Metro Jabodetabek

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menutup pusat perbelanjaan AEON Mall karena dua pekerjanya dinyatakan positif Covid-19.

Hasil positif Covid-19 didapatkan berdasarkan tes kesehatan yang sudah dilakukan.

“Ini merupakan perintah dari Bupati Ahmed Zaki Iskandar bahwa penutupan AEON Mall hingga 13 Agustus 2020, ” kata Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, di Tangerang, Kamis (6/8/2020).

Hendra mengatakan, petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang melakukan penyemprotan disinfektan pada semua sisi pusat perbelanjaan itu.Dia menambahkan, upaya tersebut sebagai langkah dan antisipasi serta pencegahan penularan virus corona.

Hal tersebut terkait dua pekerja di mal itu yang dinyatakan positif Covid-19. Sebagai langkah terbaik, maka dilakukan penutupan pusat pembelanjaan itu untuk sementara.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kabupaten Tangerang itu dua pekerja tersebut bukan berasal dari Kabupaten Tangerang, melainkan dari daerah lain.

Saat ini, kata dia, petugas memasang garis penutup di mal tersebut agar pengunjung tidak memasuki areal pusat perbelanjaan.

Ia menambahkan, upaya penutupan merupakan instruksi dari Bupati Tangerang sehingga dilaksanakan oleh Satpol PP setempat dibantu aparat Gugus Covid-19 lainnya. Pihaknya belum dapat memastikan bahwa mal itu dibuka kembali pada tanggal 13 Agustus 2020.

“Tergantung perkembangan dan pemantauan medis oleh petugas lainnya,”tukasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Kantor DPRD Kabupaten Bogor mendadak sepi dan legang karena kabar virus corona yang masuk gedung dewan Kabupaten Bogor sudah terdengar dan menyebar kemana-mana. Hingga Kamis(6/8) seluruh kegiatan acara yang sudah tersusun masih ditiadakan tampak sepi tiada lagi hilir mudik mobil maupun motor masuk ke gedung dewan .

Ketua DPRD Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan,” stafnya itu terkonfimasi positif covid-19 berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu. Tes swab itu dilakukan karena ada rekan staf yang merupakan warga Kota Bogor, istri dan anaknya positif Covid-19.

“Rekan-rekan yang ada di DPRD dari Senin diadakan test swab di RSUD Cibinong, ini tidak boleh ditutupi harus dipublikasi. Ada satu dikonfirmasi positif itu sekretariat DPRD,” kata Rudy.

Ia menyebut jika bicara data yang terpapar sejauh ini satu staf di DPRD dan dua anggota keluarga. Untuk pelayanan sendiri Rudy menyebut masih melayani masyarakat namun tidak sepenuh sebelumnya.

“Kalau bicara reaktif ada rapid test dan swab, kalau rapid test infonya kemarin ada 3 yang reaktif tapi kita masih tunggu hasil swabnya, kalau ada hasilnya langsung kita beritahu hasilnya,” ungkap Rudy.

Ia menyebut ketika semua orang sudah ditest dan mendapat hasil yang negatif serta didukung dengan ruangan yang sudah steril maka seluruh anggota bisa masuk seperti biasa. Sehingga kinerja juga akan kembali maksimal.

Melihat dari kondisi saat ini, politikus asal Partai Gerindra ini menyebut kondisi akan normal paling cepat pada Jumat (7/8). Ia juga menyebut akan terus melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang belum lama ini berkunjung ke gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Apalagi sebelumnya DPRD sempat menggelar sidang paripurna yang juga dihadiri Bupati Bogor Ade Yasin.(*/T Abd)

BEKASI – Jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi virus Corona (Covid-19) di sejumlah rumah sakit di Indonesia terus bertambah.

Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Bekasi menyebut, sebanyak puluhan tenaga medis di Kabupaten Bekasi terinfeksi Covid-19. Hal ini diketahui setelah pemerintah daerah melakukan tes swab kepada tenaga medis.

“Ada 40 tenaga medis yang terpapar Covid-19, mereka sudah ditangani dan tahap penyembuhan,” jelas Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Kamis (6/8/2020).

Dijelaskan Alamsyah, para tenaga kesehatan yang terpapar virus tersebut bertugas di Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas.

Namun ada beberapa tenaga kesehatan yang bekerja di luar Bekasi, seperti di Jakarta, tapi tinggalnya di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, pemerintah daerah terus secara aktif melakukan tes masif kepada petugas medis di wilayahnya.

Dia menambahkan, dalam mengatasi wabah Covid-19, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan. Baik itu di RS, Puskesmas maupun Klinik.”Kami minta petugas medis menjaga kesehatan dan rajin komsumsi vitamin,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ini memaparkan, banyaknya tenaga medis yang terinfeksi tersebut karena faktor kelelahan.

Namun karena kurangnya kedisplinan dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama saat menggunakan APD. Selain itu, banyak pasien yang tidak jujur dengan kondisinya, walaupun sudah tahu dirinya terinfeksi.

“Kalau saya lihat bukan karena faktor kelelahan, tapi kurang kedisplinan dalam menjalankan protokol kesehatan, dan banyak pasien tidak jujur. Ketika datang ke rumah sakit untuk berobat, tidak memberitahukan jika sudah terinfeksi,” sambungnya.

Alamsyah mengaku, kegiatan pelayanan harus di screning terlebih dahulu menggunakan teknologi telemedesain, dan membatasi kunjungan supaya tidak terjadi penumpukan.”Jadi masyarakat bisa mendaftar jarak jauh,” ujarnya.

Dalam kondisi seperti sekarang, menurutnya tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah Covid-19 ini akan berakhir. “Diharapkan, sepanjang obat vaksin-nya belum ada, masyarakat harus mau mengikuti protokol kesehatan,” tandasnya.(*/Eln)

CIBINONG – Dengan adanya pembatasan kawasan untuk industri di daerah Kabupaten Bogor maka dampak nyata untuk bisa mengendalikan banjir yang terjadi di DKI Jakarta dan terjadi penyerapan di daerah hulu.

Pemerintah Kabupaten Bogor mulai dibatasi untuk mengembangkan kawasan industri, karena dianggap mengurangi daya serap air yang berdampak pada banjir di DKI Jakarta.

Sebagai gantinya, Pemkab Bogor akan akan mendapat insentif dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menumbuhkan perekonomian tanpa bergantung pada sektor industri.

Nantinya, dana insentif digunkan untuk pembangunan waduk air maupun kantung-kantung air di kawasan hulu dan tengah. Sehingga, untuk mendukung pembangunan tidak lagi menggunakan APBD sendiri.

“Kabupaten Bogor ini kan daerah penyangga DKI. Nggak boleh terlalu banyak industri. Karena resapan ainya berkurang. Run off airnya juga,” kata Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Kamis (6/8/2020).

Merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jadi pilihan untuk mengakomodir aturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang penataan kawasan Jabodetabek-Punjur.

Kata Syarifah, untuk penataan Jabodetabek-Punjur, akan dibentuk sebuah tim berisi enam menteri dengan dasar perpres tersebut. Dengan begitu, setiap pembangunan akan dikomunikasikan lebih dulu dengan tim itu.

“Karena memang penataan kawasan Jabodetabek-Punjur ini, perlu keterpaduan antar setiap daerah. Karena saling berkaitan jika ada masalah seperti banjir. Karena Kabupaten Bogor dan Cianjur ada di Hulu,” tukasnya.(*/T Abd)

CIBINONG – Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Lintas Media Cetak dan Elektronik Bogor Raya bersiap-siap menggelar kegiatan Rapat Kerja ke IV yang direncanakan berlangsung pada medio November – Desember 2020 dan berlokasi di kawasan wisata Puncak.

Menyongsong agenda akbar untuk ajang konsolidasi, menyusun program kerja dan sekaligus momentum membangkitkan kembali solidaritas, soliditas serta kebersamaan seluruh wartawan dalam menghadapi tantangan kinerja.

Untuk itu, Sekber Wartawan Bogor Raya akan melakukan registrasi ulang keanggotaan.

Tujuannya, untuk tertib administrasi dan juga menyeleksi status pengurus dan anggota yang masih aktif atau tidak bekerja di media dan yang sudah pindah kerja ke media lain.

“Registrasi Ulang ini sengaja kita lakukan untuk tertib administrasi, verifikasi media tempat anggota bekerja dan juga seleksi anggota aktif maupun tak aktif.

Tentunya ini berkaitan dengan kegiatan Raker Sekber yang akan datang” papar Ketua Sekber Wartawan Bogor Raya, H.R.M Danang Donoroso SIp dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Kamis (6/8/20).

Menurut Danang yang juga penasihat PWI Kabupaten Bogor, saat ini jumlah anggota Sekber Wartawan mencapai 80 orang.

Namun demikian, pengurus Sekber tidak tahu persis berapa jumlah anggota Sekber yang masih aktif sebagai wartawan dan perpindahan dari media asal ke media lain serta pindah wilayah tugas peliputan.

“Karena itu, kita harus lakukan registrasi ulang.

Selain alasan tersebut diatas, kita juga ingin memastikan jumlah anggota Sekber yang aktif dan rajin datang ke Sekretariat minimal 4 kali dalam sebulan, bukan yang datang cuma pas ada acara atau kegiatan saja.

Sehingga ke depannya, ada kepedulian para pengurus dan anggota Sekber untuk sekedar melihat kondisi Sekretariat Sekber dan juga saling mengetahui keadaan sesama anggota,” jelas Danang.

Mengenai penyelenggaraan Raker Sekber sendiri, tambah Danang, panitia segera dibentuk serta mempertimbangkan situasi dan kondisi perkembangan wabah Covid 19. “Apakah memungkinkan digelar seperti dalam kondisi biasa atau terbatas.

Kita mengharapkan wabah Corona segera berakhir sehingga kita bisa gelar Raker dengan kondisi normal di bulan November atau Desember,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dalam Raker nanti akan dibahas khusus mengenai peningkatan kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan anggota. “Kita akan putuskan program-program yang sinkron dan sinergis dengan ketiga aspek tersebut, misalnya agenda pelatihan teknik jurnalistik, pembentukan koperasi usaha serta pembangunan perumahan wartawan, khususnya untuk anggota Sekber,”tukasnya.(*/Angg)

CIBINONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor satpol lakukan peninjauan cafe kopi daong yang berada diwilayah Desa Pancawati kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Pasalnya, tempat usaha itu sempat Viral di media sosial karena panjangnya antrian pengunjung diakhir pekan lalu, dan hal itu membuat beberapa pihak cemas akan tumbuhnya Kluster baru dalam penyebaran wabah Covid-19.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho mengatakan, dalam giat yang dilakukan jajarannya pihaknya tak tak tanggung-tanggung langsung memberikan teguran keras yang dilayangkan kepada Manajemen Kopi Daong terkait masalah Protokol Kesehatan.

Bahkan dihari kerja pun, pengunjung kopi daong cukup ramai, beberapa pengunjung juga terlihat menghiraukan physical Distancing.

“Kita sidak cafe Kopi Daong ini, karena dianggap mengkhawatirkan dari sebagian masyarakat terkait adanya kluster baru dalam penyebaran wabah virus Corona,” ujar Agus , Rabu (05/8/2020).

Setelah meninjau kelokasi di desa Pancawati, dalam keterangannya pria yang merupakan mantan Sekretaris DPMPTSP KabupatenvBogor itu menjelaskan, bahwa kurangnya beberapa fasilitas penunjang kesehatan seperti tempat cuci tangan dan kopi Daong tidak memenuhi syarat Physical Distancing.

“Saya mengimbau kepada pihak manajemen Cafe Kopi Daong untuk lebih memperhatikan fasilitas terkait Protokol Kesehatan untuk mencegah terbentuknya Kluster Baru. Dan dimana nantinya, hasil dari temuan ini dilaporkan langsung kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Bogor, Ade Yasin,”ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, usai melakukan peninjauan ke Cafe tersebut dilanjutkan menyidak pasar Ciawi untuk sosialisasi penggunaan Masker.

Alhasil, masih ada beberapa masyarakat yang menghiraukan Protokol Kesehatan.
Tindakan sanksi sosial pun dilakukan oleh petugas terkait penggunaan masker, seperti sanksi Push Up. Selain itu, sosialisasi dilakukan guna mengkampanyekan penggunaan masker ditempat Umum.

“Demi kesehatan semua pakailah masker, yang enggak pakai masker itu sanksinya akan dikenakan denda sebesar Rp50 Ribu, atau Push Up sebanyak 20 kali. Tapi masih banyak saja masyarakat yang ngeyel yang tidak kenakan masker,” tegasnya.

Agus Ridho juga berharap, setelah adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan akan lebih sadar untuk penggunaan Masker untuk menekan laju Pandemi ini.

“Semoga dengan adanya Sidak yang kami lakukan dari Satpol PP Kabupaten Bogor, masyarakat kedepannya bisa lebih sadar akan pentingnya penggunaan masker ditengah wabah covid-19 ini,” jelasnya.

Agus melanjutkan, Satpol PP Kabupaten Bogor nyatakan mendukung penuh Keputusan Bupati terkait Perpanjangan Perbup Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

“Kami dari Satpol PP siap mendukung penuh program dan rencana ibu Bupati Bogor, Ade Yasin dalam melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tandasnya.(*/ T Abd)

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Purwanto menilai, kebijakan ganjil-genap tidak tepat diterapkan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung di Ibu Kota. Menurut dia, kebijakan ganjil-genap bertentangan dengan upaya Pemprov DKI yang mencegah kerumunan warga di masa PSBB transisi fase I.

“Peraturan ganjil-genap di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster,” kata Purwanto saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).

Ia pun mendorong agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji ulang penerapan kebijakan ganjil-genap tersebut. Pasalnya, aturan itu akan mendorong para pekerja menggunakan transportasi umum yang lebih berisiko terhadap penularan corona.

“Kalau alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, ya sudah kembalikan saja lagi sistem WFH, maka karyawan tetap akan masuk kerja namun resiko penyebaran dapat berkurang. Selain itu risiko tertular ditransportasi umum lebih besar daripada kendaraan pribadi,” ujarnya.

Anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra itu menilai kebijakan ganjil-genap belum mendesak untuk diterapkan lantaran belum dibukanya sekolah.

Ia pun menyoroti banyaknya klaster perkantoran setelah dilonggarkannya PSBB ke PSBB transisi fase I. Menurut dia, kebijakan ganjil-genap tidak akan cukup karena DKI tidak membatasi pergerakan orang di Jakarta.

“Perlu ada kebijakan baru oleh Pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Kalau memang harus kembali WFH tidak masalah diterapkan. Namun langkah dengan melakukan lockdown dalam hal pencegahan saya kurang setuju. Intinya lakukan pengawasan secara ketat,” tandasnya.(*/Di)

CIBINONG – Pemkab Bogor dan Gudang Bulog Dramaga menyediakan hotline pengaduan kualitas beras bantuan Bupati Bogor yang kurang baik ke nomor 081398864936.

Adanya saluran pengaduan itu karena saat penyaluran bantuan beras tahap I kepada 200 ribu keluarga penerima manfaat, ada suara ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan ke sosial media. Sehingga, atas inisiatif bersama hotline pengaduan pun dibentuk.

“Bagi 200 ribu keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan beras kurang baik kualitasnya, maka bisa mengadu ke Kepala desa, Lurah, Camat atau bisa langsung ke hotline pengaduan yaitu 081398864936 hingga lekas akan diganti.

Hal ini solusi dari pada kita ribut di sosial media,” kata Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan di halaman Kantor Kelurahan Ciriung Cibinong, Rabu (5/8/2020).

Dia menambahkan, jajaran Muspika dan Muspida sudah menguji tanak beras cadangan Gudang Bulog Dramaga, dimana hasilnya baik kualitasnya.

“Ibu-ibu PKK Kecamatan Cibinong hari ini memasak dan setelah saya rasakan ternyata enak, apalagi kalau ditambahin ikan asin dan sambel maka lebih seru lagi. Yang disampaikan hari ini dan seterusnya InsyaAllah berasnya berkualitas medium atau baik,” tambahnya.

Mengenai masih adanya salah sasaran keluarga penerima manfaat bantuan beras, Ade meminta para Kepala Desa (Kades) dan Lurah selalu update melakukan perbaikan data.

“Kalau Kepala Desa (Kades), Lurah, Camat atau hukum tidak boleh serta merta mengalihkan bantuan beras ini dan kalaupun ada salah sasaran di tahap ke II ini maka harus ditempuh mekanismenya karena bakal ada pemeriksaan. Lain hal kalau yang menggeser bantuan beras keluarga penerima mamfaat yang menerima kepada keluarga yang benar-benar kurang mampu,” pinta Ade.

Sementara itu, Kepala Bulog Jawa Barat Taufan Akib menjelaskan untuk memastikan bantun beras berkualitas baik maka jajarannya menggunakan alat bernama colour shutter dan bantuan mesin khusus.

“Supaya bantuan beras warnanya agak mengkilat seperti warna ketika padi baru dipanen, maka kami menggunakan alat bernama colour shutter dan mesin kebi,” terangnya.(*/T Abd)

CIBINONG – Pandemi yang sudah berjalan beberapa waktu belum juga melandai malah yang terjadi adanya tren meningkat dengan klaster perkantoran .
Ditengah-tengah ada nya pandemi masih dilakukannya kunjungan kerja (Kunker) ke luar kota pada kondisi yang belum normal  hal ini bisa berdampak ke yang lain , tiga pegawai di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor reaksif virus Covid-19 alias Corona.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Ronny Sukmana mengatakan, dua orang tersebut memiliki jejak rekam berbeda terhadap reaksif virus mematikan dan menular tersebut.

“Seorang reaktif setelah rapid tes.

Untuk seorang staf di sekretariat dewan lagi itu memang keluarganya yakni istri dan anaknya telah positif Covid-19 namun yang bersangkutan belum dilakukan swab,” ujar Ronny kepada Jurnal METRO.com, Selasa (4/8).

Ia menerangkan, pihaknya akan terus melakukan deteksi dini virus Covid-19 kepada seluruh pegawai, pimpinan beserta anggota DPRD.

“Anggota dan staf dewan akan dilakukan rapid test di RSUD Cibinong.

Rapid test dilakukan bertahap karena alatnya memang terbatas,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya menutup dan melakukan sterilisasi terhadap semua area di gedung DPRD Kabupaten Bogor.

“Iya gedung DPRD akan ditutup sementara. Bukan hanya itu, mulai dilakukan juga penyemprotan disinfektan hingga ke ruangan-ruangan kerja,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa akan memberlakukan sistem Work From Home (WFH) untuk pegawai di sekretarit DPRD Kabupaten Bogor.

“Karyawan WFH dulu kecuali memang ada keperluan atau kerjaan perting yang memang harus dikerjakan di kantor,” jelasnya.

Senada, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dan juga politisi PPP , Usep Supratman menegaskan, penanganan penanggulangan mesti cepat dilakukan atas adanya pegawai DPRD yang reaktif.

“Cepat dilakukan sterilisasi terhadap gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Jadi kalau memang nanti ada pegawai yang positif, jangan sampai nanti meluas penularannya dan ini bukan hanya dua orang yang reaktif tapi 3 orang mungkin juga bisa kecapean karena terpapar,” jelas Usep.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya berharap agar dilakukan penutupan gerbang pintu masuk DPRD Kabupaten Bogor hingga semua pegawai dan para wakil rakyat kepastian secara medis.

“Sebaiknya memang dilakukan penutupan untuk mobilitas di gedung DPRD sampai semua telah menjalani dan mendapatkan hasil tes di RSUD Cibinong,”tukasnya.(T Abd)

JAKARTA – Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) melakukan uji coba tiga trayek baru. Hal ini dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor, Jawa Barat.

“Untuk evaluasi kami lakukan sebulan sekali, meski normalnya tiga bulan sekali. Karena ini sedang pandemi Covid-19 jadi sebulan sekali akan kami tinjau kelebihan dan kelemahannya,” kata Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa di Jakarta, Selasa (4/8).

Tiga trayek baru tersebut berawal dari Grand Central Bogor di dekat Stasiun Bogor menuju tiga stasiun di Jakarta yaitu Stasiun Juanda, Stasiun Tebet dan Stasiun Manggarai.

“Masyarakat bisa menjajal layanan mulai hari ini, Selasa (4/8),” kata dia.

Bus bernama Jabodetabek Residence Connexion (JRC) tersebut merupakan langkah pihaknya dalam mendukung program pemerintah mengurangi penyebaran Covid-19 di transportasi umum. Terdapat enam bus JRC yang kini dioperasikan secara regular untuk melayani tiga rute tujuan keberangkatan sekaligus dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dengan tarif Rp 15 ribu per penumpang, JRC menawarkan fasilitas WiFi, stop kontak charger, air conditioner, reclining seat dan penyediaan hand sanitizer serta penerapan e-ticketing multikartu untuk mengedepankan keamanan untuk meniadakan penyebaran kontak langsung antar penumpang.

“Kapasitas penumpang mengikuti protokol jaga jarak dari Kementerian Perhubungan yaitu maksimal 70 persen setiap bus,” tukasnya.(*/Tub)