Metro Jabodetabek

BOGOR – Kapolri Jenderal Idham Azis ditemani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend (TNI) Doni Manardo, Pangdam III/Siliwangi Mayjend Nugroho Budi Wuryanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi lSufahriadi, Bupati Bogor Ade Yasin dan penyanyi kenamaan Iwan Fals melakukan penamanan 2.020 pohon di aliran Sungai Cikeas dan Cileungsi.

Jenderal (pol) Idham Azis mengatakan penamanan 2020 pohon di aliran Sungai Cikeas dan Cileungsi merupakan bagian dari kegiatan Polri peduli penghijauan dan hari menanam satu juta pohon tingkat nasional.

Mantan Kabareskrim ini mengatakan penanaman 2.020 pohon ini adalah simbol dan semoga langkah ini diikuti semua pihak agar peduli kepada penghijauan, agar masa depan anak cucu kita lebih baik dari sekarang.

“Di awal tahun 2020 ini, Indonesia termasuk Bogor mengalami bencana alam banjir bandang, longsor hingga kebakaran. Sehingga TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah dan pecinta lingkungan hidup bergandengan tangan untuk menanam pohon,” kata Idham kepada wartawan, Jumat (10/1).

Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara ini menambahkan dalam kegiatan menanam pohon kita haruslah ikhlas, tanaman yang kita tanam hari ini akan dinikmati oleh anak cucu kita.

“Kita hadir dan menanam pohon disini karena kita ikhlas, pohon yang kita tanam hari ini selain mencegah bencana alam banjir bandang dan longsor juga kita peruntukkan masa depan anak cucu kita,” pungkasnya. (*/He)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin melantik 168 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pelantikan berlangsung di Ruang Serbaguna I Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jumat (10/1/2020).

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan kesuksesan pelaksanaan Roda Pemerintahan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh perangkat daerah terkait.

“saya tegaskan lagi disini, dalam pelaksanaan Pemerintahan tidak ada yang paling hebat atau paling unggul, keberhasilan hanya dapat diraih dengan kerjasama yang baik dari super team,”ujarnya.

Ade Yasin juga berpesan untuk para pejabat yang dilantik.

“Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa menjaga integritas dan loyalitas, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ade Yasin.

Kemudian ia juga meminta kepada para pejabat untuk responsif terhadap kondisi internal dan eksternal serta tidak menunda pekerjaan.

“Khusus untuk dinas dinas yang mempunyai program yang banyak jangan tunggu di akhir tahun, segera kerjakan,” tegas Ade Yasin.

Ade Yasin juga menyinggung soal penanganan bencana di Kabupaten Bogor. Ia berharap para ASN pro aktif membantu para korban bencana.

“Tidak perlu menunggu perintah, ini soal kemanusiaan,” tandas Ade Yasin.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin dan para pimpinan OPD, RSUD serta para pimpinan BUMD. (*/Nu)

BOGOR – Pertahanan yang ada di Kabupaten Bogor terlihat carut marut saat terjadi bencana di Sukajaya Bogor sebab instansi terkait terlihat saling lempar tanggung jawab .

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor mendadak gagap. Terkait persoalan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tanpa kontrol yang diduga penyebab longsor Sukajaya untuk bertanggung jawab.

Hal tersebut seperti penjelasan dari Kepala Seksi Hubungan Hukum Keagrariaan ATR/BPN Kantor Kabupaten Bogor Wendi Ismawan mengatakan, dirinya belum mengetahui stastus tanah yang terdampak longsor Sukajaya. Dengan alasan belum ada petugasnya yang ke lokasi untuk menentukan titik koordinat.

“Nanti kalau sudah didata saya akan sampaikan,” dalih pria yang enggan difoto itu saat ditemui wartawan di kantor kemarin.

Ketika ditanya Wartawan terkait tanah HGU yang sudah habis masa kontraknya sejak tahun 2000. Sehingga tidak terurus dan tidak direkomendasikan untuk dikembalikan kenegara. Wendi mengatakan, itu bukan kewenanganya, melainkan pusat.

Sebelumnya, Setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memberikan tanggapannya terkait bencana longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang di kutip dari https://m.trubus.id/baca/34518/pemberian-hgu-tanpa-kontrol-penyebab-longsor-di-sukajaya-bogor.

Doni mengatakan, penyebab longsor semua diawali dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan tanpa kontrol serta kewajiban menghijaukan kembali lahan HGU diabaikan dan telah digunduli semena-mena. Penggundulan itu sudah terjadi 10 hingga 20 tahun yang lalu, dan tahun-tahun ini baru berdampak longsor.

Dengan adanya pemberitaan tersebut maka mencoba menggali informasi terkait pemberian HGU tanpa kontrol ke Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Desa Tengah, Kacamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Selasa (7/1/20).

Sesampainya di kantor tersebut media bertemu dengan Muhammad Suparjo Wakil Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor mengatakan, untuk longsor yang terjadi di tanah Sukajaya tersebut berdasarkan peta kawasan hutan hampir seluruhnya di kelolaan oleh Taman Nasional.

Sedangkan permasalahan HGU pihaknya tidak memiliki data tersebut. Karena kewenangannya menjadi milik dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor untuk memberikan data, kerena jauh dari kawasan hutan yang di kelola oleh pihaknya.

“Jadi BPN dan Taman nasional yang bisa menjawab atas persoalan HGU yang terjadi longsor di Sukajaya,” tegas saat ditemui di kantornya.(*/He)

JAKARTA – Presiden Jokowi memerintahkan relokasi terhadap warga yang terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor Ade Yasin akan mencari lahan relokasi yang aman.

“Memang Presiden menyarankan relokasi bagi yang terdampak. Tetapi karena memang kita harus mencari lahan yang aman, bebas (bencana), kita harus cari dulu,” kata Ade di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Pemerintah Kabupaten Bogor akan menginventarisasi rumah yang harus direlokasi. Ada ribuan rumah yang diperkirakan rusak berat.

“Di Sukajaya, 2.140 unit rumah rusak ringan, rumah rusak sedang 81 unit, rumah rusak berat 2.139 unit,” kata Ade.

“Nah, yang rusak berat ini yang perlu kita identifikasi, apakah harus relokasi semua atau ada yang masih tinggal di situ. Kita lihat masih layak atau tidak. Yang layak tidak perlu relokasi,” imbuhnya.

Ade menambahkan, lima desa di Sukajaya belum bisa diakses karena longsor. “Iya belum, masih ada lima desa yang belum bisa diakses di Sukajaya saja, di Nanggung ada tiga desa,” ungkapnya. (*/Adyt)

BOGOR – Insan pers yang ada di Kabupaten Bogor tergerak untuk membantu para korban banjir dan longsor terjadi di kecamatan Sukajaya Bogor .
Persatuann Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor bergerak cepat dengan langsung mengirimkan logistic berupa beras, mie, tikar, selimut dan sembako kepada para korban bencana alam di Kecamatan Sukajaya.

Kali ini, tim yang berisikan para jurnalis di Kabupaten Bogor ini langsung mengirim logistic ke warga terdampak longsor di Desa Harkat Jaya Kecamatan Sukajaya Bogor.

Ketua PWI Kabupaten Bogor Subagio didampingi para pengurus PWI mengungkapkan, bantuan yang hari ini dikirim ke para korban bencana alam merupakan ikhtiar teman-teman PWI dalam rangka kepedulian terhadap sesame yang hari ini kondisinya memang membutuhkan akibat bencana alam.

“Ini bentuk ikhtiar teman-teman wartawan yang ada di PWI, sehingga bentuk kepedulian ini bisa kita bangun dan pupuk, sehingga menghasilan bantuan yang hari ini kita kirim,”tukasnya .

Sambung dia, bentuk kepedulian para rekan-rekan jurnalis di Kabupaten Bogor tidak perlu diragukan lagi terbukti sejak mendegar informasi bencana, para pewarta di Kabupaten Bogor langsung membuka posko di kantor PWI.

“Dan respon ini begitu baik, temen-teman langsung buka posko, dan bantuan dari berbagai elemen mengalir kepada kami, berkat kegigihan kawan-kawan untuk berbuat,” jelasnya.

Dan setelah terkumpul, logistic yang cukup banyak di kantor PWI langsung didistribusikan kepada para korban melalui posko yang ada di harkat Jaya. “Kita minta bantuan dari Pol PP untuk ikut mengangkut bantuan logistic yang ada di PWI, dan hari ini kita antar lansgung ke para korban,” tandasnya.

Salah satu korban bencana alam di Desa Harkat Jaya, Sanjaya berterima kasih atas bantuan PWI Kabupaten Bogor, karena bantuan yang diberikan sangat berarti untuk para korban, karena memang secara harta benda sudah hilang diterjang longsor.
“Pertama-tama kami ucapkan atas bantuan PWI, bantuan yang dikirim sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang membantu,” tuntasnya.(*/Du)

BOGOR – Hingga hari ketujuh pascakejadian bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa 22 kecamatan dan 128 desa di Kabupaten Bogor jumlah korban jiwa tercatat sebanyak 17 orang. Sedangkan, 4 orang dinyatakan hilang dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka.

Komando Tim Tanggap Bencana Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno mengatakan, dari 17 orang korban yang meninggal dunia itu 11 orang di antaranya tewas di hari kejadian. Sedangkan, 6 orang lainnya meninggal dunia pascakejadian.

“Total ada 17 orang yang meninggal dunia. 11 orang meninggal dunia di hari bencana alam banjir bandang dan longsor, sementara 6 orang lainnya meninggal dunia pasca peristiwa bencana alam tersebut,” kata Harry kepada wartawan, Rabu (8/1/2020).

Pria yang menjabat sebagai Komandan Kodim 0621 ini menerangkan, untuk empat orang korban bencana alam banjir bandang yang hilang itu hingga kini belum ditemukan. Untuk itu, personel gabungan mulai dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akan mencari jasad para korban hingga masa tanggap darurat pada Kamis (16/1/2020) mendatang.

“Ada 3 orang yang tertimbun longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya dan 1 orang yang hanyut terbawa banjir bandang di Sungai Cidurian di Kecamatan Jasinga. Hingga kini masih dalam proses pencarian dan jika hingga batas waktu tanggap bencana habis maka bisa saja akan diperpanjang masa pencariannya sesuai hasil evaluasi Tim Tanggap Bencana,” terangnya.

Terpisah, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta jajarannya dalam memberikan laporan harus dipilah terlebih dahulu sebelum melapor ke pos utama tanggap bencana. Dia tak menginginkan orang yang meninggal dunia karena sakit atau orang yang hilang dimasukkan ke dalam korban meninggal dunia saat peristiwa terjadi.

“Saya sudah minta ke BPBD, camat atau personel tim tanggap bencaa lainnya agar tidak memasukkan orang meninggal dunia karena sakit atau orang yang hilang dimasukkan ke dalam korban meninggal dunia akibat bencana alam. Saya minta kita satu suara dan yang berhak itu menyatakan itu korban meninggal dunia karena bencana alam itu hanya Komando Tim Tanggap Bencana dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor,” pinta Iwan.

Sementara itu, Tim DVI Polres Bogor yang dipimpin Dr Elynda Vidiyana Ekawati dan Tim DVI Biddokkes Polda Jabar yang dipimpin dr Reza Bayu sudah melakukan pengambilan sampel DNA keluarga sebagai DNA pembanding apabila nanti jasad korban sudah ditemukan.

Dia menerangkan, data primer tersebut diambil dari sidik jari dan bentuk gigi geligi odontogram. Sedangkan, untuk data sekunder itu berdasarkan tanda tanda fisik korban semasa hidup misalnya bekas luka, tahi lalat,tanda lahir, tato atau tanda fisik yang khas lainnya.

“Pengambilan DNA untuk data primer ini diambil dari orang tua kandung atau saudara kandung yang diduga korban”, terangnya.

Dia menjelaskan, tindakan pengambilan data pembanding DNA ini bertujuan untuk membantu analisa identitas korban bencana alam banjir bandang dan longsor.

“Apalagi para korban ini kan sudah tertimbun tanah atau material bangunan lebih dari tujuh hari sehingga untuk proses identifikasi korban bisa sangat menyulitkan tum DVI dan Biddokkes karena rusaknya jasad korban,” jelas Elynda. (*/He)

BOGOR – Pimpinan dan Komisi V DPRD Jawa Barat kecewa dengan minimnya langkah Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam penangganan bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Bumi Tegar Beriman pada Rabu (1/1/2020) kemarin.

Kekecewaan para wakil rakyat kepada pria yang akrab disapa Emil itu bukan hanya karena dia absen saat Presiden Joko Widodo ke lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Namun, orang nomor satu di Jabar itu pun tidak memberikan bantuan pinjaman alat berat dan minimnya pemberian biaya tak terduga (BTT) dari Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor yang hanya Rp1,5 miliar.

“Bekasi dikasih Rp2,5 miliar dan Kabupaten Bogor hanya dikasih Rp1,5 miliar. Padahal, Kabupaten Bogor paling terdampak bencana, jumlah pengungsi lebih banyak dan korban jiwa maupun luka juga lebih banyak. Saya selaku Wakil Ketua DPRD Jabar akan mempertanyakan minimnya bantuan ke Kabupaten Bogor dan tidak hadirnya beliau saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Bogor,” ujar Ahmad Ruhiyat ketika ditemui wartawan saat kunjungan di Mako Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Cibinong, (8/1/2020).

Mengenai adanya usulan dari Komisi V DPRD Jabar untuk menyatakan nota dan hak interpelasi ke Ridwan Kamil, mantan Wakil Wali Kota Bogor ini selaku pimpinan DPRD akan menunggu sikap anggota dewan lainnya.

“Kalau pernyataan nota agar ada evaluasi bantuan itu pasti kami lakukan, namun usulan agar DPRD mengajukan hak tanya atau interpelasi kepada Gubernur Ridwan Kamil itu kami sebagai pimpinan tentunya menunggu persetujuan anggota DPRD Jawa Barat lainnya,” sambungnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan menyoroti minimnya kesiapan Pemprov Jabar dalam memanggani bencana alam baik di Kabupaten Bogor maupun daerah lainnya.

“Sejak menyusun anggaran, mi sudah mengingatkan Pemprov Jawa Barat bahwa sejak bulan Desember hingga awal tahun 2020 itu memasuki rawan bencana hingga harus ada stok bantuan logistik dan lainnya karena minimnya bantuan dari Pemprov Jawa Barat maka kita lihat di lapangan bahwa lebih banyak bantuan dari pemerintah pusat ketimbang pemprov,” kata Iwan.

Politisi PKS ini dalam kesempatan ini pun meminta agar Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan peminjaman alat berat buldoser untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki jalan di Kecamatan Sukajaya atau wilayah terdampak bencana alam lainnya.

“Selain harus memberikan bantuan peminjaman alat berat buldozer, Pemprov Jawa Barat juga bisa menambah bantuan logistik tabung gas, obat-obatan dan lainnya yang memang dibutuhkan oleh para korban bencana,” pintanya.

Anggota Komisi V dan juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menilai, kejadian bencana alam ini soal etik dan bukan politik jadi walaupun Sukajaya bukan basis politik atau lumbung suara Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam Pemilihan Gubernur beberapa waktu lalu, tetapi ketika ada bencana alam pemberian bantuan secara maksimal pun harus tetap dilakukan.

“Dari 11 desa di Kecamatan Sukajaya ada 9 desa dan 6 desa di antaranya dalam status terisolir akibat terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor. Kalau Presiden dan beberapa menterinya aja turun ke lokasi bencana alam, kenapa Ridwan Kamil tidak turun? Oleh karena itu kami akan usulkan hak tanya atau interpelasi demi menggugah nilai etik Ridwan Kamil,” tutur Asep.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan berterima kasih terhadap perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Komisi V DPRD Jawa Barat, politisi Partai Gerindra ini berharap bantuan dari Pemprov Jawa Barat ke Kabupaten Bogor ditingkatkan lagi nilainya.

“Saat ini kami membutuhkan bantuan peminjaman alat berat buldoser untuk membuka akses insfrastruktur jalan yang kemarin terputus, selain itu para korban bencana alam butuh bantuan tenda, logistik, obat – obatan dan lainnya,” harap Iwan. (*/He)

BOGOR – Banyaknya pasar yang dikelola oleh PD PD Pasar ada empat yang terkena dampak dari curah hujan yang tinggi namun dengan sigap dan perhatian ksusus cepat tertanggulangi pasar yang kebanjiran.

Dirut PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Haris Setiawan mengaku bahwa ada empat pasar yang dikelolanya sempat ada luapan air pada 1 Januari 2020 lalu.

“Keempat pasar itu adalah Pasar Cibinong, Parung Panjang, Citayam, dan Citeureup.”katanya

Sambungnya “Sehari sebelum tahun baru itu, intensitas air hujan memang sangat tinggi.” papar dirut PD Pasar Kabupaten Bogor ini.

“Sehingga, mengakibatkan empat pasar yang kami kelola ada luapan air setinggi mata kaki,”jelasnya , (6/1/2020).

Namun, kata dia, meski terjadi luapan air aktifitas perdagangan masih berjalan normal.

“Masih ada transaksional yang dilakukan pada saat itu,” tuturnya.

Oleh karena itu selama dua hari yaitu pada 2 dan 3 Januari lalu pihaknya secepatnya menangani pasar-pasar tersebut dengan melakukan operasi bersih, penyedotan air dan gotong royong pembersihannya.

Ketika disinggung Pasar Leuwiliang, Haris dengan tegas mengatakan bahwa pasar tersebut tidak mengalami luapan air hujan pada saat itu.

“Pasar Leuwiliang tidak ada luapan air hujan. Dan transaksi perdagangan berjalan normal dan pasar -pasar yang lain berjalan dengan baik,” tuntasnya.(*/Ang)

JAKARTA – Persoalan lumpur dan sarana air bersih pasca banjir di Bekasi belum teratasi. Walikota Bekasi Rahmat Effendi pun memperpanjang status tanggap darurat banjir sepekan lagi.

Ia menyebutkan perpanjangan dilakukan selama 7 hari, mulai Selasa (7/1/2020) sampai Selasa (14/1/2020). Selama 7 hari itu, instansi gabungan akan gotong-royong membantu membersihkan rumah-rumah warga yang diendapi lumpur dam sampah.

“Masih sangat diperlukan panangan di lapangan seperti pengangkutan sampah dan pembersihan jalan-jalan utama yang terkena banjir,” kata Rahmat di Plaza Kantor Pemeritah Kota Bekasi, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, perpanjangan massa status tanggap darurat banjir lantaran perbaikan infrastruktur dan akses air bersih. Juga sekaligus pembersihan material akibat banjir sangat diperlukan sampai saat ini dan ke depannya.

Ia menjelaskan, ada hal yang lebih besar untuk dihadapi dan mendapat penanganan serius yakni tumpukan sampah pasca banjir usai karena sudah mulai bau tak sedap. Dalam waktu dekat ini, Rahmat juga akan menghubungi Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta agar sampah-sampah akibat banjir dapat dibuang ke TPST Bantar Gebang.

“Saya akan menghubungi pak Gubenur Anies untuk memberikan ruang di TPST Bantar Gebang agar sampah-ampah akibat banjir ini dapat dibuang ke sana” tuturnya.

Rahmat juga memerintahkan seluruh pegawainya untuk ikut turun ke wilayah dan tamggaap, “Kita harus siap melayani masyarakat karena kita pelayan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mencatat sebanyak 89 titik di tanggul Kali Bekasi rusak akibat banjir. Bahkan beberapa di antaranya sampai jebol seperti wilayah Kartini, Bekasi Timur dan Perumahan Pondok Mitra Lestari, Jatiasih.

Pemkot Bekasi saat ini masih terus menginventarisir kerusakan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Koordinasi lintas wilayah pun sudah dilakukan mengingat Kali Bekasi merupakan aliran pertemuan dua sungai yang masing-masing hulunya ada di Kabupaten Bogor.

“Ini sudah jadi skala priorotas perbaikan, sebab kalau tidak hujan biasa pun air akan keluar dengan kondisi seperti ini,” jelas Arief.

Ia mengatakan, revitalisasi tanggul tersebut juga dibantu dengan 50 tim ahli dari Kementerian PU. Mereka akan membangun melakukan perbaikan sementara di daerah tanggul Kali Bekasi.

“Meski sementara namun tetap punyan kekuatan sama dengan tanggul permanen, ini dilaksanakan karena sudah mendesak dan banyak titik tanggul yang rusak,” jelas dia. (*/Eln)

BOGOR – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mendampingi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Doddy Setiadi saat mengunjugi Posko Terpadu Penanganan Bencan Kabupaten Bogor di Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada Selasa (7/1).

Irjen Kemenkominfo Doddy Setiadi menghimbau agar masyarakat dapat membedakan antara berita hoax atau tidak terkait bencana yang tengah melanda di disejumlah titik, termasuk Kabupaten Bogor.

Belakangan banyak beredar video-video terkait bencana yang ternyata kebanyakan adalah hoax.

Dirinya mengatakan, masyarakat dapat menghindari berita-berita hoax dan mentake-downnya langsung dengan meninfokannya kepada dinas kominfo.
“Untuk menghindari atau take down berita-berita hoax tersebut sebenarnya bisa diinfokan kepada kami (kominfo, red). Jadi di screenshot laman beritanya apa, kemudian diberitahu url (link, red)nya apa,” katanya

Lanjut Doddy, Berdasar kedua tersebut, kominfo akan dapat mentakedown atau menghilangkan berita hoax tersebut.

Namun permasalahannya terkadang adapula masyarakat yang langsung percaya dan dengan cepat menyebarkan kabar bohong tersebut dengan cepat. Doddy juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak lekas menyebar berita yang belum pasti kebenarannya.

“Mengenai hal ini nantinya kita akan infokan kepada rekan-rekan terkait persoalan itu. Tapi yang pasti kami dapat bantu dalam konteks tadi di screenshot dan kirim url. Jadi ada berita hoax bisa kita hilangkan segera,” jelasnya. (*/He)