Metro Jabodetabek

JAKARTA – Sebanyak 65 Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum mulai dibahas karena masih harus menunggu Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakil pemerintah membahasnya bersama DPR. Namun, DPR menambah lagi 22 RUU DOB.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, dengan adanya tambahan 22 Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) usulan inisiatif DPR yang disahkan saat Sidang Paripurna akhir tahun pekan lalu, total ada 87 DOB yang menunggu Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas menjadi UU.

Sebelumnya, dalam sidang Paripurna 24 November 2013, sebanyak 65 RUU DOB usulan inisiatif DPR sudah lebih dulu disetujui DPR menjadi RUU DOB untuk segera dibahas dengan pemerintah. Namun, dikatakan Arif, sampai saat ini Ampresnya belum dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Total ada 87 DOB yang menunggu Ampres dari Presiden. Kita belum tahu kapan keluarnya. Sama dengan 65 RUU DOB sebelumnya, pemerintah harus menentukan sikap,” tegas Arif.

Dalam sidang Paripurna pekan lalu yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo, sebanyak RUU 22 DOB usulan inisiatif DPR telah disetujui. Persetujuan itu diberikan dalam waktu singkat tanpa ada pembacaan sikap fraksi-fraksi karena padatnya agenda sidang saat itu.

Pramono yang memimpin sidang saat itu hanya meminta masing-masing fraksi menyerahkan pandangan tertulisnya kepada pimpinan sidang untuk diverifikasi kemudian. Namun, pada prinsipnya 9 fraksi di DPR setujui 22 RUU DOB itu untuk dibahas dengan pemerintah.

Di antara 22 RUU DOB usulan inisiatif DPR itu seperti pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, pemekaran dari Sumut, Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, dan Natuna Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Natuna, Kepualauan Riau. Kabupaten Cilangkahan, Caringin pemekaran Kabupaten Lebak, Banten. Kabupaten Cibalium, pemekaran Padeglang, Banten.

Ada juga pemekaran Kota Sebatik pemekaran Kalimantan Utara, Kabupaten Balanipa pemekaran Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kabupaten Mimika Barat dan Mimika Timur pemekaran Kabupaten Mimika, Papua.

Kemudian Kabupaten Moni pemekaran dari Paniai, Papua. Kabupaten Yamu pemekaran Puncak Jaya, Papua, hingga yang terakhir Kabupaten Indragiri Selatan pemekaran Kabaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.(adi)

DEPOK – Hukum seolah tak bisa diterapkan di negeri ini ,masih ada saja yang membangkang walau keputusan hukum sudah jelas .
Masyarakat Peduli Penegakan Supremasi Hukum Kota Depok meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun dari jabatannya. Karena, kemenangannya di Pilkada Kota Depok 2010 dinilai ilegal.

“Kami menuntut Nur Mahmudi segera turun dari jabatannya,” jelas koordinator aksi Edi Faisal saat orasi di depan Balai Kota Depok, (23/12).

Bahkan, para demonstran itu menggembok pintu gerbang Balai Kota Depok. Tak sampai disitu, salah seorang pendemo lalu menelan kunci gembok tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, water canon sudah disiapkan dalam area Balai Kota Depok. Karena tak berhasil masuk ke Balai Kota, maka terjadi bentrok antara massa dengan petugas keamanan.

Akhirnya, massa aksi hanya bisa berorasi di depan gerbang Balai Kota. Mereka menggunakan mobil bak yang disulap menjadi mimbar orasi. “Kami menuntut jabatan Wali Kota Depok di PLt (pejabat pelaksana) kan oleh Mendagri,” kata Ketua Masyarakat Pedulu Hukum Depok Suryadi Boges.

Menurut Suryadu, permasalahan sengketa Pilkada sebenarnya sudah jelas bahwa Nur Mahmudi tidak sah. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan KPUD Depok beberapa waktu lalu yang mencabut surat keputusan pemenangan Nur Mahmudi dan wakilnya Idris Abdul Shomad 2010. “Ini kenapa dibiarkan, seakan-akan hukum dipermainkan,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, para demonstran itu menggembok pintu gerbang Balai Kota Depok. Tak sampai disitu, salah seorang pendemo lalu menelan kunci gembok tersebut.

Bahkan, dalam pengamanan aksi tersebut, Balai Kota Depok juga dijaga oleh water canon. Karena tak berhasil masuk ke Balai Kota, maka terjadi bentrok antara massa dengan petugas keamanan.(Dar)

TANGSEL – Plt Lurah yang satu ini begitu nekad memalsukan surat tanah dan menjuaknya pada pihak lain .

Diduga memalsukan dokumen jual beli tanah, Nasan Wijaya Plt Lurah Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan ditangkap Polresta Tangerang.

Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari seorang warga yang merasa dibohongi oleh lurah tersebut.

Saat akan mengurus tanah, sertifikat warga tersebut malah dijual oleh Nasan.

“Seorang warga tersebut katanya mau ngurus tanah, mau dibuatkan sertifikat. Tapi ternyata tanah itu dijual, tanpa ada tanda tangan si pemilik tanah tersebut,” jelas Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Siswo Yuwono.(23/12).

Luas tanah yang dipalsukan penandatangannya tersebut seluas 100 meter persegi.

Karena merasa tak pernah menandatangani, akhirnya si pemilik tanah melaporkan tindakan oknum Plt lurah tersebut ke Polresta.

“Saat ini oknum lurah tersebut masih kami tahan, dan tengah dikembangkan pelaporan warganya,” tuntas Kompol Siswo.

Terpisah, suasana kantor Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong terlihat biasa. Dikatakan Kasie Pemerintahan Kelurahan Ciater, Kudin H.Amat, pelayanan kelurahan masih seperti biasa.

“Tidak ada yang terganggu, pelayanan masih seperti biasa. Segala kebijakan masih dipegang sekretaris lurah,”pungkasnya.(Elk)

JAKARTA – Tawuran yang belum jelas penyebabnya membuat sejumlah kendaraan dan hunian menjadi rusak .

Polisi mengidentifikasi pelaku tawuran di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur adalah warga Kelurahan Ciracas dan warga Kelurahan Cijantung.

Akibat bentrokan warga yang terjadi Minggu (22/12) pukul 03.30 WIB ini, sejumlah kendaraan dan pemukiman warga dirusak kedua kubu yang terlibat perselisihan tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan kerusakan dari keributan warga di wilayah Ciracas itu mengakibatkan banyak kendaraan rusak.

Sebuah mobil truk boks bernomor polisi B 9471 TU pecah kaca depan, truk Fuso B 9316 GYT pecah kaca depan, truk boks B 9422 FV terbakar, mobil colt Mistsubishi B 9513 TAL pecah kaca depan dan samping. Kendaraan yang rusak ini berada di sekitar area keributan warga tersebut.

Selain itu, rumah tinggal milik warga bernama Nia di RW 10 Kelurahan Cijantung rusak pada bagian asbes dan kaca rumah bagian depan, dan dua buah gerobak yang dijadikan warung rokok juga terbakar.

“Untuk warga yang jadi korban kita masih cek,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, hingga kini petugas masih mendalami latar belakang terpicunya bentrokan yang terjadi antar dua kubu warga tersebut. Adapun pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat tengah berlangsung saat ini.

“Kedua warga yang terlibat keributan sedang dilakukan penyelesaian atau rembukan yang difasilitasi muspika, masih berlangsung,” jelas Rikwanto.

Sebelumnya, aksi saling serang antar warga ini menyebabkan lalu lintas Jalan Raya Bogor sempat ditutup.
Warga saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan hingga pukul 06.30 WIB.

Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung membubarkan kedua massa yang bentrok dengan menembakan gas air mata. Jalan Raya Bogor yang ditutup lima jam tersebut akhirnya dibuka kembali.(*Adyt)

JAKARTA – Sosok seorang ibu saat ini begitu penting ditengah degradasi moral ,posisi perempuan kini tidak lagi dipandang sebelah mata.

Seorang perempuan sejatinya akan menjadi ibu meskipun mereka tetap dituntut untuk mandiri dan setara dengan kaum adam.

Bagi pegiat dan aktifis perempuan Sri Woerjaningsih atau yang akrab disapa Giwo Rubianto Wiyogo, sosok perempuan masa kini dapat berperan sebagai pemimpin bahkan penentu masa depan.

Sosok perempuan sebagai pemimpin, kata Giwo, tidak harus melulu berada di depan, tetapi dapat menjadi pendukung, pemantau, bahkan sosok yang bisa mengevaluasi setiap masalah.

“Kedudukan istri sebagai pemimpin tak harus berada di depan, tetapi bisa menjadi pendukung. Kerjasama yang baik antara keluarga sehingga permasalahan anak dapat dientaskan dari rumah tangga,” jelasnya kepada wartawan, (22/12).

Mantan Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini juga mengungkapkan degadrasi moral kini banyak terjadi pada anak-anak Indonesia.

“Ibu adalah suatu pendidik yang utama bagi anak-anak, pola asuh yang baik terhadap anak-anak, menjadi yang utama dan pertama dalam mendidik anaknya agar berkarakter dan bermoral melalui momentum Hari Ibu ini,” tandasnya.(*Fet)

BOGOR – Selama ini  perhatian dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten bogor pada bidang kesehatan tidak berjalan dengan baik sebab masih ada warga Desa Banyuwangi kp Panggeleseran kecamatan Cigudeg warga miskin ini selama 17 tahun tidak ada perhatian dan tindakan untuk mengobati penyakit kulit yang diderita Junaedi  .(22/12)

Penyakit kulit tersebut sudah sejak umur tiga tahun sampai saat ini masih diderita Junaedi dan belum pernah tersentuh oleh para ahli medis dan specialis.

Pasalnya ,warga miskin tersebut sangat jauh dari Puskesmas dengan jarak hampir 18 kilometer dan kampung Panggeleseran tersebut sangat terisolir ,jalan desanya pun masih batu dan tanah bila musim hujan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat .

Untuk itu orang tua dari Junaedi , Sanata dan ibunya Hae mengharapkan uluran tangan untuk sibuah hatinya agar ada yang bisa peduli dan uluran tangan dari semua pihak .Sebab anak tersebut sangat menderita yang dirasakan oleh Junaedi .

Saat dikonfirmasi Kepala Dinkes tidak bisa dihubungi hanya telpon genggamnya berdering dan tak diangkat .(Gus)

JAKARTA – Ani Yudhoyono pada Ahad (22/12) pagi melepas ribuan peserta “Fun Bike dan Fun Walk” dalam rangkaian peringatan

Hari Ibu ke-85 yang terdiri atas perwakilan dari kementerian-lembaga serta organisasi profesi.

Ibu Negara mengibarkan bendera ‘start’ di halaman gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, dengan
didampingi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Herawati Boediono.

Kegiatan “Fun Bike dan Fun Walk” itu sekalipun dilakukan di tengah guyuran hujan gerimis yang membasahi sebagian besar
wilayah Jakarta sejak fajar tidak menyurutkan semangat para peserta, yang terdiri atas 7000 peserta yaitu lima ribu peserta
“Fun Walk” dari sejumlah kementerian-lembaga, 500 orang peserta “Fun Bike” dari berbagai elemen antara lain TNI, komunitas
bersepeda, Kowani dan polisi, serta 2000 orang dari Kementerian Pertahanan.

Ibu Ani dan para tamu VVIP tampak mengenakan kaos abu-abu dalam acara yang mengusung tema “Gerakan Indonesia Bersih, Sehat,
Ramah Lingkungan, Rapi dan Indah (BerSeRRi).

Sementara itu acara puncak peringatan Hari Ibu ke-85 telah diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis
(18/12).

Acara puncak itu dibuka oleh Presiden Yudhoyono dimana Presiden secara simbolis memberikan penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE) kepada 40 pihak yang mewakili kementerian-lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota yang
telah berkomitmen dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Peringatan tahun ini bertemakan “Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan
yang Inklusif”. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, tema itu dipilih dengan
melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia tahun 2013 yang bersiap menuju tahun politik 2014, dengan harapan di tahun
depan semakin banyak warga negara yang terlibat dalam pemilihan umum.

“Ada pun tema pembangunan inklusif, kami tetapkan agar pembangunan yang sedang dijalani prosesnya hingga hari ini dapat
optimal menjangkau semua kelompok dan elemen masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun anak
laki-laki, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia,” paparnya.

Presiden Yudhoyono pada kesempatan itu menyatakan apresiasinya pada jerih payah dan upaya kaum perempuan dalam memajukan
harkat, martabat, kemuliaan kaum perempuan, dan bersama pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan. Presiden juga
menyaksikan Ibu Ani Yudhoyono menerima penghargaan Yayas Buddhimat Patnika sebagai bentuk penghargaan atas gagasan dan
perubahan yang dilakukannya terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak di bidang pendidikan, ekonomi, dan
lingkungan.(ART)

JAKARTA – Sekalipun rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah pintu masuk dan keluar Tol Dalam Kota selama sepekan 

dinilai berhasil mengurai titik kemacetan, namun pihak Kepolisian dan instansi terkait masih belum memastikan kalau
penutupan ini akan terus dilanjutkan.

“Masih dievaluasi terus,” jelas Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto. Evaluasi ini terkait perubahan jarak
tempuh di jalur reguler dan jalan Tol Dalam Kota.

Penilaian sementara, menurut Rikwanto, kelancaran arus terlihat di jalur reguler dan jalan tol ketika rekayasa penutupan
sejumlah pintu keluar tol diterapkan. Tapi, untuk penutupan jalur pintu masuk Tol Semanggi I atau di Kawasan Plaza Semanggi
pada sore hari, masih terkendala. Hingga kemarin, penutupan pintu tol masuk tidak maskimal. “Baru satu jam ditutup sudah
tidak bisa menampung arus kendaraan dari Grogol,” tegas Rikwanto. Akhirnya rekayasa pintu tol tersebut tergantung kebijakan
petugas di lapangan.

Belasan polisi yang mengatur lalu lintas terpaksa membuka pintu Tol Semanggi I yang baru ditutup selama 45 menit karena
terjadi kemacetan panjang di lokasi tersebut. Rikwanto menjelaskan, pihaknya memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah.
Salah satunya, tidak dipungut bayaran ketika masuk ke tol dan petugas hanya memberikan karcis saja, pembayaran dilakukan
ketika mobil akan keluar gerbang tol. “Ini kan usulan, tidak mudah, tapi akan dibicarakan,” tegasnya.

Dalam sepekan empat pintu tol dikenakan rekayasa lalu lintas dengan penutupan, di antaranya Off Ramp (lajur keluar) ke arah
Pancoran (depan Bukopin), lajur keluar Tegal Parang (yang menuju ke arah Kuningan) dan kawasan RS Dharmais pada pukul 08.00
WIB – 10.00 WIB serta pintu masuk Tol Semanggi 1 pada pukul 16.00 hingga 20.00 WIB.(cok)

JAKARTA – PT Sriwijaya Air menyiapkan kursi tambahan sebanyak 28.200 untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang

jelang libur Natal dan Tahun Baru. Penambahan jumlah kursi ini sudah mulai diberlakukan sejak Jumat (20/12).

“Terhitung mulai 20 Desember 2013 hingga 5 Januari 2014, Sriwijaya menyiapkan 28.200 kursi tambahan,” jelas Senior Manager
Corporate Communications Sriwijaya Air Agus Soedjono.

Adapun rute-rutenya penambahan tersebut yakni, Jakarta – Tanjung Pandan PP dari empat kali menjadi lima kali sehari. Jakarta
– Pangkalpinang PP dari enam kali menjadi tujuh kali sehari.

Jakarta – Pontianak PP dari enam kali menjadi tujuh kali sehari. Jakarta – Malang PP dari tiga kali menjadi empat kali
sehari. Jakarta – Denpasar PP dari dua kali menjadi tiga kali sehari.

“Untuk tujuan Makassar – Manokwari dari satu kali penerbangan menjadi dua kali sehari, yang akan dilayani setiap hari Senin,
Rabu dan Jumat. Penerbangan ekstra ini sebagai langkah untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang sangat tinggi menjelang
peak season akhir tahun ini,” ungkap Agus.

Agus menjelaskan bahwa jumlah kursi tambahan tahun ini, mengalami kenaikan sekitar 60 persen bila dibandingkan dengan kursi
tambahan Natal dan Tahun Baru, 2012 lalu. Di mana jumlah penambahan kursi hanya sekitar 11.100 dengan masa liburan selama 20
hari.

Meski libur akhir tahun kali ini jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu, Agus berharap masyarakat bisa memanfaatkan
waktu untuk berlibur menggunakan pesawat.

“Walaupun di tahun ini masa liburan jauh lebih pendek dibandingkan tahun lalu, semoga tidak akan mengurangi animo penumpang
untuk menggunakan jasa penerbangan dalam menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru,” paparnya.(fad)

BOGOR  – Ketua DPRD Kabupaten Bogor sangat geram dengan adanya ratusan proyek yang mangkrak hal ini menunjukkan begitu lemahnya perencanaan , pengawasan dan konsultan dalam mengawal proyek yang ada disetiap SKPD di bumi tegar beriman .

Moch Hanapi sebagai ketua DPRD Kabuapten Bogor mengatakan ,” kami sebagai pengawas akan segera memanggil semua SKPD terkait ,kenapa ratusan proyek bisa molor ,kalau alasan cuaca itu sangat klasik ,” tegasnya .

Para pengusaha yang tidak profesional harus diblacklist ,” tambahnya .

,Ratusan proyek yang didanai dari APBD dikerjakan oleh para pengusaha tidak pada tepat waktu  seperi proyek jalan ,jembatan dan pembangunan gedung .
Pasalnya , SKPD yang terkait tidak bisa memilah para pengusaha yang mumpuni dan profesional dan yang terjadi masyarakat kabupaten Bogor lah yang dirugikan oleh para pengusaha tersebut
.,
Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dahulu disebut ULP lepas tangan saat ditanya permasalahan ratusan proyek yang mangkrak ,dinas yang baru dibentuk dan satu satunya yang ada di Indonesia ini  mengelak saat begitu banyak para pengusaha yang tidak profesional dan tak mumpuni dalam mengerjakan proyek APBD
.
Kepala LPBDJ Hendrik Suherman mengatakan ,” kami hanya mengatur proses lelangnya proyek , dan kami tidak ada kafasitas untuk memblacklis para pengusaha nakal itu semua kewenangan dari para SKPD ,”ujarnya

Lebih lanjut ,Hendrik mengatakan ,”.permasalahan proyek yang ada dikabupaten Bogor itu semua ada di SKPD dan tidak ada pada kami , sebab yang mengetahui track record para pengusaha sebenarnya SPKD terkait ,” tandasnya (Far)