Metro Jabodetabek

CIBINONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengklaim telah menganggarkan pengadaan alat berat. Kepala Bidang (Kabid) pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Atis Tardiana mengatakan, pengusulan truk tersebut turun setelah kebija­kan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) keluar.

Sehingga, kata dia, dalam perencanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalami kesulitan. Meski demikian, TAPD telah menye­tujui untuk pengadaan alat berat senilai hampir Rp11 miliar.

”Ada satu unit eskavator, satu unit buldozer, serta dua unit mobil penyapu jalan untuk di Jalan Tegar Beriman dan Stadion Pakansari,” katanya, kemarin (05/12).

”Truk untuk 2018 tidak ada, kami akan coba mengajukannya ke pemerintah pusat dan provinsi,” sambungnya.

Dengan pengadaan alat berat tersebut, Atis berharap tidak ada lagi pelayanan di tempat penampungan akhir sampah (TPAS) yang terganggu seperti beberapa waktu lalu. Diketahui, selama ini, di TPA Galuga selalu terkendala antrean panjang karena eskavator lama rusak.

”Kalau alat sudah baru, otomatis antrean tidak terlalu panjang dan lama,” ungkapnya. Sehingga, sambung Atis, alat berat yang kini merupakan sewa dari pihak ketiga, hanya mengatasi masalah hingga alat baru terbeli.

Rencananya, pengadaan alat baru akan dilakukan Januari atau Februari karena bisa menggunakan e-catalog tanpa perlu dilelangkan.

”Alat lama nantinya akan digu­nakan untuk penataan di zona yang tidak aktif lagi, seperti mera­takan sampah dan menimbunnya dengan tanah untuk landfil-nya,” jelasnya. (Dung)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menegaskan komitmennya untuk menolak reklamsi Teluk Jakarta. Menurutnya, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, janji saat kampanye itu bersifat final.

Isu reklamasi pernah diangkat Anies dan Sandi saat menjalani kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta. Karena dinilai merusak lingkungan dan menyengsarakan nelayan, mereka menolak dan berjanji akan menghentikan reklamasi.

“Apa yang sudah disampaikan dalam rencana kerja kita itu sudah final. Kami sudah putuskan itu, itu posisi kami dari awal,” katanya saat di Kementerian PUPR, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (30/10/2017).

Sambungnya , langkah yang akan diambil Pemprov menghentikan pembangunan pulau buatan adalah dengan berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta. Sandi berharap pembahasan terkait reklamsi dapat dilakukan mulai pekan depan.

“Sekarang justru menunggu komunikasi dengan DPRD karena sebagai stakeholder kita harus menyelaraskan rencana ke depan, mudah-mudahan minggu-minggu ke depan ada inisiasi pertemuan dengan DPRD. Secara informal sudah tapi komitmen kami memastikan bahwa reklamasi dihentikan sesuai dengan rencana kerja kita,” terang Sandi.

Lebih lanjut, terkait pulau yang sudah dilakukan pembangunan, yakni Pulau C, D dan G, politisi Partai Gerindra itu mengatakan pekerjaan akan tetap dilanjutkan.

Namun menurutnya pembangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.

“Akan kita tampung semua rencana yang berkaitan dengan itu karena bagaimanapun juga pulau sudah jadi terbentuk, malah udah ada bangunan-bangunan tanpa izin di atasnya. Itu jadi suatu PR bagi kami untuk kita lihat bagaiaman pemanfaatan ke depan,” tandasnya .(*Al)

JAKARTA – Janji harus ditepati . Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, alasan pemprov DKI Jakarta tidak memperpanjang usaha Hotel Alexis di Pademangan, Jakarta Utara, karena telah menemukan sejumlah bukti pelanggaran. Meski temuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Anies.

“Ada temuan-temuan di lapangan dan juga laporan-laporan yang diterima dan kemudian dijadikan bahan pertimbangan mengapa izin tidak diberikan,” kata Anies di Mapolda Metro Jaya, (31/10/2017).

Alasan Anies tidak membeberkan alat bukti dan penemuan yang didapat dari hotel berbintang tersebut karena tidak mungkin mereka memperlihatkan adanya bukti yang diduga berbau pornografi.

“Ini berbeda dengan bangunan yang melanggar kalau bangunan bisa difoto kemudian ditunjukin, masa ini difoto kemudian ditunjukin karena itu kita sampaikan ada bukti buktinya semua ada datanya dan itu menjadi bagian dari pertimbangan,” tuturnya.

Dengan dikeluarkannya surat penolakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) maka sejak saat itu Hotel Alexis tidak bisa menjalankan usaha. TDUP itu sendiri diketahui keluar sejak bulan Agustus 2017 lalu.

“Sejak dikeluarkan surat itu maka statusnya menjadi tidak lagi bisa beroperasi,” tegas Anies.

Saat ini pihaknya tengah fokus pada pengamanan disekitar lokasi untuk memastikan tidak ada kegiatan yang berlangsung di hotel Alexis.

“Pertama ini kita eksekusi dan kita pastikan tidak ada kegiatan dan kita pastikan di hari-hari ke depan semua aturan daerah ditaati dan bila ada pelanggaran kita tidak akan pandang bulu,” tandasnya.(*Al)

BOGOR – Pagar Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, roboh pada Minggu(29/10/2017). Akibatnya, dua petugas mengalami luka tertimpa pagar tersebut.

Dua korban itu adalah Margoni (40) petugas keamanan stadion dan Mustaqim (26) petugas kebersihan. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Cibinong karena menderita luka di bagian kaki.

Awalnya, Margoni dan Mustaqim hendak membuka pintu stadion Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat menggeser pintu besi itu, tiba-tiba roboh dan menimpa keduanya.

Warga sekitar dan pengunjung yang tengah berolahraga di area stadion kemudian mengangkat pintu setinggi kurang lebih 2 meter itu dan membawa kedua korban ke rumah sakit.

“Kakinya luka tertimpa pintu pagar,” kata Usep, petugas keamanan setempat.

Karena sangat berat, lanjut Usep, pintu itu bisa dibuka oleh lebih dari lima orang. Menurut dia, pintu pagar stadion yang berada di tribun 1-2 ini jarang dibuka karena area tersebut harus steril dari pengunjung maupun pedagang.

“Kalau pun dibuka harus seizin kepala keamanan. Nah saya enggak tahu tadi dibuka itu untuk apa,” kata dia.

Hingga Minggu sore, pintu pagar warna putih itu masih tergeletak tak jauh dari pintu tribun 1-2.

Sementara hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terkait insiden tersebut. Saat dihubungi Kepala Dispora Kabupaten Bogor Yusuf Sadeli tak menjawab.

Diduga disebabkan kurang baik material bangunan yang digunakan saat dibangun dan menyebabkan gampangnya terjadi kecelakaan .(Dung)

JAKARTA – Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda digelar Pemprov DKI Jakarta di Lapangan IRTI Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,(30/10/2017).

Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Memaknai Sumpah Pemuda sebagai tonggak gerakan pemuda pada 1928, Anies menyerukan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dengan meningkatkan kreatifitas.

“Hari ini adalah hari dimana ruang untuk berkreatifitas terbuka besar. Pada masa itu yang dibutuhkan kreatifitas besar untuk memastikan bangsa ini memiliki pondasi yang baik dan kuat. Sekarang kita ingin agar persatuan dan kesatuan dijaga lewat kreatifitas anak-anak muda menjadi bagian dari abad 21.

Berperan tidak hanya level lokal tapi juga global,” ujar Anies di Lapangan IRTI Monas,(30/10/2017).

Anies menuturkan jejak perjuangan para pemuda saat itu hingga tercetus persatuan melalui kongres pemuda. Menurut Anies keberanian pemuda untuk bersepakat dengan perbedaan, salah satunya dalam perbedaan bahasa.

“Karena bahasa kita terdiri dari 700 bahasa, tapi sepakatnya adalah satu bahasa persatuan dan itu adalah sebuah terobosan keberanian yang luar biasa apalagi bahasa yang disepakati adalah bukan bahasa yang terbanyak penggunanya tapi bahasa yang justru secara jumlah kecil. Ini suatu yang luar biasa,” paparnya..

Dalam upacara, hadir pula Wakil Gubernur Sandiaga Uno, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.
(*Ind)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masuk dalam nominasi Pemerintah Daerah Inovatif/Innovative Government Award tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti pada Rabu, (25/10). melakukan ekspose di depan tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri, yang bertempat di Ballroom Hotel The Acacia, Jln. Kramat Raya Jakarta Pusat.

Bupati Bogor,Hj. Nurhayanti menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki lima inovasi yakni Gerakan Pembangunan Menuju Keluarga Hidup Layak (Gerbang Jugala), Online Perizinan Transparan informatif dan sistematis(Optimis), Layanan Aspirasi Online (Laras Online),Sistem Jejaring Penyelamatan Ibu dan Anak (Sijaribunda),Mitigasi Rumah Kaca Dari Sektor Sampah Domestik/Organik Rumah Tangga, Aplikasi Terpadu Informasi Sampah Dan Forum Kampung Ramah Lingkungan Dan Situ Front City.

Menurutnya Gerbang Jugala bertekad dan berupaya membangun secara terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan yang mencakup segala aspek dengan didasarkan semangat silih asah, silih asih dan silih asuh menuju hidup layak dengan menguatkan akhlak kharimah, peningkatan wawasan, pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dan peningkatan kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

“kemiskinan merupakan masalah yang multi kompleks dan multi dimensi dan gerbang jugala merupakan kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan 4 strategi yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin berkelanjutan usaha mikro dan kecil, membentuk sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan inovasi gerbang jugala sudah berjalan selama 4 tahun,” ujarnya.

Nurhayanti juga menjelaskan tentang inovasi kedua yakni inovasi Optimis dengan keunggulan biaya operasional menjadi lebih murah, waktu pengurusan lebih cepat, penyediaan inforamsi lebih transparan, monitoring lebih mudah dilakukan setiap saat, No Body Contact sehingga memperkecil kemungkinan terjadi suap atau sogok, pemanfaatan sumber daya manusia lebih optimal dalam pengurusan perizinan di Kabupaten Bogor.

“manfaat dari inovasi optimis adalah terdapat kejelasan alur proses pengurusan perizinan secara real time, bebas biaya operasional,kemudahan informasi, waktu yang relatif cepat dan dapat dimonitor dari mana saja sampai dimana berkas mereka sudah diproses, bebas perantara sehingga memutus budaya pungli yang selama ini sering terjadi di masyarakat, pengawasan dan pengendalian dari berbagai pihak,” katanya.

kemudian Ia juga mengatakan inovasi laras online yang dibangun untuk memenuhi hak bertanya masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini terknologi informasi telagh menjadi alat yang sangat diperlukan dalam menunjang berbagai aktivitas, termasuk dalam mempermudah penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

“salah satu pelayanan kepada masyarakat adalah memenuhi hal tersebut, lembaga Pemerintahan menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang disebut laras online,” imbuhnya.

Kemudian Inovasi lainnya yakni Sijari Bunda merupakan sistem informasi jejaring penyelamatan ibu dan anak dikembangkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan ibu dan anak baru lahir dari fasilitas kesehatan dasar ke rumah sakit dan antar rumah sakit, sistem ini mempetcepat proses komunikasi informasi dalam rujukan gawat darurat maternal dan neonatal antara bidan, puskesmas serta rumah sakit.

“tujuan inovasi sijari bunda untuk memastikan bahwa fasilitas penerima rujukan telah siap siaga untuk menerima dan menangani pasien yang dirujuk, menghindari penolakan terhadap pasien, ketidakjelasan kemana tujukan harus dirujuk, mencegah keterlambatan penanganan karena ketidakpastian menangani begitu pasien rujukan tiba, ketidaksiapan peralatan obat, darah dan lainnya, memberdayakan puskesmas Poned/DTP, misalnya melalui pengembalian pasien ke Poned dan potensi kerjasama perawatan pasien kategori tertentu,” ungkapnya.

Terakhir inovasi adalah aksi mitigasi rumah kaca dari sektor sampah domestik/organik rumah tangga, aplikasi terpadu informasi sampah dan forum kampung ramah lingkungan dan Situ Front City.(*Adi)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi lonjakan pengunjung ke kawasan Puncak pada liburan Natal 2017 dan pergantian tahun. Selain mempercepat penataan Pedagang Kaki Lima dan banguan liar, pemerintah daerah setempat juga mempersiapkan jalan desa sebagai alternatif mengurangi kemacetan di jalur Puncak.

Bupati Bogor Nurhayanti menjelaskan, jalan alternatif itu sudah mulai dibangun melewati empat desa yang ada di wilayah Puncak.

“Tahun ini saya ingin ada jalan desa dikembangkan di wilayah Utara tepatnya Kecamatan Mega Mendung. Sebelum Natal dan tahun baru selesai untuk solusi kemacetan,” katanya di Hotel Royal Safari Garden Puncak, 19 /10/ 2017.

Nurhayanti menyebutkan jumlah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan jalan tersebut mencapai enam miliar rupiah. Pemerintah daerahnya lebih mengoptimalkan peningkatan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerahnya, sedangkan jalur Puncak merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penertiban PKL

Pemerintah daerah setempat menurut Nurhayanti membantu pemerintah pusat dalam menata jalur Puncak dengan melakukan penertiban PKL. Ia meyakinkan upaya tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan daya tarik wisata di kawasan Puncak.

“Badan jalan bukan untuk berjualan. Saya paham harus menggeser bukan menggusur,” katanya.

Namun, upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan relokasi PKL dan membongkar bengunan liar yang ada di ruang milik jalan masih terkendala penyiapan lahan relokasi. Tim Penataan PKL Puncak masih mempersiapkan tempat relokasi di lima titik dan rencana penataan lahan Kementrian PUPR untuk pembongkaran 47 bangunan liar.

Ketua Tim Penataan PKL Puncak, Dace Supriadi mengaku belum mendapatkan kesepakatan dengan para PKL. Bahkan pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak di Ruang Rapat 1 Sekretariat Daerah, Rabu, 18 Oktober 2017, diwarnai kericuhan.

Ia meyakinkan kejadian tersebut disebabkan kesalahpahaman para pedagang.

“Pembongkaran yang kita lakukan hanya untuk 47 bangli meliputi kontrakan dan rumah tinggal, berbeda dengan PKL,” kata Dace menyebut para pedagang yang menduga petugas Satuan Polisi Pamong Praja bukan membongkar PKL tapi bangunan liar.

Rencana pembongkaran bangli itu pun bahkan ditunda setelah para pedagang berunjuk rasa, Senin, 16 Oktober 2017 lalu.

Ia menegaskan relokasi PKL tahap kedua tidak akan dilakukan sebelum tempat relokasi selesai dibangun. Menurut Dace, tempat relokasi masih dibangun di lima titik yakni di lahan milik Taman Wisata Matahari, De Ranch, PTPN, SSBP dan lahan Kementrian PUPR.

“Namun prioritas penataan persiapan relokasi tahap dua yaitu dilahan PT PN seluas 1 Hektar dan lahan milik SSBP dalam bulan ini dipersiapkan,” tandasnya.(*Adi)

BOGOR – Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Bogor periode tahun 2017-2022, resmi di lantik secara langsung oleh salah satu pengurus dari PHRI Provinsi Jawa Barat,yang bertempat di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua pada Kamis (19/10/2017).

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti dalam sambutannya menginginkan dengan pembangunan hotel dan restoran yang terus berkembang para pengurus PHRI harus terus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, karena kontribusi dari pajak dari hotel dan restoran baru mencapai di angka 250 Miliar Rupiah.

“Harus dicarikan solusinya untuk meningkatkan terus PAD dari sektor hotel dan restoran, saya ingin pengurus PHRI yang baru dilantik dapat mewujudkannya,” katanya. ujarnya.

Nurhayanti juga mengatakan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menetapkan potensi pariwisata sebagai fokus utama dalam rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten Bogor.

“untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pengembangan berbagai potensi pariwisata, tentunya harus di tunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana akomodasi yang representatif,” tambahnya.

Ia juga berharap para pengusaha hotel dan restoran tentunya harus memiliki program kerja yang terarah untuk membina para anggotanya agar senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek guna memberikan yang terbaik bagi konsumen.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo akan bersinergi dengan program Kabupaten Bogor agar bisa maju bersama sehingga pariwisata di Kabupaten Bogor bisa lebih maju.

“saya optimis potensi pariwisata di Kabupaten Bogor terus berkembang maka saya akan berusaha terus meningkatkan potensi tersebut,” jelasnya.(*Adi)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan membangun tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan puncak Bogor.

Rencananya pembangunan itu akan dimulai pada tahun 2018 di tanah PTPN dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) dengan mengunakan anggaran dari APBD Pemkab Bogor

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) Dace Supriadi mengatakan dana untuk pembangunan itu senilai Rp 6 Miliar.

“Untuk lahan di PTPN dan SSBP rencananya akan dicut and fill. Tapi pembangunan di tahun 2018 dengan anggaran Rp 6 miliar. Rencananya di Desember ini akan dibuatkan Detail Enggineering Design (DED) untuk dua lahan relokasi tersebut. Tapi kita sudah siapkan design sementara untuk relokasi,” katanya.

Dace juga mengatakan, relokasi yang bakal dirampungkan di PTPN akan menampung sebanyak 310 PKL, sementara di lahan SBBP untuk relokasi bangunan liar khususnya di Naringgul.

Dace mengimbau, agar PKL bisa bersabar menunggu pelaksanaan relokasi tersebut.

“Pelaksanaan di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi kita harus bersabar karena semua berproses,” jelasnya. (*Adi)

CIBINONG – Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kabupaten Bogor raih Iwapi Teladan 2017 pada Ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Iwapi yang berlangsung di Grand Clarion Makasar (06/10) lalu. Inne Roswianita Ketua Iwapi Kabupaten Bogor mengaku sangat bersyukur dan terkejut Iwapi Kabupaten Bogor kembali di nobatkan sebagai Iwapi teladan Nasional 2017. “ini diluar dugaan saya, penghargaan ini berkat kerja bersama, seluruh jajaran pengurus, dewan kehormatan, dewan pembinan dan anggota Iwapi Kabupaten Bogor. Ini penghargaan yang ke -4 (empat) kalinya, kami akan terus memantapkan langkah bersama agar terus memberikan dedikasi yang terbaik”, tutur Ketua DPC Iwapi Kabupaten Bogor Ine Roswianita, di sela -sela kegiatan syukuran di Kantor Iwapi Kabupaten Bogor.

Ditambahkan Ine bukan hal yang mudah meraih anugrah tersebut, mengingat tingkat seleksi yang sangat ketat, namun demikian Ine Yakin kesolidan yang ada di dalam wadah Iwapi Kabupaten Bogor menjadi Kunci utamanya, “saya tidak ada apa apanya tanpa kekompakan teman teman pada semua kegiatan yang kami selenggarakan , memasuki bulan ke 10 menakhodai Iwapi Kabupaten Bogor, saya salut kami kembali raih predikat DPC Iwapi teladan tingkat nasional, semoga predikat ini terus menyemangati kami menjadi perempuan yang kreatif dan bisa bermanfaat di lingkungan masing-masing, kriteria menju DPC Teladan itu salah satunya adalah kami selalu melakukan konsolidasi ke ranting–ranting,” tegas Ine.

Kiprah Iwapi Bogor kian nyata dan dirasakan masyarakat terbukti Iwapi Kabupaten Bogor juga sukses mensuksseskan Gerakan Nasional Taman Cabe (Gertam) salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui gerakan tanam cabai di pekarangan rumah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Sementara itu Dewan Kehormatan Iwapi Kabupaten Bogor Ratu Nailamuna, berharap dengan diraihnya kembali predikat DPC Iwapi Teladan Tingkat Nasional 2017 menjadi salah satu kekuatan motivasi Iwapi Kabupaten Bogor untuk lebih maju. “tugas kita masih banyak, pengusaha perempuan di Kabupaten Bogor masih banyak yang harus dibina, dari sisi kelembagaan, organisasi ranting hingga tingkat kecamatan khususnya yang berkaitan dengan UKM, kualitas produk adalah salah satu tantangan terbesar kita”, ungkap Ratu.

Dewan Kehormatan Iwapi Kabupaten Bogor ini juga mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas SDM, kedepan Trend usaha usaha dapat berinovasi lebih kepada kreativitas, ditambahkan Ratu, selama ini pemerintah daerah Kabupaten Bogor sangat baik dan bersinergi erat dengan Iwapi Kabupaten Bogor, “Ibu Bupati melalui dinas-dinas terkait sudah bersinergi dengan DPC Iwapi, untuk itu saatnga Iwapi harus membaca peluang dengan baik,tidak menjadi penonton tapi menjadi pemain, apalagi tahun depan (2018) kita punya Event Porda ke XIII Jabar di Kabupaten Bogor, Iwapi harus memainkan perannya,” tegas Ratu.

Ratu Nailamuna mengajak seluruh perempuan Pengusaha yang tergabung dalam Iwapi Kabupaten Bogor untuk bergandengan tangan, bersinergi, memberikan manfaat untuk diri sendiri, dan masyarakat khusunya kaum perempuan. (*Adi)