelektual di Kabupaten Bogor yang punya talenta olahraga,” kata Rudy.

Rudy mendukung pemerintah Kabupaten Bogor melakukan kegiatan atau event olahraga khusus bagi atlet berkebutuhan khusus.

Rudy Susmanto mendukung penuh rencana SOina Kabupaten Bogor menggelar kegiatan atau kejuaraan olahraga SOIna pada tanggal 5 Juli 2024 di Area Pakansari.

” Saya berharap Dispora atau SKPD lainnya bisa mengakomodir SOIna Kabupaten Bogor Bogor sebagai organisasi olahraga yang memang sudah berdiri sendiri berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Keolahragaan No 11 Tahun 2022,” ungkap Rudy.(*/Re)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengoptimalkan pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

“Kami menyambut kehadiran baik Rest Area Gunung Mas Puncak. Semoga fasilitas ini segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rudy Susmanto, Sabtu (21/6/24).

Rudy Susmanto meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, PT Sayaga Wisata, untuk optimal dalam melakukan pengelolaan rest area ini. “Rest Area Gunung Mas ini harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini.

Rudy Susmanto mengajak masyarakat, terutama pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor, untuk segera memanfaatkan rest area tersebut.

“Sarana dan fasilitasnya sudah dibangun. Ayo segera manfaatkan rest area ini. Tempatnya aman dan nyaman,” ajaknya.

Rudy Susmanto menyebutkan, pemanfaatan rest area gunung mas puncak merupakan upaya Pemkab Bogor dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada para pedagang dan pelaku UMKM di wilayah Puncak.

“Pemkab Bogor ingin melakukan optimalisasi pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak ini demi meningkatkan perekonomian daerah,” tutur Rudy Susmanto.

Sebelumnya, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan Rest Area Gunung Mas Puncak akan dibuka pada 27 Juni 2024.

“Pada prinsipnya semua pihak bersepakat, punya komitmen yang sama, punya semangat yang sama untuk segera memanfaatkan rest area secara optimal pada 27 Juni 2024,” ujarnya.

Oleh karena itu, Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Puncak diminta pindah ke Rest Area Gunung Mas pada 24 Juni 2024.

“Kami memberikan insentif berupa bebas parkir alias parkir gratis di kawasan Rest Area Gunung Mas Puncak,” ucapnya.

Asmawa juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk memasang peringatan rambu-rambu di kawasan rest area.

“Ini upaya kami untuk mencegah adanya parkir liar dan menciptakan kelancaran, kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas di wilayah Puncak,” tandasnya. (*/Ju)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam mengatasi polusi udara ekstrem.

“Kami akan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG mengenai arahan Pj Gubernur untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Jakarta, seiring dengan kondisi udara Jakarta yang sedang memburuk beberapa waktu terakhir,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Minggu (23/6/2024).

Isnawa mengatakan, wilayah Jakarta dan sekitarnya pernah melakukan TMC untuk mengatasi kondisi cuaca ekstrem dan polusi udara seperti akhir tahun 2022 lalu, BPBD berkoordinasi dengan tim gabungan TMC yang terdiri dari BMKG, BRIN, BNPB, dan TNI AU untuk melakukan penyemaian garam di langit Jakarta untuk menanggulangan potensi cuaca ekstrem yang terjadi.

“Pada pertengahan tahun 2023 juga pernah dilakukan TMC untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta pada saat musim kemarau dengan kolaborasi dari tim gabungan,” ungkap Isnawa.

Upaya yang dilakukan ini tentunya bertujuan untuk memastikan polusi udara Jakarta dapat terkendali dan tidak memberikan dampak lanjutan yang serius bagi masyarakat Jakarta.

Untuk saat ini, BPBD DKI akan kembali melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk kembali melakukan TMC, salah satunya adalah BMKG.

“BMKG telah membentuk kedeputian yang khusus bekerja melakukan operasi modifikasi cuaca, yang nantinya dapat membantu Jakarta untuk membahas lebih teknis mengenai pelaksanaan operasional TMC ke depan,” tandasnya.(*/Bi)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto secara tegas mengatakan sangat mendukung kehadiran Special Olympics Indonesia ( SOina ) Kabupaten Bogor sebagai organisasi olahraga penyandang disabilitas intelektual.

Politisi Partai Gerindra tersebut akan memperlakukan hak yang sama kepada Soina Kabupaten Bogor dalam perhatian anggaran dan fasilitas sama seperti KONI, KORMI dan NPCI yang sudah mendapatkan anggaran rutin dari Pemkab Bogor.

“Selamat datang Soina Kabupaten Bogor. Semoga ini akan menjadi ruang baru untuk berprestasi para atlet disabilitas intelektual di Kabupaten Bogor yang punya talenta olahraga,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan. Minggu, 24 Juni 2024.

Selaku Pembina Soina Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun meminta semua pihak memberikan dukungan penub kegiatan yang akan dilakukan Soina ataupun dengan organisasi olahraga lainnya di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Soina ini sudah ada dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang keolahragaan No : 11 Tahun 2022, jadi tidak ada alasan kalau Pemkab Bogor tidak mendukung penuh Soina Kabupaten Bogor.

“Pemkab Bogor harus berterimakasih dengan adanya elemen masyarakat yang punya kepedulian tinggi dengan membentuk Soina yang akan banyak melakukan kegiatan olahraga siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bogor,” ucap pengurus olahraga Polo nasional ini.

Ia menuturkankan, saat ini jarang sekali kegiatan olahraga antar SLB se Kabupaten Bogor melalui Soina yang harusnya menjadi program Dispora Kabupaten Bogor.

Mudah mudahan, tambah Rudy, dengan adanya Soina Kabupaten Bogor diharapkan kegiatan olahraga antar SLB se Bumi Tegar Beriman akan lebih sering digelar di Kabupaten Bogor.

Ia pun mendukung penuh rencana Soina Kabupaten Bogor menggelar kegiatan atau kejuaraan olahraga Soina pada tanggal 5 Juli 2024 di Area Stadion Pakansari.

“Saya berharap Dispora atau SKPD lainnya bisa mengakomodir Soina Kabupaten Bogor sebagai organisasi olahraga yang memang sudah berdiri sendiri berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Keolahragaan No 11 Tahun 2022,” jelas Politisi Gerindera.(Rez)

JAKARTA – Kualitas udara di DKI Jakarta, mengutip data situs pemantau kualitas udara IQAir, pada Rabu pagi menjadi yang terburuk ketiga di dunia.

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 177 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5, yang berarti masuk kategori tidak sehat.

Adapun kota dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia adalah Delhi, India dengan indeks kualitas udara di angka 302, kemudian di urutan kedua diikuti Kinshasa, Kongo di angka 251 dan di urutan keempat diikuti Kumpala, Uganda di angka 176.

Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta juga berada pada kategori tidak sehat.

Kategori kualitas udara tersebut berarti tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sejumlah wilayah yang terpantau Bundaran HI (106), Kelapa Gading (116), Jagakarsa (127), Kebon Jeruk (136) dan Lubang Buaya (106).(*/Ad)

CIBINONG – Seluruh kepala sekolah (Kepsek) di tingkatan SD maupun SMP negeri di Bumi Tegar Beriman yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) akan diaudit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor.

Hal itu ditegaskan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu agar bisa menemukan fakta terkait dugaan adanya pungli yang dilakukan sejumlah Kepsek. Inspektorat Kabupaten Bogor akan bekerja berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat terkait pengelolaan pemerintahan pada 2023 lalu.

“Inspektorat Kabupaten Bogor akan melakukan audit investigasi, karena kami ingin mengetahui fakta yang sesungguhnya seperti apa terkait dugaan pungli yang dilakukan sejumlah Kepsek,” tegas Asmawa Tosepu kepada wartawan, Selasa 18 Juni 2024.

Asmawa Tosepu menuturkan, ada sekitar 129 sekolah yang terindikasi terjadi praktik pungli. Jika terbukti, mereka akan mendapat label tidak memiliki intergritas karena melanggar norma hukum maupun etika aparatur sipil negara (ASN).

“Ada 129 sekolah yang ada temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, ini bukan karena orang lain tetapi karena ulah kita sendiri. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga Camat sebagai pemimpin dan pembina di wilayah,” tutur Asmawa Tosepu.

Ia mengaku akibat temuan pungli dan lainnya, Pemkab Bogor untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mendapatkan opini, predikat atau penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Apa kita nyaman dengan raihan predikat WDP? Oleh karena itu temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ini harus ditindak lanjuti, dibedah dan dicari solusinya,” tukas Asmawa Tosepu.

Selain temuan di lingkungan Dinas Pendidikan, informasi yang dihimpun INILAHKORAN, temuan juga terjadi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selama tiga tahun raihan predikat WDP, BPK-RI Perwakilan Jawa Barat selalu menemukan temuan atau catatan di DPUPR.

Tak hanya itu, oknum pejabat Dinas PUPR, BPKAD dan auditor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat serta Bupati Bogor Ade Yasin bahkan terjerat perkara atau kasus suap, agar Pemkab Bogor bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mereka pun divonis bersalah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.(Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku bangga dengan terbentuknya Special Olympics Indonesia (SOIna) Kabupaten Bogor yang akan menjadi ruang baru bagi para atlet disabilitas intelektual dalam menunjukan talentanya pada beberapa cabang olahraga (Cabor) yang jadi binaan SOIna Kabupaten Bogor.

Makanya, kata Rudy Susmanto, ia menjamin program yang akan diusulkan SOIna mendapat dukungan atau support dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan tidak nempel pada induk organisasi olahraga yang lain.

“Karena SOIna Kabupaten Bogor sudah berdiri sendiri dan payung hukumnya jelas dan ada dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Maka Pemkab Bogor harus memfasilitasi semuanya termasuk anggarannya,” ujar Rudy Susmanto, Jumat (14/6/24).

Rudy Susmanto menegaskan, kalau dirinya mendukung SOIna Kabupaten Bogor dengan hati dan bukan kepentingan yang lain.

“Seratus persen saya mendukung berdirinya SOIna Kabupaten Bogor, dan saya akan menjelaskan hal ini kepada SKPD terkait dan TAPD untuk membantu dan mendukung semua program SOIna Kabupaten Bogor,” terangnya.

Menurutnya, Pemkab Bogor harus berterimakasih kepada elemen masyarakat yang sudah mendirikan SOIna Kabupaten Bogor yang akan menjadi ruang positif bagi para siswa SLB dalam berkreatifitas pada bidang olahraga maupun seni.

“Jarang sekali Pemkab Bogor menggelar kejuaraan olahraga dan festival seni antar SLB yang ada di Kabupaten Bogor selama ini,” paparnya.

Tak hanya itu, sambung Rudy Susmanto, dengan adanya SOIna Kabupaten Bogor ini diharapkan menjadi solusi agar kegiatan kejuaraan olahraga atau festival seni antar SLB di Kabupaten Bogor akan lebih sering dan jadi kalender tahunan.

“Apalagi SOIna juga punya kalender resmi tingkat propinsi, nasional dan internasional,” tegasnya.

Makanya, lanjut Rudy Susmanto, karena SOIna membina cabor-cabor prestasi, maka para atletnya juga harus mendapatkan apresiasi yang sama seperti prestasi yang diraih para atlet dari organisasi lainnya yang selama ini sering mendapatkan kadeudeuh atau bonus dari pemerintah daerah. (As)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024. Ditemukan puluhan ekor terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan lima ekor terindikasi Lumpy Skin Disease (LSD).

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) DKP3 Kota Depok, Dede Zuraida menjelaskan sejak 7-13 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan kepada 25.246 ekor hewan kurban.

Jumlah ini terdiri dari 10.031 sapi, 10.937 kambing, 4.273 domba dan 5 kerbau, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar hewan berada dalam kondisi sehat.

“Namun, terdapat beberapa kasus hewan sakit ringan seperti flu, diare, sakit mata, sakit kulit, belum cukup umur, cacat dan kurus,” kata Dede dalam keterangannya dikutip, (15/6/2024).

“Tim pemeriksa juga menemukan gejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 27 ekor hewan yang telah diisolasi dan ditangani. Gejala Lumpy Skin Disease (LSD) terdeteksi pada 5 ekor, sementara tidak ditemukan gejala Peste des Petits Ruminants (PPR),” tambahnya.

Dede menyebut bahwa DKP3 Kota Depok terus berupaya memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan ketat agar masyarakat dapat melakukan ibadah kurban dengan tenang dan sesuai syariat Islam.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen DKP3 Kota Depok untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang akan melaksanakan ibadah kurban, dengan memastikan bahwa hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan layak,” tandasnya.(*/Idr)