Metro Jabodetabek

CIBINONG – Bupati Bogor Jawa Barat Ade Yasin mengajukan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sebagai calon ibu kota daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat.

“Pemerintah Kabupaten Bogor berpandangan bahwa Kecamatan Rumpin merupakan wilayah yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai ibu kota calon wilayah pemekaran Kabupaten Bogor Barat,” ungkapnya saat dihubungi Antara di Bogor, Jumat (14/8/2020).

Menurutnya, penunjukan Rumpin sebagai ibu kota itu tak lepas dari pertimbangan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga menjadi daerah otonom yang dapat meningkatkan pelayanan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“Rumpin secara terminologi dapat kita maknai sebagai Rumah Pimpinan atau Sarumpun Sapimpinan,” kata Ade Yasin.

Kemudian, ia menyebutkan bahwa Rumpin merupakan kawasan yang strategis karena berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Banten. Menurutnya, karena letaknya yang strategis itu membuat Rumpin sangat potensial dijadikan kawasan bisnis unggulan di Kawasan Kabupaten Bogor Barat.

“Dari segi topografi juga di Kecamatan Rumpin ini terdapat dua situ dengan luas 2,7 hektare dan sejumlah mata air yang berfungsi sebagai reservoir atau tempat resapan air dan dapat dimanfaatkan sebagai pertanian, budi daya perikanan dan pariwisata,” paparnya.

Di samping itu, menurutnya Rumpin memiliki potensi sumber daya alam berupa batu andesit terbaik di Indonesia. Ia mencatat, Perusahaan Holcim dan Waskita merupakan bagian dari puluhan perusahaan mineral yang melakukan eksplorasi di wilayah Rumpin.

Ade Yasin menyebutkan, di Kecamatan Rumpin juga terdapat markas komando Detasemen Bravo Pasukan Khas TNI, Pusat Teknologi Penerbangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusdiklat Bela Negara Kemenhan RI, serta balai diklat Kehutanan Rumpin.

“Di Rumpin juga terdapat wisata pendakian populer, Gunung Munara Rumpin yang selain memiliki keindahan pemandangan alam juga menyimpan sejumlah ritus bernilai historis seperti petilasan Syaikh Maulana Hasanudin dan petilasan Presiden Soekarno,” tuturnya.

Seperti diketahui, pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah sejak lama diusulkan, yakni sejak tahun 2006. Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, bukan hanya didasari atas kebutuhan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Bogor Barat lebih efektif. (*/T Ab)

DEPOK – Sebanyak 11 orang santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hikam, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19). Informasi didapat usai dilakukan rapid test pada 139 santri di lingkungan Ponpes Al Hikam pada 30 Juli 2020 lalu.

Kemudian dilanjutkan tes swab PCR ke-11 santri yang hasil rapid testnya reaktif. Dari hasil tes swab PCR, 11 santri dinyatakan terkonformasi positif Covid-19.

“Untuk itu, pada pelaksanaan Shalat Idul Adha Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, melarang dilaksanakan di Ponpes Al-Hikam,” ujar Camat Beji, Anis Fatoni, di Kantor Kecamatan Beji, Kota Depok, Rabu (12/8).

Anis mengatakan, para santri Ponpes Al Hikam baru masuk dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. “Santri ponpes baru masuk semua. Santrinya juga dari luar Depok. Adapun 11 santri yang dinyatakan terkonfirmasi positif sudah dilakukan isolasi mandiri di dalam ponpes.

Seluruh santri dan pengurus juga dilarang keluar,” jelasnya.

Anis melanjutkan, pihaknya kemudian melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area Ponpes Al Hikam. Saat ini seluruh santri masih dipantau Tim Gugus Tugas Kecamatan Beji, Kelurahan Kukusan, dan Kampung Siaga Covid-19. “Semoga santri yang sedang diisolasi bisa semangat dan kembali negatif setelah melewati 14 hari.

Kami terus memantaunya sampai ada tes lanjutan,” jelasnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, 11 orang santri terkonfirmasi sudah difasilitasi untuk isolasi di RS Citra Medika sejak 2 Agustus 2020 lalu.

“Kami juga melakukan proses KIE (penyuluhan) dan dekontaminasi. Giat ini didukung Satgas Kampung Siaga Covid (KSC) RW dan Kelurahan Kukusan untuk melakukan dekontaminasi, memantau proses isolasi mandiri kontak erat, dan support logistik. Saat ini masih dalam pemantauan gugus tugas, camat, lurah, puskesmas, dan satgas KSC,” jelas Dadang.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Asnawi menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama empat menteri, meski kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun pesantren masih tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kami akan mengacu pada aturan yang ada. Pesantren Al-Hikam merupakan pesantren yang diperuntukkan bagi mahasiswa, yang memilki aktivitas lebih padat daripada pesantren sekolah dasar dan menengah. Pada prinsipnya kami ikuti aturan SKB empat menteri,” ujarnya.

Asnawi menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi yang terbaru bahwa terdapat 11 orang santri mahasiswa di Ponpes Al Hikam dinyatakan positif dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya ditangani lebih lanjut sambil diisolasi. Masih ada 139 santri lagi yang menjalani isolasi mandiri di Ponpes Al Hikam.

“Kami sudah komunikasi dengan pihak Al-Hikam, mereka telah memberlakukan isolasi mandiri di pesantren, sehingga para santri bisa menyesuaikan diri di lingkungan pesantren,” terangnya.

Di Ponpes Al-Hikam, lanjut Asnawi, proses belajar mengajar masih berlangsung dengan protokol kesehataan yang lebih ketat dan sistem belajar yang tertutup. Jika nanti memang ditemukan kasus baru, maka akan kembali dilaksanakan penanganan di pesantren. “Dan santri tidak diijinkan pulang karena dikhawatirkan tidak dapat penanganan khusus di rumah, malah akan berdampak pada keluarga,” jelasnya.

Asnawi menegaskan, selain itu, bagi santri yang baru ingin masuk pesantren di Kota Depok saat ini juga mendapat perlakuan yang serius. “Selain harus menunjukkan surat sehat dan hasil tes Swab PCR, santri juga diminta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari sebelum masuk ponpes.”(*/Idr)

CIBINONG – Sebanyak 358 unit hunian tetap (huntap) di Kampung/Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor akan segera dibangun. Hal itu menyusul berhasilnya lelang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Alhamdulillah, BP3 Kementerian PUPR dengan pemenang lelangnya dalam waktu dekat akan membangun 358 Huntap di Kampung dan Desa Urug dengan nilai proyek Rp27 miliar. Kamis (13/8/2020) besok, mereka akan memaparkan rencana kerjanya ke Pemkab Bogor,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Lestya Irmawati kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Dia menerangkan, pembangunan huntap ini lebih cepat pelaksanaannya ketimbang pembangunan Huntap di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

“Kabarnya memang lebih dulu pembangunan Huntap di Desa Urug Sukajaya ketimbang 205 unit huntap di Desa Sukaraksa Cigudeg karena proyek senilai Rp19 miliar tersebut masih dalam tahap lelang ulang,” terangnya.

Dia menuturkan, bangunan ratusan huntap tersebut akan bertipe 36 dengan luas tanah 100 meter. Selain itu, Kementerian PUPR rencananya juga akan membangun fasilitas sosial dan umumnya.

“Rencananya ada jaringan pipa air, listrik, jalan, lahan tempat berolahraga dan juga fasilitas ibadah. Tim Kementerian PUPR yang akan membangun semua itu dan Pemkab Bogor hanya menyiapkan lahan dan melaksanakan land clearing-nya,” tutur Irma.

Pembangunan 563 unit huntap berikut fasos dan fasumnya untuk korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang itu menggunakan sistem multi years atau tahun jamak. (*/T Abd)

CIBINONG – Kepada aparaturnya, Bupati Bogor Ade Yasin menekankan pentingnya wilayah yang berintergritas bebas dari praktik korupsi. Ia pun sebelumnya sudah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI).

“Saya sudah berkonsultasi dengan KPK dan BPK RI bagaimana menjadikan Kabupaten Bogor menjadi zona intergritas bebas dari praktik korupsi atau Wilayah Bebas Korupsi (WBK), hingga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) kami minta untuk bekerja sejujur-jujurnya dan tulus dari hati kita,” kata Ade Yasin kepada wartawan usai melantik 210 orang pejabat esselon III dan IV di Gedung Setda Kabupaten Bogor, Rabu, (12/8/2020).

Wanita yang juga Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat ini menambahkan selain bekerja sejujur-jujurnya, ia meminta ASN menghilangkan ego sektoral dan bekerjasama dengan tim lainnya.

“Mentang-mentang pinter jadi bekerja sendiri, ASN saya perintahkan bekerja secara tim, lintas sektoral, berkordinasi dan kompak hingga bisa mengerjakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat namun tidak menghilangkan sikap kehati-hatian.

Kalau ada yang tidak yakin kepastian hukum, bisa tanya ke Bagian Hukum atau ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor hingga tidak menjadi masalah dikemudian hari apalagi selerti kita ketahui jejak digital itu tidak akan hilang,” tambahnya.

Ade Yasin menuturkan untuk menjadi WBK maka ia akan membiasakan hidup ‘bersih’ dari praktik korupsi dan ia berharap ini menjadi budaya baru di lingkup Pemkab Bogor.

“Bukan badannya aja yang bersih, tetapi juga harus bersih dari praktik korupsi. Kita harus bisa mencegah budaya jelek itu dibanding kita nanti akan kena penindakan oleh KPK atau aparat hukum lainnya,” tutur Ade.

Ibu dua orang anak ini pun memberikan peringatan apabila ada ASN Pemkab Bogor yang tertangkap melakukan praktek korupsi maka pihaknya tidak akan melakukan pembelaan.

“Apabila terjadi sesuatu (ada yang tertangkap melakukan praktek korupsi) maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing karena sesuai aturan Pemkab Bogor tidak bisa menolongnya (memberikan bantuan hukum),” tandasnya. (*/T Abd)

BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mengumumkan terkait hasil swab massif pegawai di puskesmas dan Labkesda Kota Bogor. Dari total 974 orang, telah dilakukan skrining pada 798 orang dengan jumlah tes 972 orang. Hasilnya, 30 orang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno menyatakan, salah satu strategi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor adalah dengan melakukan tes massif. Salah satu sasarannya adalah tenaga kesehatan yang merupakan kelompok yang berisiko tertular Covid-19.

“Kami telah melakukan pemeriksaan pegawai di puskesmas di Kota Bogor, yang meliputi tenaga Kesehatan dan non Kesehatan di 25 puskesmas se-Kota Bogor dan 1 Labkesda Kota Bogor,” katanya, Rabu (12/8/2020).

Dari pemeriksaan tersebut didapat 30 orang dengan hasil positif, dengan rincian 19 (enam belas) orang dengan alamat Kota Bogor dan 11 orang alamat luar Kota Bogor.

Untuk pemetaan hasil swab positif di 9 puskesmas, yakni Puskesmas Gang Aut 3 orang, Puskesmas Cipaku 6 orang, Puskesmas Bogor Utara 7 orang, PKM Sindang Barang 4 orang, Puskesmas Tanah Sareal 2 orang, Puskesmas Merdeka sebanyak 1 orang, Puskesmas Mekarwangi 3 orang, Puskesmas Semplak sebanyak 1 orang, dan Puskesmas Pulo Armin sebanyak 3 orang.

Sementara, pemetaan berdasarkan jenis tenaga adalah, tenaga yang memberikan pelayanan langsung sebanyak 13 orang, pelayanan penunjang sebanyak 3 orang, pelayanan tidak langsung sebanyak 3 orang dan administrasi sebanyak 8 orang.

Kemudian pihaknya melakukan pendalaman tracing kontak erat pada 11 Agustus 2020 dan kajian ulang pada tanggal 12 Agustus, dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis tenaga yang positif, jumlah dan jenis tenaga yang menjadi kontak erat, serta penilaian kemampuan puskesmas untuk melakukan pelayanan.

“Penutupan sementara seluruh pelayanan pada 6 Puskesmas, yaitu Mekarwangi, Cipaku, Bogor Utara dan Gang Aut, Sindang Barang dan Semplak mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2020 untuk dilakukan disinfeksi menyeluruh” katanya.

“Selanjutnya seluruh karyawan di swab dan rapid ulang. Pelayanan akan dibuka kembali pada 15 Agustus 2020 dengan pelayanan dibatasi hanya untuk kunjungan sakit, gawat darurat dan rujukan. Pelayanan akan kembali normal setelah ada hasil swab ulang karyawan,” jelas Kadinkes.

Untuk sementara pelayanan emergency dan rujukan BPJS Puskesmas Mekarwangi dialihkan ke Puskesmas Kedung Badak, Puskesmas Cipaku dialihkan ke Puskesmas Bogor Selatan; Puskesmas Bogor Utara ke Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Sindang Barang ke Puskesmas Pasir Mulya dan Puskesmas Semplak ke Puskesmas Gang Kelor

Penutupan parsial dilakukan, di Puskesmas Pulo Armyn sementara ditutup pelayanan KIA dan persalinan. Puskesmas Merdeka sementara ditutup pelayanan Laboratorium. Puskesmas Tanah Sareal tidak dilakukan penutupan dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa

“Selanjutnya Dinkes Kota Bogor akan melakukan disinfeksi menyeluruh pada 5 puskesmas, melakukan pelatihan ulang dan evaluasi terhadap standar pencegahan infeksi di puskesmas dan protokol kesehatan,” kata Sri Nowo Retno. (Prokompim/Iw)

JAKARTA – Sebanyak lima pegawai Kantor Berita Antara dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Lima pegawai tersebut di antaranya empat wartawan yang bertugas sebagai reporter di lapangan dan satu office boy (OB).

“Kami terima laporan dari Sudinaker Jakpus mendapat laporan ada lima orang dari karyawan Antara kena Covid-19. Untuk itu kita langsung cek ke lapangan, empat reporter dan satu OB,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Mawardi saat dikonfirmasi, Selasa (11/8/2020).

Empat reporter Kantor Berita Antara tersebut langsung isolasi mandiri. Sementara satu OB yang dinyatakan positif dirawat di Rumah sakit Tarakan. Mereka dilaporkan terpapar virus corona sekira pada 1 Agustus 2020.

“Kalau ditanya itu per tanggal 1 Agustus reporter baru ketahuan, mestinya kan cepat dilaporin karena ada di wilayah Jakpus, nanti puskesmas turun,” ujarnya.

Mawardi menjelaskan, belum diketahui asal-muasal empat reporter Antara bisa terpapar virus corona. Ia pun telah melakukan pengecekan serta peninjauan protokoler kesehatan di Kantor Berita Antara.

“Kami meninjau di lantai 19 dan 20. Yang OB kerja di lantai 20. Lantai 20 sudah sesuai protokol kesehatan, cuma di lantai 19 belum memenuhi standar protokol kesehatan Covid, tolong ini koordinasi ke dokter agar ruangan sesuai protokol. Di penerima tamu harus ada hand sanitizer. Kita kasih satu hari, nanti kita cek lagi,” ujarnya.

Berkaca dari kasus ini, Mawardi meminta seluruh perkantoran di Jakarta Pusat agar segera melapor jika ada karyawannya yang terinfeksi virus corona. “Ini jadi peringatan buat semua kantor di Jakpus. Kalo ada kasus, langsung laporin, jangan malah kami nerima laporan dari orang,” ungkapnya.(*/Tub)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang perayaan dan perlombaan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 003.1/377-Huk/Promentasi tentang Peringatan Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Kota Depok.

Surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor: B 492/M.segneg/Set/TU.00.04/07/2020 perihal pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 003.3/119/Humaspro tentang pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat, terkait situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Kami larang seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan perlombaan atau kegiatan perayaan HUT RI dalam bentuk apapun. Pelarangan perayaan dan perlombaan yang dapat mengumpulkan banyak orang secara tatap muka langsung ini guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19),” ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Balai Kota Depok, Selasa (11/8/2020).

Dalam surat edaran tersebut, Idris juga meminta kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020.

“Untuk para lurah kami minta agar meneruskan imformasi larangan ini ke tingkat RT/RW dan mengimbau kepada pengembang atau penghuni perumahan yang ada di wilayahnya untuk ikut memasang umbul-umbul, dekorasi, dan hiasan lainnya,”tandasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Sebanyak 2 orang staf DPRD Kabupaten Bogor dinyatakan terpapar Covid-19. Kedua orang itu diketahui positif Covid-19 usai menjalani swab test di RSUD Cibinong.

“Dari hasil rapid dan swab test staf DPRD Kabupaten Bogor ada 10 yang reaktif hasil rapid testnya, dari jumlah itu 2 orang staf DPRD berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dinyatakan terpapar Covid-19.

Sementara, swab test seorang laki-laki staf DPRD yang istri dan anaknya terpapar belum kami terima hasilnya dari Satgas Penangganan Covid 19 Kota Bogor,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, kedua orang staf yang terpapar Covid-19 dan seorang lainnya yang diduga juga terpapar merupakan warga Kota Bogor.

“Semuanya warga Kota Bogor, namun dua orang staf yang akhirnya dinyatakan terpapar wabah Covid-19 itu hasil swab test cepat diketahui karena atas inisiatif kami melakukan ujinya di RSUD Cibinong dan bukannya di salah satu rumah sakit di Kota Bogor,” terangnya.

Dia menyebutkan, dikarenakan jumlah staf DPRD Kabupaten Bogor yang terpapar Covid-19 masih bertambah, hari ini semua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mengikuti swab test.

“Swab test 55 orang pimpinan dan anggota DPRd Kabupaten Bogor ini untuk memastikan kesehatan hingga kalau ada kunjungan masyarakat kami bisa menampung aspirasinya untuk selanjutnya kita perjuangkan,” kata Rudy.

Sementara itu, Kasi Survailance Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Adang Mulyana menjelaskan lamanya pengumuman hasil swab test di Kota Bogor karena penuhnya antrian di labotarium kesehatan daerah (Lankesda) Kota Bogor.

“Saya dengar Labkesda Kota Bogor antrean sample swab test yang bakal diuji penuh hingga hasil pengujiannya tidak bisa cepat keluar, mudah-mudahan minggu ini hasil swab testnya keluar hingga ada kepastian. Namun untuk benar-benar memastikan bisa saja seorang staf DPRD Kabupaten Bogor tersebut dites swab ulang,”ungkapnya. (*/San)

CIBINONG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 serentak di Kabupaten Bogor terancam batal terselenggara tahun ini. Alasannya, Pandemi Covid-19 yang belum juga mereda dan persiapan dianggap belum matang .

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah menjadwalkan Pilkades Serentak 2020 digelar pada 15 November, yang diikuti 88 desa di 34 kecamatan. Dari Jumlah itu, 66 kades berakhir masa jabatannya tahun ini dan 22 desa berakhir Januari.

“Kita sedang buat draf usulan yang akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Selasa (11/8/2020).

Kata Iwan, arahan dari Kementerian Dalam Negeri, mengimbau untuk tidak menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) setidaknya hingga 9 Desember 2020.

Hal yang ingin dikonsultasikan bahwa Pemkab Bogor tidak menggelar Pilkada tahun ini.

“Kan semua harus menghormati pilkada. Berarti kalau diundur masih bisa dilakukan pilkades serentak ini. Asalkan jangan sampai lewat dari tahun anggaran,” kata Iwan.

Dia juga memastikan, akan tetap mengalokasikan anggaran pilkades serentak dalam APBD Perubahan 2020. Namun, dia mengaku belum mengetahui jumlah pasti anggaran yang akan disiapkan.

“Tetap akan dimasukkan ke APBD 2020. Sementara panitia yang sebelumnya sudah mulai bekerja. Lebih baik berhenti dulu. Sampai ada arahan lebih lanjut,” tukas politisi Gerindra yang punya hobby tenis lapangan ini .(*/T Abd)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan memperketat penerapan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) Proporsional. Langkah tersebut sebagai upaya menekan angka kasus Covid-19, menyusul perubahan status dari zona orange ke merah.

“Kami melakukan monitoring dan evalusi bersama dengan gugus tugas, kepala perangkat daerah serta camat untuk semakin memperketat pengawasan PSSB Proporsional,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Depok, Sri Utomo dalam siaran pers , Senin (10/8/2020).

Menurut Sri, Pemkot Depok sudah merancang beberapa rencana aksi yang akan segera dijalankan, mulai dari sosialisasasi, pengawasan hingga penindakan jika ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Penetapan Depok sebagai zona merah menjadi motivasi untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Misalnya mendorong peran aktif kecamatan dan kelurahan dalam menyosialisasikan 3M yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan. Kami juga akan memberikan stimulus kembali Kampung Siaga Covid-19 di RW, berikut dengan tokoh masyarakat. Upaya itu agar mereka lebih sadar terhadap pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanagan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menambahkan, pihaknya juga telah merumuskan beberapa langkah konkret sebagai upaya pencegahan Covid-19. Secepatnya langkah-langkah tersebut akan diterapkan oleh Pemkot Depok.

“Seperti akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Protokol Kesehatan Pribadi, mengeluarkan intruksi Wali Kota Depok untuk penyusunan konsodalisasi penanganan Covid-19, mengadakan cek poin pada simpul transportasi salah satunya di terminal.

Kemudian, mengeluarkan SE kepada lurah dan camat untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan 17 Agustus di masa pandemi,”terangnya.(*/Idr)