Metro Jabodetabek

JAKARTA – Ramainya isu kelangkaan gula dan bawang putih saat ini telah memicu terjadinya fluktuasi harga gula dan bawang putih di wilayah Jakarta. Berdasarkan laporan pada rapat mingguan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), BUMD pangan PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta melaporkan bahwa stok gula dan bawang putih saat ini masih cukup tersedia dan siap dikeluarkan kapan saja.

Sedangkan laporan dari karantina saat ini telah masuk impor bawang putih ke Jakarta, artinya bahwa telah ada tambahan stok bawang putih di Jakarta.

Sementara untuk gula pasir dalam minggu ini PT. FS juga akan segera mendapat stok gula pasir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta

Kepala Dinas KPKP, Darjamuni mengatakan, masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir lantaran Pemprov DKI Jakarta melalui tiga BUMD yaitu PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan PD. Dharma Jaya akan memenuhi kebutuhan pangan bagi warga Jakarta.

“Berdasarkan pemantauan petugas di pasar tradisional dan pasar modern/swalayan, stok gula pasir dan bawang putih masih cukup tersedia meskipun harga gula pasir paling tinggi di pasar tradisional saat ini diharga Rp15.000/kg di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500/kg.
Sementara bawang putih harga di pasar bervariasi dikisaran Rp40-50.000,” urai Darjamuni kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).

Dia menambahkan, BUMD pangan dan Kementerian Pertanian akan bersinergi dalam menstabilkan stok dan harga di DKI Jakarta melalui intervensi dengan memotong rantai distribusi pangan. Sebagai contoh cabai saat ini rata-rata ditingkat eceran sudah turun diharga Rp40-30.000, yang semula mencapai Rp. 100.000.

“Menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri 2020 masyarakat juga tak perlu panik, karena Pemprov DKI Jakarta akan bersinergi dengan semua pelaku usaha pangan dalam menyiapkan semua kebutuhan pangan warga Jakarta,” ungkapnya.(*/Tub)

BOGOR – Dampak dari penghelatan olahraga sepakbola akbar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor akan membawa akses yang baik untuk menata Cibinong raya agar terlihat bersih rapi dan cantik sebab itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini tengah serius melakukan persiapan untuk menyambut pesta World Cup U-20 tahun 2021 mendatang.

Sejumlah perangkat daerah berkolaborasi dan bersinergi untuk mempercantik kawasan Sentul dan Stadion Pakansari.

Salah satunya melakukan penataan kawasan mulai dari Jalan Simpang Sentul, Alternatif Sentul hingga Stadion Pakansari, serta pembangunan tugu selamat datang.

Hal itu dibahas melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Jalan Simpang Sentul hingga Stadion Pakansari, yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Joko Pitoyo di Ruang kerjanya, Jumat (28/2/2020).

Joko menjelaskan, dalam pelaksanaan “City Beautification” dan persiapan FIFA World Cup U-20 Tahun 2021. Pesiapan mulai dari penataan simpang sirkuit sentul, pembangunan tugu selamat datang di bibir pintu Tol Sentul Sirkuit.

Saat ini sudah mulai dilakukan, diantaranya 15 bangunan sudah diratakan dengan menggunakan alat berat. Peningkatan jalan dari simpang kandang roda hingga lingkar GOR Pakansari, serta pembuatan pedestrian mulai dari SPBU hingga Gor Pakansari.

Kata Joko, masing-masing perangkat daerah, mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, dan lainnya.

“Saat ini sudah mulai bergerak melakukan persiapan pembangunan sesuai tugasnya masing-masing, Alhamdulilah Detail Engineering Desain (DED) selesai dibuat dan sudah masuk proses pelelangan,” jelas Joko.

Dia menambahkan, penertiban juga terus dilakukan guna optimalisasi penataan kawasan Jalan Kandang Roda Sentul hingga lingkar GOR Pakansari. Salah satunya penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap berjualan dikawasan tersebut.

“Kami juga libatkan Satpol PP Kabupaten Bogor, untuk melakukan penertiban PKL. Mereka juga rutin lakukan Patroli mulai dari cikempong hingga simpang Kandang Roda. Semua aspek mulai dari ketertiban, kebersihan dan penataan terus kami lakukan, ini bukti kesiapan kami dalam rangka menyambut piala dunia 2021 mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Lestia Irmawati menambahkan, saat ini DED sudah dalam proses pelelangan. Seperti DED Underpass (Sodetan), taman median jalan alternatif sentul, taman median kandang roda Pakansari, serta tugu selamat datang.

“Mudah-mudahan prosesnya cepat sehingga pembangunan bisa segera dilakukan. Karena berdasarkan hasil rapat internal PSSI, Ketum PSSI akan berkunjung ke Stadion Pakansari pada 3 Maret 2020 mendatang,” katanya.

“Selanjutnya pada 11 Maret 2020 nanti FIFA dan PSSI akan melakukan final inpection terkait persiapan Stadion Pakansari. Bupati Bogor akan menyampaikan ekspose secara detail progress yang sudah direncanakan,”ungkapnya.(*/T Abd)

JAKARTA – Kebijakan otoritas Arab Saudi menghentikan sementara izin umrah bagi jamaah asing, termasuk Indonesia, telah efektif berlaku.

Sejak pukul 12.00 WIB, seluruh penerbangan ke Arab Saudi telah ditutup. Ratusan jamaah umrah ditolak saat hendak check-in.
Hal ini diketahui dari video yang dibagikan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi kepada wartawan, Kamis (27/2/2020) siang. Video itu berasal dari travel di bawah naungan SAPUHI.

“Saya melaporkan di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 bahwa hari ini tanggal 27 Februari 2020 bahwa semua penerbangan menuju ke Saudi per pukul 12.00 WIB closed,” kata orang dalam suara yang terdengar dari video tersebut.

Dalam video terlihat penumpukan jamaah umrah, sehingga Terminal 3 Bandara Soetta sangat padat. Menurut suara di dalam video, penumpukan jamaah akan terus bertambah banyak karena masih banyak yang belum sampai bandara.

SAPUHI sendiri telah mengonfirmasi adanya penolakan jamaah umrah saat check-in di Bandara Soetta. Selain dari travel SAPUHI, kepastian itu juga didapat dari agen penerbangan dan Muassasah Saudia.

“Dengan efektifnya pemberlakuan larangan (umrah) per hari ini, maka SAPUHI menyarankan kepada seluruh anggota travel umrah dan haji untuk melakukan reschedule terhadap vendor, seperti penerbangan, visa, hotel, dan hal lainnya untuk mengamankan hak jamaah umrah Indonesia,” kata Syam Refiadi dalam siaran persnya, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, SAPUHI juga telah meminta kepada seluruh mitra penerbangan, hotel, bus, katering, handling, dan vendor lainnya untuk membantu proses reschedule dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa syarat yang memberatkan travel dan jamaah umrah. “Sehingga seluruh hak jamaah umrah tetap bisa ditunaikan,” harapnya.(*/Tya)

BEKASI – Sebanyak 4.889 kepala keluarga (KK) atau 11.357 jiwa menjadi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 25 Februari 2020.

Banjir yang menerjang pada Selasa 25 Februari 2020 dini hari itu melumpuhkan akses jalan, dan merendam ribuan rumah.

Hal itu berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

“Hingga Kamis pukul 12.00 WIB, ketinggian air awal banjir beragam dari 20 centimeter hingga 150 centimeter,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (27/2/2020).

Atas banjir yang menerjang itu, pihak BPBD Kabupaten Bekasi dan Instansi terkait telah melakukan upaya-upaya penanggulangan darurat bencana.

“Seperti evakuasi dan kaji cepat di lapangan. Saat ini genangan air di beberapa titik telah surut dan debit air sudah menurun,” kata dia.

Sementara, untuk Kota Bekasi tercatat jumlah warga terdampak banjir sebanyak 16.174 kepala keluarga atau 48.732 jiwa yang tersebar di 47 kelurahan dan 1.476 jiwa diantaranya mengungsi.

Terlebih, di Kota Bekasi terjadi longsor dan korban meninggal sebanyak empat orang. Meski begitu, kata dia, penangan banjir di Kota Bekasi sudah berangsur kondusif.

“Kondisi di Kota Bekasi telah kondusif. BPBD Kota Bekasi tidak hanya melaporkan banjir, tetapi juga longsor di lima titik, yaitu di Kecamatan Jati Sampurna empat titik dan Bekasi Utara satu titik,” pungkasnya.(*/Eln)

BOGOR – Kasus dugaan parkiran bodong alias tak berijin di kantor pelayanan publik Samsat Kabupaten Bogor bakal berujung bui. Pasalnya, Kantor Samsat tersebut telah melaporkan penggunaan lahan milik pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Barat oleh segelintir oknum tanpa ijin itu ke tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Melalui salah satu staf kantor Samsat Bappenda Provinsi Jawa Barat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika lahan parkir yang digunakan bagi oknum pengelola parkiran tersebut adalah tindakan melawan hukum. Pasalnya, untuk menggunakan lahan milik Bappenda Provinsi Jawa Barat itu pengelola parkiran sampai saat ini belum ada ijin dari instansi tersebut.

“Belum ada ijin itu dari kami maupun Bappenda Provinsi Jawa Barat, tapi mereka selalu mencegat Wajib Pajak (WP) yang hendak membayarkan pajak disini untuk memparkirkan kendaraannya dilokasi tersebut, padahal tidak resmi,” ujarnya saat ditemui wartawan dikantornya, Kamis (27/2/20).

Ia mengaku, bila persoalan ini Kantor Samsat Kabupaten Bogor telah melaporkan penggunaan lahan tersebut tanpa ijin ke Bappenda Provinsi maupun tim saber pungli agar segera ditindak.

“Sudah kami laporkan ke Provinsi dan Tim Saber Pungli agar segera ditangkep itu yang mengelola, karena mereka belum ijin ke kami maupun ke Bappenda sebagai pemilik lahan resmi,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, sesuai plang yang berada di pintu masuk parkir liar itu tertanda tanah milik/dikuasai pemerintah provinsi Jawa Barat bersertifikat dengan kode barang : 01.01.11.0101 dan kode lokasi : 11.10.14.13.08.

“Jelas dalam plang itu ada himbauan dilarang merusak/menghilangkan papan nama akan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 406 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, bila saat ini Kantor Samsat Kabupaten Bogor telah mendapat pengesahan surat perihal lahan tersebut dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor untuk diserahkan lahan itu ke Mabes Polri agar digunakan sebagai lokasi Cek Fisik kendaraan dan pemohon Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

“Insya Allah akan kita gunakan lahan itu di awal maret 2020 nanti, dari pada digunakan lahan parkir liar dengan tarif yang mahal yang ada buat kami susah. Padahal pengelolal parkir itu belum ada ijin dari kami,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu WP saat ditemui dilokasi parkir, Rahmat (28) mengaku keberatan dengan tarif yang dibandrol oleh pengelola parkir bodong tersebut.

“Masa cuman parkir 1 jam 9 menit 50 detik saja biayanya sudah Rp7.000 ribu, apalagi berjam-jam bisa lebih dari ini. Lagian ini kan kantor pelayanan publik, tapi kok mahal banget bayar parkiranya tolong di tertibkan lah bila memang tak resmi,” tutupnya.

Sekedar diketahui, Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Bogor mengeluhkan dengan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dilahan kantor Samsat setempat.

Pasalnya, tarif yang dibandrol oleh pengelola parkiran diatas tanah milik provinsi Jawa Barat tersebut.

Seperti yang diungkapkan salah satu WP berinisial ET menuturkan, ketika dirinya yang hendak membayar pajak kendaraan miliknya berjenis roda empat itu, ia yang hanya memparkirkan di parkiran kantor pelayanan publik tersebut dianggap sangat mahal.

“Mahal banget parkir disini, cuman 20 menit saja masa sudah kena biaya Rp5 ribu, apalagi satu jam,” kata ET kepada wartawan, belum lama ini. (*/Iw)

BEKASI – Ratusan warga di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dievakuasi menyusul jebolnya tanggul Sungai Citarum hingga mengakibatkan banjir sejak Rabu (26/2/2020) dini hari.

Warga yang dievakuasi berasal dari RT 03/03 Kampung Kedung Bokor, Desa Pantai Bakti; lima titik tanggul di Kampung Biyombong, Solokan; serta Kendal yang berlokasi di Desa Pantai Bahagia.

Seluruh aparat gabungan telah dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga.

“Dibantu perangkat desa dan kecamatan kita berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan juga di posko sementara,” kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan ketika ditemui di lokasi, Rabu (26/2/2020).

Evakuasi terhadap ratusan warga terdampak telah dilakukan sejak tanggul jebol dan masih berlangsung hingga saat ini. Dia mengimbau warga menjauhi titik lokasi bahaya atas jebolnya sungai tersebut.

“Warga kami sarankan untuk menjauhi lokasi karena sangat berbahaya. Dalam waktu beberapa jam saja air sudah menjangkau area permukiman dan perkampungan warga,” katanya.

Sementara untuk perbaikan dan pembangunan tanggul yang jebol, pihaknya masih menunggu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang sedang dalam perjalanan.

“Informasi yang kami terima mereka dalam perjalanan menuju kemari selanjutnya akan langsung survei lokasi jebolnya tanggul,” ujar dia.

Jebolnya tanggul penahan Sungai Citarum sejak dini hari tadi terjadi di RT 03/03 Kampung Kedung Bokor Desa Pantai Bakti; lima titik tanggul di Kampung Biyombong, Solokan; dan Kendal yang berlokasi di Desa Pantai Bahagia.

Jebolnya tanggul tersebut mengakibatkan banjir melanda 16 titik di Desa Pantai Harapan dengan ketinggian 10 hingga 60 sentimeter, serta di Kampung Bagedor dan Bulak Sukadana, Desa Jayasakti dengan ketinggian air bervariasi.(*/Eln)

BOGOR – Pembangunan Masjid yang terletak dilingkungan Pemkab Bogor dari awal sudah menuai kritik sebab diduga pembangunab renovasi dibuat asal asalan dan bisa terlihat dengan jelas . Sekarang atap Masjid Agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor tidak kuat lagi menahan terpaan hujan dan cuaca ekstrim.

Beberapa plafon di ruang solat utama pun runtuh karena terus didera kebocoran. Padahal, masjid Pemda ini baru selesai direnovasi akhir 2017 dengan menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 lebih dari Rp21 miliar.

Sudah sejak beberapa bulan lalu, masjid ini mengalami kebocoran. Alih-alih diperbaiki, justru ember-ember ditaruh di sekitar ruang solat untuk menghindari lantai becek akibat tetesan hujan yang masuk dari atas masjid.

Mendengar hal ini, Bupati Ade Yasin pun geram. Dia menuding penyedia jasa yang mengerjakan renovasi bangunan utama Masjid Baitul Faidzin, PT. Multi Gapura Pembangunan Semesta, merupakan kontraktor abal-abal.

“Kontraktor abal-abal. Makanya saya nggak pernah mau meresmikan pembangunan Masjid Baitul Faidzin,” kata Ade saat dihubungi, Rabu (26/2/2020).

Diketahui, Pemkab Bogor melelangkan proyek renovasi Masjid Baitul Faidzin pada 2017 lalu dengan pagu anggaran Rp24,78 miliar yang dimenangkan PT. Multi Gapura Pembangunan Semesta dengan penawaran Rp21,8 miliar.

Pembangunan konstruksi selesai akhir 2017. Namun masjid belum bisa digunakan karena masih ada pembangunan interior dan halaman luar masjid menggunakan APBD 2018.

Untuk halaman luar atau landscape, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran Rp1,76 miliar yang kemudian dimenangkan CV. Trinaya Bersinal dengan penawaran Rp1,62 miliar.

Sementara untuk pembuatan interior, anggaran yang disiapkan Rp2,71 miliar yang dimenangkan oleh PT Kolam Intan Prima dengan nilai penawaran Rp2,63 miliar.

Saat baru dilantik sebagai Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku tidak pernah berminat meresmikan masjid ini. Bahkan dia sempat meminta Inspektorat melakukan audit atas rehabilitas masjid itu.

“Nggak tahu ya kapan diresmikan. Saya nggak berminat meresmikan. Karena saya nggak puas sama hasil pekerjaannya,” kata Ade, Jumat, 22 Februari 2019.(*/Ta)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum berencana membuka lelang jabatan terbuka (open bidding), untuk kursi kepala dinas/badan, dalam waktu dekat meskipun ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki pimpinan.

Jabatan kepala dinas/badan diisi oleh orang yang berpangkat eselon IIB. Maka, lelang jabatan terbuka harus digelar untuk mempromosikan orang-orang untuk naik pangkat, dengan syarat telah berpangkat eselon IIIA sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudian menegaskan, open bidding memerlukan proses panjang, sehingga Pemkab Bogor belum berniat mengisi 5 jabatan kosong tersebut dalam waktu dekat ini.

“Belum ada. Kan proses panjang sekarang. Tidak mudah, harus bersurat dan lainnya,” kata Burhanudin, Rabu (26/2).

SKPD yang tidak memiliki pimpinan yakni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan terakhir Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor.

“Kami juga kan masih penanganan pasca bencana. Open bidding pasti digelar. Tapi tidak dalam waktu dekat nanti konsultasi dulu dengan Kemendagri,” tandasnya.(* T Abd)

BOGOR – Unjuk rasa bela madrasah bagaikan bola yang menggelinding kemana mana dan tidak bisa ditahan yang terjadi pengungkapan pada publik sebab belum ketahui namun mulai terkuak karena sudah menjadi perhatian publik saat ini.

Demisioner Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) Zona 3 (DKI, Jawa Barat dan Banten), Iksan Awaludin meminta, kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor agar tidak ‘sok tahu’ dengan menyebutkan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) aplikasi yang digunakan dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor itu berada di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

“Intinya ketua Tim TPP Kabupaten Bogor jangan ‘so tau’ dengan sebuah sistem yang ada di kabupaten Bogor,” tegas Iksan saat dihubungi wartawan, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, bagaimana bisa membangun wilayah Kabupaten Bogor, akan tetapi sekelas Ketua TPP belum mengetahui sistemnya.
“Bagaimana bisa membangun Kabupaten Bogor yang luas itu, sistemnya saja dia juga tidak tahu,” ujarnya.

Semestinya, lanjutnya, tim percepatan pembangunan Kabupaten Bogor harus memahami betul terkait segala hal yang ada di Bumi Tegar Beriman ini.

“Namun nyatanya, salah satu sistem di kabupaten Bogor saja mereka enggak paham dan patut di pertanyakan kapabilitas (kemampuannya,red) mereka?. Siapa yang membentuk, tujuannya apa dan bagaimana mekanisme kerja mereka,” jelasnya.

Sekedar diketahui sebelumnya, pernyataan ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor, Sholahudin Fatawi yang kerap disapa Gus Udin dengan mengatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor yang berada di kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, hal itu dibantah keras.

Melalui Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, KH, Romdon menyampaikan, bila ada pihak yang menyampaikan aplikasi Simral berada di Kemenag itu merupakan hal keliru.

“Enggak enggak bukan Simral itu bukan di Kemenag itu keliru, jika ada pihak yang menyatakan Simral itu ada di kami itu salah besar, Simral itu adanya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor,” tegas Romdon saat ditemui usai menemui perwakilan massa aksi bela madrasah di kantor Sekretariat Daerah (setda) Kabupaten Bogor, Kamis (20/2/2020) lalu. (T Abd)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin tetap menyebutnya sebagai hal positif, walaupun bakal ada resiko kehilangan 1.000 hektare sawah atau kebun karena akan dibangunnya Waduk Cijuray dan Cibeet .

“Misalnya akan hilang 1.000an hektare sawah tetapi dengan adanya Waduk Cijuray dan Waduk Cibeet hingga bisa mengairi dengan baik 15.000 hektare sawah di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Cariu dan Jonggol. Jadi menurut saya pembangunan Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray ini positif,” ucap Ade Yasin kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Politisi PPP ini menerangkan dengan adanya pembangunan dua waduk di Kecamatan Sukamkmur, Tanjungsari dan Cariu tersebut, maka akan ada kenaikan produktifitas karena masa panen sawah petani bisa tiga kali dalam setahun.

“Puluhan ribu yang awalnya sawah tadah hujan akan menjadi sawah irigasi, lalu masa panen pun meningkat dari awalnya satu atau dua kali dalam setahun menjadi tiga kali masa panen dalam setahun,” terangnya.

Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Bob Arthur Lambogia menjelaskan bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selain Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray, disekitarmya juga ada Waduk Cipamingkis.

“Dua Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray ini akan kami kaji teknisnya lebih lanjut, selain bisa untuk memgairi sawah irigasi maka juga akan menjadi sumber air baku baik sebanyak 63 juta kubik untuk warga di wilayah Kab Bogor ataupun Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” papar Bob

Ia menambahkan dari proses pembebasan lahan sembilan desa yang akan terkena dampak, ada hambatan di enam desa. Oleh karena itu dirinya mengharapkan bantuan dari Camat setempat untuk ikut membantu proses pembebasan lahannya.

“Kepada Pemkab Bogor terutama Camat Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari kami memohon bantuan proses pembebasan lahan dua waduk tersebut. Jujur saja sejak tahun 2018 sebenarnya kami siap membangunnya namun terhambat kajian analisa dampak lingkungan yang belum disetujui oleh enam desa,” tambahnya

Bob memaparkan dirinya akan mendesak KemenPU – PR untuk segera membangun dua waduk di wilayah timur Kab Bogor, amggarannya bisa diambil dari anggaran Pemanfaatan Sisa Lelang (PSL), review DED akan segera selesai demi memenuhi syarat – syarat dalam pembangunan waduk.

Camat Tanjungsari Sutisna menuturkan dirinya menyambut baik pembangunan Waduk Cijuray yang lokasinya berada di Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu, hal itu karena akan meningkatkan hasil panen para petani di Kecamatan Tanjungsari.

Waduk Cijuray yang memiliki luas 75 hektare akan mengairi sawah para petani di tiga desa Cibadak, Selawangi dan Pasir Tanjung, di Kecamatan Tanjungsari hingga kami menyambut baik dengan akan dibangunnya Waduk Cijuray,” tutur Sutisna.

Mantan Camat Ciomas ini juga siap mensosialisasikan pembebasan lahan di salah satu desa di wilayahnya yang akan menjadi lokasi pembangunan Waduk Cibeet.

“Dari 1.040 hektare lahan Waduk Cibeet, 12 hektare diantaranya berada di Kecamatan Tanjungsaeri. Saya siap mensosialisasikan pembebasan lahannya agar para pemilik lahan mengerti bahwa ini Proyek Strategis Nasional (PSN),” tandasnya. (*/Ad)