Metro Jabodetabek

TANGERANG – Permukaan Jembatan Sentiong yang berada di Jalan Raya Kresek, Balaraja, Kabupaten Tangerang amblas pada Selasa pagi. Amblasnya jembatan mengakibatkan jalanan macet total.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang mengakui bahwa Jembatan Sentiong yang amblas pada Selasa (13/1) pagi adalah jembatan tua yang belum direnovasi selama puluhan tahun.

Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah mengatakan, Jembatan Sentiong memang sama sekali belum pernah mendapat renovasi fisik besar-besaran.

“Hanya pengecatan dan perbaikan permukaan saja. Kalau secara fondasi dan konstruksi memang belum pernah. Usia jembatan kurang lebih 30 tahun,” kata Iwan.

Menurutnya, renovasi Jembatan Sentiong sendiri sudah dianggarkan pada tahun 2015.

“Anggarannya Rp 2 miliar. Kami masih lelang menunggu pemenang tender. Sementara itu, kami akan lakukan perbaikan darurat terlebih dahulu dengan meletakkan plat-plat besi supaya kendaraan bisa melintas. Akan tetapi, khusus kendaraan muatan berat, harus tetap dialihkan dulu,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta di tahun anggaran 2015 mengajukan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI sebesar Rp 73,08 triliun. Angka itu hanya meningkat 0,24 persen dibanding APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui memang pihaknya tidak banyak melakukan penambahan anggaran di tahun ini. Sebab, ada beberapa pembiayaan yang dipangkas, salah satunya honorarium atau uang honor untuk PNS DKI.

“Lebih dikit aja. Kita mulai putuskan tidak ada lagi honorarium. Karena itu juga duitnya besar. Kalau mau gaji, ya gajian. Nggak usah pakai kegiatan-kegiatan yang ada honor-honor lagi,” tegas Ahok usai rapat paripurna penyampaian RAPBD 2015 di Gedung DPRD DKI.

Pada APBD DKI 2014, anggaran untuk honorarium bagi PNS Pemprov mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu dinilainya terlampau besar jika hanya digunakan untuk honor proyek-proyek kegiatan. Sehingga, ia pun memutuskan tidak lagi memasukkan anggaran tersebut dalam RAPBD 2015.

“Kita coret Rp 2,3 triliun nggak ada lagi. Kalau mau gaji, gajian,” tegas Ahok.

Di sisi lain, ia juga tak ingin lagi Pemprov DKI merekrut pekerja dari outsourcing. Karena selama ini, sistem itu dinilainya hanya merugikan baik bagi Pemprov maupun tenaga outsourcing itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang penting, ditegaskannya, akan dikerjakan sendiri oleh Pemprov. Kerja sama dengan swasta diminimalisir.

“Kita juga tidak mau lagi pekerjaan rutin diswastakan. Yang penting-penting, kita ambil alih sendiri. Itu perubahan yang signifikan di situ,” kata Ahok.

“Yang lebih signifikan lagi, kita pengen lurah dan camat ini sebagai manajer. Uangnya pun gelondongan. Jadi kalau perbaiki jalan atau beli tanah, tidak ditentukan lagi titik, ditaruh aja. Supaya kalau ada (yang mau dibebaskan atau diperbaiki), cepat beli cepat bayar. Kita yakin tahun ini akan jauh lebih cepat (penyerapan),” papar mantan Bupati Belitung Timur itu.(HAR)

BOGOR – Kejadian tumbangnya pohon di Kebon Raya Bogor terjadi pada Minggu (11/1) yang menewaskan lima orang pengunjung. Institut Pertanian Bogor (IPB) meminta Pemkot Bogor untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ribuan pohon di Bogor.

Division of Timber Engineering and Wood Building Design dari Fakultas Kehutanan IPB Lina Karlinasari menyarankan Pemkot Bogor tidak hanya melakukan penanaman pohon saja.

Tetapi pengawasan dan perawatan terhadap pohon tersebut harus dilakukan. Menurut Lina, masih ada ratusan pohon di Bogor yang terancam tumbang karena kondisinya telah keropos.

Seharusnya Pemkot Bogor mendeteksi kondisi pohon agar dapat diketahui apakah rawan tumbang karena keropos atau tidak.

“Pemkot Bogor hingga kini belum pernah meminta kita untuk memeriksa kondisi pohon. Justru pemerintah daerah seperti Jakarta, Lampung dan Surabaya yang telah meminta kita untuk mendeteksi pohon,” papar Lina kepada wartawan, Senin (12/1/2015).

Menurut Lina, IPB memiliki alat pendeteksi pohon bernama Sonic Tomography yang mengandalkan gelombang suara. Alat tersebut satu-satunya di Indonesia dan didatangkan dari Jerman seharga sekira Rp. 250 juta.

“Untuk mendeteksi pohon hanya dibutuhkan waktu hanya 10 sampai 15 menit hingga hasilnya keluar. Tenaga ahli minimal tiga orang yang dilibatkan. Kadang juga kita melibatkan mahasiswa,” pungkasnya.(Dung)

BOGOR – Dalam rangka untuk Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Hari Pers Nasional (HPN), tanggal 9 Februari 2015 mendatang, PWI Perwakilan Kabupaten Bogor akan menggelar berbagai kegiatan.

Demikian terungkap saat rapat pengurus PWI Perwakilan Kabupaten Bogor, dipimpin oeh Ketua H. Baktiar Achmad, Senin (12/01).

Ketua PWI Perwakilan Baktiar menyampaikan kepada pengurus dan anggota PWI Perwakilan Kabupaten Bogor, bahwa kegiatan HUT PWI dan HPN tanggal 9 Feruari nanti akan diadakan berupa syukuran dengan wartawan dan SKPD Kabupaten Bogor.
“Saya meminta kepada pengurus PWI Perwakilan Bogor untuk ikut mensukseskan HUT PWI dan HPN,” kata Bahtiar, seraya menujuk Sekretaris sebagai pelaksana harian kegiatan HUT PWI dan HPN di Kabupaten Bogor.

Sedangkan kegiatan HUT PWI dan HPN tahun ini, PWI Perwakilan Kabupaten Bogor hanya mengagendakan dua kegiatan yakni kegiatan sykuran dan pincaknya apel akbar wartawan dan udangan melibatkan 500 orang.

Selaku pelaksana kegiatan HUT PWI dan HPN Kabupaten Bogor, Subagiyo mengharapkan semua pengurus dan anggota untuk ikut aktif dalam kegiatan HUT PWI dan HPN hanya dua kegiatan saja, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami minta kepada pengurus dan anggota untuk ikut mensukseskan kegiatan HUT PWI dan HPN 2015 ini,” tegas Subagiyo dengan nada meminta kepada pengurus dan anggota PWI untuk aktif pada kegiatan tersebut.

Konferensi PWI Kabupaten Bogor
Sementara itu, Ketua PWI Perwakilan Baktiar Ahmad terkait dengan masa jabatan akan berakhir pada bulan Maret 2015, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PWI Cabang Jawa Barat bahwa acara konferensi PWI Perwakilan Kabupaten Bogor akan digelar pada bulan April mendatang.

“Baru-baru ini, saya kedatangan pengurus PWI Cabang Jawa Barat dari bagian organisasi, tentang masa jabatan PWI Perwakilan Kabupaten Bogor yang akan berakhir rencana akan diadakan konferensi pada bulan April mendatang,” ujar Bahtiar.

Oleh karena itu, Bahtiar mengajak, semua pengurus dan anggota untuk mensukseskan agenda konferensi PWI Perwakilan Kabupaten Bogor, sesuai dengan aturan mereka yang berhak dipilih dan memilih hanya anggota biasa saja.

“Sesuai dengan catatan PWI Kabupaten Bogor jumlah anggota biasa sebanyak 20 orang,” ungkap Bahtiar yang baru menjaat satu periode di PWI Perwakilan Kabupaten Bogor ini.

Menanggapi salah satu anggota muda agar diberikan dispensasi pada konferensi PWI Kabupaten Bogor, Bakhtiar menilai, terkiat dengan kebijakan itu adalah kebijakan PWI Pusat Jakarta, di sini tidak tidak mempunyai kewenangan terkait status keanggotaan PWI.

“Sesuai dengan surat edaran dari PWI Pusat Jakarta dan mengacu AD/ART, pada kegiatan konfersensi PWI Perwakilan Kabupaten Bogor untuk tahun yang berhak dipilih dan memilih hanya anggota biasa,” demikian Bakhtiar. (Dung)

BOGOR – Pengunjung Puncak Bogor pada saat akan tahun baru dipastikan akan tumpah ruah dari berbagai kalangan baik itu roda dua maupun kendaraan yang lain .

Untuk  mengantisipasi tindak kejahatan di Puncak, Jawa Barat, kepolisian melakukan razia pada malam tahun baru.

Razia akan dilakukan beberapa jam sebelum tahun baru tepatnya di pintu masuk menuju Puncak.

“Untuk upaya antisipasi tindak pidana kriminalitas selama malam pergantian tahun, Polisi melakukan razia kendaraan beberapa jam sebelum malam tahun baru,” jelas Kapolres Bogor, AKBP Asep Safrudin., (29/12).

Asep mengatakan razia tersebut sudah pernah dilakukam tahun lalu. Adapun sasaran razia adalah obat-obatan terlarang, minuman keras dan surat-surat kelengkapan kendaraan.

“Seperti tahun lalu, razia dilakukan di sejumlah titik yang menjadi akses jalur masuk Puncak. Kendaraan akan diperiksa surat-surat kendaraannya, serta barang bawaannya untuk mencegah peredaran minuman keras dan obat terlarang,” jelasnya.

Petugas akan mengamankan sejumlah pengendara dan melarang untuk masuk jalur Puncak bagi yang kedapatan membawa narkoba dan miras.

Sedangkan yang tidak membawa surat-surat kendaraan dikenakan tindakan langsung dan juga sesuai prosedur yang berlaku .(Dung)

DEPOK – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak neng-cut off proyek yang sedang berjalan.

Karena, itu merupakan kepentingan masyarakat banyak.

“Seharusnya Pemkot Depok lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai cut off kemudian merugikan masyarakat,” kata Ketua DPD KNPI Kota Depok Taher di Depok, (28/12).

Dia meminta, agar proyek itu diperpanjang selama 50 hari untuk penyelesaian proyek tersebut.

“Ini ada acuannya yakni Perpres No 54 Tahun 2010 yang sudah diperbarui dalam Perpres No 70 Tahun 2012 mengenai perpanjangan waktu maksimum 50 hari bagi rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah bidang infrastruktur,” katanya.

Kendati demikian, Taher mengatakan, pihaknya terus mendukung upaya Pemkot Depok yang dapat menerapkan zero cut off tahun 2013.

“Payung hukumnya sudah ada, ini semata-mata untuk kepentingan warga. Masyarakat kan ingin punya sarana infrastruktur yang baik, yang pengerjaannya juga diharapkan maksimal tidak setengah-setengah,” tandasnya.(*Darl)

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan mencanangkan 3 Januari 2014 sebagai Hari Kerukunan Nasional (HKN). Hal tersebut diutarakan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA).

“Ini merupakan sumbangan para tokoh lintas agama kepada bangsa. Kita akan meminta Keppresnya untuk HKN ini kepada Presiden SBY. Kegiatan HKN pertama ini juga akan dilakukan gerak jalan dengan Presiden SBY bersama tokoh lintas agama,” jelas SDA kepada wartawan.

SDA berharap, HKN yang digelar pada 3 Januari 2014 itu akan diadakan rutin setiap tahun. Namun, semua itu tergantung siapa yang menjadi presiden pada Pemilu nanti.

Menurut SDA, dengan HKN tersebut diharapkan stablitas politik, ekonomi, dan keamanan bisa lebih baik lagi ke depannya.

“Jadi begitu pentingnya arti dari kerukunan nasional sebagai syarat untuk bisa membangun bangsa dan negara,” pungkasnya.(cok)

BOGOR – Banyak jalan menjadi rusak dengan adanya angkutan mobil curah yang selalu lalulalang ini terjadi didaerah Caringin dan Ciawi juga daerah lainnya .

Terhitung Januari 2014, pajak perusahaan air curah bakal naik 10 kali lipat.

Kalangan DPRD Kabupaten Bogor menyambut baik, tapi wanti-wanti penggunaan pajak itu dikembalikan buat perbaikan jalan yang selama ini dibiarkan rusak akibat dilindasi truk air curah.

Menurut Kuku Sri Widodo, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bogor, sudah selayaknya pajak air curah dinaikan mengingat selama ini perusahaan air curah tak peduli dengan warga sekitar.

“Selama ini perusahaan air curah itu dagang air pakai truk, tapi ketika jalan rusak, tak peduli. Dampaknya warga seiktar dirugikan sebab diminta membantu perbaiki jaan ditolak,” katanya, Jumat.

Sebab itu, dia megingatakan pemkab hasil kenaikan pajak ini dikembaikan buat perbaikkan infrastruktur jalan atau jembatan. “Kasihan warga terutama di daerah lumbung air seperti di Kecamatan Ciawi, Cijeruk, Kecamatam Babakan Madang dan lainnya. Kondisi jalanannya rusak parah lantaran dilindasi truk tangki air,” katanya.

Kabid Air, Tanah, dan Migasi Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor Dede Armasnyah mengatakan, pengunaan hasi pajak dari sektor ini bukan wewenang pihaknya. “Kami hanya mengmpulkan retribusi pajak lalu diserahkan ke Dispenda yang kemudian dibahas bersama dinas lainnya hadsil pajak itu buat digunakan apa saja,” terangnya.

Diakuinya, pihaknya sudah menetapkan per Januari 2014 pajak air curah naik 10 kali lipat, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 74 tahun 2010 tentang penghitungan nilai perolehan air (NPA) dan perusahaan air lainnya.

“Selama ini pajaknya hanya Rp 300 per metrer kubik, tahuan depan menjadi Rp 3.000 semeter kubik,” ujarnya.

Kenaikan ini akan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak aiar curah menjadi Rp 4,6 miliar setahun. “Tahap awal ini kita targetkan terhadap 100 perusahaan air curah dengan memasang meteran di setiap pengeboran air bawah tanah. Selama ini kita pakai dengan sistem rata-rata pemgambilan air setiap harinya,” urainya.

Meteran ini wajib dibeli dan dipasang perusahaan air curah. “Jika kelak kita sidak dan didapati tidak terpasang, perusahaan air curah itu akan kita segel atau dilarang beroperasi,” tandasnya. (Adi)

JAKARTA – Markas Besar Polri mencatat pada Hari Natal tahun ini terjadi 180 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang mengakibatkan 42 korban jiwa. Namun, jika korban jiwa akibat lakalantas selama Operasi Lilin 2013 yang digelar mulai Senin (23/12) diakumulasikan, jumlahnya sudah mencapai 160 orang.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto, Kamis (26/12) di Mabes Polri mengatakan, pada 23 Desember tercatat sebanyak 62 korban meninggal dunia akibat lakalantas. Sehari berikutnya, lakalantas merenggut 56 korban jiwa.

Sementara untuk korban luka akibat lakalantas pas Hari Natal mencapai 61 orang . “Jumlah ini menurun bila dibanding yang terjadi pada 24 Desember ada 78 korban luka berat. Kemudian, korban luka ringan pada Hari Natal sebanyak 187 orang. Sehari sebelumnya sebanyak 214 orang,” jelas Agus.

Lebih lanjut dijelaskannya, kendaraan yang terlibat lakalantas masih didominasi oleh roda dua. Dari 312 kendaraan yang terlibat lakalantas pada 25 Desember, 199 di antaranya merupakan roda dua. Selain itu ada 31 bus, 15 unit kendaraan penumpang lainnya, 59 kendaraan barang dan lain-lain berjumlah dua unit kendaraan. “Persentase yang tinggi terjadi pada roda dua,” tegasnya.

Agus menegaskan kepolisian dalam Operasi Lilin 2013 kali ini juga melakukan pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan tilang dan teguran. Harapannya, edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas dapat menekan angka kecelakaan. “Karena kecelakaan terjadi karena pelanggaran lalu lintas,” imbuhnya.

Karenanya pada Hari Natal polisi melakukan penindakan terhadap 4102 pengendara kendaraan baik dalam bentu tegusan maupun tilang. “Kalau ditotal selama tiga hari (23-25 Desember), ada 19293 penindakan,” tutup agus.(cok)

DEPOK – Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) 20 Desember 2013 lalu menghasilkan sejumlah PR (pekerjaan rumah) dengan sekelumit permasalahan anak.

Salah satunya, sebut saja kasus HIV/ AIDS yang hingga saat ini telah menjangkiti setidaknya delapan anak-anak di Kota Depok.

Perda KLA mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11-14 tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Intinya, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Lantas, sudah sejauh mana perhatian pemerintah bagi kedelapan anak-anak malang di Depok yang terjangkit virus mematikan tersebut? Tentu klaim sebagai Kota Layak Anak justru menjadi tamparan dan cibiran bagi Pemkot Depok ketika banyak kasus anak-anak yang bisa tertular HIV/ AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Noerzamanti Lies Karmawati MKes mengatakan, pihaknya terus mengamati perkembangan kasus HIV/ AIDS yang terjadi di Masyarakat, khususnya kedelapan anak-anak yang positif terkena virus mematikan tersebut.

Ia mengharapkan, dengan munculnya perda Depok sebagai KLA bisa menekan angka tersebut. “Kota layak anak maksudnya bukan berarti tidak ada persoalan dengan anak. Maksudnya, dengan kota layak anak, segala persoalan dengan anak bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Di antara delapan balita tersebut, Luthfi yang masih berusia empat bulan terbaring lemah di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.

Tubuh ringkuhnya yang sangat kurus seperti penderita gizi buruk dan mata yang digerigoti bercak-bercak putih layaknya penyakit katarak membuat siapapun yang melihatnya iba. Luthfi hanya dirawat ibunya, L (19 tahun) setelah ditinggal kabur ayahnya yang tak tahu kemana.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail pada Rabu (24/12) lalu menyatakan akan mengunjungi Luthfi. Namun disayangkan kunjungan tersebut ternyata batal. “Kemarin Pak Wali ada urusan penting, jadi ditunda. Tidak jadi ke sana,” jelas Kabid Humas Pemkot Depok, Nessi Annisa Handari.

Katanya, Nur Mahmudi berjanji akan menengok kondisi si bayi malang itu dalam pekan ini. Virus HIV/ AIDS yang menggerogoti tubuh Luthfi membuat daya tahan tubuhnya melemah. Ia gampang terjangkit penyakit apapun. Untuk itu, Lies beberapa waktu lalu telah merujuk Luthfi ke RUmah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Jadi karena bayi itu positif HIV ia butuh ruang isolasi. Jadi kami rujuk ke RS Cipto,” papar Lies.

Lies menjelaskan, jika terus dirawat di RS Depok, kondisi Luthfi dikhawatirkan akan terus memburuk. “Yang terinfeksi HIV itu kan sangat rentan dengan penyakit sekecil apapun, karena daya tahan tubuhnya sangat lemah. Jadi ia butuh ruang isolasi,” tambahnya.

Anak-anak yang tertular HIV AIDS sudah dipastikan berasal dari orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya terlibat pergaulan bebas sebagai salah satu pintu masuk pembawa virus tersebut. Namun Lies menjelaskan, jangan buru-buru menyalahkan si ibu berprilaku buruk, jika anaknya tertular HIV. “Bisa jadi ibunya adalah ibu rumah tangga baik-baik, namun suaminya yang nakal,” tutupnya.(adi)