Metro Jabodetabek

JAKARTA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin menyatakan akan makin rutin melaksanakan operasi tertib masker (Tibmask) permukiman di 44 kecamatan tersebar pada lima wilayah kota administrasi Jakarta. “Jadi, kami punya jadwal masing-masing kecamatan di seluruh wilayah, 44 kecamatan kecuali Pulau Seribu dan akan semakin rutin,” tutur Arifin saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/9).

Meski semakin digencarkan, Arifin menyampaikan pada dasarnya masyarakat Ibu kota sudah lebih baik kedisiplinannya dalam hal menggunakan masker. Namun, masih ada beberapa orang yang belum sadar pentingnya memakai masker pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Kita tinggal mendisiplinkan orang itu mau menggunakan masker dengan benar. Jadi, jangan cuma membawa masker tapi tidak digunakan, kalau caranya kewajiban menggunakan masker, sudah ada disiplin,” ujarnya.

Arifin mengungkapkan, Satpol PP sudah menjadwalkan operasi Tibmask di tiap wilayah Jakarta terutama wilayah-wilayah padat penduduk. “Jadwal masing-masing kecamatan, permukiman padat tidak ada yang kosong, kita merencanakan 14 hari ke depan (operasi Tibmask). Satpol PP itu dimana aja lokasinya, kita sudah punya data seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Arifin mengindikasikan pelanggaran ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih terjadi dengan terlihat dari total jumlah denda yang mencapai Rp 4.053.830.000. “Jumlah denda tersebut adalah hasil sanksi pada pelanggar mulai dari PSBB tahap II tanggal 22 Mei, hingga tanggal 31 Agustus 2020 lalu di masa PSBBtransisi fase kelima,” kata Arifin.

Arifin merinci untuk akumulasi denda pada masa PSBB transisi, pelanggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 51 tahun 2020 meliputi denda perorangan terkait pelanggaran penggunaan masker menjadi yang paling besar yaitu sebanyak Rp1.944.940.000. Sedangkan untuk sanksi denda pelanggar dari tempat usaha sebesar Rp831. 500.000.

Kemudian, dari pelanggaran kegiatan sosial budaya jumlah denda sebesar Rp284.000.000. Dengan jumlah total Rp3.060.440.000.

Sedangkan untuk akumulasi denda masa PSBB transisi, pelanggaran yang mengacu pada Pergub nomor 79 tahun 2020 meliputi pelanggaran penggunaan masker sebesar Rp93.590.000. Arifin melanjutkan, akumulasi sanksi denda pada PSBB tahap II sebesar Rp302.100.000. Untuk PSBB tahap III akumulasi sanksi denda sebesar Rp597.700.000. Kemudian pada PSBB masa transisi akumulasi denda sebesar Rp3.154.030.000.

Jadi, jumlah total uang denda yang terkumpul hingga saat ini sebanyak Rp4.053.830.000.(*/Tub)

CIBINONG – Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberi diskon beragam bagi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam rangka menerapkan relaksasi pajak di masa pandemi Covid-19.

“Bagi pembayar pajak sebelum jatuh tempo akan mendapatkan diskon dengan kisaran dua sampai 10 persen,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bogor, Ade Sukalsah, Rabu (2/9/2020).

Diskon beragam itu diterapkan sesuai jarak pembayaran dengan jatuh tempo, yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo mendapat diskon dua persen, dua bulan sebelum jatuh tempo mendapat empat persen, tiga bulan sebelum jatuh tempo mendapat enam persen, empat bulan sebelum jatuh tempo mendapat delapan persen, dan lima bulan sebelum jatuh tempo mendapat diskon 10 persen.

“Lumayan, kalau misalnya kita bayar lima bulan sebelum jatuh tempo pajaknya Rp 3 juta, berarti diskonnya Rp 300 ribu,” kata Ade.

Menurut dia, progam yang berlaku sejak 1 Agustus 2020 ini menjadi bagian dari perpanjangan Program “Triple Untung” Samsat Jawa Barat. Masa berlakunya hingga 23 Desember 2020.

Ade menyebutkan, tambahan diskon PKB pada Program “Triple Untung” ini baru pertama kali dilakukan, dengan tujuan meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Targetnya dalam rangka relaksasi pajak, memberikan insentif kepada masyarakat. Harapannya, mudah-mudahan masyarakat bisa memanfatkan program ini karena dananya juga buat penanggulangan Covid-19,” kata Ade.

Pada pemberlakuan Program Triple Untung, Samsat Jawa Barat juga memberikan diskon 2,5 persen bagi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pertama, serta menggratiskan tunggakan PKB tahun kelima.

Kemudian, program tersebut juga menggratiskan denda PKB, menggratiskan BBNKB ke-II dan seterusnya, serta membebaskan progresif pembayaran tunggakan kendaraan yang balik nama.(*/T Abd)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membentuk tim pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Ada dua bidang yang akan disiapkan yaitu ekonomi dan kesehatan .

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang membahas surat keputusan (sk) bupati untuk tim tersebut.

“Nanti ada tim pemulihan ekonomi dan kesehatan. Tim pemulihan ekonomi dipimpin wakil bupati dan kesehatan dikomadoi bupati,” kata Burhan, Rabu (2/9).

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor, Burhan memastikan segala kebutuhan anggaran dimulai dari penyusunan APBD Perubahan 2020.

“Pemulihan ekonomi kita mulai dari perubahan anggaran 2020. Termasuk kita arahkan juga untuk antisipasi bencana alam kekeringan,” tegas Burhan.

Menurutnya, Pemkab Bogor saat ini sedang menginventarisir ulang jumlah masyarakat miskin baru yang terdampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.

“Sedang disusun oleh Bappeda. Jumlah kemiskinan sebelum covid di Kabupaten Bogor kan sekitar 7 persen dari 6 juta penduduk. Makanya sedang dihitung ulang,” katanya.

Pemulihan ekonomi, kata dia, langkah yang diambil yakni pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, maupun bantuan sosial bagi masyarakat miskin.(*/T Abd)

CIBINONG – Bupati Bogor masih terapkan PSBB AKB ( Adaptasi Kebiasaan Baru) hingga 10 september yang akan datang dalam pencegahan covid-19. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga saat ini belum menerapan pembatasan jam operasional atau jam malam. Mengingat kini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah menerapkan aturan tersebut usai menjadi zona merah.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menyebut belum menetapkan aturan serupa dengan Kota Bogor mengingat Kabupaten Bogor belum masuk dalam zona merah. Ia juga menyebut masih memikirkan dampak lain bila aturan tersebut juga diterapkan.

“Belum (menerapkan), mudah-mudahan Covid-19 masih terkendali. Karena kalau ada jam malam kasihan juga ada yang kerja di Jakarta harus terikat jam kerja, kita juga telah menambah jumlah personil dan sebagainya. Kalau kita kena zona merah pasti kita ancang-ancang,” ujar Ade pada wartawan Senin (31/8).

Ia menegaskan saat ini Pemkab Bogor masih menerapkan PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) hingga 10 September mendatang. Ade berharap kasus positif tidak terus bertambah, namun bila ada pertambahan ia mengatakan jumlah kasus masih lebih sedikit ketimbang kasus positif di Kota Bogor.

“Kita lihat berdasar jumlah penduduk dengan Kota Bogor. Kita lebih banyak hampir 6 juta jiwa kalau dinilai dari presentase angka lebih sedikit kita,” ucap Ade.

Ia menambahkan untuk membuat Kabupaten Bogor trusn status perlunya peran masyarakat. Selain itu kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan juga sangat penting.

“Tetap saja bagaimana kita berusaha untuk tidak naik status menjadi zona merah dengan contohnya Desa Aman Covid dan terus mensosialisasikan penggunaan masker untuk menenangkan angka tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya, menurut catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor pada Ahad (30/8). 31 kecamatan di Kabupaten Bogor masuk zona merah dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan total 825 kasus positif hingga kini.(*/T Abd)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengklaim penanganan Covid-19 di Ibu Kota masih terkendali meski kasus positif Covid-19 kemarin, Minggu 30 Agustus 2020 mencapai 1.114 orang.

Pasalnya, jumlah kasus aktif dan meninggal karena Covid-19 menurun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tingginya kasus positif Covid-19 di Jakarta belakangan hari ini karena kapasitas testing yang dilakukan juga tinggi. Menurutnya, kapasitas yang dilakukan baik oleh pemerintah dan swasta dj Jakarta mencapai 11 ribu atau 10 kali lipat dari yang diharuskan WHO.

“Jadi secara aktivitas testing, kita tinggi. Bahkan hari kemarin, hari Minggu, di laporan itu 43% dari testing seluruh Indonesia itu dilakukan di Jakarta. Konsekuensinya angka positif menjadi lebih banyak.

Ya karena kita melakukan testing. Tapi dengan cara seperti itu, kita mengetahui dengan senyatanya tentang status COVID-19 di Jakarta,” kata Anies dalam webinar dengan tema ‘Tantangan Perubahan Perilaku Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru’, Senin (31/8/2020).

Anies menjelaskan, dalam testing itu Pemprov DKI Jakarta menemukan kasus baru dan masuk ke dalam sistem yang biasa disebut sebagai active case finding adalah kasus baru. Kemudian di ujung sistem ini terdapat dua variabel. Satu recovery atau pulih dan sehat kembali, kedua kasus meninggal.

Dalam sepekan terakhir, kata Anies, jumlah kasus aktif menurun secara signifikan. Artinya, jumlah orang yang harus dirawat atau isolasi jumlahnya berkurang. Kasus aktif itu diukur dengan angka kasus baru dikurangi angka sembuh dan dikurangi angka meninggal.

“Jadi meskipun angka kasus baru itu naik, tapi bila jumlah kasus aktif-nya itu menurun, dan bila angka kematian kita rendah, artinya penanganan itu relatif terkendali. Tapi ini belum selesai, belum selesai artinya kita masih punya PR untuk menuntaskan sampai betul-betul zero active case. Kalau begitu baru namanya selesai,” pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, untuk penambahan kasus hari Minggu (30/8/2020) yang mencapai 1.114 kasus, 57 % di antaranya atau sebanyak 630 kasus baru adalah hasil tracing Puskesmas, yang mana melakukan pemeriksaan kepada kontak erat pasien positif.

Tracing ratio di DKI Jakarta saat ini adalah 6, artinya dari 1 kasus positif, rata-rata 6 orang kontak erat akan diperiksa/dites PCR. Sedangkan, dari active case finding yang dilakukan Puskesmas, ditemukan 6 kasus baru. Sementara, dari passive case finding di RS dan klinik ditemukan sebanyak 478 kasus baru.

Kendati terdapat tren kenaikan pada kasus harian, namun tingkat kematian (Case Fatality Rate atau CFR) menurun, yakni hingga 30 Agustus 2020, CFR di DKI Jakarta adalah 3 %. Jumlah kasus aktif yang sempat mengalami kenaikan pada bulan Juli dan awal Agustus, mulai menunjukkan pelandaian kembali dan penurunan, yakni hingga 30 Agustus 2020 sebanyak 7.960 orang.

Hal tersebut diikuti dengan tingkat kesembuhan (Recovery Rate) yang terus meningkat, sebesar 76,7 %.

JAKARTA – Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memaparkan, kasus Covid-19 di DKI Jakarta sebagian besar adalah kontribusi dari daerah sekitar yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

“Kami perlu sampaikan bahwa kasus-kasus di DKI Jakarta ini 30% nya berasal dari daerah sekitarnya yaitu bodetabek dan itu berkontribusi pada saat yang ada di Jakarta dan harus ditangani dengan baik pula,” Wiku dalam konferensi pers di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Sebelumnya, dalam dua hari terakhir kasus Covid-19 di Jakarta pada hari ini 31 Agustus sebanyak 1.049 orang. Dan pada hari sebelumnya yakni 30 Agustus 2020, rekor penambahan mencapai 1.114 orang.

“Kami perlu sampaikan kasus-kasus di DKI. Kami mulai dengan pada hari ini jumlah kasus di DKI pada tanggal 31 Agustus pertambahannya adalah 1.049. Ini adalah hal yang tinggi sedangkan per kemarin tanggal 30 Agustus jumlah kasusnya adalah 1.114,” ungkapnya.

Namun, dia mengatakan pada penambahan tanggal 30 Agustus sebanyak 1.114 dimana 385 kasusnya itu adalah kasus akumulasi selama tujuh hari sebelumnya yang baru dilaporkan. “Jadi saudara-saudara sekalian angka-angka ini ada kemungkinan memang pencatatan yang tidak atau belum bisa Real Time pada hari itu. Sehingga akumulasinya dilaporkan pada hari tertentu seperti kasus yang tadi kami sampaikan untuk tanggal 30 Agustus,” jelasnya.

Menurutnya, dari 630 kasus baru yang kemarin dilaporkan di DKI Jakarta adalah hasil tracing dari Puskesmas yaitu pelacakan kontak erat yang dilakukan secara aktif oleh Puskesmas.

“Jadi aktivitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta mampu untuk menggali kasus-kasus baru dan di tes dan hasil yang positif tersebut diikuti juga dengan tracing sehingga jumlah kasusnya meningkat,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penambahan jumlah positif di Jakarta ini memang jauh di atas daerah lain karena jumlah pengetesan di Jakarta kontribusi sebesar 43 persen dari jumlah tes nasional pada saat ini.

“Bahkan DKI Jakarta juga sudah melampaui standar WHO. Namun demikian adanya tingkat penularan yang cukup tinggi tadi tetap harus dikendalikan,”tandasnya.(*/Tya)

CIBINONG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menutup lokasi penambangan liar di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2020).

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, Sustyo Iryono menjelaskan, tindakan ini telah sesuai prosedur berdasarkan aktivitas perusakan area hutan milik negara yang berada di Kabupaten Bogor.

“Tidak ada toleransi bagi perusak lingkungan. Terlebih, ini penambangan liar sudah bertahun-tahun. Ini hutan milik negara yang potensinya telah dirusak,” kata Sustyo di penambangan liar di Kecamatan Klapanunggal.

Kata dia, aktivitas semacam ini telah banyak terjadi di Kabupaten Bogor, namun luput dari pengawasan pemerintah setempat, seperti di wilayah Kecamatan Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari

Sedikitnya ada 14 unit alat berat disita, serta belasan penanggungjawab penambang liar, diamankan KLHK untuk dijadikan alat bukti, sekaligus dimintai keterangan untuk mengusut galian batu (tipe C) ini.

“Di Bogor ini banyak. Bahkan di beberapa wilayah sudah bertahun-tahun terjadi tanpa ada kontrol dari pemerintah daerah maupun Perhutani KPH Bogor,” tegasnya.

Dia menegaskan, kegiatan tambang liar ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ancamannya kurungan penjara dan denda hingga miliaran menanti mereka yang merusak lingkungan,”ungkapnya.(*/T Ab)

BOGOR – Pemkot Bogor membentuk tim perpindahan pusat pemerintahan ke Katulampa, Bogor Timur. Nantinya tim tersebut melibatkan Bappeda, PUPR, Perumkim, BPN dan PT SEG.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Hanafi, mengatakan perencanaan perpindahan pusat pemerintahan ini, Pemkot Bogor masih menyiapkan kajian perpindahan.

“Kita belum kearah teknis, baru pembentukan saja,” ujar Hanafi kepada wartawan.

Terpisah, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengaku dalam waktu dekat ini pihak Pemkot Bogor akan menyambangi kantor DJKN untuk meminta kepastian lahan yang akan dihibahkan.

“Saya ingin lahan pasti dulu ke kita secara tertulis agar bisa disertifikatkan,” tegas Ade.

Namun, Ade sendiri berharap, PT. SEG juga mau ikut membantu membangun komplek pemerintahan Kota Bogor di Katulampa nantinya.

Sehingga pembangunan ini tidak mengganggu APBD Kota Bogor yang saat ini tengah anjlok karena pandemi Covid-19.

Ade Sarip pun berpesan kepada tim perpindahan pusat pemerintahan yang ada dibawah komando Kepala Bappeda Kota Bogor, agar melakukan kajian dengan detail.

“Harus koordinasi dengan BKPSDM. Ada berapa OPD, jumlah ASN kita kan kira-kira 4.000 orang, jika dibangun cukup gak, sampai hitungan itu kira-kira,” tandasnya.(*/Iw)

JAKARTA – Kasus positif Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta kembali mencapai jumlah tertinggi pada Sabtu dengan 888 kasus. Angka ini mengalahkan catatan tertinggi sebelumnya sebanyak 820 pada Kamis (27/8).

Dengan pertambahan kasus baru sebanyak 888 ini, total kasus paparan akibat virus novel corona jenis baru ini di Ibu Kota menjadi 38.166 kasus, bertambah signifikan dari sebelumnya sejumlah 37.278.

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pertambahan kasus sebanyak 888 kasus ini paling tinggi dalam pertambahan kasus dalam sepekan terakhir.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menerangkan bahwa penambahan 888 kasus Covid-19 ini adalah dari hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) pada 5.817 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 6.705 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 888 positif dan 5.817 negatif.

Dari 888 kasus positif tersebut, 175 kasus baru adalah akumulasi data dari hari sebelumnya yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 58.736. “Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 53.097,” katanya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan sampai 28 Agustus 2020, sudah ada 716.853 sampel (sebelumnya 711.036 sampel) yang telah diperiksa dengan tes PCR untuk mengetahui jejak Covid-19 di lima wilayah DKI Jakarta lewat 54 laboratorium.

Jumlah kasus aktif yang terpapar penyakit pneumonia akibat virus corona jenis baru (Covid-19) itu di Jakarta saat ini, sebanyak 7.226 orang (sebelumnya 6.955 orang) yang masih dirawat/isolasi.

Dari jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada Sabtu ini sebanyak 38.166 kasus, ada 29.768 orang dinyatakan telah sembuh (bertambah 599 dibanding hari sebelumnya 29.169 orang).

Sedangkan 1.172 orang (bertambah 18 dibanding sebelumnya 1.154) meninggal dunia. Dalam persentase, tingkat kesembuhan di Jakarta adalah 78 persen (sebelumnya 78,2 persen) dan tingkat kematian 4,3 persen (sebelumnya 3,1 persen).

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta setelah penambahan Sabtu ini, sebesar 8,9 persen (sebelumnya 10,1 persen).

Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 6,1 persen (sama seperti sebelumnya). WHO menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima persen.(*/Tya)

CIBINONG – Lembaga Studi Visi Nusantara melakukan survei tentang satu tahun kinerja DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Hasilnya, disimpulkan bahwa kinerja 55 wakil rakyat di Bumi Tegar Beriman terbilang buruk.

Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menjelaskan, metode pengambilan dalam studi ini melalui survei dengan tujuh buah pertanyaan sebagai instrumen.

Pertanyaan tersebut dibuat dengan Google Form dan disebar lewat media sosial dan jejaring WhatsApp Group yang dianggap menjadi simpul sosial Kabupaten Bogor.

“Adapun responden dalam studi ini adalah masyarakat Kabupaten Bogor di 40 kecamatan. Toal responden yang mengisi survei sebanyak 827 orang,” kata Yusfitriadi, Jumat kemarin (28/8).

Hasilnya, kata Yus, berdasarkan jawaban responden atas tujuh pertanyaan, disimpulkan bahwa perlu adanya badan khusus yang dibentuk untuk menjamin dan mengawasi kinerja dan performasi anggota dewan.

“Dengan alat ukur yang objektif secara personal, maupun bagi DPRD secara kelembagaan. Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih yang dinilai buruk oleh dominan masyarakat Kabupaten Bogor, tidak lantas menjadi rekam jejak gelap DPRD secara kelembagaan. Namun, data ini bisa dijadikan landasan auto critic kelembagaan yang bersifat temporer demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Yus.

Dari tujuh pertanyaa, pada nomor tiga yakni pertanyaan tentang ‘Apakah anggota DPRD Kabupaten sering mengadakan forum diskusi terbuka dengan warga setempat di daerah tempat anda tinggal?’

Hasilnya, 54,1 persen responden menyatakan bahwa anggota dewan tidak pernah melakukan forum diskusi terbuka dengan warga di daerah pemilihan ketika mereka kampanye. Sedangkan 18 persen responden menyatakan anggota dewan jarang melakukan hal itu.

“Ada 15,7 persen responden menyatakan tidak tahu. Lalu 12,2 persen menyatakan anggota dewan sering mengadakan forum diskusi di daerah pemilihan anggota dewan tersebut,” jelas Yus.

“Banyaknya program legislator tidak terimplementasi juga menjadi sebuah rekomposisi parlemen yang kontra produktif. Sehingga harapan masyarakat atas terpilihnya wakil baru, nyatanya tidak memberi signifikasi manfaat untuk masyarakat umum,” terangnya.(*/Fuz)