Metro Jabodetabek

BOGOR – Kasus kematian akibat Covid-19 di Bogor Raya (Kota/Kabupaten), Jawa Barat, tembus mencapai 238 orang. Usia lansia, mendominasi kematian akibat virus tersebut.

Berdasarkan informasi dihimpun dari laman Pusat Informasi Covid-19 Kota Bogor, Senin(1/2/2021), jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 157 orang. Jumlah tersebut bertambah 3 orang dari hari sebelumnya.

Sementara itu, untuk kasus positif akumulatif Kota Bogor mencapai 8.469 kasus, bertambah 144 kasus dari hari sebelumnya. Positif aktif mencapai 1.666 kasus, bertambah 144 kasus dari hari sebelumnya dan sembuh mencapai 6.646 bertambah 52 orang dari hari sebelumnya.

Adapun, untuk kasus positif akumulatif Kabupaten Bogor sebanyak 7.862 orang, bertambah 90 kasus dari hari sebelumnya. Sedangkan untuk positif aktif mencapai 566 orang dan sembuh sebanyak 7.209 orang, bertambah 48 kasus.

Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyebutkan kasus positif aktif di Kota Bogor cukup tinggi diatas 1.600 orang.

“Ini harus menjadi perhatian bersama dengan kondisi sarana atau fasilitas kesehatan kita semakin penuh, tenaga kesehatan melakukan 3T. Maka masyarakat harus mau melakukan protokol kesehatan 5M,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Dedie yang juga Wakil Wali Kota Bogor mengajak masyarakat harus ekstra ketat melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, tidak ada tawar menawar lagi.

“Bahkan saya menghimbau, agar memakai masker juga di dalam rumah, itu salah satu upaya kita untuk menekan semaksimum mungkin penyebaran Covid-19 di Kota Bogor,” katanya.Ia menyebutkan, hingga saat ini tingkat okupansi RS relatif menurun dibandingkan hari sebelumnya. Dengan bertambah tingkat daya tampung tempat tidur maka Bed Occupancy Ratio (BOR) nya sekitar 69 persen ada penurunan sedikit.

“Tapi harus kita genjot terus supaya, masyarakat disiplin tidak ada lagi, peningkatan kasus yang siginifikan di Kota Bogor,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Ade Yasin menyebutkan pihaknya juga selalu mengingatkan masyarakat, bahwa wilayahnya akan menindak tegas para pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang hingga saat ini masih berlaku hingga tanggal 8 Februaari “Mari patuhi protokol kesehatan, biasakan hidup bersih. Siapapun yang melanggar siap-siap dikenakan sanksi,” paparnya.(*/Jun)

CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin melantik sebanyak 494 pejabat yangt terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II), Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III), Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV), Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 secara langsung dan secara virtual, bertempat di Ruang Serbaguna I Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Pada Senin (1/2/21).

Dalam sambutannya Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan rotasi dan promosi pejabat adalah bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja serta untuk memperkaya pengalaman setiap pegawai dalam mengadaptasi lingkungan strategis dan potensi pengembangan karier.

“Disamping itu juga terkait perubahan SOTK beberapa dinas sebagai konsekuensi Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sehingga sebagian pejabat harus dikukuhkan kembali,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa kasus Covid-19 baik secara nasional maupun di Kabupaten Bogor masih terus meningkat, sehingga kita bersama-sama memiliki kewajiban untuk turut aktif dalam upaya menyelamatkan masyarakat Bogor yang terancam Covid-19, membantu masyarakat yang sehat tapi terkonfirmasi positif (OTG), menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dan bergejala serta menangani warga yang meninggal dunia akibat Covid-19.

“Seluruh Aparatur Sipil Negara harus menjadi garda depan dalam memerangi dan mengendalikan pandemi, jika TNI dan Polri memiliki pasukan elit maka pemerintah daerah juga memiliki pasukan elit yaitu para ASN untuk memerangi dan mengendalikan covid dan menyelesaikan dampaknya,” tambahnya.

Ade Yasin juga berpesan mulai sekarang jangan lagi sekedar melakukan pekerjaan yang biasa-biasa, tapi biasakan bekerja secara luar biasa tentunya dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan bekerja selama pandemi. Birokrasi harus lincah beradaptasi dengan sistem kerja dalam tatanan normal baru.

Ia juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar meningkatkan literasi dan kultur digital, tidak harus selalu di kantor untuk bekerja, dan tidak harus selalu di Pusdiklat untuk belajar, ASN perlu banyak membaca dan berdiskusi dengan kalangan kreatif, akademisi dan mitra strategis lainnya, agar muncul inspirasi atau ide inovasi sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

“Jangan berhenti berinovasi, pertahankan dan kembangkan yang sudah ada, ciptakan lagi yang baru, terus berkreasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya. (*/Jun)

DEPOK – PT. Hero Supermarket Tbk mengumumkan bakal menghentikan permanen operasional toko swalayan Giant di mal Margo City Depok, Jawa Barat, bulan depan. Penutupan disebut karena sepi pembeli selama pandemi.

“Kami pastikan akan menutup Giant Margo City Mall pada 3 Maret 2021 mendatang,” ujar Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk, Dicky Risbianto kepada sejumlah wartawan di Kota Depok, Senin (1/2/21).

Menurut Dicky, penutupan supermarket Giant di Margo City karena pembeli sepi, dampak dari pandemi Covid-19. “Selain pembeli sepi juga pengaruh pembatasan jam operasional,” terangnya.

Terkait karyawan yang akan dirumahkan, pihaknya memastikan, mereka menerima hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bertindak sesuai hukum serta aturan yang berlaku.

“Kami telah berkomunikasi secara jelas dengan semua karyawan dan selama ini kami bekerja keras untuk memperlancar transisi sebaik mungkin dan memperlakukan semua dengan adil dan hormat,” jelas Dicky.(*/Idr)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor menargetkan Rumah Sakit Lapangan (RSL) yang disiapkan di Komplek GOR Pajajaran Kota Bogor untuk tempat perawatan pasien Covid-19, sudah bisa dioperasikan pada pertengahan Januari 2021. “Insya Allah pada pekan kedua Januari sudah mulai bisa dioperasikan,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota Bogor, Selasa (5/1/2021).

Menurut Bima Arya, RSL yang disiapkan Pemerintah Kota Bogor di kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga saat ini sedang dilakukan pemasangan fasilitas lift serta fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas lift ini sangat penting untuk membawa dan memindahkan pasien Covid-19 di gedung berlantai tiga itu.

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyiapkan 70 tempat tidur untuk pasien COVID-19 di RSL yang sedang disiapkan. Soal tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan, menurut Bima, sedang dalam proses rekrutmen. “Setelah rekrutmen, dilakukan pelatihan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD untuk adaptasi tugas-tugas dan menyesuaikan irama kerja,” katanya.

Pemerintah Kota Bogor juga merekrut mahasiswa untuk tenaga surveilance, pencegahan Covid-19. Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir mengatakan RSL yang disiapkan Pemerintah Kota Bogor di kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) di Komplek GOR Pajajaran Kota Bogor, sedang direnovasi dan pekerjaannya sudah sekitar 50 persen.

“Disiapkanya RSL ini untuk menambah kapasitas ketersediaan tempat perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar pasien COVID-19 dapat tertampung di rumah sakit,” katanya. Menurut Ilham Chaidir, daya tampung ruang perawatan di rumah sakit di Kota Bogor terbatas. Jumlahnya ada 591 tempat tidur. “Pengadaan RSL di GOR Pajajaran ini dapat menambah sekitar 70 tempat tidur,” katanya.

Selain menyiapkan fasilitas fisik RSL, Dinas Kesehatan juga menyiapkan sumber daya manusianya yakni tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya. Ilham Chaidir berharap, pengadaan RSL ini berjalan lancar dan secepatnya dapat dioperasikan.

“Karena, kasus positif Covid-19 di Kota Bogor trennya masih tinggi, maka RSL harus cepat selesai,”ungkapnya.(*/Jun)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satgas Covid-19 masih belum mencabut laporan terhadap Rumah Sakit Ummi, terkait penanganan Habib Rizieq Shihab. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menegaskan pertemuan pada Minggu(29/11/2020) lalu dengan lebih kepada permintaan klarifikasi dalam beberapa hal.

Mengenai pemanggilan jajaran direksi RS Ummi ke Polresta Bogor Kota pada Senin (30/11/2020), Bima Arya mengatakan hal itu merupakan ranah pihak kepolisian. “Itu kan ranah kepolisian. Yang tidak terkait dengan yang sekarang kita fokuskan itu. Itu ranah kepolisian,” ujar Bima Arya ketika ditemui awak media di Kantor DPRD Kota Bogor, Senin (30/11/2020) sore.

Dia merincikan, ada beberapa kesepakatan antara Pemkot Bogor dan RS Ummi pada pertemuan Ahad lalu. Pertama, RS Ummi menyatakan akan memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi di internal.“Itu pertama, karena kelemahan itulah yang mengakibatkan berbagai persoalan kemarin,” tutur Ketua Satgas Covid-19 ini.

Kedua, lanjutnya, RS Ummi juga siap untuk secara rutin berkomunikasi melakukan laporan, memberikan pelaporan, dan berkoordinasi dengan Pemkot terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Bogor.

Pada Senin (30/11), Pemkot Bogor juga menyurati direksi RS Ummi untuk meminta klarifikasi terkait hal-hal yang perlu didapatkan data-datanya.

“Pertama adalah mengenai SOP alur penanganan pasien dalam masa pandemi. Kemudian yang kedua SOP tentang skrining Covid-19 dan penanganan dari SOP kewenangan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) pasien,” jelasnya.

Bima Arya mengatakan, hal-hal tersebut dibutuhkan Pemkot Bogor untuk memastikan protokol penanganan pasien Covid-19 berjalan dengan baik di RS Ummi. “Artinya itu yang kami sedang minta proses karifikasiknya. Jadi proses klarifikasi ini masih berjalan di RS Ummi ini,”jelasnya.(*/Jun)

BEKASI – Jumlah orang miskin baru di Kota Bekasi bertambah sebanyak 45.862 keluarga per Agustus 2020. Angka ini merupakan jumlah warga miskin baru yang sudah tervalidasi dan verifikasi berdasarkan nama dan alamat selama pandemi Covid-19.

Kabid Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota Bekasi,Yenu Suharyani, menuturkan, jumlah orang miskin baru itu, bertambah dari 106.138 KK pada Januari 2019 hingga Juli 2020.

“DTKS tahun lalu 2019 awal 2019-Juli 2020, ada 106.138 KK. Kemudian kami validasi dan verifikasi lagi, Agustus 2020, ada 152.002 KK. Mayoritas mereka terdampak Covid-19,” jelas Yeni, di Kota Bekasi, Senin yang dikutif dari ANTARA(30/11/2020).

Adapun, orang miskin baru yang dimaksud oleh Dinsos Kota Bekasi yakni mereka yang kini datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yeni mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lima regulasi untuk menanggulangi dampak dari bertambahnya warga miskin. Di antaranya bantuan usaha dan bantuan sosial.

”Kami sudah bikin empat perwal untuk tindak lanjut perda sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Di antaranya ada Perwal 75 tahun 2020 tentang Bantuan Penguatan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif.

Lalu Perwal 11 tahun 2020 tentang Bansos Usaha ekonomi Produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin di kota Bekasi,” terangnya.

“Ada juga Perwal 36 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan program bantuan usaha bagi masyarakat miskin. Itu sudah kami buat, tinggal pelaksanaannya nanti di 2021 dan tahun selanjutnya bisa dilakukan,” katanya.(*/Eln)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk berbuat adil terkait dengan permintaannya untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 bagi beberapa jenis usaha tertentu sebesar Rp 4,4 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kenaikan upah yang hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terdampak wabah Covid-19 ini, lewat kebijakan asimetris, dan jika di sisi lain ditentukan usaha-usaha di Jakarta yang tidak menaikan UMP, artinya usaha-usaha tersebut tidak berkembang di tengah wabah Covid-19.

“Intinya Jakarta ingin adil,” kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020).

Anies menyebut pandemi Covid-19 memang mengguncang sejumlah sektor di Jakarta. Namun di sisi lain penyakit menular ini juga berdampak pada pertumbuhan sejumlah sektor lainnya.

“Pandemi ini juga membuat beberapa sektor juga tumbuh lebih pesat lebih cepat. Jadi efek dari pandemi tidak seragam. Ada yang penurunannya lebih cepat, ada yang stabil, dan ada yang berkembang lebih cepat,” tuturnya.

Untuk menentukan jenis usaha yang harus menaikkan UMP dan yang tidak menaikkan upah pekerja ini, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan semua bidang usaha di Ibu Kota untuk mengajukan permohonan yang disertakan dengan penyerahan dokumen dan data keuangan setahun terakhir.

“Perusahaan bisa mengajukan kepada Disnaker yang akan memberikan keputusan bahwa memang terdampak atau tidak. Cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Kan praktis,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sektor yang tidak terdampak krisis kesehatan itu seperti, bidang farmasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan. Ketiga sektor ini dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan tahun depan.

“Kesehatan kan tidak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat. Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop, mal,” kata Andri.

Bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan ini dianggap sudah memenuhi kriteria menaikkan UMP 2021. Namun kata Andri detail aturan yang mengatur hal ini masih digodok pihaknya. Peraturan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Memang secara detail akan kita susun sopnya seperti apa, kriteria nya seperti apa ini kan masih jauh, masih dua bulan,”katanya.(*/Adyt)

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengimbau kepada warganya yang baru pulang liburan dari luar kota untuk melakukan rapid tes di Stadion Patriot Candrabhaga maupun puskesmas terdekat.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mengatakan, upaya antisipasi penularan Covid-19 ini dilakukan agar tidak muncul sebaran melalui transmisi perpindahan orang dari suatu daerah.

“Jangan lupa bagi warga yang baru pulang kampung atau luar kota untuk rapid test gratis di puskesmas atau Stadion Patriot,” ungkapnya, Senin (2/11/2020).

Adapun, persyaratan bagi warga yang ingin rapid tes, lanjut dia, cukup membuat surat pengantar dari RT/RW, KTP dan KK (Kartu Keluarga) Kota Bekasi. Rapid tes ini tidak dikenakan biaya alias gratis.

Ketua RW 11 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Samsudin, mengatakan, ada sebanyak 41 orang warganya yang baru pulang dari berpergian jauh.

Sebanyak 18 orang di antaranya sudah ada yang membawa surat keterangan hasil rapid bahkan ada yang mengantongi hasil tes usap/PCR dari daerah tujuan mereka.

“Cuma yang begitu kami minta jangan keluar rumah minimal dua hingga tiga hari jangan keluar rumah, ya maksudnya pulihkan untuk kondisinya dulu, karena rata-rata mereka ini bukan kerja di perkantoran jadi engga masalah jadi dia menerima saja,” jelasnya.

Kemudian, sebanyak 14 orang sisanya sudah didata dan disarankan untuk melakukan rapid tes, baik di puskesmas maupun stadion. Samsudin menuturkan, tak semua warga mau untuk dirapid, namun ia memberi saran agar warga tidak keluar rumah selama satu pekan.

“Sekitar 14 orang di antaranya, kita sarankan untuk suruh tes rapid baik di puskesmas dan di stadion, tetapi ada juga warga yang bilang engga mau tapi saya sarankan ya isolasi mandiri selama seminggu,” jelas dia.

Samsudin mengatakan, hal itu sudah berjalan memang sejak libur Agustusan, Idul Adha, serta tahun baru Islam. Dengan begitu, lanjut dia, warga sudah tidak kaget lagi.

“Jadi warga walaupun dia lolos dari pantauan saya dan RT saya, pasti di setiap warga juga nantinya akan melaporkan ke saya pak si anu baru pulang tuh pasti begitu secara otomatis, jadi untuk sejengkal atau tidaknya untuk mengelabui,”ungkapnya.(*/Eln)

JAKARTA – PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat, usai libur panjang akhir Oktober, sebanyak 12.572 penumpang kereta api (KA) jarak jauh telah kembali ke Jakarta pada Minggu(1/11). Sebnayak 12.572 penumpang itu turun di tujuh stasiun, yakni Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Karawang, dan Stasiun Cikampek.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa, memaparkan, Stasiun Gambir sebanyak 4.352 penumpang, Stasiun Pasar Senen 5.459 penumpang, dan Bekasi 1.012 penumpang. Jatinegara 1.588 penumpang, Jakarta Kota 42 penumpang, Karawang 68 penumpang dan Cikampek 51 penumpang.

Ia mengatakan jumlah kedatangan penumpang itu belum mencapai setengah dari jumlah keberangkatan selama periode libur panjang. Sejak 27-31 Oktober 2020, tercatat 36.316 penumpang KA jarak jauh berangkat dari sejumlah stasiun di Jakarta.

Eva memprediksi, lonjakan arus balik masih bakal terjadi pada Senin (2/11). “Kami prediksi akan mencapai 14.051 penumpang KA yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Eva dalam siaran persnya, Minggu (1/11).

Untuk upaya pencegahan penularan Covid-19, lanjut Eva, PT KAI Daop 1 memberlakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya, penumpang wajib melampirkan surat keterangan rapid test dan mengecek suhu tubuh normal yang dilakukan secara berkala sejak dari stasiun keberangkatan.

“Hal tersebut merupakan SOP yang wajib dilakukan untuk keseluruhan pemberangkatan KA semua stasiun,” ujar Eva.

Ia menambahkan, penumpang juga diwajibkan menggunakan face shield saat tiba di stasiun tujuan. Penumpang juga diimbau mengenakan baju lengan panjang.

Selain itu, PT KAI juga telah menyiapkan ruang isolasi untuk penumpang dengan suhu tubuh 37,3 derajat atau lebih sebelum dievakuasi ke pos kesehatan terdekat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengimbau warganya untuk tetap di rumah saja pada saat libur panjang akhir Oktober 2020. Imbauan itu disampaikan guan meredam penularan Covid-19 di DKI Jakarta yang masih tinggi. Apalagi kerap ada lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang.

Pemerintah pusat memutuskan 28 Oktober dan 30 Oktober 2020 sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Walhasil, terdapat libur panjang selama lima hari, yakni sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020.(*/Tub)

CIBINONG – Pelaksanaan rapid test massal Covid-19 bagi wisatawan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. selama libur panjang berakhir. Total, sebanyak 69 wisatawan dinyatakan reaktif Covid-19.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Achmad Zaenudin mengatakan, pada hari terkahir rapid test massal ini pihaknya memeriksa 200 sampel. Dari jumlah tersebut, 5 orang reaktif.

“Hari ini 200 orang kita periksa dan ada 5 orang yang reaktif. Tetapi yang dites swab ada 6 orang, karena ada satu dari permintaan,” kata Achmad, kepada awak media di halaman Masjid Harakatul Jannah Gadog, Kabupaten Bogor, Minggu (1/11/2020).

Kelima wisatawan yang reaktif itu berasal dari luar Bogor. Rinciannya 2 warga Cianjur, 1 warga Depok, 1 warga Tangerang, dan 1 warga Jawa Tengah.

“Mereka dianjurkan isolasi mandiri. Kalau nanti hasil tes swabnya positif Covid-19 kita akan koordinasi dengan dinas kesehatan masing-masing,” ucapnya.

Dengan berakhirnya rapid test massal selama 4 hari ini, total didapati sebanyak 69 wistawan yang reaktif Covid-19. Ia mengimbau wisatawan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan hindari kerumunan orang guna menimimalkan penularan Covid-19.

“Tidak lupa jaga kondisi tubuh dengan makanan sehat dan istirahat yang cukup,” tutur Achmad.

Sebagaimana diketahui, Dinkes Kabupaten Bogor bersama Satpol PP menggelar rapid test massal bagi di wisatawan di kawasan Puncak selama libur panjang.

Hari pertama rapid test massal pada Kamis 29 Oktober 2020 dari tiga lokasi berbeda, petugas mendapatkan sebanyak 918 sampel wisatawan. Hasilnya, ditemukan 50 orang yang reaktif Covid-19.

Hari kedua pada Jumat 30 Oktober 2020, petugas mendapati sampel 177 wisatawan dengan hasil 2 reaktif. Lalu hari ketiga pada Sabtu 31 Oktober 2020, jumlahnya naik dari 110 sampel ada 12 orang reaktif.(*/San)